Uncategorized

“Mobil Ditarik Pihak Leasing SMS Finance Tidak Sesuai Prosedur, Tunggakan Tersisa Sebulan, Pemilik Ancam Lapor OJK”

Ambon – beritasumbernews.com .Kasus mobil ditarik dan dijual tanpa koordinasi kembali mencuat di Kabupaten Buru. Seorang warga mengaku kendaraan miliknya ditarik pihak leasing sebelum jatuh tempo penyelesaian pembayaran, meski tunggakan disebut baru satu bulan. Peristiwa ini terjadi di wilayah Namlea dan berbuntut pada ancaman pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan keterangan keluarga debitur, mobil tersebut awalnya dikredit atas nama Jumingan, warga Namlea. Namun karena tidak mampu melanjutkan angsuran, pembayaran kemudian dilanjutkan oleh saudaranya, Juni, yang berdomisili di Ambon. Mobil tersebut, disebut sudah mendekati masa pelunasan.

Permasalahan muncul ketika terjadi keterlambatan pembayaran satu bulan. Pihak keluarga mengaku telah berkomunikasi dan meminta waktu hingga hari Selasa untuk melakukan pembayaran karena pemilik sedang berada di luar daerah.

Namun sebelum yang bersangkutan tiba, kendaraan tersebut sudah ditarik.
“Beta juga ada niat bayar karena mobil sudah mau lunas. Tapi sebelum yang bersangkutan sampai, mobil itu sudah ditarik tanpa konfirmasi,”kata Jumi

Menurut keterangan keluarga, proses penarikan dinilai tidak sesuai prosedur. Mereka mengaku tidak pernah menerima surat peringatan bertahap (SP1, SP2, dan SP3) sebagaimana lazimnya dalam mekanisme pembiayaan kendaraan.
“Tunggakan baru satu bulan. Sebelum mobil ditarik itu harusnya ada surat peringatan satu, dua, dan tiga, tapi seng ada,” ujar Jumingan .

Saat penarikan berlangspenarikanlik kendaraan disebut sempat menandatangani surat penarikan. Polisi yang sempat mengejar kendaraan akhirnya tidak melanjutkan tindakan karena pihak leasing menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani.

Setelah mengetahui mobil telah dijual, keluarga mendatangi kantor diler untuk meminta klarifikasi serta menuntut pengembalian sisa hasil penjualan sebesar Rp27 juta lebih. Mereka mengaku tidak mendapat kesempatan bertemu langsung dengan pimpinan perusahaan,  Manajer Diler tidak mau ketemu dengan saudara Juni, ada apa dengan Manager diler ini.
“Katong datang bukan mau pinjam uang. Katong cuma mau ambil sisa uang hasil penjualan mobil itu, sekitar Rp27 juta lebih. Tapi Manager Diler seng mau ketemu,” jelasnya

Keluarga juga mempersoalkan prosedur administrasi, termasuk permintaan dokumen asli buku tabungan dan KTP, yang menurut mereka berbeda dengan persyaratan sebelumnya yang hanya menggunakan fotokopi. Upaya untuk menemui manajer maupun direktur perusahaan disebut tidak membuahkan hasil.
Merasa tidak mendapatkan penyelesaian, pihak keluarga menyatakan akan membawa persoalan ini ke OJK guna meminta mediasi dan pemeriksaan terhadap prosedur penarikan serta penjualan kendaraan tersebut.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor. Hingga berita ini diterbitkan, pihak diler maupun leasing belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. (Chey)

Berita

Polda Maluku Gelar Rapat Pimpinan 2026, guna menyukseskan RKP 2026

Ambon – beritasumbernews.com – Kepolisian Daerah Maluku menggelar Rapat Pimpinan Polri Tahun 2026, dengan tema Polda Maluku siap mewujudkan capaian kinerja Polri Presisi guna menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026, yang bertempat di Aula Basudara Manise, Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Rabu (18/2/2026).

Rapat Pimpinan atau Rapim yang dihelat secara offline dan virtual ini dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, didampingi Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H dan Irwasda Maluku. Turut hadir seluruh Pejabat Utama Polda Maluku, dan Para Kapolres/ta dan para Kapolsek jajaran melalui zoom meeting.

Ditemui wartawan usai membuka kegiatan, Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto mengaku Rapim Tingkat Polda Maluku 2026 yang dilaksanakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI-Polri di Jakarta.

“Ini adalah merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI Polri yang langsung diberikan arahan oleh Bapak Presiden. Saya hadir langsung di jakarta beberapa waktu yang lalu. Kami juga diberikan arahan dari berbagai Kementerian,” ungkapnya.

Di tingkat Mabes Polri, Rapim yang dihelat mengusung tema Polri Presisi Mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. “Tentu kami akan tindaklanjuti di tingkat Polda lebih di breakdown lagi lebih real lagi dilaksanakan di lapangan,” ungkapnya.

“Polda Maluku siap untuk menetapkan capaian kinerja Polri Presisi dalam mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2026,” tambahnya.

Kapolda menjelaskan, program kerja yang menjadi prioritas untuk menjadi perhatian penting di tahun 2026 di antaranya pelaksanaan tugas pokok, bagaimana realisasi dan targetnya. “Pelaksanaan tugas pokok itu mulai dari memelihara kamtibmas, penegakan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,” ungkapnya.

Dalam Rapim Polda Maluku yang akan dilaksanakan selama tiga hari, sejumlah persoalan dibicarakan secara detail. Intinya bagaimana menjaga agar wilayah Polda Maluku kondusif dengan berbagai kegiatan yang akan dilakukan mulai dari pelayanan masyarakat. “Kita akan rumuskan dan kita realisasikan dalam kegiatan program kepolisian,” jelasnya.

Seluruh pimpinan mulai dari Direktur, Kapolres hingga Kapolsek, lanjut Kapolda akan diberikan target pencapaian kinerja. Bagaimana bidang pembinaan operasional hingga di tingkat kewilayahan yaitu Polres jajaran bekerja. Termasuk mendukung program pemerintah seperti SPPG Polri. “Kita sudah operasional (SPPG) satu, dan dua lagi akan menyusul. Kita juga akan petakan lagi SPPG di wilayah-wilayah terpencil,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Kapolda mengaku program kerja yang akan menjadi prioritas yaitu ketahanan pangan dan program kebersihan lingkungan yang Asri yang disampaikan Presiden. “Kita punya mekanisme pembersihan sampah, kita nanti ajak di lingkungan wilayah masing-masing juga akan diterapkan,” ujarnya.

Di sisi lain, seluruh jajaran Polda Maluku juga akan melaksanakan pengawasan pada program-program lainnya seperti program sekolah rakyat, dan kampung nelayan merah putih. “Ini juga digagas, dari Kementerian juga titip masalah itu kepada pihak kepolisian untuk teknis pengawasan supaya nanti berjalan, kalau misalkan dalam proses pembangunannya ada hambatan kaitannya dengan kamtibmas untuk menjadi prioritas,” jelasnya.

Target lainnya yang menjadi perhatian di tahun ini, lanjut Kapolda, yaitu persoalan kriminalitas. “Untuk kriminalitas yang kami lakukan pengendaliannya adalah terkait dengan konflik antar kelompok, kemudian tidak pidana yang berlatar kekerasan seperti contohnya KDRT,” jelasnya.

Selain persoalan KDRT, yang menjadi prioritas untuk dibicarakan dalam Rapim Polda Maluku yaitu bagaimana melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan wanita. “Kelompok rentan ini juga menjadi target kita di Polda Maluku,” ujarnya.

Target lainnya yang diprioritaskan yakni mengenai kejahatan yang merugikan kekayaan negara seperti kasus korupsi, pertambangan ilegal, illegal fishing, hingga ilegal logging. “Kejahatan kejahatan ini menjadi perhatian kita. Beberapa hal juga terkait pembinaan-pembinaan sistemnya preemtif, tindakan kepolisian pendekatan dengan tokoh masyarakat, pendekatan adat dan tradisi kearifan lokal untuk mendukung keamanan dan ketertiban ini menjadi bagian penting,” pungkasnya. (*)

Berita

Polsek Selaru Siapkan 5 Hektare Lahan Produktif di Kepulauan Tanimbar, Perkaut Ketahanan Pangan Nasional

Ambon – beritasumbernews.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Melalui jajaran di daerah, Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam upaya produktif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang dilakukan jajaran Polsek Selaru, yang pada Rabu (18/2/2026) melaksanakan kegiatan persiapan dan perawatan lahan pertanian seluas total 5 hektare di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 16.00 WIT tersebut dipusatkan di lokasi Talakaman Ni Timpe, dengan luas lahan yang disiapkan untuk penanaman mencapai 3,5 hektare serta perawatan tanaman pada lahan seluas 1,5 hektare. Lahan produktif ini merupakan milik warga setempat, Bapak Hofni Nanariain, yang mendukung penuh keterlibatan Polri dalam pengelolaan pertanian.

Kegiatan dipimpin oleh PS Kanit Intel Polsek Selaru AIPTU Abd Bling dan melibatkan sejumlah personel Polsek Selaru. Persiapan lahan dilakukan dengan membersihkan rumput liar, semak, dan sampah, sekaligus memastikan tanaman yang telah ditanam dapat tumbuh optimal serta terlindungi dari hama.

Kapolsek Selaru melalui keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan Polri dalam mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional.

“Polri hadir tidak hanya dalam fungsi penegakan hukum, tetapi juga sebagai penggerak dan pendamping masyarakat. Persiapan dan perawatan lahan ini kami lakukan untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan dan memberi manfaat langsung bagi warga,” ujar Kapolsek Selaru.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Tanimbar menegaskan bahwa keterlibatan aktif jajaran Polsek merupakan bentuk nyata kontribusi Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui sektor pangan.

“Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Apa yang dilakukan Polsek Selaru ini sejalan dengan arahan pimpinan Polri agar anggota di lapangan menjadi motor penggerak kegiatan produktif masyarakat,” tegas Kapolres Kepulauan Tanimbar.

Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan kondisi lahan kini siap digunakan untuk tahap penanaman selanjutnya, dengan pertumbuhan tanaman yang dinilai lebih baik dan terawat. (**)

POLDA MALUKU

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kapolda Terima Hasil Opini Penilaian Ombudsman RI Perwakilan Maluku

Ambon – beritasumbernews.com – Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, menerima secara langsung penyampaian Opini Pengawasan Pelayanan Publik Tahun 2026 dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Command Center, Lantai 4 Mapolda Maluku, pada Rabu (18/2/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, Irwasda, Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, serta Kapolresta Ambon, Kapolres SBB, Kapolres Tanimbar, dan Kapolres SBT. Dari pihak Ombudsman, hadir Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat, S.H., M.H., didampingi oleh tiga orang staf ahli.

Kapolda Maluku dalam sambutannya menyampaikan, penilaian dari Ombudsman merupakan instrumen penting bagi Polri untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

“Penilaian opini publik ini sangat positif bagi institusi kami. Kehadiran saya langsung di sini adalah bentuk komitmen bahwa Polda Maluku siap berbenah. Ke depan, kami akan menyusun strategi perbaikan yang lebih spesifik dan fokus pada bidang-bidang pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Irjen Dadang Hartanto.

Jenderal bintang dua tersebut juga menginstruksikan para Kapolres jajaran untuk segera menindaklanjuti temuan yang ada. “Saya meminta gambaran detail hasil penilaian ini agar para Kapolres yang hadir dapat melakukan langkah-langkah perbaikan secara konkret di wilayah masing-masing,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kapolda Maluku atas sambutan hangat dan atensi langsung terhadap hasil pengawasan ini.

“Kami memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda. Biasanya, penyampaian ini cukup dihadiri oleh Irwasda, namun kehadiran Bapak Kapolda menunjukkan keseriusan dalam transformasi pelayanan publik,” ungkap Hasan Slamat.

Ia menjelaskan, pada tahun ini, fokus penilaian beralih dari survei kepatuhan menjadi Opini Publik. Karena adanya efisiensi anggaran, penilaian tahun ini difokuskan pada enam Polres jajaran dengan titik berat penilaian pada:
1. SPKT: Terkait pelayanan laporan polisi dan surat kehilangan.
2. Sat Intelkam: Terkait penerbitan SKCK dan izin keramaian.
3. Siwas: Terkait pengawasan internal dan respons terhadap pengaduan masyarakat.

Hasan Slamat juga memberikan catatan positif bahwa Polres jajaran telah menunjukkan progres yang signifikan. “Kami melihat Polri di Maluku terus berbenah. Secara khusus, kami memberikan apresiasi kepada Polres Buru yang menunjukkan performa pelayanan publik paling membanggakan dalam periode ini,” ungkapnya. (**)

POLDA MALUKU

Pimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional, Kapolda Maluku: Polri Harus Menjadi Penengah dan Solusi dalam Konflik Antar-Negeri

Ambon – beritasumbernews.com –– Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, mengingatkan kepada seluruh personel Polri agar dapat menjadi penengah dan solusi dalam penyelesaian konflik antar negeri.

Hal ini disampaikan Kapolda dalam amanatnya saat menjadi Inspektur Upacara Hari Kesadaran Nasional yang dihelat di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Rabu (18/2/2026).

Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, Irwasda, dan seluruh Pejabat Utama (PJU), serta personel gabungan Polda Maluku turut hadir dalam upacara peringatan tersebut.

Selain menekankan kedisiplinan dan profesionalisme, Kapolda juga memberikan atensi khusus terkait peran penting anggota Polri saat menghadapi perselisihan di tengah masyarakat.

Dalam amanatnya, Kapolda menekankan kepada seluruh anggota Polri agar mampu menempatkan diri dengan benar saat terjadi konflik antar-negeri (desa). Para personel harus ber kepentingan yang ada untuk mencari jalan keluar, bukan justru menjadi bagian dari permasalahan.

“Jika di tempat rekan-rekan terjadi konflik antar-negeri, hal utama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita berdiri diantara semua kepentingan tersebut. Jangan sekali-kali berperan atau memprovokasi tanpa memberikan kontribusi pada upaya penyelesaian. Polri harus hadir sebagai perekat dan pemberi solusi,” tegas Kapolda.

Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga mengingatkan sebagai bangsa yang multikultural, doktrin Bhinneka Tunggal Ika harus dipegang teguh. Dengan kondisi geografis Maluku yang terdiri dari 97% laut dan 3% daratan serta dihuni berbagai suku besar, ego kesukuan harus dikesampingkan demi mencegah perpecahan.

“Kepentingan negara harus lebih utama dari kepentingan pribadi maupun golongan. Kita dididik dengan doktrin Tri Brata dan Catur Prasetya untuk menjadi perekat persatuan bangsa,” tegasnya.

Selain penguatan nasionalisme, mantan Ketua STIK Lemdiklat Polri ini juga menyampaikan beberapa poin penting. Di antaranya terkait Operasi Keselamatan Salawaku 2026. Kapolda berharap agar dapat melaksanakan cipta kondisi kamseltibcarlantas menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri.

Pelayanan Publik PRESISI, tambah Kapolda, harus dapat meningkatkan profesionalisme di sektor pelayanan SIM, SKCK, dan Laporan Polisi serta menjauhi praktik pungli.

Sorotan lainnya yaitu Soliditas Internal. Agar dapat memperkuat hubungan senior-junior dan lintas fungsi guna menjaga citra institusi.

Kapolda juga menekankan terkait Edukasi Miras. Seluruh anggota agar dapat mengantisipasi kerawanan akibat konsumsi minuman keras dalam keramaian masyarakat melalui edukasi yang sabar dan santun.

Akhiri amanatnya, Kapolda mengajak seluruh jajaran agar dapat menjadikan momentum Hari Kesadaran Nasional sebagai titik balik untuk meningkatkan loyalitas baik kepada masyarakat, bangsa dan negara. (**)

TNI

Tingkatkan Tata Kelola Organisasi, Kodaeral IX Terima Audit Kinerja Itjen TNI TA 2026

Ambon – beritasumbernews.com

Dalam upaya mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan dan profesional, Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IX menerima Tim Audit Kinerja Itjen TNI Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat (Rupat) Mako Kodaeral IX, Halong, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku pada Rabu (18/2/2026).

Inspektur Kodaeral IX, Kolonel Marinir Eko Priyo Handoyo mewakili Komandan Kodaeral IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. mengikuti pembukaan Audit Kinerja Itjen TNI TA 2026 yang dibuka oleh Ketua Tim C Audit Kinerja Itjen TNI, Brigjen TNI Wachyu Dwi Haryanto, S.I.P., M.Han., C.Fr.A.

Komandan Kodaeral IX dalam amanatnya yang dibacakan Irkodaeral lX menyampaikan bahwa pelaksanaan audit kinerja merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Dankodaeral IX menekankan kepada seluruh satuan kerja agar bersikap kooperatif, terbuka, serta menjadikan audit sebagai sarana evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan.

“Melalui audit ini, kita harapkan seluruh program kerja dan penggunaan anggaran dapat berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Laut di wilayah kerja Kodaeral IX,” tegasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapok Sahli Kodaeral IX, para Pejabat Utama Kodaeral IX, serta para Kepala Satuan Kerja dijajaran Kodaeral IX lainnya. (Chey).

Berita

Gali Potensi Laut Maluku, Kodaeral IX Sambut Kunjungan Tim Survey Kementerian Kelautan dan Perikanan

Ambon – beritasumbernews.com –

Guna menggali potensi laut di wilayah Maluku, Komando Daerah TNl Angkatan Laut lX (Kodaeral lX) menerima Tim Survey dari Kementerian Kelautan dan Perikanan wilayah Sorong Maluku bersama Tim Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku pada Rabu (18/2/2026).

Wadan Kodaeral IX, Laksma TNI Dr. Muhammad Risahdi mewakili Komandan Kodaeral lX, Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. menerima kunjungan Tim Survey KKP di Lobby Mako Kodaeral IX, Halong, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku.

Dalam menerima tamunya tersebut, Wadan Kodaeral didampingi Aslog Dankodaeral lX, Aster Dankodaeral lX, Kadister Kodaeral lX, Kadisharkan Kodaeral lX, Koorsmin dan Kafasharkan Kodaeral lX.

Sementara itu Tim Survey dari KKP antara lain Melia Widya Pratiwi (Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama), Moch. Agus Riandyka (Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama), Tutty Zaina L. Kelanohon (Penata Layanan Operasional) serta tim survey lainnya.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara TNI Angkatan Laut dalam hal ini Kodaeral IX dengan instansi pemerintah di bidang kelautan dan perikanan, khususnya dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan serta pengawasan di wilayah perairan Maluku.

Dalam keterangannya, Wakil Komandan Kodaeral IX menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan momentum penting dalam membangun koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.

“Kami menyambut baik kegiatan survey ini sebagai wujud sinergi antara TNI AL dan instansi terkait dalam menjaga serta mengelola potensi kelautan secara optimal. Melalui kerja sama yang solid, diharapkan pengawasan dan pemanfaatan sumber daya laut dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Wadan Kodaeral IX.

Hasil dari survey nanti lanjutnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi optimalisasi pengelolaan potensi maritim di wilayah Maluku bagi kesejahteraan masyarakat Maluku pada khususnya. (Chey).

Berita

Dukung Operasi Perisai Sura 26, KRI Matabongsang-873 Sandar di Dermaga Tawiri Kodaeral IX

Ambon – beritasumbernews.com – 

Kapal perang Republik Indonesia (KRI) Matabongsang-873 ditengah menjalankan tugs Operasi Perisai Sura 26 masuk dan bersandar di Dermaga Ksatriaan Tawiri Mako Kodaeral IX pada Selasa (17/2/2026).

Kedatangan unsur KRI di bawah kendali Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Koarmada lll tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Perisai Sura 26 Periode I di wilayah kerja Koarmada III.

KRI Matabongsang-873 dikomandani oleh Mayor Laut (P) Sony Ardiyanto, S.S.T.Han. Kehadiran kapal perang ini menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga stabilitas keamanan laut serta menjamin kedaulatan dan penegakan hukum di perairan yurisdiksi nasional.

Turut _on board_ dalam pelayaran tersebut yakni KAS Guskamla Koarmada III dan Pabanren Guskamla Koarmada III, yang melaksanakan pengawasan serta pengendalian terhadap unsur-unsur operasi di wilayah kerja Koarmada III.

Sementara itu, jajaran pejabat Kodaeral IX yang melaksanakan merplug penyambutan di dermaga antara lain Aspers Dankodaeral IX, Ka Akun Kodaeral IX, Kadissyahal Kodaeral IX, Kaur Data Urikkes Diskes, Paur Tanah Disfaslan, Paur Bintal Dua Disminpers, serta Danton Merflug.

Kegiatan penyambutan berlangsung dengan tertib dan lancar, mencerminkan sinergitas serta soliditas antar satuan dalam mendukung keberhasilan operasi yang tengah dilaksanakan.

Dengan sandarnya KRI Matabongsang-873 di Pangkalan TNI AL Tawiri Kodaeral lX diharapkan pelaksanaan Operasi Perisai Sura 26 Periode I dapat berjalan optimal sesuai dengan sasaran dan tujuan operasi yang telah ditetapkan. (Chey)

Berita

Persoalan Sampah di Kota Ambon Menjadi Isu Sentral Dalam Rapat Kerja Dewan Pastoral Paroki Santa Maria Bintang Laut Ambon.

AMBON – beritasumbernews.com – Rapat Kerja (Raker) Dewan Pastoral Paroki (DPP) Santa Maria Bintang Laut (MBL) Ambon menginisiasi agar Aksi Puasa Pembangunan (APP) jelang masa Prapaskah tahun 2026, sebagian program kerja difokuskan pada aksi nyata pembersihan lingkungan; yakni pembersihan daerah pantai dan laut sekitar pesisir pantai Benteng dari sampah plastik dan sampah Anorganik.

Sampah Anorganik adalah sampah dari material tidak hidup atau benda mati, umumnya hasil olahan industri dengan ciri-ciri
sulit atau tidak dapat terurai secara biologis (undegradable), tahan lama, cenderung kering.
Contoh: Plastik, kaca, logam, besi, karet, kaleng, styrofoa.

Sampah plastik mencemari lingkungan karena sifatnya yang non-biodegradable (tidak mudah terurai), membutuhkan waktu ratusan tahun untuk hancur, dan melepaskan bahan kimia beracun. Plastik menumpuk di tanah dan laut, berubah menjadi mikroplastik yang meracuni ekosistem, mengganggu kesuburan tanah, menyumbat aliran air, serta membahayakan makhluk hidup.

Sampah plastik tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme tanah dengan cepat. Botol plastik, misalnya, memerlukan waktu sekitar 450 tahun untuk hancur.
Pencemaran Tanah dan Air: Plastik yang tertimbun melepaskan zat kimia beracun ke dalam tanah dan air tanah. Di laut, plastik mengancam organisme yang dapat memakannya secara tidak sengaja, menyebabkan kematian.
Pembentukan Mikroplastik: Plastik terurai menjadi partikel kecil yang disebut mikroplastik yang mencemari tanah, air, dan udara, serta masuk ke dalam rantai makanan. Demikian halnya dengan pencemaran udara yaitu melalui proses pembakaran. Pembakaran sampah plastik melepaskan zat berbahaya seperti dioksin dan furan, yang menyebabkan masalah kesehatan serius seperti gangguan pernapasan dan kanker. Disegi lain
Penyumbatan Saluran Air:

Sampah plastik yang dibuang ke sungai mengakibatkan pendangkalan dan penyumbatan yang memicu banjir.

Emisi Gas Rumah Kaca: Produksi dan pembakaran plastik melepaskan karbon dioksida dan metana yang berkontribusi pada pemanasan global.

Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan peningkatan daur ulang sangat penting untuk mengatasi dampak negatif ini.

RD Amandus Oratmangun mengemukakan, memasuki masa pra Paskah dalam tahun ini, salah satu program kerja nyata dalam membantu pemerintah kota Ambon adalah kegiatan pembersihan sampah anorganik di lingkungan area pantai dan sekitar laut kawasan Benteng, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, provinsi Maluku.

“Program kerja ini saya mengharapkan nanti satu dua program, mengimplementasikan program dari pemerintah kota.

“Karena laut kita yang tercemar karena sampah, mungkin dalam aksi puasa pembangunan ini, kita masuk Rabu Abu, satu hari kita bisa tentukan untuk bersihkan pantai dan laut di sekitar kita ini dari sampah, “ajak Pastor Paroki MBL seraya menekankan pada aspek pencemaran sampah di wilayah pantai dan laut.

“Kita tentukan satu hari, melibatkan pengurus dewan Pastoral Paroki, Orang Muda Katolik (OMK) 200 orang paroki Santa Maria Bintang Laut (MBL) kita gerakan untuk membersihkan pesisir pantai dan laut sekitar kita dari sampah-sampah plastik, mungkin ada yang gunakan perahu angkat sampah plastik di laut, atau juga sampah di pinggir jalan dan atau di got, kalau kita sepakat satu hari untuk aksi nyata untuk membersihkan lingkungan, ” ajak RD Amandus disela-sela sambutannya pada Raker DPP Santa Maria Bintang Laut Ambo yang dilangsungkan di gedung Katolik Center Selasa (17/02).

Raker tersebut, diikuti oleh 24 Ketua Rukun, tiga utusan perwakilan rukun dan menghadirkan lebih dari 100 anggota Dewan Pastoral Paroki (DPP) St MBL.

Raker ini, dibuka oleh Sekretaris kota Ambon, Roberd Sapulete, ST, MT mewakili Walikota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena.

Aksi puasa pembangunan (APP) yang diwujudkan dalam aksi pembersihan lingkungan: utamanya pembersihan sampah baik di sekitar pantai, laut, jalan raya maupun sampah di got dan atau selokan bagian dari wujud kerja nyata kita mendukung program pemerintah kota untuk kebersihan kota Ambon.

“Kesehatan itu juga sangat ditentukan oleh keberhasilan, dan kebersihan keluarga, lingkungan, sangat ditentukan oleh kita sendiri bukan pemerintah yang menentukan tapi kita sendiri yang menentukan, ” tandas Wakil Uskup kota Ambon ini.

RD Amandus Oratmangun, selain sebagai pastor paroki tapi dalam jabatannya sebagai Wakil Uskup wilayah kota Ambon dan jabatan ini telah diemban salam lebih dari 20 tahun sudah.

Pada kesempatan yang indah ini mari kita berkontribusi yang baik dan positif memberikan pemikiran yang cemerlang agar kita bisa membangun paroki ini secara baik kedepan.

“Bapak Plt Sekot saya mau sampaikan bahwa sebelum kita rapat kerja (Raker) saat ini pada Sabtu (14/2) lalu kami sudah lakukan pembekalan, kepada ketua rukun dan pengurus rukun, mereka ini kalau di GPM itu semacam unit-unit kecil, tapi mereka ini sangat menentukan perkembangan dan gerak dari Paroki, oleh karena itu kita memberikan pembekalan kepada mereka sehingga kita berjalan satu arah.

“Apa yang gereja, keuskupan dan paroki lakukan bisa dilaksanakan di tingkat rukun, dan itu sudah jalan dan kemarin hari Minggu (15/02) kita sudah lantik mereka dan Hari ini mereka sudah sah, untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan dan lain sebagainya, jadi prosesnya seperti itu dan hari ini kita rapat kerja (raker) secara khusus kita membahas program kerja dari masing-masing bidang di Paroki Santa Maria Bintang Laut, ” urai RD Amandus Oratmangun.

Ide atau gagasan cemerlang yang digagas Pastor Paroki Santa Maria Bintang Laut disambut positif oleh pemerintah kota Ambon.

Sekretaris kota Ambon, Roberd Sapulete ST, MT dalam sambutannya mengapresiasi, kebijakan strategis DPP MBL yang memfokuskan program kerja pada pembersihan lingkungan merupakan suatu tindakan nyata bahwa gereja tidak hanya berbicara dalam ruang lingkup gereja tetapi gereja bekerja secara nyata.

” Kalau kebijakan pastor paroki MBL melalui, rapat kerja pastoral ini, untuk aksi puasa pembangunan pembersihan lingkungan melalui pembersihan sampah di area pantai dan laut disekitar sini, itu berarti sesuatu tindakan nyata bahwa gereja tidak hanya berbicara dalam ruang lingkup gereja, melainkan gereja bekerja secara nyata.

“Terimakasih Pastor kalau sampah banyak tinggal pastor kontak Beta (saya) Beta suruh mobil sampah datang angkat sampah di tempat sini, ” imbuh Roberd Sapulete, seraya mengangkat kembali kalau RD Man sempat bercerita kalau mandi dan berenang di pesisir laut teluk dalam Ambon, kurang begitu nyaman lantaran usai berenang badang terasa gatal.

“Bapak, ibu beberapa waktu lalu pastor bilang, biasanya antua mandi dibawah, tapi belakangan gatal karena memang ” Teluk Dalam” sudah tercemar, persoalan yang dihadapi pemerintah kota saat ini adalah sampah, dimana-mana ada sampah, kita tidak bisa pungkiri dari sampah karena sampah adalah bagian dari pada aktifitas kehidupan kita keseharian. Namun yang menjadi persoalan kadang kita tidak tertib dalam membuang sampah.

“Kadang kala koleksi poin, atau kotak-kotak sampah yang sudah disediakan dan atau ditempatkan di berbagai tempat tapi tidak dimasukan dalam kotak, malah kadang diletakan atau ditempatkan didepan kotak sampah yang tersedia, akibatnya jika binatang sejenis anjing, datang robek atau tikus, ayam mencakar maka menimbulkan ketidaknyamanan, karena itu dibutuhkan kesadaran kolektif, ” ingat Sapulete saat membacakan sambutan Walikota Ambon, Drs Bodewin Melkias Wattimena.

Dalam prespektif peradaban kota, keberadaan dewan pastoral paroki dan seluruh pewartaan dan pelayanannya menjadi bagian dari kekuatan sosial yang menopang terciptanya masyarakat yang religius, beradab dan berakhlak.

Gereja melalui pelayanan pastoral hadir bukan hanya untuk membina kehidupan iman, tetapi juga untuk mendorong kepedulian sosial.
“Memperkuat ketahanan keluarga, mendampingi generasi muda, oleh sebab itu setiap perencanaan dewan pastoral yang dirumuskan dalam rapat kerja sesungguhnya turut memberi arah, bagi terbangunnya harmoni kedamaian dan kesejahteraan bersama.(*)

Uncategorized

Dugaan Setoran ke Rekening NasDem, PF Disebut Otak Jahat Rampok Uang Rakyat

Ambon, – beritasumbernews.com – Dugaan aliran dana sebesar Rp 300 juta dari internal PT Tanimbar Energi ke rekening Partai NasDem kini memicu gelombang kecurigaan publik. Nama mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, disebut sebagai figur sentral yang diduga mengetahui bahkan mengendalikan arah kebijakan perusahaan daerah tersebut.

Seorang sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan kepada media ini, Selasa (17/2/2026), bahwa hampir seluruh keputusan strategis di PT Tanimbar Energi tidak pernah lepas dari pengaruh Petrus Fatlolon.

“Semua keputusan penting, termasuk yang berkaitan dengan keuangan dan arah kebijakan, tidak mungkin berjalan tanpa sepengetahuan beliau. Struktur kekuasaan di dalam perusahaan itu dibentuk dengan pengaruh yang sangat kuat,” ungkap sumber tersebut.

Menurutnya, dugaan aliran dana ke rekening partai politik bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem kendali yang telah lama terbentuk. Ia menyebut, dominasi figur tertentu dalam menentukan komposisi pimpinan dan arah operasional perusahaan membuka ruang bagi potensi penyimpangan.

Dugaan transfer Rp 300 juta tersebut memunculkan pertanyaan serius tentang independensi dan integritas pengelolaan badan usaha milik daerah. Publik menilai, mustahil transaksi bernuansa politis dapat terjadi tanpa persetujuan atau setidaknya sepengetahuan pihak yang memiliki pengaruh dominan.

Sumber tersebut bahkan menyebut, pola kendali yang kuat berpotensi menjadikan perusahaan daerah sebagai alat kepentingan tertentu.

“Kalau benar ada aliran dana seperti itu, maka itu bukan sekadar keputusan administratif. Itu menunjukkan adanya kendali politik atas perusahaan yang seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, struktur yang dibangun selama ini membuat banyak pihak di internal perusahaan tidak memiliki ruang untuk menolak atau mempertanyakan keputusan yang datang dari lingkaran kekuasaan.

Jika dugaan ini terbukti, maka konsekuensinya sangat serius. PT Tanimbar Energi yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah justru diduga berubah fungsi menjadi instrumen pembiayaan kepentingan politik.

Masyarakat menilai, kasus ini harus diusut secara transparan oleh aparat penegak hukum guna memastikan tidak ada penyalahgunaan keuangan yang bersumber dari uang rakyat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Petrus Fatlolon maupun pihak Partai NasDem terkait dugaan tersebut. Media ini masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi dan hak jawab. (**)

[instagram-feed]