MEDAN, – beritasumbernews.com – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, bahwa penguatan kota tangguh menjadi salah satu fondasi utama, dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.
Hal itu disampaikannya, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di Ballroom Hotel Grand City Hall, Kota Medan, Rabu (1/7/26).
Menurut Hanif, perkembangan global yang ditandai dengan perubahan iklim, pertumbuhan jumlah penduduk, serta ketidakpastian kondisi ekonomi menuntut setiap pemerintah kota memiliki kemampuan beradaptasi, sekaligus membangun sistem perkotaan yang tangguh dan berkelanjutan.
“Kota yang tangguh bukan hanya mampu menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga memiliki kemampuan, untuk terus berkembang, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.
Hanif menjelaskan, pemerintah kota memiliki peran strategis, sebagai garda terdepan dalam menghadirkan pelayanan publik, sekaligus memastikan masyarakat tetap terlindungi dari berbagai risiko yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Oleh karena itu, menurutnya, konsep kota tangguh harus diwujudkan, melalui pembangunan yang terpadu, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, hingga penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.
“Pemerintah kota tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjamin ketersediaan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan terhadap bencana, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat,” kata Hanif.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada APEKSI yang selama ini menjadi wadah bagi pemerintah kota untuk memperluas jejaring, bertukar pengalaman, serta melahirkan berbagai inovasi dalam menjawab tantangan pembangunan perkotaan.
Menurutnya, kerja sama antar daerah menjadi modal penting, untuk menghasilkan solusi yang dapat disesuaikan dan diterapkan, sesuai dengan karakteristik masing-masing kota.
Hanif berharap, Rakernas XVIII APEKSI mampu melahirkan rekomendasi strategis yang tidak hanya memperkuat kapasitas pemerintah daerah, tetapi juga mempercepat terwujudnya kota-kota di Indonesia yang aman, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Kita membutuhkan sinergi yang semakin erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai tantangan ke depan hanya dapat dihadapi melalui kolaborasi yang berkesinambungan demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menegaskan, bahwa membangun kota yang tangguh tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah.
Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, agar setiap kebijakan pembangunan mampu menjawab tantangan zaman, mulai dari perubahan iklim, risiko bencana, hingga dinamika sosial dan ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota saat Dialog Kota Tangguh pada rangkaian Rakernas XVIII APEKSI.
“Kota tangguh harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kota yang kuat dan mandiri, kita turut berkontribusi mewujudkan bangsa yang berdaulat,” ujar Wali Kota.
Wali Kota mengatakan, pemerintah kota memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, sekaligus menciptakan pembangunan yang mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
Menurut Wali Kota, ketangguhan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh kemajuan pembangunan fisik, tetapi juga dipengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan, kesiapan menghadapi bencana, kemampuan memperkuat ekonomi masyarakat, serta tingginya partisipasi warga dalam pembangunan.
“Ketangguhan kota harus dibangun secara menyeluruh. Infrastruktur memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah, kesiapan masyarakat, tata kelol (**)
