OJK

OJK Maluku Perkuat Sinergi dengan BIN Daerah, Optimalkan Pertukaran Data Lindungi Konsumen

Ambon – beritasumbernews.com – Kantor OJK Provinsi Maluku melakukan audiensi dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Maluku pada Senin, 20 April 2026.

Kunjungan ini dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-lembaga. OJK berharap kerja sama ini dapat meningkatkan pemanfaatan pertukaran data dan informasi intelijen.

Dengan sinergi tersebut, potensi permasalahan di sektor jasa keuangan dapat diantisipasi lebih dini dan segera ditindaklanjuti, terutama dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen di Provinsi Maluku.

Kepala OJK Provinsi Maluku menegaskan komitmen OJK untuk terus membangun koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga negara lainnya demi menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan melindungi masyarakat.

(Chey)

OJK

TPAKD Malteng Gelar Rapat Pleno Semester I 2026, OJK Tekankan Kolaborasi Perkuat Akses Keuangan

Masohi – beritasumbernews.com – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maluku Tengah menggelar Rapat Pleno Semester I Tahun 2026 pada Kamis, 17 April 2026.

Kepala OJK Provinsi Maluku hadir dan menyampaikan sambutan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong akses keuangan di daerah.

Bupati Malteng: TPAKD Harus Aktif Perkuat Ekonomi Masyarakat;Rapat pleno dibuka resmi oleh Bupati Maluku Tengah. Bupati berharap TPAKD terus berperan aktif dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui program inklusi keuangan.

Fokus Evaluasi dan Strategi Perkuat Sektor Keuangan; Pembahasan rapat pleno difokuskan pada evaluasi program kerja TPAKD Semester I 2026 serta perumusan langkah strategis ke depan. Tujuannya untuk memperkuat sektor keuangan daerah dan meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Melalui sinergi bersama pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, dan stakeholder lainnya, program yang dirancang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Maluku Tengah.

(Chey)

Berita

Gelar Pengobatan Massal dan Berbagi Sembako, Kodim 1504/Ambon Hadir Ditengah Masyarakat Aboru

Malteng – beritasumbernews.com – Kodam XV/Pattimura bersama Pemerintah Provinsi Maluku, dengan dukungan Pemerintah Negeri Aboru, menggelar bakti sosial berupa pengobatan massal, pembagian sembako, serta pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di Negeri Aboru, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Perwira Penghubung (Pabung) Maluku Tengah Kodim 1504/Ambon Letkol Inf La Ala Buton, S.Ag., M.M., didampingi Danramil 1504-07/Haruku Kapten Inf Law Nuru, Penjabat Raja Negeri Aboru Melkianus Leuhena, serta tim medis dari Kesdam XV/Pattimura.

Bakti sosial ini diawali dengan karya bakti pembersihan jalan lorong setapak dan pembangunan dua titik MCK di Dusun Salele sejak Selasa (21/4/2026). Pembangunan MCK tersebut saat ini masih dalam tahap awal penggalian, sementara tiga titik lainnya direncanakan dilanjutkan secara bertahap.

Selain karya bakti, kegiatan pengobatan massal dilaksanakan selama dua hari. Pada hari pertama, pelayanan kesehatan umum dan gigi dibuka bagi warga sektor jemaat Bethel yang meliputi Bethesda, Zaitun, Tiberias, dan Daiken.

Sedangkan pada hari kedua, Jumat (24/4/2026), pelayanan dilanjutkan dengan pemeriksaan gigi, mata, kesehatan umum, serta penyakit dalam bagi warga wilayah Getsemani dan Nazaret.

Animo masyarakat pada hari pertama tercatat tinggi. Dari target awal 50 orang, jumlah warga yang memeriksakan kesehatan meningkat menjadi 72 orang, dengan rincian 21 pasien gigi dan 51 pasien umum.

Tak hanya itu, sebanyak 169 warga menerima bantuan beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Bantuan tersebut disalurkan melalui perwakilan masyarakat di Dusun Salele, Dusun Amalaina, Dusun Waikenal, dan Dusun Hour. Sementara warga Dusun Naira, Kampung Baru, dan Tanital dijadwalkan menerima bantuan dan layanan kesehatan gratis pada hari kedua.

Tim medis yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri atas Kapten CKM Adrian Hardianto (dokter umum), Kapten (K) drg Amanda Anggrek Amelia (dokter gigi), Lettu CKM dr Fritz Geraldi Syah (dokter umum), serta Kopda Ronaldo de Lima sebagai pengemudi ambulans.

Dalam sambutannya, Letkol Inf La Ala Buton menyampaikan salam hormat dari Pangdam XV/Pattimura dan Dandim 1504/Ambon kepada masyarakat Negeri Aboru. Ia menegaskan bahwa pengobatan massal diberikan secara gratis guna membantu warga memperoleh layanan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Kota Ambon.

“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Salah satu indikator kesejahteraan adalah kesehatan. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman,” ujar La Buton.

Sementara itu, Penjabat Raja Negeri Aboru Melkianus Leuhena mengapresiasi jajaran TNI atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI yang sudah meluangkan waktu hadir memberikan pelayanan kesehatan. Ini sangat membantu karena masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk berobat,” katanya.

Leuhena menambahkan, bantuan sembako akan diprioritaskan bagi warga yang benar-benar membutuhkan, seperti janda, duda, anak yatim piatu, serta penyandang disabilitas.

Kegiatan bakti sosial tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepedulian TNI terhadap kesejahteraan warga di wilayah Maluku Tengah.

Uncategorized

DPRD Provinsi Maluku Gelar Paripurna Laporan Pansus LKPJ Gubernur Maluku TA 2025

Ambon – beritasumbernews.com – Rapat Paripurna ini digelar untuk menyampaikan rekomendasi DPRD Provinsi Maluku terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025. Hal ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat. Ambon, 23 April 2026

Pasal 71 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD.

PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Permendagri No. 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan LKPJ, LPPD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Maluku tentang Pembentukan Pansus LKPJ, tahapan pembahasan sebagai berikut:

30 Maret 2026: Gubernur Maluku menyampaikan LKPJ dalam Rapat Paripurna.

31 Maret 2026: Rapat Badan Musyawarah, disepakati pembentukan Pansus LKPJ.

1–12 April 2026: Rapat kerja Pansus dengan OPD mitra.

13 April 2026: Rapat kerja Komisi I, II, III, dan IV dengan OPD.

15 April 2026: Rapat internal Pansus untuk perumusan temuan awal.

15–18 April 2026: Rapat internal lanjutan, kompilasi masukan fraksi dan komisi.

20 April 2026: Rapat kerja Pansus dengan OPD.

21 April 2026: Rapat kerja Pansus bersama TAPD untuk finalisasi.

22 April 2026: Rapat internal Pimpinan DPRD dan Pansus, penyusunan rekomendasi.

23 April 2026: Rapat Paripurna penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus.

23 April 2026: Rapat Paripurna penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Maluku TA 2025.

Dalam pembahasan, Pansus dan Pemda menggunakan indikator:  Penetapan indikator kinerja dan ukuran kinerja.  Penetapan target kinerja pada setiap indikator.  Penetapan realisasi capaian kinerja.

Evaluasi kinerja dengan membandingkan target vs realisasi, dihitung persentase capaian. Pendapatan Daerah Anggaran: Rp3.257.672.000.000  Realisasi: Rp1.900.963.991.770  Capaian: 58,34%, Pemda berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar formula DAU mempertimbangkan luas laut sebagai karakteristik wilayah kepulauan Maluku.

Pemda berkoordinasi dengan kabupaten/kota agar pengusulan Dana Bagi Hasil (DBH) tepat waktu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Target: Rp873.031.000.000  Realisasi: Rp468.178.829.233  Capaian: 53,63%

Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak/retribusi daerah. Benahi sistem pendataan wajib pajak dan objek pajak.  Tertibkan aset daerah, khususnya di kawasan Pasar Mardika Ambon.

Perbaiki sistem manajemen pendapatan pada OPD penghasil. Bangun komunikasi dengan DPRD agar penetapan target PAD realistis. Maksimalkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan UU HKPD, aktif koordinasi dengan kabupaten/kota terkait pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dari proyek APBN/APBD Anggaran: Rp3.536.576.057.058

Terkait utang pihak ketiga yang belum selesai, Gubernur diminta mengambil langkah percepatan penyelesaian utang pihak ketiga dan utang lainnya di lingkup Pemprov Maluku.

Target dan realisasi anggaran belum optimal, menunjukkan lemahnya perencanaan.

Bappeda Maluku wajib meningkatkan koordinasi dengan OPD agar perencanaan pembangunan lebih terukur, sehingga target dan capaian dapat tercapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025 Belum Tercapai Indeks Pembangunan Manusia: Target 66,00 | Capaian 65,88 Indeks Pembangunan Kebudayaan: Target 60,40 | Capaian 58,88 Tingkat Kemiskinan: Target 15,43% | Capaian 15,25%

Rasio Konektivitas Wilayah: Target 0,762 Capaian 0,74  Rata-rata Lama Sekolah: Target 9,82 tahun Capaian 9,43 tahun  Indeks Risiko Bencana: Masih kategori tinggi, “Pemda lakukan koordinasi dan sinkronisasi antar-OPD agar capaian IKU tahun mendatang lebih maksimal.

Pelayanan pendidikan belum merata di seluruh kabupaten/kota. Tingkatkan pengawasan pada kabupaten/kota serta lakukan rehabilitasi dan revitalisasi sarana-prasarana pendidikan.

Wujudkan pelayanan kesehatan terintegrasi: satu data, satu perencanaan, satu wilayah, dan berjenjang dari desa hingga rujukan provinsi.

Distribusi dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis belum merata. Pemda harus ambil langkah strategis untuk pemerataan.

Bongkar muat kapal ikan/pengumpul sering dilakukan di luar pelabuhan perikanan resmi, sehingga PAD dari sektor ini bocor.

Tertibkan aktivitas bongkar muat hasil perikanan di pelabuhan perikanan yang ada untuk optimalisasi PAD.

Ambil langkah strategis penanganan konflik, terutama pada wilayah zona merah. Demikian rekomendasi DPRD Provinsi Maluku terhadap LKPJ Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025 untuk ditindaklanjuti .

 

(Chey)

 

 

Berita

DPRD Maluku Gelar Paripurna Dengar Laporan Pansus LKPJ Gubernur TA 2025

Ambon– beritasumbernews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025, Rabu (23/4/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Ben-Hur G Satupun dan dihadiri anggota dewan, Sekretaris Daerah, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku.

Dalam paripurna tersebut, LKPJ menyampaikan hasil pembahasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun 2025. Laporan Pansus menjadi dasar DPRD untuk menyusun rekomendasi perbaikan kepada Gubernur Maluku.

Pembahasan LKPJ merupakan amanat Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD setiap tahun.

Setelah mendengarkan laporan Pansus, DPRD Provinsi Maluku akan menetapkan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Maluku TA 2025 sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

(Chey)

Berita

Kota Ambon Masuk 10 Besar Kota Toleran di Indonesia Tahun 2025

JAKARTA,- beritasumbernews.com – Kota Ambon berhasil menduduki peringkat ke 10 Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2025 dengan Skor 5,657 berdasrakan penilaian SETARA Institute yang diluncurkan Rabu (22/4/26) di Mangkuluhur Arthotel Suites, Jakarta,.
Mewakili kota Ambon dalam penyerahan piagam penghargaan Kota toleran, Kepala Badan Kesbangpol, Aldrin Parinussa yang mengungkapkan penghargaan yang disematkan ini menjadi apresiasi atas upaya Pemkot Ambon dan selruh Warga Kota Ambon yang untuk menjaga serta memperkuat nilai-nilai toleransi.

Kondisi tersebut, kata Aldrin, dapat dilihat ketika Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena berulang kali menegaskan komitmennya, guna memastikan Ambon sebagai kota yang ramah untuk semua warganya tanpa membedakan latar belakan agama, etnis, maupun identitas sosial lainnya.

“Penegasan ini sering disuarakan, bukan hanya pernyataan formal melainkan secara konsisten disampaikan melalui pidato pada forum-forum publik yang dihadiri oleh Bapak Wali Kota,” terangnya kepada Media Center.
Aldrin membeberkan, terdapat 4 (empat) variable utama penilaian IKT oleh SETARA Institute yakni regulasi Pemerintah Kota, Tindakan Pemerintah Kota, regulasi sosial, dan Tindakan sosial.

“Disamping itu, ada 8 (delapan) indikator guna mengukur kinerja Pemerintah dalam mengelola keberagaman dan kerukunan; yakni perencanaan pembangunan, kebijakan diskriminatif, peristiwa pelanggaran, Tindakan pemerintah, regulasi sosial, demografi sosio-keagamaan, pernyataan publik, dan tingkat toleransi,” ujarnya.
Selaku Kepala Badan Kesbangpol, Aldrin menyampaikan rasa syukur atas penghargaan ini, dirinya berharap Pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan terus rasa toleransi di kota Ambon.

Sementara itu, pernyataan senada disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena pada akun media sosial pribadi. Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga atas partisipasi membangun toleransi.
“Kota Ambon masuk 10 besar Kota Toleran di Indonesia, naik satu Tingkat disbanding Tahun lalu. Terimakasih kepada seluruh warga atas partisipasi membanyun toleransi di kota Ambon tercinta,” tulis Wattimena.

Dirinya meminta agar seluruh masyarkaat yang mendiami kota ini untuk bekerja sama dengan seluruh pihak yang berkepentingan untuk menjaga ketertiban dan keamanan guna mewujudkan Ambon Manise yang inklusif, toleran dan berkelanjutan.
“Mari saling bantu bersama TNI/POLRI, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan unsur yang lain, guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian. Bersama kita wujudkan Ambon Manise yang inklusif, toleran dan berkelanjutan,” tandas Wali Kota dalam postingan.

Untuk diketahui, penilaian IKT diikuti 94 kota di Indonesia, dimana peringkat pertama Kota Toleran diraih Salatiga, dengan Skor 6,492 diikuti Singkawang (6,291), Semarang (6,160), Pematangsiantar (6,084), Bekasi (6,037), Sukabumi (5,973), Magelang (5,805), Kediri (5,792), Tegal (5,733) dan peringkat 10 Kota Ambon.

(Chey )

Berita Pendidikan

Kisah Claris Fransiska, Mahasiswa KIP Kuliah: Dari Nangis Dengar UKT Rp3 Juta hingga Dapat Beasiswa MPR untuk Lanjut S2

Ambon –beritasumbernews.com -“Pulang langsung nangis-nangis ke Papa. 3 juta menurut saya terlalu mahal. Tapi Papa bilang, lanjut saja. Kalau beasiswanya tidak dapat bagaimana? Lanjut saja,” kenang Claris.

Mahasiswa berprestasi ini awalnya hampir mundur kuliah karena terkendala biaya. Namun tekad, doa, dan dukungan orang tua mengantarnya lulus 3,5 tahun dengan IPK tinggi, meraih Beasiswa KIP Kuliah, hingga kini dapat tawaran beasiswa S2 dari Wakil Ketua MPR RI.

*Awalnya Mau Mundur karena UKT Rp3 Juta*
Larissa bercerita, saat dibicarakan dengan orang tua, sang Papa menyatakan sanggup membiayai kuliah. Namun ia tetap mencari info beasiswa.

“Saya dapat info beasiswa KIP Kuliah lewat Instagram. Saya coba daftar, lengkapi persyaratan, lalu bawa berkas ke fakultas,” ujarnya.

Masalah muncul saat belum ada pengumuman beasiswa, tapi harus bayar UKT dulu pakai uang pribadi.

“Saya dengar UKT-nya total 3 juta. Pulang langsung nangis ke Papa. Menurut saya kemahalan. Saya tanya, ‘Bagaimana kalau kita lanjut, tapi nanti beasiswanya tidak dapat?’ Papa bilang, ‘Lanjut saja’,” kenangnya.

Dengan keyakinan itu ia tetap lanjut. “Puji Tuhan, setelah bayar UKT pertama, pengumuman beasiswa keluar dan nama saya lulus.”

*Kuliah Dibiayai KIP: UKT Gratis, Dapat Biaya Hidup Rp5,7 Juta/Semester*
Beasiswa KIP Kuliah menanggung UKT dan biaya hidup. “Saya terima bersih Rp5.700.000 setiap semester, di luar UKT yang langsung dibayarkan ke kampus,” jelas Claris.

Sejak semester 1 sampai 7, semua biaya kuliah ia cover dari beasiswa. Orang tua tidak lagi menanggung biaya kuliah. “Semester 8 beasiswa sudah tidak dapat karena saya lulus di semester 7. Untuk biaya wisuda, orang tua yang biayai.”

Selama 3,3 tahun kuliah, Claris aktif ikut penelitian bersama dosen. Ia pernah ikut riset ke Saparua dan berhasil lolos proposal bisnis senilai Rp50 juta dari Dispora.

“KIP Kuliah juga banyak mengadakan kegiatan. Itu memberi wawasan dan mengajarkan bahwa untuk kami yang kurang mampu, tidak ada halangan lanjut pendidikan. Beasiswa dari pemerintah banyak, tinggal bagaimana kita mau mencari dan mengupayakannya,” katanya.

Momen tak terlupakan terjadi saat wisuda periode 2026. Claris yang mewakili wisudawan menyampaikan kesan dan pesan. Saat namanya dipanggil ke atas panggung, ia kaget.

“Beasiswa dari Wakil Ketua MPR itu tidak pernah terbayangkan. Saya hanya mau menyampaikan kesan-pesan mewakili wisudawan. Tiba-tiba nama saya dipanggil. Saya bahagia sekali karena saya memang ingin lanjut S2. Cita-cita saya jadi dosen,” ujarnya.

Ia sempat ragu lanjut S2 karena biaya. “Untuk S1 saja saya butuh beasiswa, apalagi S2. Ini anugerah dari Tuhan.”

Claris berpesan ke teman-teman dari keluarga kurang mampu agar tidak patah semangat.

“Yakinkan diri dulu bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang penting mau berusaha dan tidak pantang menyerah. Semangat dan dukungan orang tua itu sangat penting. Kalau kita sudah berusaha, tapi orang tua tidak mendukung, kita bisa hilang semangat.”

“Tapi yang paling utama berdoa. Semua yang kita perjuangkan, kalau tidak disertai penyertaan Tuhan, pasti sia-sia,” tutup Claris,Fransiska

(Chey)

Sosial

Dinsos Ambon Tindaklanjuti Anak Jalanan Tidur di Emperan AY Patty, Kembalikan ke Orang Tua Usai Dibina

Ambon – beritasumbernews.com – Dinas Sosial Kota Ambon menindaklanjuti keberadaan anak jalanan yang ditemukan tidur di emperan jalan kawasan AY Patty, Senin (20/4/2026).

Petugas Dinsos langsung melakukan penjangkauan ke lokasi dan membawa anak-anak tersebut ke Kantor Dinas Sosial Kota Ambon untuk diberikan pembinaan serta pengarahan.

“Setelah proses pembinaan selesai, anak-anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya,” kata Plt. Kadis Sosial Kota Ambon, Rabu (23/4/2026).

Pengembalian ke orang tua dilakukan agar anak-anak mendapat pengawasan dan perhatian lebih dari keluarga, sehingga tidak kembali turun ke jalan.

Dinsos Kota Ambon mengimbau masyarakat yang melihat anak jalanan atau PMKS lainnya untuk segera melapor ke Dinas Sosial atau melalui kanal pengaduan resmi Pemkot Ambon.

#BetaParAmbon
#AmbonParSamua
#DinsosSelaluAda

Imbauan Dinsos Kota Ambon:

Jika menemukan anak jalanan, gepeng, atau PMKS, segera lapor ke:
*Dinas Sosial Kota Ambon* | *Call Center 112* | Instagram @dinsos_ambon.

Berita

Perkuat Literasi Pancasila, Dasar Utama Kinerja Aparatur dan Persatuan Bangsa

AMBON – beritasumbernews.com – Pemerintah Kota Ambon menyelenggarakan kegiatan penguatan literasi nilai-nilai Pancasila yang ditujukan bagi seluruh aparatur sipil negara, baik dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri, jajaran direktorat jenderal, maupun instansi pemerintahan daerah. Kegiatan pada Kamis, (19 /04/ 2026)
pukul 08.00 WIT

Di Gedung Vlissingen Balai Kota Ambon, dengan tujuan menanamkan dan memperdalam pemahaman mengenai dasar negara sebagai landasan dalam menjaga persatuan, kesatuan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah berbagai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Ambon, Roberd Sapulette, MT.St., menyampaikan ucapan selamat datang kepada para pimpinan dan rombongan yang telah hadir untuk berbagi wawasan dalam kegiatan yang sangat bermanfaat ini.

Ia mengungkapkan bahwa pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan sesungguhnya telah mulai ditanamkan sejak masa pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi, sehingga hal ini menjadi bagian dari pembentukan pola pikir dan kepribadian bangsa yang harus terus dipelihara agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Menurutnya, penguatan nilai-nilai Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter dan cara berpikir seluruh elemen bangsa.

Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman agar kita senantiasa menjaga keutuhan dan kemuliaan bangsa dari segala hal yang dapat menimbulkan perpecahan maupun dampak negatif lainnya, sehingga pemahaman yang baik tentang dasar negara menjadi benteng utama bagi keberlangsungan kehidupan bersama.

Pemerintah Kota Ambon juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian.

Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, yang diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam cara bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan beberapa pesan penting bagi seluruh aparatur negara.

Pertama, setiap penyelenggara pemerintahan wajib menjadikan Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil.

Birokrasi harus senantiasa beretika, berintegritas tinggi, jujur, dan memegang teguh amanah yang diberikan, serta patuh terhadap segala peraturan yang berlaku dan menjauhi segala bentuk penyimpangan.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan tidak hanya menjadi perhatian masyarakat, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Oleh karena itu, segala tugas hendaknya dilaksanakan dengan penuh ketulusan dan rasa tanggung jawab, meskipun tidak ada yang melihatnya.

Kedua, dalam memberikan pelayanan, aparatur negara harus memiliki rasa empati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan bersikap adil tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.

Sikap diskriminatif harus dihindari, begitu pula dengan penyebaran berita bohong atau fitnah yang dapat menimbulkan perselisihan, serta penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab.

Birokrasi juga dituntut untuk tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan, serta senantiasa bersikap adil dalam setiap keputusan yang diambil.

Setiap kebijakan hendaknya disusun melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada.

Selain itu, aparatur diharapkan tidak merasa paling benar atau hanya berpegang pada pendapat pribadi dalam bekerja, melainkan senantiasa membangun kerja sama dan semangat kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga harus diselenggarakan secara merata, mudah diakses, tidak berbelit-belit, serta tidak menimbulkan kesulitan bagi mereka yang membutuhkan layanan, sehingga setiap warga negara dapat memperoleh haknya dengan cara yang wajar dan sesuai ketentuan.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, akan dilaksanakan pula aksi nyata berupa penanaman bibit pohon.

Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian terhadap lingkungan sekaligus simbol bahwa nilai-nilai luhur yang ditanamkan diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Meskipun diikuti oleh 150 peserta, kegiatan serupa masih perlu diperluas pelaksanaannya, mengingat kebutuhan penghijauan juga sangat diperlukan di berbagai wilayah, termasuk daerah pedalaman seperti Desa Siwak.

Pemerintah Kota Ambon berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga setiap materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan menjadi bekal dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Diharapkan pula, hasil dari penguatan pemahaman ini dapat membawa perubahan yang nyata, baik dalam peningkatan kinerja maupun perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga keberadaan aparatur negara benar-benar dirasakan manfaatnya bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Hal ini juga menjadi bukti komitmen bersama untuk senantiasa memelihara dan mengamalkan nilai-nilai dasar negara, demi terjaganya keutuhan bangsa serta terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan bersama.” Tutup ROBERD

(**)

Berita

Pangdam XV/Pattimura: Media Punya Peran Besar Jaga Persatuan Ambon

Ambon–beritasumbernews.com –Pangdam XV/Pattimura Dody Triwinarto menegaskan peran penting media dalam menjaga persatuan di Maluku. Ia meminta awak media bijak dalam memberitakan, terutama informasi yang berpotensi memecah belah.

“Ini bukan untuk apa-apa. Kalau memang berita itu bisa memperbesar persatuan, saya mohon tolong dipikirkan kembali. Ingat, harga mati persatuan kita. Saya menaruh harapan besar kepada kawan-kawan jurnalis,” tegasnya saat silaturahmi dengan media di kediaman resmi, Ambon.

Pangdam menyebut keberhasilan Ambon sangat bergantung pada rekan-rekan media.
“Mari kita bangun Ambon ini. Kalau boleh jujur, keberhasilan Ambon ini tergantung pada rekan-rekan. Tergantung bagaimana rekan-rekan bisa memfilter, menyaring, mengonfirmasi,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar pemberitaan tidak dibuat dengan sentimen, tendensi, atau kepentingan tertentu.

“Kalau kita tidak bisa menyaring, apalagi membuat berita dengan sentimen dan ada kepentingan, itu bahaya sekali. Saya mohon sekali, apa pun yang terjadi di sini, mari kita bahas.”

Pangdam mengajak media berpikir dampak jangka panjang dari sebuah pemberitaan.
“Yang rugi kalau kita memberitakan buruk, ya kita juga. Yang malu juga kita. Untungnya dengan kerasnya kehidupan, dengan banyaknya kepentingan di depan kita, tentu ada masyarakat yang membela diri, membela sukunya, membela harga diri. Karena itu saya berpesan: tolong jaga persatuan, jaga persatuan kita.”

Meski era reformasi dan demokrasi memberi kebebasan, Pangdam mengingatkan kebebasan tetap ada aturan.
“Baik buruknya kita tergantung pada media. Walaupun sekarang zamannya reformasi, demokrasi bebas, tapi bebas dengan aturan. Setiap berita itu sangat menentukan masa depan. Saya yakinkan, apa yang rekan-rekan tulis sangat menentukan masa depan Ambon ke depan. Ujarnya.”

“Kalau kita menulis baik, begitulah warna Ambon di mata orang. Pandangan orang akan baik. Tapi kalau kita menulis jelek, begitulah kita juga. Kita seperti mendoakan Ambon jadi jelek,” tambahnya

Ia meminta media selalu konfirmasi dan klarifikasi sebelum memberitakan.
“Bagaimana kita bisa mengeksplor, bisa ‘menjual’ Ambon? Tentunya semua informasi perlu konfirmasi, perlu klarifikasi. Saya yakin rekan-rekan jurnalis sudah melaksanakan itu. Tapi carilah informasi pembanding. Carilah hal yang positifnya, bukan negatifnya.”

Pangdam mengakui semua orang punya kepentingan. “Kita hidup penuh dengan kepentingan. Tidak ada manusia hidup tanpa kepentingan. Tapi ingat, kepentingan yang paling besar adalah kepentingan untuk Maluku sukses, Maluku berdaulat, Maluku kerja, Maluku sejahtera. Itu tergantung pada kita semua.”

Ia mengapresiasi media lokal yang selama ini sudah membantu pemberitaan positif.
“Saya sering lihat media-media. Berita-berita di daerah, secara umum alhamdulillah kawan-kawan sudah membantu. Sudah membantu pemberitaan yang positif.”

Karena itu ia berpesan agar media tidak tergesa-gesa merilis berita negatif. “Kalau ada informasi negatif dari daerah terhadap kondisi wilayah, tolong dipertimbangkan betul: bagus tidak buat kita”

Pangdam menyatakan percaya pada profesionalisme jurnalis,
rekan-rekan di sini mewakili jurnalis yang profesional. Saya banyak teman wartawan di Jakarta dan di daerah. Saya percaya orang jurnalis itu orang yang cerdas, punya analisis, pintar mencerna, cepat menangkap. Itulah kelebihannya dibanding yang lain.”

“(chey)

[instagram-feed]