beritasumbernews.com

Ambon – beritasumbernews. Com – 

Komandan Komando Daerah TNl Angkatan Laut IX (Dankodaeral IX) Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 khususnya di Provinsi Maluku pada Rabu (11/3/2026).

Rapat koordinasi yang digelar di Kantor Gubernur Maluku, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tersebut, dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., didampingi oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Komjen Pol (Purn.) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., serta Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, S.Sos.

Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung maupun daring dan diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku serta para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Maluku.

Dalam rapat tersebut dibahas mengenai pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pembangunan berbagai sarana dan prasarana perikanan.

Program tersebut meliputi pembangunan dermaga nelayan, tempat pelelangan ikan, fasilitas penyimpanan ikan (cold storage), serta berbagai fasilitas pendukung lainnya guna menunjang aktivitas perikanan di wilayah Maluku.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga ditekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar instansi terkait, termasuk dukungan dari TNI dan Polri, guna memastikan kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan program di lapangan.

Ke depan, akan dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan untuk membahas secara lebih rinci terkait teknis pelaksanaan program serta pembagian tugas masing-masing instansi yang terlibat.

Pada kesempatan tersebut, Dankodaeral IX menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut melalui jajaran Kodaeral IX siap mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan di wilayah Maluku.

“Sebagai bagian dari komponen pertahanan negara yang berada di wilayah maritim, TNI Angkatan Laut melalui Kodaeral IX siap bersinergi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih,” terangnya.

Ia berharap program ini dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Maluku. (Chey).

AMBON, –  beritasumbernews.com -Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon yang menangani proyek Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kota Ambon

PPK Ronald F.P., ST., M.Plan, dalam keterangan persnya Selasa ( 10/12/2026) di Ruang kerjanya “menyampaikan pekerjaan tahap pertama Kantor Dukcapil Kota Ambon telah diselesaikan secara tuntas, dan sementara berada pada tahap pemeliharaan sesuai Kontrak kerja.

Tahap kedua telah dianggarkan di tahun ini dan akan dimulai setelah diumumkan secara resmi di LPSE Pemerintah Kota Ambon. Proses selanjutnya akan dilaksanakan lelang yang dikelola langsung oleh UKPBJ Pemerintah Kota Ambon sesuai mekanisme aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Pekerjaan Dukcapil Kota Ambon tahun 2026 merupakan kelanjutan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, dengan fokus utama pelaksanaan tahun ini hingga bangunan dapat dimanfaatkan.

Penentuan kontraktor akan tetap mengacu pada peraturan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga setiap pihak yang memenuhi syarat memiliki kesempatan sama berpartisipasi dalam proses pengadaan sesuai standar pedoman yang berlaku secara nasional maupun daerah.

Dinas PUPR telah melakukan koordinasi langsung dengan Kepala Dinas Dukcapil Kota Ambon, yang dengan tegas menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek ini serta menekankan pentingnya pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan optimal,

mengingat saat ini fasilitas yang ada masih digunakan sebagai tempat pelayanan sementara dengan keterbatasan kapasitas dan kemampuan teknis, sehingga harapannya diselesaikannya proyek ini dapat meningkatkan kualitas serta aksesibilitas pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kota Ambon.

Rencana pelaksanaan proyek ini telah disusun dengan sangat maksimal dan matang, mulai dari tahap perencanaan teknis hingga persiapan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan serta kelayakan dari segi hukum dan teknis,

dengan harapan seluruh tahapan dapat diselesaikan secepat mungkin terutama terkait penyelesaian fasilitas serta penyediaan perabot dan perlengkapan pendukung yang dibutuhkan,

mengingat volume pekerjaan tahun ini jauh lebih banyak dibandingkan proyek tahap pertama yang dimulai pada bulan September tahun lalu, sehingga diharapkan di tahun ini pekerjaan pembangunan dapat dikerjakan dengan durasi yang cukup sehingga diharapkan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dengan tersedianya Kantor Dukcapil yang baru.

Menurut penjelasan yang disampaikan, sejak awal perencanaan tahun 2025 telah ada upaya menyusun kerangka kerja komprehensif untuk pengembangan fasilitas serta sistem pelayanan Dukcapil Kota Ambon, dengan beberapa tahapan yang telah dilalui hingga saat ini, termasuk upaya mencapai tingkat yang optimal yang akan memudahkan proses pelayanan serta pengelolaan data kependudukan,

di mana seluruh tahapan pelaksanaan tetap mengacu pada aturan yang berlaku sehingga setiap tahap pengadaan dan pelaksanaan proyek dapat berjalan transparan dan akuntabel sesuai harapan pemerintah daerah serta kebutuhan masyarakat.

Untuk fasilitas interior dan sarana pendukung akan ditangani oleh pihak Dinas Dukcapil setelah bangunan utama selesai, sehingga tanggung jawab menjalankan pelayanan akan segera dijalankan dengan penuh komitmen memberikan pelayanan terbaik,
Untuk itu, diharapkan agar seluruh proses pengadaan serta pelaksanaan proyek pembangunan tahap kedua ini dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan mengingat saat ini telah memasuki bulan Maret sehingga target penyelesaian diharapkan dicapai lebih cepat bahkan jika memungkinkan dapat diselesaikan pada bulan Desember tahun ini seperti pernah direncanakan pada awal perumusan program pengembangan fasilitas Dukcapil Kota Ambon, di mana pada waktu itu juga telah ada komitmen dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan di kota ini. (Chey)

AMBON – beritasumbernews.com- Wacana pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) yang semula direncanakan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kemudian bergeser ke Kota Ambon menuai perhatian kalangan akademisi. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Ambon, Teddy Ch. Leasiwal menilai keputusan perubahan lokasi tersebut perlu didasarkan pada kajian komprehensif terkait kesiapan infrastruktur, kemampuan fiskal daerah, serta dampak sosial ekonomi masyarakat Maluku. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui media ini di Ambon, Selasa (10/2/2026).

Dalam pandangannya sebagai ekonom, rencana awal pembangunan MIP di wilayah SBB memang memiliki potensi positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Pulau Seram. Namun ia menilai kondisi infrastruktur dasar di wilayah tersebut belum sepenuhnya siap untuk menopang proyek strategis berskala besar.
“Ketika penetapan MIP di Seram Bagian Barat, tentu ada sisi positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Tetapi kita harus melihat bahwa infrastruktur dasar di sana belum mapan, jalan belum memadai, listrik belum stabil, serta aspek sosial budaya masyarakat juga harus diperhatikan melalui kajian yang komprehensif,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura, Teddy Ch Leasiwal.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan pelabuhan industri terintegrasi seperti MIP tidak hanya menyangkut pembangunan fisik pelabuhan, tetapi juga memerlukan dukungan berbagai infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik yang kuat, ketersediaan air bersih, infrastruktur jalan, serta kesiapan sumber daya manusia.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan pembiayaan yang sangat besar, sementara kemampuan fiskal daerah masih terbatas.

“Kalau kita tetap melaksanakan MIP di sana, pertanyaannya apakah daerah sanggup membangun semua infrastruktur pendukungnya. Infrastruktur seperti itu membutuhkan pendanaan yang sangat besar, sementara kita tahu kemampuan PAD daerah juga terbatas,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya mengusulkan agar pemerintah tidak langsung menetapkan satu lokasi pembangunan MIP tanpa melalui kajian perbandingan wilayah secara menyeluruh.

Menurutnya, pemerintah seharusnya terlebih dahulu membuka wacana beberapa wilayah potensial di Maluku sebelum menentukan lokasi paling strategis.

“Saya lebih setuju jika sejak awal beberapa wilayah dijadikan opsi, misalnya Pulau Seram, Pulau Ambon, atau Pulau Buru, kemudian dibuat kajian perbandingan untuk melihat mana yang paling cocok dan strategis untuk pembangunan MIP,” jelasnya.

Perubahan rencana lokasi dari SBB ke Kota Ambon, menurutnya, juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi aktivitas ekonomi yang sempat berkembang karena wacana proyek tersebut di Pulau Seram.
Fokus Perbaikan Pelabuhan Penghubung.

Selain mengkritisi konsep pembangunan MIP, ia juga mengusulkan pendekatan pembangunan yang lebih realistis dengan memperkuat pelabuhan-pelabuhan penghubung yang sudah ada di Maluku.

Menurutnya, Maluku sebagai wilayah kepulauan justru membutuhkan sistem konektivitas yang kuat melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang diperbaiki dan ditingkatkan kapasitasnya.

“Saya sudah mengusulkan agar pelabuhan-pelabuhan penghubung yang sudah ada ditata, diperbaiki, dan ditingkatkan kualitas pelayanannya sehingga menjadi pintu konektivitas dari Kota Ambon ke wilayah lain,” ujarnya.

Ia mencontohkan beberapa jalur penyeberangan yang bisa diperkuat, seperti Hunimua–Waipirit, pelabuhan Hitu, hingga jalur pelayaran menuju wilayah Huamual Belakang dan sejumlah pulau di sekitar Seram.

Menurutnya, pendekatan tersebut akan lebih efisien secara biaya dan langsung berdampak pada mobilitas ekonomi masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan kawasan industri tidak serta-merta langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Transformasi ekonomi dari sektor pertanian menuju sektor industri, menurutnya, memerlukan waktu panjang dan proses adaptasi yang kompleks.

“Saya bukan termasuk kelompok yang percaya bahwa pembangunan industri secara cepat langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja. Transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri itu membutuhkan waktu sangat panjang,” kata Leasiwal.

Ia menjelaskan bahwa perubahan struktur ekonomi tersebut membutuhkan proses peningkatan keterampilan tenaga kerja, perubahan pola kerja, hingga adaptasi sosial yang bisa berlangsung hingga puluhan tahun.

“Pergeseran masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri bisa memakan waktu 10 sampai 30 tahun. Tidak serta-merta ketika pabrik dibangun masyarakat langsung bekerja di sana,” ujarnya.

Investor Cenderung Pilih Daerah Siap Infrastruktur
Terkait dugaan bahwa perubahan lokasi MIP dipengaruhi oleh pertimbangan investor atau lembaga pendanaan internasional seperti Bank Dunia, ia menilai hal tersebut sangat mungkin terjadi.

Menurutnya, investor umumnya memilih wilayah dengan infrastruktur yang sudah tersedia sehingga risiko investasi dapat ditekan.

“Investor tentu akan melihat mana wilayah yang paling cepat mengembalikan modal dan infrastruktur pendukungnya sudah tersedia. Jika dibandingkan, Kota Ambon memang lebih siap dari sisi sarana pendukung,” jelasnya.

Namun ia juga mengingatkan bahwa jika MIP benar-benar ditempatkan di Ambon, maka kota tersebut akan menghadapi tekanan besar terhadap daya dukung wilayah.

Menurutnya, kapasitas ruang Kota Ambon yang terbatas berpotensi menjadi kendala dalam jangka panjang.

Sebagai alternatif, ia menyebut kawasan bekas pabrik tripleks di Batu Gong sebagai lokasi yang bisa dipertimbangkan untuk pengembangan kawasan industri terintegrasi di Maluku.

Menurutnya kawasan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat aktivitas industri tanpa membebani pusat kota.

“Saya melihat kawasan bekas pabrik playwood di Batu Gong bisa menjadi lokasi pengembangan kawasan industri untuk mendukung Maluku Integrated Port,” katanya.

Ia menekankan bahwa pembangunan industri di Maluku harus disertai dengan strategi pemberdayaan masyarakat agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal.(*)

Ambon – beritasumbernews.com –  Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah Maluku menggelar kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktibplin) terhadap personel Polri dan ASN di jajaran satuan kerja, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIT ini menyasar personel di lingkungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku dan Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Maluku. Pemeriksaan dipimpin oleh Kanit Hartib Subbidprovos Bidpropam Polda Maluku, AKP Yabez Payung, bersama tim pengawas internal.

Giat Gaktibplin ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Surat Telegram Kapolri terkait penguatan disiplin internal serta upaya deteksi dini penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan Polri, sekaligus memastikan kepatuhan personel terhadap aturan administrasi, etika, serta penggunaan perlengkapan dinas.

Dalam pelaksanaannya, Propam melakukan sejumlah pemeriksaan meliputi kelengkapan identitas personel, surat kendaraan, papan nama, pemeriksaan telepon seluler terkait judi online, tes urine, hingga pengecekan senjata api dinas.

Dari hasil pemeriksaan terhadap personel di kedua satuan kerja tersebut, Propam menemukan beberapa pelanggaran administrasi, antara lain:
Kartu Tanda Anggota (KTA) yang telah habis masa berlaku, Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sudah kedaluwarsa, Pajak kendaraan yang belum diperpanjang dan Penggunaan nama samaran atau alias pada papan nama personel.

Namun demikian, dalam pemeriksaan lain yang menjadi perhatian serius institusi, tidak ditemukan pelanggaran terkait judi online maupun penyalahgunaan narkoba.

Sebanyak 71 personel menjalani tes urine, terdiri dari 46 personel Ditresnarkoba dan 25 personel Ditpolairud. Hasilnya seluruhnya negatif narkoba.

Sementara itu, pemeriksaan telepon seluler terkait aktivitas judi online (judol) juga tidak menemukan indikasi pelanggaran.

Personel yang ditemukan melakukan pelanggaran administrasi diberikan teguran lisan dan tindakan disiplin berupa push-up sebagai bentuk pembinaan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa.

Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K, menegaskan bahwa kegiatan Gaktibplin merupakan langkah konsisten untuk menjaga integritas dan profesionalitas anggota Polri.

“Kegiatan Gaktibplin ini merupakan bagian dari pengawasan internal untuk memastikan seluruh anggota Polri mematuhi aturan disiplin dan kode etik. Kami ingin memastikan tidak ada penyimpangan, baik terkait narkoba, judi online maupun kelengkapan administrasi personel,” ujar Kombes Pol. Indera Gunawan.

Ia menambahkan, disiplin internal merupakan fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Polri harus menjadi contoh di tengah masyarakat. Karena itu, pengawasan internal akan terus dilakukan secara berkala agar setiap personel tetap menjaga integritas, profesionalitas, dan kedisiplinan dalam bertugas,” tegasnya.

Kegiatan Gaktibplin ini juga menjadi bagian dari komitmen penguatan pengawasan internal di lingkungan Polda Maluku untuk memastikan seluruh anggota bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Selain pemeriksaan administrasi dan perilaku personel, Propam juga memastikan pengelolaan senjata api dinas berjalan sesuai prosedur, dengan penyimpanan yang aman di gudang senjata masing-masing satuan. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Kepolisian Resor Maluku Tenggara berhasil mengamankan dua pelaku pengeroyokan yang terjadi di kawasan Mangga Dua, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Kedua pelaku diamankan tak lama setelah kejadian, sehingga situasi keamanan di wilayah tersebut kembali kondusif.

Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi, S.Pt., S.I.K., didampingi Kasat Reskrim AKP Barry Talabessy, S.Pd., S.H., M.H., menjelaskan peristiwa tersebut bermula pada Sabtu, 7 Maret 2026 sekitar pukul 17.30 WIT di depan Toko Vilia Makmur, Langgur.

Menurut Kapolres, saat itu dua pelaku berinisial M.R alias Moses dan L.M alias Luky melintas menggunakan sepeda motor dalam kondisi dipengaruhi minuman keras tradisional (sopi).

“Ketika melintas, pelaku M.R melihat korban berinisial E.M alias Risat yang sedang berdiri di depan toko. Kedua pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan menghampiri korban,” jelas Kapolres, Selasa (10/3/2026).

Saat berhadapan dengan korban, pelaku M.R menarik kerah baju korban dan langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong. Dalam waktu bersamaan, pelaku L.M datang dari belakang dan memeluk tubuh korban sehingga korban tidak dapat bergerak.

Korban sempat dijatuhkan ke tanah oleh pelaku. Ketika korban mencoba berdiri dan berusaha menangkis pukulan dengan menutupi wajah menggunakan kedua tangan, kedua pelaku terus melancarkan pukulan secara bersama-sama.

Aksi pengeroyokan tersebut akhirnya berhenti setelah dilerai oleh warga yang melintas di lokasi kejadian.

Akibat insiden tersebut, pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIT, terjadi aksi saling lempar di kawasan Kompleks Mangga Dua Langgur. Peristiwa tersebut sempat terekam dalam video amatir dan beredar di media sosial.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Satreskrim Polres Maluku Tenggara bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi para pelaku.

“Personel Polres Maluku Tenggara bersama Pemerintah Ohoi Langgur bergerak cepat mengamankan kedua pelaku di kediaman mereka di Langgur,” kata Kapolres.

Setelah diamankan, kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolres Maluku Tenggara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolres menambahkan, motif pengeroyokan diduga dipicu dendam lama antara para pelaku dan korban yang sebelumnya pernah terlibat perkelahian di kawasan Mangga Dua.

Saat ini, kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan oleh penyidik Satreskrim Polres Maluku Tenggara.

“Keduanya dijerat dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 262 dan atau Pasal 466 ayat (1) KUHP Nasional, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun atau 2 tahun 6 bulan penjara,” jelas Kapolres.

Untuk mencegah kejadian serupa, Polres Maluku Tenggara juga meningkatkan kegiatan preventif di kawasan Mangga Dua dan sekitarnya.

Kegiatan tersebut melibatkan Polima (Polisi Lingkungan Masyarakat) bersama perangkat Ohoi Langgur dan pemuda setempat melalui patroli, ronda malam, serta sosialisasi pencegahan kejahatan dengan sasaran peredaran minuman keras dan kepemilikan senjata tajam ilegal.

Kapolres mengimbau masyarakat, khususnya para pemuda, untuk menjauhi minuman keras dan tidak membawa senjata tajam.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas. Jika mengetahui adanya tindak pidana, segera laporkan melalui Call Center 110, Bhabinkamtibmas, atau kantor polisi terdekat,” ujar Kapolres.

Kasus pengeroyokan yang dipicu konsumsi minuman keras kembali menunjukkan bahwa miras masih menjadi salah satu pemicu utama gangguan keamanan di tingkat komunitas. Respons cepat Polres Maluku Tenggara yang berhasil mengamankan pelaku dalam waktu singkat patut diapresiasi karena mampu meredam potensi konflik lanjutan di masyarakat.

Sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah desa (ohoi), dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Langgur. Upaya preventif seperti patroli lingkungan dan pelibatan pemuda dalam kegiatan kamtibmas diharapkan dapat menekan potensi konflik serupa di masa mendatang. (**)

Ambon – beritasumbernews.com -– Kepolisian Sektor (Polsek) Tanimbar Selatan bergerak cepat menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait aksi balap liar yang viral di media sosial di Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Aksi balap liar tersebut diketahui terjadi pada Senin dini hari (2/3/2026) sekitar pukul 03.00 WIT di depan area perbelanjaan Satos, Saumlaki. Kegiatan yang melibatkan sejumlah remaja dan pemuda itu sempat beredar luas melalui pesan berantai WhatsApp hingga memicu perhatian publik.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Tanimbar Selatan Iptu Herpin Sima menginstruksikan personel untuk melakukan penelusuran serta pendataan terhadap para terduga pelaku.

Petugas kemudian mendatangi rumah para terduga pelaku untuk dilakukan pembinaan serta klarifikasi.

“Kami tidak menoleransi aksi balap liar yang membahayakan keselamatan. Namun dalam penanganannya kami tetap mengedepankan pendekatan humanis, khususnya karena sebagian pelaku masih berstatus pelajar,” ujar Kapolsek Tanimbar Selatan, Senin (10/3/2026).

Dalam penelusuran tersebut, polisi mengidentifikasi sejumlah pihak yang diduga terlibat, baik sebagai joki maupun wasit balapan.

Beberapa yang teridentifikasi sebagai wasit yakni PN (29), AST (18), dan YM (36). Sementara untuk joki di antaranya RB (17), JY (17), A, dan FF yang sebagian besar masih berstatus pelajar.

Kapolsek menjelaskan bahwa para pelaku telah dipanggil untuk diberikan pembinaan serta diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.

“Mereka menyadari kesalahannya dan secara sukarela membuat pernyataan untuk tidak lagi terlibat dalam aksi balap liar,” jelasnya.

Selain itu, para pelaku juga diminta turut membantu memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas serupa di lingkungan mereka.

Kapolsek Tanimbar Selatan juga mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, terutama pada jam-jam rawan dini hari.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Kepolisian juga akan terus meningkatkan patroli di titik-titik yang dianggap rawan balap liar,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan demi menjaga keselamatan masyarakat serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Bumi Duan Lolat.

Penanganan kasus balap liar ini menunjukkan pendekatan preventif dan humanis oleh aparat kepolisian. Alih-alih langsung mengedepankan proses hukum, polisi memilih langkah pembinaan karena sebagian pelaku masih berstatus pelajar.

Pendekatan seperti ini dinilai penting untuk mencegah kenakalan remaja berkembang menjadi tindak pidana yang lebih serius. Selain itu, keterlibatan orang tua dan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam menekan aksi balap liar yang kerap terjadi pada jam-jam rawan dini hari.

Langkah peningkatan patroli serta edukasi kepada masyarakat diharapkan dapat meminimalisir potensi kejadian serupa di wilayah Saumlaki dan sekitarnya. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Daerah Maluku terus memperketat pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri 2026. Melalui rangkaian operasi pasar yang dilaksanakan pada 4, 6, hingga 10 Maret 2026 di sejumlah pasar tradisional dan distributor di Kota Ambon, tim menemukan beberapa komoditas pangan yang dijual di atas ketentuan pemerintah serta adanya beras yang diperdagangkan tanpa izin edar.

Kegiatan pengawasan tersebut melibatkan berbagai unsur, antara lain Polda Maluku, Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, serta Perum Bulog wilayah Maluku–Maluku Utara.

Pengawasan pada Selasa (10/3/2026) dipusatkan di distributor pangan dan Pasar Tradisional Transit Passo. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapusdatin Badan Pangan Nasional RI, Dr. Kelik Budiana.

Dari hasil pemantauan di sejumlah titik distributor dan pedagang, tim menemukan sebagian besar komoditas pangan masih berada dalam kisaran harga yang relatif stabil. Di salah satu distributor, harga beras premium tercatat sekitar Rp15.625 per kilogram dan beras medium sekitar Rp13.750 per kilogram, sementara stok beras menjelang hari besar keagamaan dinyatakan aman.

Namun di tingkat pedagang pasar, beberapa komoditas mengalami fluktuasi harga. Misalnya gula pasir yang dijual sekitar Rp18.000 per kilogram, minyak goreng merek Minyakita sekitar Rp18.000 per liter, serta cabai rawit yang mencapai Rp90.000 per kilogram.

Selain pemantauan harga, Satgas juga menemukan dua distributor yang memperdagangkan beras tanpa dilengkapi izin edar pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Terhadap pelaku usaha tersebut, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari Dinas Ketahanan Pangan langsung memberikan surat teguran resmi.

Pengawasan ini merupakan kelanjutan dari operasi serupa yang telah dilakukan Satgas Pangan pada 3 dan 6 Maret 2026 di sejumlah pasar dan distributor di Kota Ambon. Dalam operasi sebelumnya, tim juga menemukan beberapa komoditas seperti beras premium, telur, gula pasir, cabai, serta minyak goreng yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP).

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembinaan, sosialisasi aturan harga, serta pemberian teguran administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku yang juga Kasatgas Pangan Daerah Maluku, Piter Yanotama, menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara intensif untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.

“Satgas Pangan bersama seluruh instansi terkait berkomitmen menjaga stabilitas harga serta menjamin keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini kami lakukan secara berkelanjutan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri agar tidak terjadi praktik perdagangan yang merugikan masyarakat,” ujar Kombes Pol Piter Yanotama.

Ia menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga pembinaan terhadap pelaku usaha agar mematuhi ketentuan perizinan serta harga yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kami mengedepankan langkah pembinaan dan pengawasan. Namun apabila ditemukan pelanggaran serius yang merugikan konsumen, tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Satgas Pangan Maluku akan terus melakukan pemantauan berkala terhadap harga, distribusi, serta keamanan pangan di pasar tradisional maupun distributor. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku juga akan memperkuat sosialisasi terkait ketentuan HET minyak goreng Minyakita sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Maluku, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Operasi terpadu Satgas Pangan Maluku menunjukkan bahwa pengawasan terhadap rantai distribusi pangan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Di wilayah kepulauan seperti Maluku, fluktuasi harga pangan sangat dipengaruhi oleh distribusi logistik dan rantai pasok yang panjang.

Melalui pengawasan berkelanjutan sejak awal Maret hingga menjelang Ramadan, pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya menutup celah praktik perdagangan yang melanggar aturan, mulai dari penjualan di atas HET hingga peredaran pangan tanpa izin edar. Konsistensi pengawasan seperti ini menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan sistem pangan nasional berjalan secara transparan, adil, dan berkelanjutan. (**)