beritasumbernews.com

Ambon – beritasumbernews.com – Kapok Sahli Kodaeral IX Kolonel Laut (PM) Joko Tri Suhartono mewakili Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. turut menyambut kedatangan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno beserta rombongan saat tiba di ruang VIP Pemda Bandara Pattimura, Kamis (23/4/2026).

Rombongan Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Dave Akbarshah Fikarno tersebut tiba di Bandara Pattimura menggunakan pesawat udara Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6170.

Suasana penyambutan berlangsung hangat dengan kehadiran jajaran pejabat daerah serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku.

Kedatangan Wakil Ketua Komisi I DPR RI beserta rombongan ini dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja di Ambon, Maluku.

Kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam bidang pertahanan, keamanan, serta pembangunan wilayah di Maluku. (Chey)

Ambon – beritasumbernews.com – Wali kota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan Poltekkes Kemenkes RI Maluku telah membantu Kota Ambon, dan selanjutnya Kabupaten Maluku Tengah, dalam upaya mengidentifikasi permasalahan rendahnya cakupan imunisasi.

Proses identifikasi tersebut telah dilakukan dengan baik melalui diskusi dalam _workshop_ ini dan berhasil menghasilkan rekomendasi konkret.

Kata Wattimena Rekomendasi ini akan menjadi acuan bagi setiap pemangku kepentingan untuk memahami peran dan tugas masing-masing.

Sebagai Wali Kota, Ambon Bodewin berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti rekomendasi ini. Saya akan memastikan peran Pemerintah Kota Ambon dijalankan dengan baik melalui seluruh perangkat yang kita miliki — mulai dari Dinas Kesehatan, camat, hingga kepala desa dan lurah.

Semua harus jelas pembagian tugasnya, agar tujuan peningkatan cakupan imunisasi di Kota Ambon dapat tercapai.Tutup Wattimena.

(Chey)

Ambon – beritasumbernews.com –Rekomendasi dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku atas laporan keterangan Pertanggungjawaban gubernur Maluku TA 2025. (Kamis 23/04/2025)

Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, ”

DPRD Provinsi Maluku telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025 melalui Panitia Khusus, “bahwa berdasarkan hasil pembahasan, perlu menetapkan Keputusan DPRD Provinsi Maluku tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Maluku atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan LKPJ, LPPD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Maluku terhadap LKPJ Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 23 April 2026.

Keputusan dewan perwakilan daerah provinsi Maluku tentang rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Maluku atas laporan keterangan pertanggunjawaban gubernur Maluku Tahun anggaran 2025.

Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan rekomendasi DPRD kepada Gubernur Maluku untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

(Chey)

Jakarta–beritasumbernews.com-Indonesia berhasil mempertahankan status sebagai _Secondary Emerging Market_ dalam tinjauan klasifikasi negara FTSE Russell yang dirilis 7 April 2026.

FTSE Russell merupakan lembaga penyedia indeks global yang menjadi acuan investor internasional dalam menempatkan dana investasi di berbagai negara.

Dalam tinjauan tersebut, Indonesia tetap berada pada kategori _Secondary Emerging Market_, setara dengan beberapa negara utama seperti Tiongkok dan India. FTSE Russell mengapresiasi langkah reformasi pasar modal yang telah dilakukan Indonesia untuk memperkuat efisiensi, kredibilitas, dan tata kelola pasar.

Capaian ini sejalan dengan inisiatif percepatan reformasi pasar modal yang terus didorong otoritas guna memperkuat kredibilitas pasar domestik dan menjaga kepercayaan investor.

OJK menyambut baik hasil tinjauan FTSE Russell tersebut sebagai bentuk pengakuan atas kemajuan pasar modal Indonesia di kancah global.

(Chey)

Ambon–beritasumbernews.com – Kantor OJK Provinsi Maluku melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku pada Selasa, 15 April 2026.

Kunjungan ini dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-lembaga, khususnya terkait penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini.

“Sinergi dengan Kejati sangat membantu OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Kolaborasi ini penting untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan di Maluku,” ujar Haramain Billady.

Kedua lembaga sepakat terus memperkuat koordinasi dalam penanganan perkara, pertukaran data, serta pencegahan tindak pidana di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB.

(Chey)

Ambon–beritasumbernews.com – OJK Provinsi Maluku menegaskan bahwa kemandirian finansial dibangun melalui proses belajar yang berkelanjutan dan keberanian mengambil keputusan keuangan.

Momentum Hari Kartini menjadi pengingat bahwa akses terhadap pengetahuan, termasuk literasi keuangan, merupakan bagian penting dari upaya mendorong kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Ambon (21/04/2026)

“Kartini mengajarkan kita bahwa perempuan berhak atas pendidikan. Hari ini, literasi keuangan adalah salah satu bentuk pendidikan yang harus dimiliki setiap perempuan agar mandiri, berdaya, dan mampu melindungi keluarga dari risiko keuangan,” ujar Kepala OJK Provinsi Maluku.

OJK berkomitmen terus mendorong inklusi dan literasi keuangan bagi perempuan, khususnya pelaku UMKM, melalui edukasi yang masif dan mudah diakses

Kemandirian finansial dibangun lewat belajar berkelanjutan dan berani ambil keputusan. Di Hari Kartini, OJK Maluku ingatkan: akses literasi keuangan adalah kunci pemberdayaan perempuan. Karena perempuan yang melek finansial = keluarga sejahtera, UMKM naik kelas, ekonomi daerah kuat. Selamat Hari Kartini.

(Chey)