POLDA MALUKU

Ambon – beritasumbernews.com – Polda Maluku menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Letkol Pol Chr. Tahapary, Tantui, Ambon, Jumat (17/4/2026). Upacara dipimpin Kepala Biro Operasi Polda Maluku, Kombes Pol Ronald Refli Rumondor.

Kegiatan ini diikuti Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, para pejabat utama, serta personel dari berbagai satuan kerja di lingkungan Polda Maluku.

Dalam amanatnya, Ronald menegaskan pentingnya menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pengabdian anggota Polri.

“Setiap anggota Polri tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai warga negara yang harus menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa momentum upacara harus dimaknai sebagai penguatan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, sebagaimana tertuang dalam Tri Brata dan Catur Prasetya.

Menurutnya, kedisiplinan dan loyalitas terhadap negara menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas kepolisian, khususnya dalam memberikan pelayanan yang profesional dan humanis kepada masyarakat.

Upacara berlangsung khidmat dan tertib, serta menjadi bagian dari upaya pembinaan internal untuk memperkuat etos kerja dan semangat pengabdian personel Polri di wilayah Maluku. (**)

Ambon – beritasumbernews.com Sebanyak 100 personel Satuan Brimob Polda Maluku mengikuti pelatihan Penanganan Huru Hara (PHH) guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi bereskalasi tinggi, khususnya pengendalian massa.

Pelatihan yang digelar di Lapangan Mapolda Maluku ini mendapat arahan langsung dari Kapolda Maluku, Irjen Pol. Dadang Hartanto.

Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian harus berlandaskan hukum serta mengedepankan profesionalisme dan pendekatan humanis.

“Polri adalah civilian police. Setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujarnya.

Ia menekankan, Satuan Brimob sebagai garda terdepan dalam penanganan kejahatan berintensitas tinggi dituntut mampu bertindak tegas, namun tetap proporsional.

Menurutnya, penggunaan kekuatan di lapangan harus disesuaikan dengan tingkat ancaman, serta tidak boleh melampaui batas yang diatur dalam ketentuan hukum.

Kapolda juga mengingatkan pentingnya pemahaman personel dalam membedakan antara tindakan tegas yang terukur dengan kekerasan yang melanggar prosedur.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa setiap personel kini dibekali body camera untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan di lapangan.

Pelatihan ini turut didukung oleh empat instruktur internal Brimob yang memberikan materi teknis kepada peserta.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan personel Brimob Polda Maluku semakin siap menghadapi dinamika keamanan, sekaligus mampu memberikan perlindungan yang profesional dan humanis kepada masyarakat.

Pelatihan Penanganan Huru Hara (PHH) yang digelar Polda Maluku menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas personel dalam menghadapi potensi gangguan keamanan, khususnya aksi massa yang berpotensi ricuh.

Namun, dalam konteks kekinian, tantangan terbesar bukan hanya pada kesiapan teknis, melainkan pada bagaimana aparat mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penekanan Kapolda Maluku terhadap profesionalisme dan pendekatan humanis menjadi relevan, mengingat penanganan aksi massa kerap menjadi sorotan publik, terutama jika berujung pada tindakan represif yang berlebihan.

Penggunaan perangkat seperti body camera juga merupakan langkah positif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Meski demikian, efektivitas pelatihan semacam ini akan sangat ditentukan oleh implementasi di lapangan. Publik tidak hanya menilai dari kesiapan aparat, tetapi juga dari cara bertindak yang terukur, adil, dan tidak berlebihan dalam situasi nyata.

Dengan demikian, pelatihan PHH tidak boleh berhenti sebagai agenda rutin, tetapi harus menjadi bagian dari transformasi Polri menuju institusi yang profesional, modern, dan semakin dipercaya masyarakat. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – apolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto memimpin langsung rapat kesiapan pengamanan Paskah 2026 dan tradisi adat Pukul Sapu di Negeri Mamala–Morella, Kamis (26/3/2026).

Rapat yang digelar di Command Center Polda Maluku ini menjadi langkah strategis memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta pola pengamanan terpadu dalam menghadapi dua agenda besar: perayaan keagamaan umat Kristiani dan tradisi budaya yang menjadi ikon Maluku.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda, Irwasda, pejabat utama Polda Maluku, serta diikuti seluruh Kapolres jajaran melalui virtual meeting.

Dalam arahannya, Kapolda menegaskan pengamanan harus dilakukan secara terencana, terukur, dan humanis, dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

“Pengamanan Paskah harus dilaksanakan secara maksimal dengan mengedepankan sinergitas seluruh personel, guna memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah,” tegas Kapolda.

Ia menekankan, Paskah merupakan momentum sakral yang membutuhkan jaminan keamanan agar seluruh rangkaian ibadah berlangsung khusyuk dan kondusif.

Kapolda juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan pemetaan potensi kerawanan secara menyeluruh, termasuk pengamanan rumah ibadah, jalur mobilitas masyarakat, serta titik-titik keramaian.

Selain itu, pengamanan tradisi Pukul Sapu di Mamala dan Morella menjadi perhatian khusus mengingat tingginya partisipasi masyarakat dan daya tariknya bagi wisatawan.

“Tradisi Pukul Sapu adalah warisan budaya yang harus dijaga. Pengamanannya harus profesional agar tetap berjalan lancar tanpa mengurangi nilai sakralnya,” ujarnya.

Kapolda menegaskan pentingnya sinergitas lintas sektor, termasuk dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh adat dalam menjaga stabilitas keamanan.

“Kedepankan langkah preventif dan deteksi dini. Setiap potensi gangguan harus diantisipasi agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata,” tegasnya.

Seluruh personel juga diingatkan untuk menjaga profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama pengamanan berlangsung.

Rapat kesiapan ini menegaskan komitmen Polda Maluku dalam menjaga stabilitas keamanan daerah sekaligus mendukung pelestarian budaya lokal sebagai identitas Maluku. (**)

Ambon – beritasumbernews.com– Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Maluku menggelar kegiatan buka puasa bersama antara keluarga besar Dit Tahti dan warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Dit Tahti Polda Maluku, Jumat (6/3/2026). Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana sederhana namun penuh makna sebagai wujud kebersamaan, kepedulian sosial, sekaligus penguatan nilai toleransi antarumat beragama.

Kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Rutan Dit Tahti Polda Maluku itu dihadiri oleh Pelaksana Tugas Direktur Tahti Polda Maluku AKBP Yamy Reawaruw, S.E., Kabid Dokkes Polda Maluku Kombes Pol dr. M. Faizal Zulkarnaen, MH., Sp.F., serta perwakilan Kantor Kementerian Agama Kota Ambon yang diwakili Kasi Bimbingan Masyarakat Islam H. Saradju Kilret, S.Ag.

Turut hadir Kabag Psikologi Biro SDM Polda Maluku Kompol Thukul Dwi Handayani, M.Psi., Psi., serta sejumlah tokoh agama lintas denominasi, antara lain perwakilan Klasis GPM Efrata Pandan Kasturi yang diwakili Pendeta Itje Touisuta, S.Th., Gembala GBI Rock Amstrong Tollo, serta Gembala Persekutuan Kristen Oikumene Ambon Alex Kapressy bersama istri.

Kegiatan ini juga melibatkan para penyuluh agama Islam dan Kristen dari Kementerian Agama Kota Ambon, personel Dit Tahti Polda Maluku, serta 12 orang warga binaan yang terdiri dari pemeluk agama Islam dan Kristen.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan sambutan dari Plt. Dir Tahti Polda Maluku serta perwakilan Kementerian Agama Kota Ambon. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan tali asih kepada sejumlah pihak yang membutuhkan.

Penerima tali asih antara lain personel Tahti yang tengah menderita sakit menahun, anak dari almarhum Iptu Okto Momamy, anak dari almarhum Aipda P. Siahaya, masyarakat yang terdiri dari janda dan anak yatim piatu, serta para tahanan Muslim di Rutan Dit Tahti Polda Maluku.

Plt. Dir Tahti Polda Maluku AKBP Yamy Reawaruw dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak sekadar menjadi momentum berbuka puasa bersama, tetapi juga sarana memperkuat nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial di lingkungan kepolisian.

“Kegiatan ini merupakan wujud kebersamaan dan kepedulian kami, baik kepada anggota, keluarga besar Polri, masyarakat, maupun kepada warga binaan. Momentum Ramadan mengajarkan kita untuk saling berbagi, memperkuat iman, serta menjaga nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pembinaan terhadap warga binaan tidak hanya dilakukan melalui aspek keamanan, tetapi juga pendekatan spiritual dan kemanusiaan agar mereka dapat menjalani proses pembinaan dengan lebih baik.

“Kami berharap melalui kegiatan seperti ini, para warga binaan dapat merasakan perhatian dan pembinaan yang bersifat humanis sehingga dapat memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Agama Kota Ambon H. Saradju Kilret menyampaikan apresiasi atas inisiatif Dit Tahti Polda Maluku yang menghadirkan ruang kebersamaan lintas agama di dalam lingkungan rumah tahanan.

Menurutnya, kegiatan tersebut mencerminkan semangat toleransi dan persaudaraan yang menjadi nilai penting dalam kehidupan masyarakat Maluku.

“Kebersamaan seperti ini sangat penting karena menunjukkan bahwa nilai toleransi, persaudaraan, dan kepedulian sosial tetap hidup dan dijaga, bahkan di dalam lingkungan rumah tahanan,” ungkapnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiyah yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kota Ambon, yang menekankan pentingnya meningkatkan keimanan, kesabaran, serta memperbaiki diri selama bulan suci Ramadan.

Memasuki waktu berbuka, seluruh peserta kegiatan mengikuti buka puasa bersama yang dilanjutkan dengan shalat berjamaah, ramah tamah, serta sesi foto bersama.

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan penuh keakraban, mencerminkan semangat kebersamaan antara aparat kepolisian, tokoh agama, masyarakat, serta warga binaan.

Momentum buka puasa bersama ini sekaligus menjadi simbol kuatnya budaya toleransi yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku, di mana nilai persaudaraan dan kebersamaan terus dijaga meskipun berada dalam latar belakang yang berbeda. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Dadang Hartanto, didampingi Rektor Universitas Pattimura, Prof. Dr. Fredy Lewakabessy, M.Pd., memimpin pertemuan bersama unsur terkait guna menyikapi konflik internal Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) yang berujung pada peristiwa perkelahian dan penikaman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Pertemuan tersebut digelar pada Sabtu (28/2/2026) pukul 18.00 WIT di Ruang Rapat Rektorat Lantai III Universitas Pattimura, Kota Ambon, sebagai langkah antisipatif untuk meredam potensi konflik lanjutan serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di lingkungan kampus.

Hadir dalam kegiatan ini jajaran Polda Maluku dan Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, pimpinan Universitas Pattimura, tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), perwakilan organisasi kepemudaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), serta pengurus DPMF Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Pattimura menjelaskan bahwa insiden penikaman terjadi di luar area kampus, tepatnya di sekitar gerai ritel modern di sekitar lingkungan universitas. Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut harus dipahami sebagai tindak kriminal individual dan tidak dikaitkan dengan organisasi kemahasiswaan maupun latar belakang keagamaan tertentu.

Kapolda Maluku dalam arahannya menegaskan bahwa peristiwa tersebut telah masuk ranah pidana dan sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai akademik maupun budaya intelektual mahasiswa.

“Mahasiswa adalah kelompok intelektual. Perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui diskusi yang sehat dan beradab, bukan dengan kekerasan. Isu-isu berbau SARA jangan dipublikasikan secara luas karena berpotensi menimbulkan kerawanan,” tegas Kapolda Maluku.

Kapolda juga mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak mengeluarkan pernyataan provokatif yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Maluku tetap aman dan damai.

Ia memastikan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta mengantongi rekaman video terkait peristiwa tersebut. Kapolda meminta masyarakat memberi ruang kepada aparat untuk bekerja secara profesional, sekaligus mengajak siapa pun yang mengetahui informasi terkait identitas pelaku agar segera menyampaikannya kepada kepolisian.

“Penanganan perkara pidana harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum dan alat bukti yang cukup. Kami bekerja profesional dan bertanggung jawab,” ujar Kapolda menanggapi aspirasi mahasiswa yang menginginkan pelaku segera ditangkap.

Dalam forum tersebut, Ketua MUI Maluku dan Wakil Ketua I Sinode GPM Maluku turut menyerukan sikap bijak, menahan diri, serta mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Sinode GPM juga membuka ruang dialog bagi HMI dan GMKI untuk terus membangun kebersamaan serta menjaga situasi tetap kondusif.

Kapolda Maluku menegaskan bahwa pertemuan ini digelar untuk mencegah meluasnya konflik, mengingat karakter masyarakat Maluku yang majemuk dan memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu tertentu.

“Solusi utama adalah memperkuat kohesi sosial dan membangun kepercayaan terhadap penegakan hukum. Kritik dan kebebasan berpendapat dijamin undang-undang, namun mari kita jaga agar tidak berkembang menjadi narasi yang memecah belah,” tegasnya.

Pada pukul 21.24 WIT, Rektor Universitas Pattimura membacakan Kesepakatan Bersama Insiden Penikaman Mahasiswa FEB Unpatti tanggal 27 Februari 2026. Kesepakatan tersebut menegaskan bahwa insiden merupakan tindak kriminal murni, seluruh pihak mendukung kepolisian menangkap dan memproses pelaku sesuai hukum, kampus akan memberikan pendampingan serta bertanggung jawab atas perawatan korban, dan semua pihak berkomitmen menahan diri serta menjaga keamanan kampus.

Kesepakatan kemudian ditandatangani pada pukul 21.29 WIT sebagai wujud komitmen bersama menjaga kondusivitas. Pertemuan berakhir pada pukul 21.33 WIT dan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan terkendali.

Langkah Kapolda Maluku bersama pimpinan Universitas Pattimura memimpin dialog lintas elemen menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang tegas sekaligus inklusif dalam merespons konflik mahasiswa. Di tengah potensi eskalasi isu yang sensitif, penegasan bahwa insiden penikaman merupakan tindak kriminal individual menjadi kunci untuk mencegah polarisasi dan stigmatisasi terhadap organisasi maupun kelompok tertentu.

Pendekatan kolaboratif yang melibatkan aparat penegak hukum, perguruan tinggi, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan mencerminkan model penanganan konflik yang berorientasi pada pencegahan, penegakan hukum, dan penguatan kohesi sosial. Upaya ini patut diapresiasi sebagai bagian dari menjaga kampus tetap menjadi ruang aman bagi dialog intelektual, sekaligus memastikan kepercayaan publik terhadap proses hukum tetap terjaga demi Maluku yang damai dan berkeadaban. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, menerima secara langsung penyampaian Opini Pengawasan Pelayanan Publik Tahun 2026 dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Command Center, Lantai 4 Mapolda Maluku, pada Rabu (18/2/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, Irwasda, Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, serta Kapolresta Ambon, Kapolres SBB, Kapolres Tanimbar, dan Kapolres SBT. Dari pihak Ombudsman, hadir Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat, S.H., M.H., didampingi oleh tiga orang staf ahli.

Kapolda Maluku dalam sambutannya menyampaikan, penilaian dari Ombudsman merupakan instrumen penting bagi Polri untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

“Penilaian opini publik ini sangat positif bagi institusi kami. Kehadiran saya langsung di sini adalah bentuk komitmen bahwa Polda Maluku siap berbenah. Ke depan, kami akan menyusun strategi perbaikan yang lebih spesifik dan fokus pada bidang-bidang pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Irjen Dadang Hartanto.

Jenderal bintang dua tersebut juga menginstruksikan para Kapolres jajaran untuk segera menindaklanjuti temuan yang ada. “Saya meminta gambaran detail hasil penilaian ini agar para Kapolres yang hadir dapat melakukan langkah-langkah perbaikan secara konkret di wilayah masing-masing,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kapolda Maluku atas sambutan hangat dan atensi langsung terhadap hasil pengawasan ini.

“Kami memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda. Biasanya, penyampaian ini cukup dihadiri oleh Irwasda, namun kehadiran Bapak Kapolda menunjukkan keseriusan dalam transformasi pelayanan publik,” ungkap Hasan Slamat.

Ia menjelaskan, pada tahun ini, fokus penilaian beralih dari survei kepatuhan menjadi Opini Publik. Karena adanya efisiensi anggaran, penilaian tahun ini difokuskan pada enam Polres jajaran dengan titik berat penilaian pada:
1. SPKT: Terkait pelayanan laporan polisi dan surat kehilangan.
2. Sat Intelkam: Terkait penerbitan SKCK dan izin keramaian.
3. Siwas: Terkait pengawasan internal dan respons terhadap pengaduan masyarakat.

Hasan Slamat juga memberikan catatan positif bahwa Polres jajaran telah menunjukkan progres yang signifikan. “Kami melihat Polri di Maluku terus berbenah. Secara khusus, kami memberikan apresiasi kepada Polres Buru yang menunjukkan performa pelayanan publik paling membanggakan dalam periode ini,” ungkapnya. (**)

Ambon – beritasumbernews.com –– Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, mengingatkan kepada seluruh personel Polri agar dapat menjadi penengah dan solusi dalam penyelesaian konflik antar negeri.

Hal ini disampaikan Kapolda dalam amanatnya saat menjadi Inspektur Upacara Hari Kesadaran Nasional yang dihelat di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Rabu (18/2/2026).

Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, Irwasda, dan seluruh Pejabat Utama (PJU), serta personel gabungan Polda Maluku turut hadir dalam upacara peringatan tersebut.

Selain menekankan kedisiplinan dan profesionalisme, Kapolda juga memberikan atensi khusus terkait peran penting anggota Polri saat menghadapi perselisihan di tengah masyarakat.

Dalam amanatnya, Kapolda menekankan kepada seluruh anggota Polri agar mampu menempatkan diri dengan benar saat terjadi konflik antar-negeri (desa). Para personel harus ber kepentingan yang ada untuk mencari jalan keluar, bukan justru menjadi bagian dari permasalahan.

“Jika di tempat rekan-rekan terjadi konflik antar-negeri, hal utama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita berdiri diantara semua kepentingan tersebut. Jangan sekali-kali berperan atau memprovokasi tanpa memberikan kontribusi pada upaya penyelesaian. Polri harus hadir sebagai perekat dan pemberi solusi,” tegas Kapolda.

Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga mengingatkan sebagai bangsa yang multikultural, doktrin Bhinneka Tunggal Ika harus dipegang teguh. Dengan kondisi geografis Maluku yang terdiri dari 97% laut dan 3% daratan serta dihuni berbagai suku besar, ego kesukuan harus dikesampingkan demi mencegah perpecahan.

“Kepentingan negara harus lebih utama dari kepentingan pribadi maupun golongan. Kita dididik dengan doktrin Tri Brata dan Catur Prasetya untuk menjadi perekat persatuan bangsa,” tegasnya.

Selain penguatan nasionalisme, mantan Ketua STIK Lemdiklat Polri ini juga menyampaikan beberapa poin penting. Di antaranya terkait Operasi Keselamatan Salawaku 2026. Kapolda berharap agar dapat melaksanakan cipta kondisi kamseltibcarlantas menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri.

Pelayanan Publik PRESISI, tambah Kapolda, harus dapat meningkatkan profesionalisme di sektor pelayanan SIM, SKCK, dan Laporan Polisi serta menjauhi praktik pungli.

Sorotan lainnya yaitu Soliditas Internal. Agar dapat memperkuat hubungan senior-junior dan lintas fungsi guna menjaga citra institusi.

Kapolda juga menekankan terkait Edukasi Miras. Seluruh anggota agar dapat mengantisipasi kerawanan akibat konsumsi minuman keras dalam keramaian masyarakat melalui edukasi yang sabar dan santun.

Akhiri amanatnya, Kapolda mengajak seluruh jajaran agar dapat menjadikan momentum Hari Kesadaran Nasional sebagai titik balik untuk meningkatkan loyalitas baik kepada masyarakat, bangsa dan negara. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi S.I.K menyoroti terkait kerawanan kamtibmas yang kerap terjadi di Maluku. Ia menekankan pentingnya peranan anggota sebagai Polisi Lingkungan Masyarakat (POLIMA).

Penekanan ini disampaikan Karo SDM saat memimpin apel gabungan personel dan ASN Polda Maluku yang dihelat di lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Kota Ambon, Senin (9/2/2026).

Selain seluruh personel gabungan, hadir dalam kegiatan rutin tersebut yakni Irwasda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, dan seluruh Pejabat Utama Polda Maluku.

“Saya atas nama Pimpinan menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi dengan baik,” ucapnya.

Maluku, lanjut Kombes Jemi, rawan akan konflik antar kelompok. Untuk mencegah aksi kekerasan tersebut, seluruh personel diharapkan dapat berperan aktif, termasuk sebagai POLOMA.

“Saya minta agar seluruh personel dapat berperan aktif dan bisa menjadi Polisi lingkungan masyarakat atau POLIMA dan ini akan menjadi perpanjangan tangan dari pimpinan Polda melalui rekan-rekan semua,” pintanya.

Di sisi lain, Kombes Jemi juga menyampaikan terkait administrasi kenaikan pangkat personel Polri. Kepada seluruh Kasubag Renmin di jajaran Polda Maluku, Ia meminta untuk selalu memonitor setiap informasi yang disampaikan Biro SDM Polda Maluku.

“Saya minta agar selalu memonitor setiap informasi yang disampaikan Biro SDM khususnya terkait administrasi kenaikan pangkat personel dengan mengecek kembali administrasi dan berkasnya disiapkan kemudian segera dikirimkan ke Biro SDM,” ungkapnya.

Terkait administrasi kenaikan pangkat tersebut, Kombes Jemi berharap agar dapat disiapkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.

Kepada personel yang ingin menjadi penyidik, Kombes Jemi mengaku pihaknya sudah mengirimkan surat sehingga diharapkan dapat menyiapkan diri dan mengikuti semua prosedur dan mekanismenya yang telah diatur.

Tak hanya itu, seluruh personel hingga ASN Polda Maluku kembali diingatkan terkait penggunaan media sosial yang bijak. “Jangan sampai karena kelalaian kita akhirnya dapat menyebabkan masalah diri sendiri dan institusi Polri,” ujarnya. (**)