Uncategorized

Prof. Zudan: Sistem Digital BKN Persempit Potensi Intervensi dan Perkuat Meritokrasi ASN*

Batam – beritasumbernews.com -Humas BKN, Saat bertemu dengan kepala daerah pemerintah kabupaten se-Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menekankan tantangan besar birokrasi daerah masih yang dihadapkan praktik tekanan politik, relasi personal, dan kepentingan kelompok sering kali memengaruhi proses rekrutmen dan promosi ASN. Maka dari itu, BKN terus memperkuat pendekatan sistemik melalui digitalisasi dan transparansi manajemen ASN agar tidak lagi ditemukan istilah jabatan titipan.

Hal ini bukan tanpa alasan, Prof. Zudan mengungkapkan data BKN menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakhir, terdapat sekitar 159.000 usulan promosi, mutasi, dan demosi ASN dari seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 21.000 usulan atau hampir 13 persen terindikasi berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pelanggarannya sendiri beragam, mulai dari pengangkatan pejabat yang belum memenuhi masa jabatan minimal, mutasi tanpa dasar kebutuhan organisasi, hingga promosi yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan. Apabila usulan semacam ini disetujui tanpa proses verifikasi, maka risiko hukum sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah.

“Potensi kesalahan ini sebetulnya dapat dicegah sejak dini melalui sistem verifikasi nasional. Dalam sejumlah kasus, BKN bahkan memberikan relaksasi kebijakan, seperti mengizinkan calon pejabat mengikuti asesmen lebih awal, dengan catatan pelantikan tetap dilakukan setelah syarat administratif terpenuhi. Pendekatan ini justru memberi ruang gerak bagi kepala daerah tanpa mengorbankan kepatuhan hukum,” tegasnya dalam Rapat Kerja Nasional ke-XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia (APKASI), Selasa (20/01/2026) yang berlangsung di Kota Batam.

Prof. Zudan juga menyampaikan bahwa sistem digitalisasi diterapkan di seluruh aspek layanan ASN, mulai dari sistem pengadaan hingga pemberhentian. Diantaranya, yakni penerapan _Computer Assisted Test_ (CAT) dalam seleksi ASN. Melalui sistem ini, proses seleksi berlangsung objektif dan terbuka. Nilai peserta dapat dipantau secara real time, bahkan saat ujian masih berlangsung, sehingga ruang intervensi non-prosedural menjadi sangat terbatas.

Pendekatan transparansi juga diadaptasi dalam manajemen talenta ASN. Setiap ASN dipetakan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi pengembangan. “ASN dengan hasil penilaian tertinggi akan masuk ke dalam talent pool untuk jabatan tertentu. Kepala daerah tetap memiliki kewenangan memilih, namun pilihannya dibatasi pada kandidat yang telah lolos pemetaan berbasis merit,” tegas Prof. Zudan.

Model ini dinilai sebagai solusi realistis di tengah kompleksitas politik daerah. Alih-alih meniadakan diskresi, sistem justru mengarahkan diskresi agar tetap rasional, objektif, dan akuntabel. Terakhir, Prof. Zudan ingin agar transparansi dan digitalisasi menjadi benteng utama untuk menjaga profesionalisme ASN sekaligus memastikan birokrasi tetap stabil, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik. (**) ♦

Uncategorized

Prof. Zudan Kukuhkan KORPRI UNS: Awal Konsolidasi Korpri Kampus dan Penguatan Identitas Korps

beritasumbernews.com- Setjen DPKN, Senin (26/1/2026) — Upaya memperkuat konsolidasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan perguruan tinggi kembali menguat. Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta resmi mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI UNS masa bakti 2026–2031 dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Gedung dr. Prakosa, Kantor Pusat UNS.

Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, hadir langsung untuk mengukuhkan Prof. Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFrA sebagai Ketua KORPRI UNS bersama 30 pengurus lainnya. Rektor UNS, Prof. Dr. Hartono, M.Si., turut hadir sebagai saksi sekaligus penasihat organisasi.

Dalam sambutannya, Prof. Zudan memberikan apresiasi terhadap langkah UNS yang disebutnya sebagai “pelopor” konsolidasi KORPRI di lingkungan kampus.
“UNS menunjukkan bahwa KORPRI di perguruan tinggi bukan sekadar atribut, tetapi instrumen penting memperkuat ASN sebagai perekat bangsa,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan KORPRI di kampus strategis karena lingkungan akademik merupakan simpul produksi gagasan, inovasi, dan kaderisasi ASN profesional.
“ASN kampus memegang peran kunci dalam pembangunan ilmu dan kebijakan. Karena itu, KORPRI harus hadir sebagai rumah advokasi, solidaritas, dan pembinaan ASN,” ungkapnya.

Prof. Zudan juga menekankan penguatan identitas ASN melalui disiplin organisasi termasuk penggunaan seragam KORPRI sebagai simbol persatuan. Di sisi lain, ia mendorong KORPRI UNS menjalankan program kerja strategis seperti perlindungan hukum ASN, pembinaan keagamaan dan olahraga melalui MTQ serta Pekan Olahraga KORPRI, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam arahannya, Ketua Umum menegaskan bahwa KORPRI merupakan organisasi mandiri yang tidak bergantung pada APBN maupun APBD.
“Organisasi ini hidup dari anggota dan untuk anggota. Karena itu kerja sama dan unit usaha harus dikembangkan untuk keberlanjutan organisasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan ASN,” jelasnya.
UNS dinilai memiliki modal kelembagaan dan intelektual yang besar untuk mengembangkan model kemandirian tersebut.

Rektor UNS, Prof. Hartono, menyambut baik terbentuknya pengurus baru.
“Ini momentum penting mengaktifkan kembali peran KORPRI di kampus. Kami mendukung penuh konsolidasi organisasi, termasuk penguatan identitas ASN,” ujarnya.
Ia juga berharap KORPRI UNS mampu menghasilkan program nyata bagi anggota melalui koperasi pegawai maupun inovasi-inovasi baru.

Dengan pengukuhan kepengurusan baru, KORPRI UNS diharapkan menjadi wadah pemersatu ASN perguruan tinggi sekaligus motor penggerak peningkatan profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan anggotanya.
“KORPRI harus berkontribusi bagi penguatan ASN secara nasional. UNS telah memulai langkah itu,” tutup Prof. Zudan. (Tim)

Berita

Rawat Toleransi Jelang Ramadhan, Brimob Polda Maluku Kerja Bakti Bersama Warga di Sekitar Masjid Nurul Izzah Ambon

Ambon – beritasumbernews.com – Menjelang Bulan Suci Ramadhan, personel Satuan Brimob Polda Maluku yang bertugas di Pos Pengamanan (Pos Pam) Jembatan Amalatu menggelar kegiatan kerja bakti bersama masyarakat di sekitar Masjid Nurul Izzah, Kompleks Jembatan Amalatu, kawasan UIN A.M. Sangadji Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Kegiatan sosial tersebut menjadi simbol kuat komitmen Polri dalam merawat toleransi, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menciptakan suasana damai dan kondusif menjelang bulan penuh hikmah. Kerja bakti difokuskan pada pembersihan lingkungan masjid, saluran air, dan fasilitas umum di sekitar kawasan Jembatan Amalatu.

Dpp Wapadal Pos Pam Jembatan Amalatu, Ipda Roberth Residay, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pendekatan humanis Brimob Polda Maluku dalam membangun kedekatan dengan masyarakat lintas latar belakang sosial dan keagamaan.

“Menyambut Bulan Suci Ramadhan, kami ingin hadir tidak hanya sebagai petugas pengamanan, tetapi sebagai bagian dari masyarakat. Kerja bakti ini adalah wujud kepedulian Brimob dalam mendukung kenyamanan ibadah sekaligus memperkuat persaudaraan dan toleransi antarumat beragama,” ujar Ipda Roberth Residay.

Ia menegaskan, Brimob Polda Maluku berkomitmen untuk terus mendorong semangat gotong royong dan kebersamaan sebagai fondasi utama menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial, khususnya di wilayah Kota Ambon yang majemuk.

Sementara itu , Dansat Brimob Polda Maluku Kombes Pol. Kombes Pol. Irfan.S.P.Marpaung, S.I.K, M.Si, menegaskan bahwa kegiatan kerja bakti ini mencerminkan peran Brimob sebagai penjaga keamanan yang humanis sekaligus perekat persatuan di tengah masyarakat majemuk.

“Brimob hadir untuk semua golongan. Kegiatan ini adalah pesan bahwa menjaga keamanan harus berjalan seiring dengan merawat toleransi dan kerukunan umat beragama. Menjelang Ramadhan, kami ingin memastikan masyarakat dapat beribadah dengan rasa aman,nyaman, damai, dan penuh kebersamaan,” tegas Dansat Brimob Polda Maluku.

Ia menekankan bahwa Maluku sebagai daerah yang majemuk membutuhkan komitmen bersama dalam menjaga harmoni sosial, dan Polri berkomitmen menjadi bagian aktif dalam upaya tersebut.

Apresiasi atas kegiatan tersebut juga disampaikan oleh pengurus Masjid Nurul Izzah. Ketua Takmir Masjid Nurul Izzah, Zainuddin Mahubessy, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian dan keterlibatan langsung personel Brimob Polda Maluku.

“Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi kehadiran Brimob Polda Maluku. Kerja bakti ini bukan hanya membersihkan lingkungan masjid, tetapi juga memperlihatkan semangat kebersamaan dan toleransi yang nyata. Ini menjadi contoh baik bagi masyarakat, bahwa perbedaan bukan penghalang untuk saling membantu,” ungkapnya.

Menurutnya, sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat seperti ini sangat penting dalam menjaga suasana damai dan menumbuhkan rasa saling percaya, terutama menjelang Ramadhan.

Kegiatan kerja bakti tersebut juga mendapat sambutan positif dari warga sekitar, yang menilai kehadiran Brimob Polda Maluku sebagai mitra sosial mampu memperkuat rasa aman dan persaudaraan di tengah masyarakat.

Melalui aksi sosial ini, Brimob Polda Maluku menegaskan perannya sebagai penjaga keamanan yang humanis sekaligus perekat persatuan, sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan dan semangat toleransi yang menjadi fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyambut Ramadhan, Brimob hadir membawa pesan damai: kebersihan, kebersamaan, dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama. (**)

POLDA MALUKU

Perdana Pimpin Apel Gabungan, Irwasda Polda Maluku Tekankan Profesionalisme Pelayanan Publik

Ambon – beritasumbernews.com –  Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Maluku, Kombes Pol. I Made Sunarta, S.E., M.H, menekankan pentingnya sinergitas dan profesionalisme pelayanan publik.

Penekanan ini disampaikan Irwasda saat memimpin Apel Pagi Gabungan Personel Polda Maluku yang dipusatkan di Lapangan Tahapary, Tantui, Kota Ambon, pada Senin pagi (26/01/2026).

Apel gabungan dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, perwira menengah, perwira pertama, serta seluruh bintara Tamtama dan ASN Polri di lingkungan Polda Maluku.

Dalam arahan perdananya, Kombes I Made Sunarta pertama-tama memperkenalkan diri kepada seluruh personel sebagai pejabat baru di lingkungan Polda Maluku. Ia menekankan pentingnya sinergitas dan keterbukaan dalam bekerja.

“Selaku pejabat baru, saya memohon dukungan dan kerja sama dari rekan-rekan sekalian. Mari kita bersinergi dan bekerja sama secara terbuka, profesional untuk membawa kemajuan bagi Polda Maluku ke arah yang lebih baik,” pintanya.

Kepada seluruh personel Polri dan ASN Polda Maluku, Kombes Sunarta juga menekankan beberapa poin penting untuk menjadi perhatian.

“Pada minggu ini akan dilaksanakan kunjungan pemeriksaan dari BPK RI. Seluruh Satuan Kerja agar mempersiapkan dokumen secara transparan sehingga tidak ditemukan kendala dalam proses audit,” pintanya.

Terkait profesionalisme pelayanan publik, seluruh personel diminta untuk terus meningkatkan sumberdaya yang handal dalam menindaklanjuti Direktif pimpinan.

“Terus tingkatkan profesionalisme. Terlebih dengan adanya kanal pengaduan masyarakat via WhatsApp yang terhubung langsung kepada Bapak Kapolda Maluku, setiap tindakan personel kini diawasi langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Irwasda juga mengingatkan setiap anggota terkait kedisiplinan dalam keuangan terutama yang melakukan kredit di bank. Ini diingatkan agar tidak berdampak pada kinerjanya di lapangan.

Mengenai KUHAP baru, seluruh personel juga diminta untuk belajar dan dapat memahaminya, terutama mengenai perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kerap terjadi.

“Dengan adanya KUHAP yang baru semua harus tau dan pahami isi pasal yang ada di dalamnya sebagai dasar rekan-rekan sebagai anggota Polri, salah satunya terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah umur di mana sangsi dan dendanya cukup berat,” pintanya.

Mengingat kondisi geografis Maluku yang didominasi oleh lautan, Irwasda mengimbau personel untuk selalu memantau pembaruan informasi dari BMKG terkait kondisi cuaca. Hal tersebut bertujuan untuk menekan angka kecelakaan laut dan musibah yang dapat menimpa masyarakat maupun keluarga besar Polri.

Ia juga menegaskan kepada semua anggota untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun yang dapat mencoreng nama baik institusi dan keluarga.

“Mari kita hindari pelanggaran sekecil apapun, lakukan yang terbaik dalam tugas kita sebagai anggota Polri dengan tetap menjaga stabilitas kamtibmas yang kondusif di wilayah Maluku. Mari kita bekerja secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan tupoksi kita masing-masing dengan baik. Fokus pada pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tutupnya. (**)

Berita

Polda Maluku Gencar Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru kepada Personel

Ambon – beritasumbernews.com – Untuk meningkatkan pemahaman anggota khususnya dalam penegakan hukum, Kepolisian Daerah Maluku gencar melaksanakan sosialisasi terkait Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan medio 2 Januari 2026.

Kepala Bidang Hukum Polda Maluku, Kombes Pol Aris Bachtiar, S.H., S.I.K., M.Si, saat memimpin sosialisasi di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Senin (26/1/2026), mengaku kegiatan ini penting sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya KUHP dan KUHAP yang baru.

“Kegiatan sosialisasi KUHP dan KUHAP yang baru ini merupakan bentuk perhatian dan atensi dari Bapak Kapolda Maluku agar seluruh personel Polda Maluku wajib mempelajari dan memahami aturan hukum yang berlaku saat ini,” ungkap Kombes Aris.

Dalam pemaparannya, Kombes Aris menjelaskan sejumlah perubahan Pasal yang terdapat dalam KUHP. Salah satu contoh yang disampaikan adalah perubahan pengaturan mengenai tindak pidana pencurian. Pada KUHP lama, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sementara dalam KUHP baru pengaturannya beralih ke Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada Januari 2026.

Adapun perubahan utama dalam pengaturan tindak pidana pencurian pada KUHP baru, kata Kombes Aris, antara lain pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 476, pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 478, serta pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 477 dan Pasal 479.

“Kami berharap seluruh personel Polda Maluku dapat memahami secara menyeluruh perubahan regulasi hukum pidana guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” pintanya. (**)

Berita

Satu Pamen Polda Maluku Ikut Seleksi PKN

Ambon – beritasumbernews.com – Satu perwira menengah (Pamen) berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) di lingkungan Polda Maluku menjalani tes kesamaptaan jasmani seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II.

Tes kesamaptaan jasmani dilaksanakan Panda Polda Maluku di lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Selasa (26/1/2026).

Kepala Biro SDM Polda Maluku Kombes Pol Jemi Junaidi S.I.K didampingi Kabag Watpers Biro SDM Kompol Fredy Jamal S.Sos, M.Si hadir dalam kegiatan tersebut. Turut hadir pengawas internal dari Itwasda Polda Maluku dan personel dokumentasi dari Bid Humas Polda Maluku.

“Hari ini sebanyak satu peserta seleksi PKN tingkat dua menjalani tes kesamaptaan jasmani di lapangan Tahapary,” kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.

Pada tes kesamaptaan jasmani, peserta seleksi akan melaksanakan beberapa ujian seperti lari mengelilingi lapangan, Pus Up, Pul Up, Sit Up dan Suttle Run.

“Semoga tes yang dilaksanakan ini dapat dijalani oleh peserta dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,” harapnya.(chey)

Uncategorized

UM Maluku Resmi Masuk Tahun Ke-6 Dengan Lonjakan Pendaftaran Dua Kali Lipat, Program Studi

AMBON – beritasumbernews.com Universitas Muhammadiyah Maluku (UMM) resmi memasuki tahun ke-6 penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan pencapaian yang sangat membanggakan bagi seluruh komponen kampus

di mana jumlah mahasiswa baru yang berhasil diterima mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai dua kali lipat dibandingkan data dari beberapa tahun sebelumnya” Saiful Alimudin, M.Si., Kepala Lembaga admisi dan penerimaan Mahasiswa Baru Dalam keterangan pers di Ruang kerjanya Senin ( 26/01/2026).

Saiful Menjelaskan”pada periode sebelumnya, kampus hanya mampu memperoleh mahasiswa baru dengan jumlah minimal berkisar antara 60 hingga 70 orang bahkan terkadang hanya mencapai angka 100 orang

namun pada tahun akademik saat ini, hasil kerja keras yang dilakukan secara bersama-sama oleh tim admisi berhasil mencatatkan angka lebih dari 100 hingga sekitar 120 orang” jelasnya

angka tersebut akan segera melalui proses koreksi ulang untuk memastikan keakuratan data sesuai dengan catatan resmi yang tercatat di bagian administrasi kampus

iya juga Menyampaikan ” selain pencapaian dalam jumlah mahasiswa baru, tahun ini juga telah dijadwalkan berbagai kegiatan akademik dan non-akademik untuk mendukung perkembangan potensi mahasiswa

bahkan baru-baru ini terdapat dua perwakilan dari program studi matematika dan biologi yang telah berpartisipasi aktif dalam ajang kompetisi sekolah nasional tingkat nasional

untuk informasi lebih lanjut, saat ini UMM telah memiliki 5 program studi yang telah beroperasi dengan lancar dan telah mendapatkan pengakuan resmi dari pihak berwenang” tuturnya

yaitu program studi pendidikan biologi dan pendidikan matematika yang berada di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

serta program studi perikanan, kelautan, dan kehutanan yang termasuk dalam bidang ilmu sains dan teknologi terkait dengan sumber daya alam

kemudian pada awal tahun ini khususnya pada bulan Januari 2026, salah satu program studi baru yaitu perencanaan wilayah dan tata kota telah resmi memperoleh izin operasional

sedangkan program studi administrasi kesehatan masih dalam tahap proses pengurusan izin operasional yang diharapkan akan segera keluar dalam waktu dekat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

sebagai tambahan informasi penting, di dalam lingkungan kampus juga terdapat sejumlah besar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bergerak aktif di berbagai bidang kepemudaan

mulai dari UKM yang fokus pada pengembangan nilai-nilai agama Islam, UKM yang bergerak di bidang penelitian ilmiah, hingga UKM yang mengembangkan seni dan budaya lokal Maluku

berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pihak kampus, sejauh ini berbagai kegiatan yang diadakan oleh UKM tersebut telah memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mahasiswa

sementara itu total keseluruhan mahasiswa aktif dari angkatan tahun 2021 hingga tahun akademik 2026 saat ini telah mencapai angka sekitar 450 orang

selain program studi yang sudah beroperasi, terdapat satu program studi tambahan yang masih dalam tahap tunggu izin sementara, serta dua program studi lagi yaitu hukum bisnis dan bisnis digital

kedua program studi tersebut diharapkan akan resmi memperoleh izin operasional pada bulan Februari 2026 mendatang sesuai dengan proses verifikasi yang sedang berjalan

karena itu pihak pengelola kampus sangat optimis dan berkeyakinan bahwa target total mahasiswa baru antara 300 hingga 400 orang pada tahun ini dapat tercapai dengan baik Insya Allah

di waktu yang bersamaan, Saiful Alimudin, M.Si., Kepala Lembaga Admisi atau Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) UMM, menyampaikan informasi tambahan terkait dengan strategi promosi kampus

ia menjelaskan bahwa meskipun pada awalnya banyak pihak yang menganggap kampus lebih fokus pada mahasiswa muslim, namun kenyataannya tidak demikian adanya

pihak kampus telah melakukan sosialisasi secara luas ke berbagai sekolah bahwa UMM beroperasi secara universal dan terbuka untuk semua agama tanpa adanya diskriminasi apapun

hal tersebut sejalan dengan tagline kampus yang telah ditetapkan yaitu “makhluk hadir untuk semua” yang mengedepankan pendidikan berkualitas dan optimalisasi potensi setiap individu

bahkan Alhamdulillah kampus mendapatkan minat yang sangat tinggi dari kawasan bersaudara Kristen khususnya di wilayah Maluku Tenggara, dengan beberapa alumni sekolah yang akan mendaftar dan informasi rilis per bulan akan segera disampaikan kepada masyarakat” pungkas” Saiful,, ( chey)

Berita

Ir Kodaeral IX Hadiri Pembukaan Persidangan Jemaat GPM ke-32 di Gereja Mahanaim Kodaeral IX

Ambon – beritasumbernews.com –

Inspektur Komando Daerah Angkatan Laut lX (lrkodaeral IX), Kolonel Marinir Eko Priyo Handoyo mewakili Komandan Kodaeral IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., menghadiri undangan Persidangan ke – 32 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Laut di Gereja Mahanaim Kodaeral IX, Halong, Kota Ambon, Maluku, Minggu (25/1/2026).

Persidangan yang digelar di Gereja Mahanaim Kodaeral IX Ambon tersebut, dibuka langsung oleh Pendeta Vera Latuheru Piris ditandai dengan pemukulan tifa.

Persidangan yang dilaksanakan setiap tahun setelah ibadah Minggu ini, tidak hanya dimaknai sebagai sebuah rutinitas seremonial belaka tetapi juga digunakan sebagai forum sekaligus lembaga pengambil keputusan tertinggi di tingkat jemaat terhadap keseluruhan dinamika pelayanan yang akan menuntun umat dan pelayan bagi kemuliaan Tuhan.

Adapun tema persidangan tahun ini yakni “Anugerah Allah melengkapi dan meneguhkan Gereja menuju satu abad Gereja Protestan Maluku (GPM)” dengan sub tema “Layanilah umat dengan tekun sesuai kasih Allah”.

Dalam kesempatan lain, Dankodaedal IX diwakili Irkodaeral menyampaikan bahwa Persidangan Jemaat GPM ini, merupakan momen untuk mengevaluasi kinerja di tahun 2025 dan menyusun program di tahun 2026.

Laksda TNI Hanarko Djodi P., juga mengapresiasi Persidangan Jemaat GPM ini dan berharap kedepannya dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang substansial, terutama dalam melayani umat. (Chey)

Berita

BPKAD Kota Ambon Siap Selesaikan Hutan Pihak Ke-3 Secara Bertahap

Ambon – beritasumbernews.com – BPKAD Kota Ambon berencana menyelesaikan hutang pihak ketiga secara bertahap. Kepala BPKAD, Jopie Selanno, mengungkapkan bahwa penyelesaian hutang ini akan dilakukan dengan cara yang terstruktur dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah .

Pemkot Ambon serius selutin utang 2025 dengan pihak ketiga lewat mekanisme yang transparan dan akuntabel. Ini buat jaga kepercayaan dan lindungi kedua belah pihak. (Ambon 23/01/2026)

Buat pekerjaan fisik, pembayaran selanjutnya akan sesuai % kemajuan pekerjaan yang sedang diverifikasi Inspektorat.

Sebagai langkah awal, OPD yang punya kerjasama dengan pihak ketiga diminta kasih data lengkap tentang kegiatan terkait hutang yang belum terbayar, plus bukti dokumentasi yang sesuai administrasi keuangan daerah.

Setelah reviu dokumen selesai dan memenuhi syarat, BPKAD Kota Ambon akan siapkan surat keputusan Walikota sebagai dasar resmi buat pembayaran hutang ke pihak ketiga. Dokumen ini jadi acuan utama buat pencairan dari kas daerah.

Inspektorat Kota Ambon akan periksa kesesuaian kontrak, pelaksanaan pekerjaan, dan kelengkapan administrasi buat dasar pengajuan pembayaran. Proses reviu dokumen ini dilakukan ketat buat hindari kesalahan atau penyimpangan keuangan daerah.

Setelah reviu dokumen selesai dan memenuhi syarat, BPKAD Kota Ambon akan susun SKW sebagai dasar resmi buat pembayaran hutang ke pihak ketiga. Dokumen ini jadi acuan utama buat pencairan dana dari kas daerah.

Verifikasi dan validasi dokumen sedang berlangsung intensif di Inspektorat Kota Ambon. BPKAD targetkan semua tahapan administrasi dan verifikasi kelar minggu depan, lalu pembayaran akan dilakukan bertahap sesuai kesepakatan kontrak.

Jopie Silanno bilang pembayaran bertahap dipilih buat jaga stabilitas keuangan daerah dan pastikan pembayaran sesuai progres pekerjaan. Ini juga buat dorong pihak ketiga tetap konsisten selutin tugasnya dengan baik.

Pihak ketiga yang belum selesein pekerjaan 100% diminta segera selutin proyek yang disepakati. Kontraktor diharapkan percepat pelaksanaan pekerjaan tersisa biar pembayaran penuh 100% bisa segera terlaksana sesuai perjanjian. (Chey)

Berita

Cegah Kasus Bullying Polda Maluku Kunjungi SD Negeri 15 Ambon

Ambon – beritasumbernews.com – Untuk mencegah terjadinya kasus perundungan atau bullying di sekolah, Kepolisian Daerah Maluku melalui Unit PPA Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) terus mengunjungi sekolah-sekolah, memberikan sosialisasi dan edukasi.

Hari ini, Jumat (23/1/2026), tim yang dipimpin oleh Kanit PPA Subdit IV Ditreskrimum Polda Maluku, AKP. Lilian J. Siwabessy, S.Sos., M.H, ini mengunjungi Sekolah Dasar (SD) Negeri 15 Ambon di Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Dalam kunjungannya, tim menyampaikan materi tentang bahaya perundungan dan kekerasan kepada para siswa-siswi sambil bermain.

Anak-anak didorong untuk berani bersuara dan bertindak melawan kekerasan, eksploitasi, dan segala bentuk ketidakadilan demi menciptakan perubahan positif, terutama untuk perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

“Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menyikapi maraknya kasus bullying/perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi guna pencegahan terjadinya kasus-kasus tersebut terhadap anak,” ungkap AKP. Lilian J. Siwabessy.

Sosialisasi dan edukasi yang gencar dilaksanakan ini merupakan implementasi dari Program Kapolda Maluku yang senantiasa mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku untuk “Tarus Biking Bae, dan Basudara Tarus Biking Bae.”

Berbagai sosialisasi dan edukasi diberikan kepada anak-anak tentang apa itu bullying/perundungan, jenis-jenis bullying, dampak bullying bagi korban, cara pencegahan, dan apa yang harus dilakukan apabila terjadi bullying.

“Kami juga memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah tentang upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah umur dengan cara memberikan pemahaman tentang bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang asing,” jelasnya.

Edukasi lainnya diberikan, yaitu tentang pentingnya menjaga diri dari orang asing yang berusaha untuk melakukan kejahatan serta menghindari ajakan dari orang yang tidak dikenal. (**)

[instagram-feed]