beritasumbernews.com

Ambon – beritasumbernews.com

Dalam rangka menanamkan wawasan kebangsaan serta memperkenalkan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI Angkatan Laut sejak usia dini, ratusan siswa PAUD Womerina, TK Sinar Bumei, dan TK Gedapansa Wasia melaksanakan kunjungan edukatif ke KRI Posepa-870 yang sandar di Dermaga Irian, Satrol, Kodaeral IX, Ambon, Selasa (10/3/2026).

Kegiatan kunjungan tersebut berlangsung dengan penuh antusias dan keceriaan dari para siswa yang berkesempatan melihat secara langsung salah satu unsur kapal perang TNI Angkatan Laut.

Dalam kegiatan tersebut para peserta didampingi oleh dua personel Kodaeral IX dari Dinas Teritorial, yakni Serda Farhan dan Serda Jemry, yang turut memberikan penjelasan serta mendampingi selama kegiatan berlangsung.

Pada kesempatan tersebut para siswa diperkenalkan secara langsung mengenai tipe KRI Posepa-870, termasuk berbagai fasilitas yang terdapat di dalam kapal. Selain itu, para peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai sistem persenjataan yang dimiliki kapal, sistem navigasi, sistem komunikasi, hingga sejarah singkat serta tahun pembuatan KRI Posepa-870.

Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami anak-anak, para pendamping memberikan edukasi mengenai fungsi kapal perang dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia serta peran prajurit TNI Angkatan Laut dalam melindungi wilayah perairan nasional.

Kegiatan kunjungan edukatif ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperluas wawasan maritim serta menanamkan kebanggaan terhadap TNI Angkatan Laut sejak usia dini, sekaligus memberikan pengalaman baru yang menyenangkan bagi para siswa yang mengikuti kegiatan tersebut. (Chey).

Ambon – beritasumbernews.com Dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital nasional di sektor perpajakan, Komando Daerah TNl Angkatn Laut lX (Kodaeral IX) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon menyelenggarakan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan melalui sistem terbaru, Coretax pada Rabu (11/3/2026).

Kegiatan dihadiri seluruh personel Kodaeral lX secara bergilir tersebut, dilangsung di Gedung Manggala Loka Kodaeral IX, Halong, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku.

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri Aslog Kodaeral IX, Pgs Asrena Kodaeral IX, Kadis Komlek Kodaeral IX, Kaakun Kodaeral IX dan perwira staf Kodaeral lX lainnya.

Kehadiran para pimpinan tersebut menegaskan komitmen tinggi satuan dalam memastikan setiap personel TNI Angkatan Laut khususny Kodaeral lX memenuhi kewajiban pajaknya secara tertib dan transparan.

Pemaparan materi dalam sosialisasi ini disampaikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan 4 KPP Pratama Ambon, Zainul Fuad, bersama Penyuluh Pajak Dwifa Nugraha.

Keduanya menjelaskan secara komprehensif mengenai transisi ke sistem Coretax yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses dan integrasi layanan bagi wajib pajak secara digital.

Dankodaeral IX Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. ditempat terpisah menyampaikan akan terus berupaya membekali seluruh personel dengan pemahaman mekanisme pelaporan yang lebih efektif dan akurat.

“Kepatuhan pajak adalah salah satu bentuk bela negara di masa damai. Dengan hadirnya sistem Coretax, kami memastikan seluruh personel Kodaeral IX tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga adaptif terhadap teknologi digital dan mengikuti aturan negara secara transparan,” ujar Dankodaeral IX.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyuluhan 4 KPP Pratama Ambon, Zainul Fuad, menegaskan bahwa transisi ke Coretax bukan sekadar perubahan aplikasi, melainkan penyederhanaan birokrasi bagi wajib pajak.

“Apresiasi setinggi-tingginya bagi Kodaeral IX atas proaktifnya dalam menyambut sistem Coretax. Sinergi ini membuktikan bahwa transformasi digital perpajakan dapat menyentuh seluruh elemen bangsa dengan mudah, cepat, dan aman.” ujar Zainul Fuad

Langkah ini lanjutnya, diharapkan dapat menjamin pelaporan SPT Tahunan di lingkungan Kodaeral IX berjalan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Chey).

Ambon – beritasumbernews.com – Perjalanan mudik biasanya identik dengan satu kekhawatiran: sinyal yang tiba-tiba hilang di tengah perjalanan. Namun pengalaman berbeda dibuktikan oleh duo Dave Hendrik dan Iwet Ramadhan melalui program #DVET “Perjalanan Menuju Lebih Baik”. Dalam perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta, keduanya berhasil mencetak Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori livestream TikTok nonstop terlama di jalur mudik, dengan siaran langsung selama 11 jam tanpa putus.

Sepanjang perjalanan, Dave dan Iwet mengajak para pengikutnya ikut “mudik bareng” secara virtual melalui siaran langsung yang tetap stabil di berbagai titik dengan mobilitas tinggi. Mulai dari obrolan santai di mobil, cerita perjalanan, hingga refleksi Ramadan bersama sejumlah bintang tamu seperti dr. Dion Haryadi, Lutfi Afansyah, Boah Sartika, Dr. Gian Pratama, serta Ust. Alfie. Percakapan mereka menghadirkan perspektif ringan tentang bagaimana setiap orang memiliki versi masing-masing dalam perjalanan menuju lebih baik.

Dave Hendrik dan Iwet Ramadhan mengatakan bahwa perjalanan ini menjadi bukti bahwa teknologi dan konektivitas kini menjadi bagian penting dari pengalaman mudik. “Seru sekali bisa membawa followers ikut ‘mudik bareng’ secara virtual. Dari awal perjalanan sampai mendekati Jogja, semuanya terasa sangat lancar. Rasanya seperti perjalanan panjang yang ditemani jutaan orang,” katanya.

Keberhasilan livestream sepanjang perjalanan tersebut didukung oleh kesiapan jaringan Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) yang telah dioptimalkan untuk menghadapi lonjakan trafik selama periode mudik. Melalui Ekspedisi Jaringan Andal, program ini sekaligus menjadi uji ekstrem jaringan di jalur mudik terpadat, saat mobilitas masyarakat meningkat dan pelanggan membutuhkan koneksi yang stabil untuk navigasi, komunikasi dengan keluarga, transaksi digital, hingga hiburan selama perjalanan.

Untuk memastikan pengalaman tersebut, Indosat telah melakukan optimalisasi jaringan di lebih dari 75 jalur mudik utama dan lebih dari 790 Point of Interest (POI), mulai dari gerbang tol, rest area, stasiun, terminal, hingga destinasi wisata. Seluruh jaringan juga dipantau 24/7 guna menjaga kualitas layanan tetap stabil sepanjang periode mudik.

Dalam pengukuran internal selama ekspedisi, rata-rata kecepatan internet yang diterima selama livestream tercatat mencapai 90 Mbps. Bahkan pada titik dengan kualitas jaringan terendah sekalipun, koneksi tetap memadai untuk menjaga siaran langsung berjalan stabil dengan kecepatan sekitar 15 Mbps.

President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, “Perjalanan mudik adalah momen ketika koneksi benar-benar diuji. Jutaan orang bergerak di waktu yang sama, dan pelanggan ingin tetap bisa memberi kabar kepada keluarga, berbagi momen, melakukan navigasi, serta berbagi momen perjalanan tanpa gangguan. Karena itu kami memastikan jaringan Indosat tetap andal di sepanjang jalur mudik. Bagi kami, menghadirkan konektivitas yang lebih baik adalah sebuah perjalanan, bukan sekadar klaim, tetapi pengalaman nyata yang dirasakan pelanggan di setiap kilometer perjalanan mereka.” ujar Vikram.

Bagi Indosat, kesiapan jaringan selama Ramadan dan Idulfitri merupakan bagian dari empat wujud nyata komitmen #LebihBaikIndosat, menghadirkan jaringan yang semakin andal, teknologi yang makin relevan, perlindungan digital yang makin kuat, serta kepedulian sosial yang makin terasa bagi masyarakat. Melalui Ekspedisi Jaringan Andal, komitmen ini hadir dalam bentuk yang paling sederhana namun paling dirasakan pelanggan: koneksi yang tetap stabil di sepanjang perjalanan menuju kampung halaman.

Rekor MURI ini sekaligus menunjukkan bahwa di era digital, perjalanan mudik bukan hanya tentang menempuh jarak, tetapi juga tentang tetap terhubung, berbagi cerita, menyapa keluarga, dan menikmati perjalanan, di setiap kilometer perjalanan. (Chey)

Ambon,–  beritasumbernews.com – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Alvin Leverne Tuasuun telah melakukan pertemuan dengan pemerintah provinsi Maluku di kantor gubernur Maluku pada hari Selasa (11/12/2026),

dalam kesempatan tersebut pihaknya membahas secara mendalam mengenai tol laut yang telah beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat selama beberapa dekade terakhir, serta berbagai langkah strategis yang akan diambil untuk meningkatkan kualitas layanan serta aksesibilitasnya guna mendukung perkembangan ekonomi dan mobilitas barang di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, ketika di temui wartawan setelah pertemuan yang sangat produktif tersebut, Sekda SBB Alvin Leverne Tuasuun secara terperinci menjelaskan bahwa tol laut yang menjadi sorotan pembahasan ini merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat krusial dan telah terbukti memberikan kemudahan luar biasa bagi masyarakat setempat,

khususnya dalam hal mengakses pelayanan pemuatan dan pembongkaran barang ke dan dari kapal melalui jalur tol laut yang telah tersedia, sehingga aktivitas perdagangan dan distribusi barang dapat berjalan dengan lebih lancar dan efisien dibandingkan dengan beberapa metode transportasi lainnya yang ada di wilayah tersebut.

Selain itu, Alvin Leverne Tuasuun juga menegaskan bahwa sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melihat dan mengevaluasi secara menyeluruh dari sisi strategi pengelolaan serta pengembangan tol laut yang saat ini telah memasuki tahap operasi berkelanjutan,

karena pihaknya berencana akan melakukan aksiomisasi (optimalisasi) terhadap seluruh sistem akses yang ada melalui jalur tol laut tersebut, termasuk pula akan melakukan kajian mendalam terkait kelayakan alur arus lalu lintas kapal yang menggunakan jalur tol laut.

serta memperbaiki dan menyempurnakan sistem bongkar muat barang pada kapal-kapal yang beroperasi dalam rute pulang pergi antara wilayah SBB dengan berbagai daerah lain yang terhubung melalui jalur tol laut tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan tol laut ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemudahan dan efisiensi dalam aktivitas ekonomi masyarakat, bahkan terdapat beberapa komunitas barang tertentu dan Murah yang dapat memperoleh harga yang lebih murah ketika melakukan transaksi atau memperoleh pasokan barang melalui pelabuhan yang terkait dengan tol laut di wilayah Piru,

jika dibandingkan dengan ketika mereka memperoleh pasokan barang melalui wilayah Ambon, hal ini dikarenakan pada tol laut tersebut terdapat subsidi khusus yang diberikan kepada pengusaha atau pelaku usaha terkait, sehingga harga barang yang diperoleh masyarakat dapat menjadi lebih terjangkau dan dapat meningkatkan daya beli serta kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Harapannya, dalam tahun ini nantinya proses pengelolaan serta penyediaan angkutan barang melalui tol laut tersebut dapat dipercepatkan secara signifikan, terutama dalam hal aksesibilitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha,

contohnya saja pihaknya berharap frekuensi keberangkatan dan kedatangan kapal yang beroperasi melalui jalur tol laut tersebut dapat ditingkatkan dari satu kali dalam sebulan menjadi dua kali atau bahkan tiga kali dalam satu minggu jika memungkinkan,

menurut Alvin Leverne Tuasuun hal tersebut jika dapat diwujudkan akan sangat bermanfaat dan dapat memperlancar alur distribusi muatan-muatan barang yang berasal dari maupun akan dikirim ke daerah tersebut, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih pesat dan berkelanjutan.

Selain itu, ia juga berharap bahwa dengan adanya kerja sama yang sangat baik dan sinergis antara pemerintah Kabupaten SBB dengan pemerintah provinsi Maluku yang telah berjalan dengan lancar selama dua tahun terakhir ini,

proses pengembangan serta penyempurnaan tol laut yang telah beroperasi tersebut dapat terus berlanjut dengan baik, bahkan pada tahun 2027 mendatang pihaknya berharap kondisi serta pelayanan yang diberikan oleh tol laut ini dapat menjadi lebih baik lagi seperti yang telah diharapkan bersama,

sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat serta kemudahan yang diberikan oleh tol laut ini dengan lebih optimal dan dapat merasakan dampak positifnya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari serta aktivitas ekonomi mereka.”Pungkas Alvin Leverne Tuasuun, tutup (chey)

Ambon – beritasumbernews.com – Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, menerima kunjungan silaturahmi Komjen Pol (Purn) Lotharia Latif di Markas Polda Maluku, di Ambon, Rabu (11/3/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara kepolisian dan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Maluku, termasuk program strategis Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah pesisir.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat di ruang kerja Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto didampingi Wakapolda Maluku Imam Thobroni, Irwasda Kombes Pol I Made Sunarta, serta sejumlah pejabat utama Polda Maluku, antara lain Direktur Intelkam, Direktur Polairud, Direktur Reskrimsus dan Kabid Humas.

Sementara itu, Inspektur Jenderal KKP RI Komjen Pol (Purn) Lotharia Latif hadir bersama Ketua Tim Kerja Humas dan Kerja Sama Sekretariat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, serta jajaran pejabat KKP wilayah Maluku.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan oleh Irjen KKP RI, yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Maluku.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan silaturahmi ini. Polda Maluku siap mendukung program strategis pemerintah, termasuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah pesisir Maluku. Sinergi ini penting untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus menjaga keamanan di sektor kelautan dan perikanan,” ujar Irjen Pol Dadang Hartanto.

Ia menegaskan, kerja sama antara Polda Maluku dan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus diperkuat, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Di sisi lain, Komjen Pol (Purn) Lotharia Latif menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Kapolda Maluku dan jajaran.

“Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dari Kapolda Maluku dan seluruh jajaran. Dukungan dari Polda Maluku sangat penting dalam mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Maluku, sehingga program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir,” katanya.

Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penguatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi pesisir, serta pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Pertemuan antara Kapolda Maluku dan Inspektur Jenderal KKP RI menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan wilayah kepulauan seperti Maluku yang memiliki potensi kelautan besar.

Program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan guna mencegah praktik illegal fishing serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Sinergi antara aparat penegak hukum dan kementerian teknis menjadi faktor penting agar pembangunan sektor kelautan dapat berjalan efektif, aman, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat nelayan. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, memimpin rapat kesiapan pengamanan malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Command Center lantai 4 Markas Polda Maluku, Ambon, Rabu (11/3/2026).

Rapat tersebut diikuti Wakapolda Maluku Imam Thobroni, Irwasda, para pejabat utama Polda Maluku, serta Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Secara daring, kegiatan ini juga diikuti para Kapolres jajaran, pejabat utama Polres, hingga para Kapolsek di wilayah hukum Polda Maluku.

Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa pengamanan malam takbiran hingga pelaksanaan Salat Idul Fitri harus dipersiapkan secara matang untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Ini merupakan rapat kedua untuk memastikan pengelolaan situasi malam takbiran berjalan optimal. Saya ingin seluruh jajaran benar-benar menguasai kondisi wilayah dan mampu mengantisipasi potensi kerawanan sejak dini,” ujar Irjen Pol Dadang Hartanto.

Kapolda juga menekankan pentingnya langkah-langkah strategis guna memastikan perayaan Idul Fitri berlangsung aman dan kondusif.

Beberapa langkah yang ditekankan antara lain deteksi dini terhadap potensi kerawanan, pendataan lokasi pelaksanaan takbiran statis di masjid, serta pemantauan terhadap pergerakan massa yang berpotensi melakukan konvoi kendaraan dengan penggunaan sound system berlebihan.

Selain itu, jajaran kepolisian diminta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia serta Majelis Ulama Indonesia di wilayah masing-masing guna mendorong imbauan pelaksanaan takbiran di masjid atau rumah, sehingga dapat meminimalisasi konvoi kendaraan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Kapolda juga menginstruksikan penindakan terhadap peredaran minuman keras serta penggunaan knalpot brong yang kerap menjadi pemicu gangguan keamanan saat malam takbiran.

“Khusus wilayah Kota Ambon, saya minta dilakukan manajemen arus lalu lintas secara ketat dengan pengalihan arus pada titik-titik menuju pusat kota untuk menghindari kemacetan total,” tegasnya.

Ia juga meminta jajaran untuk menyosialisasikan pengaturan lalu lintas tersebut melalui media sosial dan media massa agar masyarakat dapat mengantisipasi perjalanan mereka.

Pada kesempatan yang sama, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni menekankan pentingnya kesiapsiagaan personel, termasuk pengamanan markas komando serta keselamatan anggota di lapangan.

“Seluruh personel harus menggunakan sistem budy system, bergerak dalam ikatan regu, serta tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat,” ujar Wakapolda.

Ia juga mengingatkan agar setiap tindakan kepolisian dilakukan secara profesional dan edukatif.

“Jika ditemukan pelanggaran seperti penggunaan knalpot brong, berikan teguran secara profesional sehingga masyarakat memahami bentuk pelanggaran tanpa menimbulkan permasalahan di lapangan,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini juga diisi dengan paparan teknis dari Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease terkait pola pengamanan di wilayah hukumnya.

Kapolda berharap melalui kesiapan yang matang, seluruh rangkaian perayaan Idul Fitri di wilayah Maluku dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Rapat koordinasi yang dipimpin Kapolda Maluku menunjukkan keseriusan kepolisian dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan menjelang perayaan Idul Fitri. Momentum malam takbiran dikenal sebagai salah satu periode dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, sehingga membutuhkan pengelolaan keamanan yang terencana.

Pendekatan yang menekankan deteksi dini, koordinasi lintas lembaga, penegakan hukum, serta pendekatan humanis kepada masyarakat menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas kamtibmas.

Jika implementasi di lapangan berjalan efektif, langkah ini tidak hanya menjaga keamanan perayaan Idul Fitri, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap peran kepolisian dalam mengawal momentum keagamaan yang aman dan tertib. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bersama Polda Maluku menggelar latihan dan simulasi penanganan konflik sosial di Lapangan Letkol Pol Chr. Tahapary, Tantui, Ambon, Rabu (11/3/2026).

Simulasi tersebut digelar untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan personel kepolisian dalam mengantisipasi serta menangani potensi konflik kelompok di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

Kegiatan ini dipantau langsung oleh Ronald Refli Rumondor yang hadir bersama Direktur Lalu Lintas Polda Maluku serta Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

Latihan yang berlangsung lebih dari dua jam itu memperagakan skenario penanganan konflik mulai dari munculnya potensi keributan antar kelompok masyarakat, pengamanan awal oleh personel di lapangan, hingga langkah-langkah pengendalian massa melalui penyekatan dan penataan situasi oleh aparat kepolisian.

Dalam simulasi tersebut, personel Polresta Ambon didukung personel Polda Maluku memperagakan berbagai tahapan penanganan konflik secara terukur, termasuk pengamanan lokasi, koordinasi komando, hingga upaya meredam eskalasi situasi.

Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Ronald Refli Rumondor mengapresiasi pelaksanaan latihan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku.

“Latihan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel di lapangan. Dengan simulasi yang terencana, anggota dapat memahami langkah-langkah penanganan konflik secara tepat dan profesional,” ujar Rumondor.

Ia berharap kegiatan latihan serupa dapat terus dilakukan secara berkala sehingga personel kepolisian semakin siap dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan, khususnya konflik sosial yang melibatkan kelompok masyarakat.

Latihan simulasi penanganan konflik sosial merupakan bagian penting dari strategi kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah yang memiliki dinamika sosial tinggi seperti Ambon.

Pendekatan melalui latihan taktis dan simulasi lapangan memungkinkan personel kepolisian memahami secara langsung pola penanganan konflik, mulai dari deteksi dini, pengendalian massa, hingga pengambilan keputusan di lapangan.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya preventif aparat keamanan untuk memastikan setiap potensi konflik dapat ditangani secara cepat, profesional, dan proporsional sehingga tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas.(**)

Ambon – beritasumbernews.com – kOmbes Pol Rositah Umasugi, S.I.K mewakili Kapolda Maluku, menghadiri peringatan Hari Perempuan Internasional yang digelar di Tribun Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wagub Maluku, Abdullah Vanath dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, ketua TP-PKK kota Ambon serta perwakilan organisasi perempuan seperti Persit, Jalasenastri, dan berbagai organisasi perempuan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat perlindungan terhadap perempuan melalui berbagai kebijakan dan program strategis.

“Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat kebijakan perlindungan perempuan, antara lain melalui penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pusat Pembelajaran Keluarga di berbagai daerah,” ujar Vanath.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut bertujuan memastikan perempuan memperoleh perlindungan, dukungan, serta kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, maupun pembangunan.

Peringatan Hari Perempuan Internasional sendiri diperingati setiap tanggal 8 Maret sebagai momentum global untuk menyoroti perjuangan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka serta mendorong kesetaraan gender di seluruh dunia.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana kebersamaan tersebut kemudian ditutup dengan acara buka puasa bersama seluruh tamu undangan yang hadir.

Peringatan Hari Perempuan Internasional di Ambon menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen pemerintah daerah dan berbagai institusi dalam memperkuat perlindungan serta pemberdayaan perempuan.

Di tengah tantangan sosial yang masih dihadapi perempuan di berbagai daerah, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta organisasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi perempuan.

Kehadiran berbagai unsur Forkopimda dan organisasi perempuan dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa upaya mendorong kesetaraan gender bukan hanya menjadi agenda global, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen pembangunan daerah. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Kapolda Maluku Dadang Hartanto menerima audiensi jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku di Markas Polda Maluku, Selasa (10/3/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam penanganan konflik pertanahan serta dukungan terhadap proyek strategis nasional di wilayah Maluku.

Audiensi dipimpin Kepala Kantor Wilayah BPN Maluku B. Wijanarko bersama sejumlah pejabat BPN dan dihadiri jajaran pejabat utama Polda Maluku.

Dalam pertemuan tersebut, Wijanarko menjelaskan bahwa koordinasi dengan kepolisian sangat penting dalam menangani persoalan pertanahan yang berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat.

Salah satu isu strategis yang dibahas adalah rencana pengembangan proyek gas Blok Masela, yang merupakan proyek strategis nasional dan diperkirakan membutuhkan lahan sekitar 600 hektare untuk pembangunan fasilitas darat.

Menurut Wijanarko, proses pengadaan lahan untuk proyek tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk melalui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila menyangkut lahan milik masyarakat.

“Dalam proses pembangunan tentu perlu memperhatikan dampak sosial bagi masyarakat, termasuk mekanisme kompensasi bagi warga yang terdampak,” ujarnya.

Selain itu, BPN juga menyoroti sejumlah persoalan pertanahan di beberapa daerah di Maluku seperti Kepulauan Tanimbar, Seram Bagian Barat, Buru, dan Maluku Barat Daya yang memiliki karakteristik permasalahan berbeda, mulai dari lahan transmigrasi lama hingga aset negara yang belum termanfaatkan secara optimal.

Menanggapi hal tersebut, Dadang Hartanto menegaskan bahwa persoalan pertanahan merupakan isu sensitif yang kerap menjadi pemicu konflik sosial apabila tidak ditangani dengan baik.

“Banyak konflik di masyarakat berawal dari ketidakjelasan status kepemilikan tanah atau tumpang tindih dokumen. Karena itu koordinasi dengan BPN sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” kata Dadang.

Kapolda juga menegaskan komitmen Polda Maluku untuk mendukung kebijakan pemerintah, termasuk pengamanan proyek strategis nasional seperti Blok Masela.

“Polda Maluku siap mengawal kebijakan pemerintah sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat maupun negara.

Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Polda Maluku dalam penanganan berbagai persoalan pertanahan, Kanwil BPN Maluku juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Kapolda Maluku atas kontribusi dalam mendukung penyelesaian kasus pertanahan di wilayah Maluku.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara BPN dan Polda Maluku dalam menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku.

Persoalan pertanahan masih menjadi salah satu sumber konflik sosial di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah kepulauan seperti Maluku. Ketidakjelasan status kepemilikan tanah, tumpang tindih dokumen, hingga persoalan tanah adat seringkali menjadi pemicu sengketa yang berujung konflik di masyarakat.

Dalam konteks pembangunan nasional, isu ini menjadi semakin penting ketika berkaitan dengan proyek strategis seperti pengembangan Blok Masela yang diproyeksikan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Karena itu, sinergi antara Badan Pertanahan Nasional dan aparat kepolisian menjadi faktor penting dalam memastikan proses pengadaan lahan berjalan sesuai hukum, sekaligus mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. (**)