beritasumbernews.com

Ambon – beritasumbernews.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Polda Maluku menegaskan komitmen aktifnya dalam mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Maluku guna menjaga stabilitas ekonomi daerah, pengendalian inflasi, serta ketahanan pangan di tengah dinamika tantangan global.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran dan partisipasi langsung Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Maluku Kombes Pol Piter Yanotama, S.H., S.I.K, M.H. mewakili Kapolda Maluku, dalam Focus Group Discussion (FGD) Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2026, yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Maluku di Aula Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Kamis (15/1/2026).

FGD dipimpin oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, Kasrul Selang, ST., MT., serta menghadirkan narasumber strategis dari BPS Provinsi Maluku, Bank Indonesia Perwakilan Maluku, dan Kanwil DJPB Maluku. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, termasuk perwakilan Polda Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kodam XV/Pattimura, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku.

Kehadiran Polri dalam forum strategis tersebut menegaskan peran institusional Polri tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra aktif pemerintah daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.

Dalam FGD tersebut, terungkap bahwa perekonomian Maluku menghadapi sejumlah tantangan serius, antara lain kenaikan inflasi Desember 2025 sebesar 3,58 persen (yoy), penurunan nilai ekspor, serta melemahnya Nilai Tukar Petani (NTP). Kondisi ini membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk dukungan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Pada Kesempatan tersebut Direskrimsus Polda Maluku menegaskan kesiapan Polri untuk mengawal kebijakan strategis daerah, khususnya yang berkaitan dengan stabilisasi harga pangan, distribusi logistik, serta perlindungan aktivitas ekonomi masyarakat, agar berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran.

Langkah konkret pemerintah daerah, seperti pembelian gabah petani oleh Bulog, program cetak sawah seluas 4.466 hektare, serta penguatan ketahanan pangan berbasis lokal, dinilai membutuhkan dukungan penuh aparat keamanan untuk mencegah gangguan distribusi, spekulasi harga, hingga potensi penyalahgunaan kebijakan.

Selain itu, Polri juga berperan penting dalam pengamanan distribusi bahan pokok, pengawasan jalur transportasi antar pulau, serta menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan inflasi yang dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Pattiwaelapia dalam paparannya menyebut bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (PKP) masih menjadi tulang punggung perekonomian Maluku. Oleh karena itu, stabilitas keamanan di wilayah sentra produksi menjadi faktor kunci dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Bank Indonesia Perwakilan Maluku memproyeksikan inflasi Maluku tahun 2026 tetap terjaga pada kisaran 2,5±1 persen, dengan catatan penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk peran Polri dalam menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga.

Kehadiran Polri dalam FGD pertumbuhan ekonomi Maluku menegaskan paradigma baru Polri sebagai institusi strategis pendukung pembangunan nasional dan daerah. Stabilitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari stabilitas keamanan, terlebih di wilayah kepulauan seperti Maluku yang memiliki tantangan geografis dan logistik yang kompleks.

Peran Polda Maluku dalam mendukung pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta pengamanan distribusi logistik menunjukkan bahwa Polri berada di garda terdepan dalam menjaga denyut ekonomi rakyat. Sinergi antara pemerintah daerah dan Polri menjadi fondasi penting agar kebijakan ekonomi tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ke depan, konsistensi kolaborasi antara Pemprov Maluku dan Polri akan menjadi faktor penentu keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap negara dalam menghadapi tekanan ekonomi global. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, Kepolisian Daerah Maluku akan melaksanakan Operasi Keselamatan Salawaku Tahun 2026.

Sebelum pelaksanaan Operasi yang bertujuan menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Polda Maluku terlebih dahulu menggelar rapat penyusunan rencana operasi atau Renops.

Rapat koordinasi Renops Keselamatan 2026 dipimpin Karo Ops Polda Maluku, Kombes Pol. Rondald Reflie Rumondor S.I.K., M.Si di Posko Astacita lantai 2 Mapolda Maluku, Jumat (23/1/2026).

Kombes Ronald dalam arahannya menekankan pentingnya Operasi Keselamatan Salawaku 2026 menjelang bulan Ramadan. Operasi tahun ini mengusung tema “Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang Aman, Nyaman, dan Selamat Menjelang Pelaksanaan Ops Ketupat-2026”.

“Operasi Keselamatan dirancang sebagai langkah cipta kondisi sebelum memasuki masa Operasi Ketupat mendatang,” ungkapnya.

Menurutnya, tujuan utama operasi adalah mengedepankan tindakan preemtif dan preventif, yang juga tetap didukung dengan tindakan represif terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan (laka lantas).

Lebih lanjut, Karo Ops menjelaskan bahwa strategi ini disusun berdasarkan analisis dan evaluasi (Anev) pelaksanaan Operasi Lilin-2025 serta mengantisipasi fenomena yang berkembang di tengah masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Adapun sasaran operasi meliputi segala bentuk Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG), dan Gangguan Nyata (GN) yang dapat memicu pelanggaran maupun kecelakaan, baik sebelum, saat, maupun pasca pelaksanaan operasi.

“Kepada seluruh jajaran agar menetapkan target operasi yang spesifik—mencakup orang, lokasi, barang/benda, dan kegiatan—sesuai dengan karakteristik kerawanan wilayah masing-masing,” pintanya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Wadir Intelkam Polda Maluku, serta pejabat yang mewakili jajaran Direktorat Binmas, Direktorat Lantas, Bidang Dokkes, Bidang Propam, Bidang Humas, dan Bidang TIK Polda Maluku.

Polda Maluku berkomitmen untuk terus menekan angka kecelakaan jalan raya dan meningkatkan kesadaran disiplin berlalu lintas bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Maluku. (**)

Ambon,- beritasumbernews.com – Penutupan tambang galian batuan di Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, memicu gelombang protes. Puluhan sopir truk bersama Forum Gerakan Peduli Masyarakat Maluku (FGPM Maluku) mendatangi DPRD Kota Ambon, Jumat (23/1/2026).

Mereka menuntut kejelasan kebijakan pemerintah yang dinilai mengancam mata pencaharian ratusan keluarga.

Koordinator Lapangan FGPM Maluku, Panji Kilbuty, menegaskan persoalan ini tidak lagi teknis tambang, tetapi sudah berdampak langsung pada sosial-ekonomi masyarakat.

“Ini sudah menyangkut hidup orang banyak, terutama abang-abang sopir supertruk. Sudah empat hari tambang di Passo ditutup, dan mereka tidak bisa operasi. Sementara setoran harian dan bulanan tetap harus dibayar,” tegas Panji dalam rapat bersama Komisi III DPRD Kota Ambon.

Ia khawatir penutupan tanpa kebijakan resmi akan melumpuhkan seluruh aktivitas pengangkutan material di Kota Ambon. “Kami khawatir ini jadi preseden buruk, dan semua galian di Ambon ikut ditutup,” ujarnya

FGPM Maluku dan para sopir menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Desak Perda RT/RW: DPRD Kota Ambon diminta segera menetapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai dasar hukum pengelolaan tambang dan tata ruang.
2. Relaksasi Operasional: Mendesak Wali Kota Ambon melalui DPRD mengeluarkan kebijakan resmi relaksasi operasional pengangkutan pasir dan batuan, karena regulasi yang berubah-ubah menimbulkan ketidakpastian.
3. Pertimbangkan Dampak Ekonomi: Penutupan galian berdampak pada 300 unit supertruk, PAD, serta kelancaran pembangunan infrastruktur di Ambon dan Maluku.

“Kalau tidak ada material, pembangunan juga berhenti. PAD berkurang, dan ratusan keluarga kehilangan sumber nafkah,” kata Panji.

Salah satu sopir truk, Bakhtiar, mengaku pendapatan anjlok drastis sejak tambang ditutup. “Beberapa hari ini tambang tutup, jalan juga tidak ada. Pendapatan turun sekali. Padahal kami punya tanggungan anak sekolah, kuliah, dan cicilan mobil,” ujarnya.

Ia juga mengeluhkan beban operasional akibat BBM naik dan solar dibatasi. “BBM naik, solar dibatasi, sekarang tambang ditutup. Lalu kami mau hidup dari mana? Bukan cuma sopir yang susah, tapi juga bapak-bapak dewan dan masyarakat kalau mau bangun ambil material dari mana,” tegasnya.

Bakhtiar memperkirakan ada sekitar 300 truk pengangkut material di Kota Ambon yang terancam tidak bisa beroperasi. “Kalau 300 mobil ini berhenti semua, dampaknya besar. Ada yang masih cicil, ada yang baru lunas. Kalau tidak segera ditangani, kami bisa kolaps,” katanya.

Aksi ini menjadi sinyal bahwa penutupan tambang tanpa mekanisme transisi dan regulasi jelas berpotensi menimbulkan krisis sosial-ekonomi baru di Kota Ambon.

FGPM Maluku dan para sopir berharap DPRD dan Pemkot Ambon segera mengambil langkah konkret dan adil demi keberlanjutan mata pencaharian masyarakat sekaligus tata kelola pertambangan yang tertib.

(Chey)

Ambon – beritasumbernews.com – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si mendorong penguatan UMKM dan perekonomian masyarakat lokal.

Dorongan tersebut disampaikan Kapolda saat melakukan peninjauan tempat penyulingan minyak kayu putih (ketel) milik Ongko Tuya di Kota Namlea, Kabupaten Buru, Kamis (22/1/2026).

Bersama Ketua Bhayangkari Daerah Maluku Ny. Vitri Dadang Hartanto dan sejumlah PJU Polda Maluku, Kapolda mengaku kunjungannya tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap pelaku usaha tradisional dan UMKM yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat setempat. Ia mengaku ketel minyak kayu putih di Namlea telah menjadi identitas dan komoditas unggulan daerah.

Penyulingan minyak kayu putih, lanjut Kapolda, memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Buru. Oleh karena itu, Polri tidak hanya hadir sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam mendukung iklim usaha yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

“Kegiatan penyulingan minyak kayu putih ini merupakan salah satu potensi ekonomi lokal yang sangat bernilai. Polri hadir untuk memastikan aktivitas usaha masyarakat dapat berjalan dengan aman, tertib, serta terlindungi dari berbagai potensi gangguan,” ungkapnya.

Jenderal bintang 2 Polri di pundaknya ini juga memberikan apresiasi atas semangat dan ketekunan para pelaku usaha minyak kayu putih. Mereka tetap konsisten mengelola usaha secara mandiri dan turun-temurun, sehingga mampu memberikan dampak ekonomi bagi keluarga dan masyarakat sekitar.

“Kami mengapresiasi kerja keras para pelaku usaha yang telah menjaga dan mengembangkan potensi lokal ini. Diharapkan usaha penyulingan minyak kayu putih dapat terus berkembang, memberikan nilai tambah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buru,” harapnya.

Selain itu, Kapolda Maluku juga menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah daerah terkait penguatan UMKM, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta menjaga stabilitas keamanan agar roda perekonomian dapat berjalan dengan baik. (Chey)

beritasumbernews.com -Jakarta, 21 Januari 2026. Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) berhasil mengembalikan Rp161 miliar yang merupakan dana dari 1.070 masyarakat korban scam/penipuan digitalyang berhasil diblokir IASC dari 14 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan. Data merupakan catatan sejak IASC mulai beroperasi, 22 November 2024 hingga 12 Januari 2026.Penyerahan pengembalian dana korban scam secara simbolis digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai koordinator Satgas PASTI dan IASC di Jakarta, Rabu yang dihadiri Ketua Komisi XI RI Mokhamad Misbakhun, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, pimpinan bank yang tergabung dalam IASC, Kepolisian RI, Kementerian Komdigi dan sejumlah korban scam.Friderica dalam kesempatan tersebut menyampaikan pengembalian dana korban scam ini merupakan bukti nyata kerja OJK bersama kementerian/lembaga dan industri perbankan untuk melindungi masyarakat.

“Pengembalian dana korban scam ini juga menjadi simbol nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan saat ini yang semakin kompleks,semakin inovatif, semakin unthinkable modus-modusnya,” kata Friderica.Kejahatan keuangan digital belakangan juga semakin masif dan melampaui lintas batas negara sehingga penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama.

Lanjutnya, berbagai modus scam dilakukan oleh pelaku seperti penipuan transaksi belanja, impersonation/fake call, penipuan investasi, penipuan kerja dan penipuan melalui media sosial. Selain itu, modus love scam juga menjadi modus yang sering dilakukan oleh pelaku di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Berbagai tantangan pun dihadapi dalam penanganan scam, seperti: adanya lonjakan jumlah pengaduan, lambatnya pelaporan disampaikan, perlunya peningkatan kecepatan pemblokiran, pelarian dana yang kompleks dan optimalisasi pengembalian dana.

Mahendra Siregar dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa upaya pengembalian dana korban scam merupakan bukti komitmen kuat OJK bersama kementerian/lembaga serta industri jasa keuangan dalam melindungi konsumen untuk meningkatkan kepercayaan kepada sektor jasa keuangan sehingga mampu berkontribusi pada pembangunan perekonomian nasional.

“Sinergi dan kolaborasi antarseluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi segala modus scam yang dilakukan pelaku.

Selain itu, ruang lingkup kejahatan dan berbagai aspek lainnya yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan harus senantiasa diantisipasi bersama,” kata Mahendra. Lanjutnya, OJK juga mengapresiasi keberanian dan kesediaan korban scam untuk berbagi pengalaman.

Hal ini menjadi lesson learn bagi kita semua dan menjadi motivasi serta meningkatkan komitmen bersama dalam memerangi kejahatan keuangan digital dimaksud.Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan kepada IASC jika menjadi korban kejahatan di sektor jasa keuangan. Semakin cepat laporan disampaikan, maka semakin besar pula jumlah pengembalian dana yang dapat dilakukan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menegaskan bahwa kejahatan penipuan di sektor jasa keuangan merupakan kejahatan serius dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial.“Ini bukan kejahatan biasa, ini white collar crime. Tipikal white collar crime itu modusnya canggih, teknisnya juga canggih.

”Lebih lanjut, Misbakhun menilai keberadaan dan langkah-langkah yang dilakukan OJK melalui IASC telah memberikan dampak nyata sekaligus menghadirkan optimisme baru bagi masyarakat dalam menghadapi maraknya kejahatan penipuan digital.“Dan saya yakin ini memberikan angin segar kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia Anti Scam Centre, Satgas PASTI ini, memberikan harapan,” kata Misbakhun.

Sejak berdiri pada 22 November 2024 s.d. 14 Januari 2026, IASC telah menerima pengaduan penipuan dari konsumen dan masyarakat sebanyak 432.637 aduan dengan total nilai kerugian mencapai Rp9,1 triliun.

Total keseluruhan dana yang berhasil diblokir oleh IASC senilai Rp436,88 miliar.Pelaporan terkait penipuan keuangan kepada IASC dapat dilakukan melalui website resmi IASC yaitu iasc.ojk.go.id.

Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan website mengatasnamakan Indonesia Anti-Scam Centre/IASC.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mewaspadai terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan IASC. (Chey)