beritasumbernews.com

Ambon – beritasumbernews.com – Kapolda Maluku Dadang Hartanto menerima audiensi jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku di Markas Polda Maluku, Selasa (10/3/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam penanganan konflik pertanahan serta dukungan terhadap proyek strategis nasional di wilayah Maluku.

Audiensi dipimpin Kepala Kantor Wilayah BPN Maluku B. Wijanarko bersama sejumlah pejabat BPN dan dihadiri jajaran pejabat utama Polda Maluku.

Dalam pertemuan tersebut, Wijanarko menjelaskan bahwa koordinasi dengan kepolisian sangat penting dalam menangani persoalan pertanahan yang berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat.

Salah satu isu strategis yang dibahas adalah rencana pengembangan proyek gas Blok Masela, yang merupakan proyek strategis nasional dan diperkirakan membutuhkan lahan sekitar 600 hektare untuk pembangunan fasilitas darat.

Menurut Wijanarko, proses pengadaan lahan untuk proyek tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk melalui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila menyangkut lahan milik masyarakat.

“Dalam proses pembangunan tentu perlu memperhatikan dampak sosial bagi masyarakat, termasuk mekanisme kompensasi bagi warga yang terdampak,” ujarnya.

Selain itu, BPN juga menyoroti sejumlah persoalan pertanahan di beberapa daerah di Maluku seperti Kepulauan Tanimbar, Seram Bagian Barat, Buru, dan Maluku Barat Daya yang memiliki karakteristik permasalahan berbeda, mulai dari lahan transmigrasi lama hingga aset negara yang belum termanfaatkan secara optimal.

Menanggapi hal tersebut, Dadang Hartanto menegaskan bahwa persoalan pertanahan merupakan isu sensitif yang kerap menjadi pemicu konflik sosial apabila tidak ditangani dengan baik.

“Banyak konflik di masyarakat berawal dari ketidakjelasan status kepemilikan tanah atau tumpang tindih dokumen. Karena itu koordinasi dengan BPN sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” kata Dadang.

Kapolda juga menegaskan komitmen Polda Maluku untuk mendukung kebijakan pemerintah, termasuk pengamanan proyek strategis nasional seperti Blok Masela.

“Polda Maluku siap mengawal kebijakan pemerintah sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat maupun negara.

Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Polda Maluku dalam penanganan berbagai persoalan pertanahan, Kanwil BPN Maluku juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Kapolda Maluku atas kontribusi dalam mendukung penyelesaian kasus pertanahan di wilayah Maluku.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara BPN dan Polda Maluku dalam menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku.

Persoalan pertanahan masih menjadi salah satu sumber konflik sosial di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah kepulauan seperti Maluku. Ketidakjelasan status kepemilikan tanah, tumpang tindih dokumen, hingga persoalan tanah adat seringkali menjadi pemicu sengketa yang berujung konflik di masyarakat.

Dalam konteks pembangunan nasional, isu ini menjadi semakin penting ketika berkaitan dengan proyek strategis seperti pengembangan Blok Masela yang diproyeksikan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Karena itu, sinergi antara Badan Pertanahan Nasional dan aparat kepolisian menjadi faktor penting dalam memastikan proses pengadaan lahan berjalan sesuai hukum, sekaligus mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. (**)

Ambon – beritasumbernews.com –Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Pertanian Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (27/02/2026).

Dalam arahannya, Lewerissa menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan salah satu prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden, khususnya pada poin kedua yang menekankan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan Sapta Cita Pemerintah Provinsi Maluku, terutama pada agenda penurunan kemiskinan dan pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan.

“Swasembada pangan tidak boleh dimaknai semata-mata beras sebagai pangan utama. Kita harus mendorong penguatan pangan lokal untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan di Maluku,” tegasnya.

Ia menyebutkan sejumlah komoditas pangan lokal potensial yang perlu terus dikembangkan, antara lain sagu, ubi kayu, sukun, hotong, dan jagung sebagai sumber karbohidrat alternatif masyarakat Maluku.

Lewerissa juga menempatkan pembangunan pertanian sebagai program strategis daerah yang harus dikerjakan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Karena itu, koordinasi lintas sektor dan lintas kabupaten/kota menjadi kunci dalam memastikan perencanaan dan pelaksanaan program berjalan efektif.

Dalam Rakor tersebut, beberapa prioritas nasional pembangunan pertanian turut menjadi perhatian bersama, di antaranya dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis melalui jaminan pasokan bahan pangan di masing-masing daerah.

Selain itu, hilirisasi komoditas unggulan pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan juga menjadi fokus utama. Hilirisasi sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur diharapkan dapat masuk sebagai Proyek Strategis Nasional dan saat ini sedang berproses di Bappenas.

Pada tahun 2026, Provinsi Maluku juga memperoleh alokasi hilirisasi komoditas kelapa dalam dan pala yang akan dikembangkan melalui PTPN I Regional VIII di Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu, pengembangan ayam terintegrasi akan dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota.

Lewerissa menekankan perlunya koordinasi intensif untuk menyiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan agar program hilirisasi dapat berjalan optimal dan memberikan nilai tambah bagi petani serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya berharap melalui pertemuan ini dapat dirumuskan pembangunan pertanian yang berbasis pada penguatan pangan lokal dan hilirisasi komoditas, sehingga benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi Pembangunan Pertanian 2026 menekankan tiga fokus utama, yakni sinkronisasi program strategis daerah untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian, serta kesiapan daerah dalam mendukung intensifikasi komoditas pertanian dan peternakan. Ia menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

“Hari ini kami menekankan sinkronisasi program strategis daerah, terutama untuk mendukung MBG dan penguatan pangan lokal. Komoditas seperti sagu, umbi-umbian, telur, daging ayam, sayur dan buah harus kita siapkan dari sekarang agar daerah benar-benar siap menjadi penopang kebutuhan pangan,” ujarnya

Selain itu, Ilham menyampaikan bahwa akan ada rapat lanjutan yang melibatkan para Bupati dan Wali Kota guna memastikan langkah percepatan berjalan konkret dan terintegrasi dengan program nasional. Ia juga memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan masih dalam kondisi aman, meskipun beberapa komoditas seperti telur, ayam, bawang merah, dan cabai masih didatangkan dari luar daerah.

“Kita akui Maluku belum sepenuhnya mandiri untuk beberapa komoditas, sehingga masih ada pasokan dari luar. Namun stok dalam kondisi cukup dan terkendali. Kami juga mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying karena kebutuhan pokok dipastikan aman,” tegasnya.

Acara Rakor Pembangunan Pertanian Tahun 2026 dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Tim Ahli Gubernur, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, serta Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Maluku. (Chey)

Ambon -beritasumbernews.com

Perkuat Ketahanan Keluarga dan Moderasi Beragama di Maluku
Jakarta, [Kamis, 26 Peb 2026]

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, *Ibu Maya Baby Lewerissa*, bersama jajaran pengurus TP PKK Provinsi Maluku melaksanakan audiensi dengan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, *Romo H. R. Muhammad Syafi’i*, siang tadi di Ruang Kerja Wakil Menteri Agama.

Wakil Menteri Agama didampingi oleh istri beliau, *Hj. Maya Suhasni Siregar*, selaku Wakil Penasehat Dharma Wanita Kementerian Agama Republik Indonesia sekaligus *Ketua Umum FAMIUmi* (Forum Alumni Muslima Indonesia).
Audiensi tersebut membahas penguatan sinergi antara TP PKK Provinsi Maluku dan Kementerian Agama RI dalam mendukung program ketahanan keluarga berbasis nilai keagamaan serta penguatan moderasi beragama di Provinsi Maluku.

Dalam pemaparannya, Ibu Maya Baby Lewerissa menyampaikan sejumlah program strategis TP PKK Provinsi Maluku, antara lain:
1. Workshop Moderasi Beragama Berbasis Keluarga di 11 Kabupaten/Kota
2. Pelatihan Keluarga Sakinah dan Parenting Religius
3. Penguatan Penyuluh Agama Perempuan Desa
4. Bantuan Sarana Keagamaan bagi keluarga pra-sejahtera

Ibu Maya Baby Lewerissa menegaskan bahwa Maluku sebagai daerah majemuk dengan sejarah panjang menjaga perdamaian memerlukan penguatan nilai keagamaan yang dimulai dari lingkup keluarga.
“Kami ingin memastikan bahwa moderasi beragama dimulai dari rumah.
PKK Maluku siap menjadi mitra strategis Kementerian Agama dalam menjaga harmoni sosial serta memperkuat ketahanan keluarga di Maluku,” ungkapnya.

Wakil Menteri Agama, Romo H. R. Muhammad Syafi’i, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyampaikan apresiasi atas peran aktif TP PKK Provinsi Maluku dalam membangun ketahanan keluarga berbasis nilai religius dan moderasi beragama.
Beliau menekankan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam memperkuat karakter bangsa melalui keluarga.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan konstruktif, dengan komitmen untuk menindaklanjuti program melalui koordinasi bersama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku serta unit teknis terkait.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama antara TP PKK Provinsi Maluku dan Kementerian Agama RI guna mendukung stabilitas sosial, kerukunan umat beragama, serta pembangunan keluarga religius dan harmonis di Maluku. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, menghadiri kegiatan bakti masyarakat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku yang diselenggarakan oleh Polda Maluku bersama warga masyarakat STAIN Kebun Cengkeh. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Auditorium UIN A.M. Sangadji, Ambon, Sabtu (28/02/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Maluku, anggota DPRD Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Wali Kota Ambon, organisasi kemahasiswaan, serta ratusan warga masyarakat yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan sosial tersebut.

Bakti masyarakat ini diikuti kurang lebih 500 warga yang memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan, di antaranya khitanan massal, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pembagian paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. Antusiasme masyarakat terlihat sejak awal kegiatan hingga seluruh rangkaian pelayanan selesai dilaksanakan.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku bersama unsur Forkopimda juga melakukan peninjauan langsung ke setiap pos pelayanan kesehatan dan sosial guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sekda Maluku juga secara simbolis menyerahkan bantuan sembako kepada warga sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku menyampaikan bahwa kegiatan bakti masyarakat ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, Polri, masyarakat, dan perguruan tinggi dalam memberikan pelayanan dan kontribusi positif bagi masyarakat.

“Ini semua dilakukan untuk kesehatan masyarakat dan kebaikan masyarakat. Sehingga pemerintah, Polri, masyarakat, dan kampus dapat bersatu padu menjalankan tugas dan perannya masing-masing, terutama dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan kontribusi bagi kemajuan Maluku,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kegiatan tersebut sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan, serta mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan Maluku yang aman, sehat, dan sejahtera. (Chey)

Ambon-beritasumbernews.com- Pemerintah Provinsi Maluku menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pangan Nasional, TVRI Stasiun Maluku, serta sejumlah distributor dan pelaku usaha pangan. Kegiatan ini digelar di Lapangan Merdeka Ambon. Rabu (11/03/2026)

Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan ketersediaan bahan pokok serta menjaga stabilitas harga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan.

“Dalam bulan suci Ramadan ini kebutuhan masyarakat meningkat. Karena itu pemerintah harus hadir memastikan barang tersedia dan harga tetap terkendali agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan bahan pangan,” ujar Vanath.

Vanath menjelaskan bahwa kenaikan konsumsi pada momen hari besar keagamaan berpotensi mendorong inflasi jika tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai. Oleh karena itu, kegiatan Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk menekan lonjakan harga.

“Kalau barang tidak tersedia, maka harga akan naik dan itu yang disebut inflasi. Karena itu pemerintah menjaga agar ketersediaan pangan tetap ada dan masyarakat bisa membeli dengan harga yang lebih terjangkau,” jelasnya.

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah difokuskan di beberapa titik, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk besar seperti Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Kedua daerah tersebut dipilih sebagai lokasi sampel untuk memantau pergerakan harga pangan yang dapat menjadi indikator bagi daerah lain di Maluku.

Vanath juga mengapresiasi dukungan para distributor dan pelaku usaha yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia berharap para pelaku usaha dapat berperan aktif menjaga stabilitas harga pangan di daerah.

“Saya berterima kasih kepada para distributor yang ikut mendukung kegiatan ini. Sekali-sekali membantu masyarakat melalui pasar murah seperti ini sangat penting, agar harga tetap stabil dan masyarakat bisa terbantu,” katanya.

Selain itu, dirinya mengingatkan agar tidak ada praktik penimbunan barang yang dapat memicu kenaikan harga di pasaran.

Usai membuka kegiatan, Vanath secara simbolis membagikan bantuan sembako kepada masyarakat yang hadir, kemudian meninjau sejumlah stan Gerakan Pangan Murah yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Pangan Nasional, Kelik Budiana, staf ahli dan asisten Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Stasiun TVRI Maluku, Kepala RRI Maluku, Satgas Pangan, Aster Kodam XV/Pattimura, Pimpinan Perum Bulog wilayah Maluku dan Maluku Utara, Direktur Utama ID Food, serta jajaran manajemen PT Panca Karya. (Chey)

Ambon – beritasumbernews.com -Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, memberikan sambutan pada peringatan Hari Perempuan Internasional Tahun 2026 tingkat Provinsi Maluku yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Maluku. Kegiatan tersebut berlangsung di tribun Lapangan Merdeka Ambon, Rabu (11/03/2026).

Dalam sambutannya, Vanath menyampaikan apresiasi kepada seluruh perempuan di Maluku yang selama ini telah berperan penting dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial masyarakat.

Menurutnya, perempuan memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam mengatur kehidupan rumah tangga serta menjaga stabilitas ekonomi keluarga.

“Saya sangat yakin bahwa ibu-ibu adalah pengatur utama keuangan dalam rumah tangga. Dalam situasi ekonomi seperti sekarang ini, peran ibu-ibu sangat penting untuk mengelola kebutuhan keluarga dengan bijak,” ucapnya

Vanath menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global saat ini turut mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah. Karena itu, masyarakat diharapkan mampu menyesuaikan pola konsumsi dan pengeluaran rumah tangga.

“Kita harus mampu beradaptasi dengan situasi yang ada. Pemerintah juga terus berupaya menjaga agar inflasi tetap terkendali sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi,” ucapnya

Pada kesempatan yang sama, Vanath juga mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan sistem pembayaran digital.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran di masyarakat.

“Hari ini masyarakat semakin dimudahkan dengan transaksi digital. Kita tidak perlu lagi selalu membawa uang tunai, karena banyak transaksi sudah bisa dilakukan melalui sistem pembayaran digital,” jelasnya.

Namun demikian, dirinya juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

“Perkembangan teknologi tidak bisa kita hindari. Karena itu kita harus menyesuaikan diri, meningkatkan kemampuan, agar masyarakat tetap bisa bertahan dan mengikuti perkembangan zaman,” ungkapnya.

Vanath berharap momentum Hari Perempuan Internasional dapat menjadi pengingat akan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan daerah.

“Selamat Hari Perempuan Internasional bagi seluruh perempuan, khususnya di Provinsi Maluku. Perempuan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat,” tutupnya.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan edukasi sistem pembayaran digital, perlindungan konsumen, serta buka puasa bersama.

Hadir dalam kegiatan ini, Perwakilan Forkopimda Provinsi Maluku, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Asisten II Setda Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. (Chey)

Ambon – beritasumbernews.com – Gubernur Maluku bersama Wakil Gubernur Maluku menghadiri Sosialisasi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Provinsi Maluku Tahun 2026 bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku dan diikuti secara daring maupun luring, Rabu (11/03/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI beserta jajaran, Forkopimda Provinsi Maluku, anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, para bupati/wali kota se-Provinsi Maluku, pimpinan OPD teknis Provinsi Maluku dan kabupaten/kota, kepala balai, kepala badan, kepala stasiun, kepala pelabuhan, serta satuan tugas di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Provinsi Maluku.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Maluku menyampaikan rasa syukur atas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Maluku. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 Provinsi Maluku telah mendapatkan dua lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, yaitu di Kota Tual dan Kabupaten Buru.

“Intinya kita bersyukur kepada pemerintah pusat karena pada tahun 2025 Maluku sudah mendapatkan dua lokasi pembangunan. Kita berharap pada tahun 2026 akan ada lebih banyak lagi desa atau kampung yang memenuhi syarat untuk menjadi Kampung Nelayan Merah Putih sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mengajak seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk memberikan dukungan penuh agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan nelayan di Maluku.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menjelaskan bahwa kehadirannya di Maluku merupakan penugasan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sosialisasi sekaligus survei lapangan terkait kesiapan daerah dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

Ia menjelaskan bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program nasional yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui tata kelola perikanan yang lebih baik, modernisasi peralatan, serta pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan pesisir.

“Pada tahun 2025, Maluku sudah dibangun dua titik Kampung Nelayan Merah Putih, yaitu di Kota Tual dan Kabupaten Buru. Untuk tahun 2026, kami telah menerima lebih dari seratus usulan lokasi dari Maluku, yang selanjutnya akan melalui proses survei oleh tim kami,” jelasnya.

Dirjen Perikanan Tangkap juga menambahkan bahwa Maluku merupakan daerah dengan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, sehingga diharapkan program ini dapat menjadi penggerak utama peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku.

“Jika hasil survei menunjukkan banyak lokasi di Maluku yang memenuhi syarat, maka peluang untuk pembangunan akan semakin besar. Apabila hingga 150 lokasi memenuhi kriteria, tentu akan kami dorong untuk dapat dibangun,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku serta seluruh pemerintah kabupaten/kota atas dukungan terhadap program tersebut, khususnya dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Tual dan Kabupaten Buru yang dinilai telah berjalan dengan baik.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa setelah pembangunan dilakukan oleh pemerintah pusat dan didukung pemerintah daerah, pengelolaan operasional Kampung Nelayan Merah Putih akan diserahkan kepada koperasi desa Merah Putih di masing-masing daerah.

Dengan demikian, program tersebut diharapkan dapat menjadi gerakan pembangunan berbasis masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, guna mewujudkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku. (Chey)

Ambon – beritasumbernews. Com – 

Komandan Komando Daerah TNl Angkatan Laut IX (Dankodaeral IX) Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 khususnya di Provinsi Maluku pada Rabu (11/3/2026).

Rapat koordinasi yang digelar di Kantor Gubernur Maluku, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tersebut, dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., didampingi oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Komjen Pol (Purn.) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., serta Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, S.Sos.

Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung maupun daring dan diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku serta para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Maluku.

Dalam rapat tersebut dibahas mengenai pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pembangunan berbagai sarana dan prasarana perikanan.

Program tersebut meliputi pembangunan dermaga nelayan, tempat pelelangan ikan, fasilitas penyimpanan ikan (cold storage), serta berbagai fasilitas pendukung lainnya guna menunjang aktivitas perikanan di wilayah Maluku.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga ditekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar instansi terkait, termasuk dukungan dari TNI dan Polri, guna memastikan kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan program di lapangan.

Ke depan, akan dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan untuk membahas secara lebih rinci terkait teknis pelaksanaan program serta pembagian tugas masing-masing instansi yang terlibat.

Pada kesempatan tersebut, Dankodaeral IX menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut melalui jajaran Kodaeral IX siap mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan di wilayah Maluku.

“Sebagai bagian dari komponen pertahanan negara yang berada di wilayah maritim, TNI Angkatan Laut melalui Kodaeral IX siap bersinergi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih,” terangnya.

Ia berharap program ini dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Maluku. (Chey).