beritasumbernews.com

Ambon – beritasumbernews.com – Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, menerima kunjungan audiensi dari Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) yang bertempat di Ruang Tamu Kapolda, Lantai 2 Mapolda Maluku, Senin (12/1/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat silaturahmi antara institusi Polri dengan organisasi kepemudaan (OKP). Audiensi juga menjadi wadah koordinasi terkait rencana agenda nasional yang akan dilaksanakan di wilayah hukum Polda Maluku.

Dalam pertemuan tersebut, Orang nomor 1 Polda Maluku ini didampingi oleh Direktur Intelkam, dan Kabid Humas Polda Maluku. Sementara PP GMKI yang hadir yaitu Ketua Umum Prima Surbakti dan Sekretaris Jessica Ester Warouw, dan jajaran kepengurusan.

Ketua Umum PP GMKI, Prima Surbakti, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Kapolda Maluku. Ia mengaku, Maluku akan menjadi pusat perhatian nasional bagi GMKI dalam waktu dekat.

“Kehadiran kami bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus melaporkan bahwa pada Mei 2027 mendatang, Kota Ambon direncanakan menjadi tuan rumah Kongres GMKI. Kami juga menginformasikan mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Cabang di wilayah Maluku yang saat ini sedang berjalan,” kata Prima Surbakti.

Selain agenda organisasi, PP GMKI juga memaparkan program pemberdayaan masyarakat melalui sektor UMKM dan Pariwisata yang akan dipusatkan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menyambut positif rencana program PP GMKI. Ia menekankan pentingnya sinergi antara mahasiswa dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku.

“Kami ucapkan selamat datang di Polda Maluku. Terkait rencana agenda besar yang akan dilaksanakan, pada prinsipnya Polri mendukung penuh demi kelancaran kegiatan tersebut. Kami berharap seluruh proses organisasi berjalan kondusif,” kata Kapolda.

Kapolda juga memberikan arahan teknis agar setiap tahapan kegiatan dikoordinasikan secara berkelanjutan dengan fungsi terkait di Polda Maluku.
“Untuk komunikasi lebih lanjut mengenai pengamanan dan aspek teknis lainnya, silakan berkoordinasi langsung dengan Dir Intelkam agar semua agenda berjalan lancar sesuai rencana,” tambahnya.

Hadir dalam rombongan PP GMKI di antaranya Simon Batmomolin, Hizkia Panekenan, Veral Pattipeilohy, Triwiningsih Anamakka, dan Greenard Waleruny. Turut mendampingi pula Korwil GMKI Maluku Yandri Porumau serta Sekretaris Cabang GMKI Ambon Benny Jeremias. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Kodaeral IX (11/1/2026).

Setelah sehari sandar di Dermaga Ksatrian Tawiri Kodaeral IX, Kota Ambon, Maluku untuk melaksanakan bekal ulang logistik, KRI Teluk Bintuni-520 (KRI TBN-520), salah satu unsur KRI jajaran Komando Lintas Laut Militer binaan Satlinlamil 2 Surabaya ini, kembali bertolak menuju ke daerah operasi pada Minggu malam (11/1/2026).

Kehadiran KRI Teluk Bintuni-520 di daerah operasi ini dalam rangka melaksanakan Operasi Trisula Jaya-26 Angkutan Laut untuk mendukung pergeseran pasukan/pergeseran material Satgas PAMTAS RI – PNG Mobile tahun 2026.

Sejumlah pejabat Kodaeral IX diantaranya Kadisbek Kodaeral IX, Kadisyahal Kodaeral IX dan Tim Merplug Kodaeral IX turut melepas keberangkatan KRI Bintuni-520 yang dikomandani Letkol Laut (P) Budi Utomo ini.

Di tempat terpisah, Komandan Kodaeral IX, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. menekankan kepada seluruh prajurit KRI Bintuni-520 dan Satgas Pamtas agar dalam operasi ini, mengedepankan keselamatan personel dan material dalam pelaksanaan tugas yang diembannya serta terciptanya zero accident.(chey01)

Ambon – beritasumbernews.com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan masyarakat di Masjid Nurul Yaqin, Dusun Hulung, Desa Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Minggu (11/1/2026).

Selain bersama mendekatkan diri kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sholat subuh yang dilaksanakan juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat secara humanis.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kapolda Maluku untuk hadir langsung di tengah masyarakat, tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga dalam membangun kedekatan spiritual, sosial, dan moral guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala SPN, dan Karumkit Polda Maluku beserta Kapolsek Leihitu, Imam Masjid serta masyarakat setempat.

Kehadiran Kapolda Maluku disambut hangat oleh jamaah dan pengurus masjid. Ini mencerminkan hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat yang selama ini terus dibangun melalui pendekatan dialogis dan keagamaan.

Usai pelaksanaan sholat, Kapolda Maluku berkesempatan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada para jamaah. Orang nomor 1 Polda Maluku ini mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, khususnya di awal tahun 2026.

Kapolda mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat memecah belah persatuan, baik yang berkembang di lingkungan sekitar maupun melalui media sosial.

“Di awal tahun yang baru ini, mari kita jaga kebersamaan, jangan mudah terpancing isu-isu yang dapat memecah belah kita. Gunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab,” pinta Kapolda mengingatkan.

Kapolda juga menekankan pentingnya menjadikan ibadah sebagai landasan utama dalam kehidupan, sebagaimana ajaran Nabi, sehingga setiap langkah dan tindakan senantiasa dilandasi nilai keimanan, kesabaran, dan kedamaian.

Menurut Kapolda, masyarakat yang kuat secara spiritual akan lebih mampu menjaga keharmonisan sosial dan menolak segala bentuk kekerasan maupun konflik.

Ia juga menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tugas Polri semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya sinergi antara aparat keamanan, tokoh agama, dan warga, maka stabilitas kamtibmas dapat terus terjaga.

Ia berharap melalui kegiatan keagamaan seperti ini, hubungan emosional antara Polri dan masyarakat semakin erat, sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara damai, musyawarah, dan penuh kearifan lokal.

Kapolda Maluku kembali menegaskan komitmen Polda Maluku untuk terus mengayomi masyarakat secara humanis, membangun keamanan berbasis keimanan dan kebersamaan, serta mewujudkan Maluku yang damai, religius, dan sejahtera. (**/

Ambon – beritasumbernews.com –Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, memimpin langsung apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2026, setelah libur Natal dan Tahun Baru, yang berlangsung di lingkungan Kantor Gubernur Maluku, Senin (5/1/2026).

Apel tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Maluku, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh ASN lingkup Kantor Gubernur Provinsi Maluku.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa apel perdana ini menandai dimulainya kembali pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ASN sebagai pelayan masyarakat Maluku, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

“Hari ini adalah hari pertama kita kembali menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara yang bertugas melayani masyarakat Maluku,” ujar Wakil Gubernur.

Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa pada tanggal 20 Februari 2026, dirinya bersama Gubernur Maluku akan genap satu tahun memimpin Provinsi Maluku. Ia berharap tahun 2026 dapat membawa pencerahan dan kondisi yang lebih baik bagi daerah.

Dalam situasi efisiensi anggaran yang tengah dihadapi, Wakil Gubernur mengajak seluruh ASN untuk tetap semangat dan optimis, seraya berharap kondisi nasional dapat segera pulih karena sangat berdampak pada daerah.

“Dalam kondisi efisiensi seperti saat ini, kita harus tetap semangat dan berharap agar kondisi Indonesia bisa cepat pulih, karena sangat berpengaruh bagi kita di level bawah,” ungkapnya.

Ia juga meminta seluruh pimpinan unit kerja dan OPD untuk tetap menjaga soliditas serta mampu memimpin aparatur dengan baik meskipun berada dalam keterbatasan anggaran dan sumber daya.

Selain itu, Wakil Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan di tengah tuntutan pekerjaan.

“Kita harus bekerja dengan baik, tetapi jangan lupa menjaga kesehatan, karena sakit itu mahal,” pesannya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur mengungkapkan bahwa dana transfer daerah Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2026 mengalami pemotongan yang cukup besar, sehingga berdampak signifikan terhadap belanja daerah dan rencana program masing-masing OPD.

Ia menyadari bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kritik menjelang satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, namun hal itu merupakan risiko yang harus dihadapi di tengah situasi yang berat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menegaskan pentingnya disiplin ASN dan meminta para pimpinan OPD untuk menertibkan serta membina pegawainya.

“Tidak mungkin setiap saat gubernur harus melakukan sidak, dan tidak mungkin wakil gubernur terus memberikan arahan. Oleh karena itu, yang bekerja itu adalah sistem, bukan orang per orang,” tegasnya.

Apel perdana ini diharapkan menjadi momentum awal untuk meningkatkan kedisiplinan, kinerja, dan pelayanan ASN Pemerintah Provinsi Maluku sepanjang Tahun 2026. (bs01)

Ambon – beritasumbernews.com –Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui alokasi berbagai program dan bantuan pada Tahun Anggaran 2026 dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional di Provinsi Maluku. Selasa (06/01/2026)

Melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian mengalokasikan program cetak sawah seluas 4.466 hektare, yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah seluas 1.500 hektare, Kabupaten Seram Bagian Timur 1.966 hektare, dan Kabupaten Seram Bagian Barat 1.000 hektare. Selain itu, juga dialokasikan SID optimasi lahan seluas 5.600 hektare serta konstruksi optimasi lahan seluas 3.926 hektare yang akan difokuskan pada empat sentra padi sawah di Maluku, yakni Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Buru.

Dukungan lainnya meliputi pembangunan dan penguatan infrastruktur pertanian berupa irigasi perpompaan sebanyak 196 unit, irigasi perpipaan 9 unit, jalan usaha tani sepanjang 3.500 meter, pelaksanaan SID irigasi tersier seluas 2.000 hektare, pemeliharaan irigasi tersier seluas 6.000 hektare, serta pembangunan dam parit atau long storage dan bangunan konservasi air sebanyak 6 unit yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota sebagai langkah antisipasi terhadap anomali iklim.

Lewerissa menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan di daerah kepulauan seperti Maluku.

“Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pertanian atas dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat strategis dalam mendukung upaya percepatan swasembada pangan nasional, khususnya di Provinsi Maluku,” ujarnya

Lewerissa juga berharap agar pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan dapat memanfaatkan program tersebut secara optimal, terutama dalam pelaksanaan cetak sawah dan optimasi lahan.

“Saya berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menyiapkan lahan serta petani yang memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku, sehingga seluruh bantuan yang dialokasikan dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, menjelaskan bahwa bantuan dari Kementerian Pertanian tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan nasional dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, khususnya untuk komoditas pangan strategis.

“Sebagian besar bantuan ini dialokasikan langsung kepada petani melalui mekanisme swakelola. Dengan demikian, diharapkan pemanfaatannya lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap peningkatan produksi pangan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Dinas Pertanian Provinsi Maluku akan turut melakukan pendampingan dan pengawasan agar seluruh program dan bantuan yang diterima dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta memberikan manfaat maksimal bagi petani dan masyarakat. (bs01)

Ambon –  beritasumbernews.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath mengikuti kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang digelar secara virtual melalui zoom meeting dari Aula Pertemuan Gedung BRMP Maluku , Rabu (07/01/2026)

Kegiatan nasional yang dipusatkan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tersebut menjadi momentum penting pengumuman resmi keberhasilan Indonesia kembali mencapai swasembada pangan pada tahun 2025.

Dalam pidatonya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi utama kedaulatan bangsa dan tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan.

“Tidak masuk akal bagi saya, negara yang begitu besar, tanahnya subur, dan rakyatnya pekerja keras, tetapi masih bergantung pada bangsa lain untuk pangan. Karena itu, swasembada pangan adalah keharusan,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada para petani Indonesia yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan dan kemandirian nasional.

“Para petani adalah rakyat yang paling setia dan paling cinta merah putih. Tanpa petani, bangsa ini tidak akan berdiri kuat,” ujar Presiden.

Usai mengikuti zoom meeting, Wagub Vanath menyampaikan rasa syukur atas capaian nasional tersebut, yang dinilainya melampaui target awal pemerintah.

“Baru saja kita selesai mengikuti zoom meeting penetapan pernyataan Presiden tentang swasembada pangan tahun 2025 yang diumumkan hari ini dan dipusatkan di Karawang. Kita patut bersyukur karena target awal swasembada pangan yang semula empat tahun, kemudian dimajukan menjadi tiga tahun, bahkan satu tahun, ternyata bisa tercapai,” ujar Vanath

Vanath juga mengungkapkan bahwa capaian swasembada pangan tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi telah berdampak pada kontribusi Indonesia di tingkat internasional.

“Dalam laporan Menteri Pertanian disampaikan bahwa kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, bahkan Indonesia sudah mulai melakukan ekspor dan mengirim bantuan pangan ke Gaza, Palestina,” tambahnya.

Lebih lanjut, Vanath menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas areal tanam guna memenuhi kebutuhan pangan daerah secara mandiri.

“Khusus di Maluku, kita berharap produktivitas pertanian meningkat dan keluasan tanam diperbanyak. Selama ini kebutuhan pangan Maluku masih ditopang dari Jawa, sehingga secara bertahap kita akan berkolaborasi dengan balai, Dinas Pertanian, OPD terkait, serta kabupaten dan kota untuk meningkatkan produktivitas dan perluasan tanam, terutama menuju tahun 2026,” jelasnya.

Melalui momentum ini, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan nasional swasembada pangan serta komitmen memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan dan kemandirian pangan daerah.

Zoom Meeting Panen Raya dan Swasembada ini dihadiri oleh unsur TNI, Asisten I Setda Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Kepala BRMP Maluku, serta para penyuluh pertanian. (chey01)

JAKARTA – beritasumbernews.com –Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat percepatan signifikan dalam penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah pusat dan daerah. Hingga awal 2026, sebanyak 486 instansi pemerintah telah berada dalam pendampingan aktif BKN, baik pada tahap pembangunan sistem hingga penerapan manajemen talenta berbasis meritokrasi.

Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, penguatan manajemen talenta ASN merupakan bagian dari misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menegakkan sistem merit di birokrasi. Menurut dia, birokrasi modern harus dibangun di atas prinsip objektivitas, transparansi, serta kinerja dan potensi ASN, bukan pada pertimbangan non-merit.

“Manajemen talenta ASN menjadi instrumen strategis untuk memastikan pengisian jabatan dan pengembangan karier dilakukan secara objektif, transparan, serta berbasis kinerja dan kompetensi,” ujar Prof Zudan di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Ia menjelaskan, visi dan misi pimpinan instansi pemerintah umumnya diarahkan pada peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Namun, visi tersebut tidak akan berdampak optimal apabila tidak ditopang oleh sistem pengelolaan sumber daya manusia yang tepat dan terencana. Dalam konteks ini, manajemen talenta ASN memegang peran penting sebagai fondasi pengelolaan karier aparatur.

Sebagai pembina teknis manajemen ASN secara nasional, BKN melakukan pembinaan manajemen talenta secara terstruktur dan berkelanjutan kepada instansi pemerintah. Pembinaan tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga diarahkan untuk mendorong perubahan nyata dalam praktik pengelolaan ASN di masing-masing instansi.

Zudan menyebutkan, pembinaan dilakukan melalui berbagai pendekatan. Mulai dari sosialisasi kebijakan secara masif, pendampingan dan asistensi intensif, coaching clinic, hingga tailoring pembinaan yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan dan kebutuhan setiap instansi. Dengan pendekatan tersebut, instansi tidak hanya memahami konsep manajemen talenta, tetapi juga mampu menerapkannya secara operasional.

Dari total 643 instansi pemerintah yang tercatat secara nasional, sebanyak 546 instansi atau sekitar 85 persen telah menunjukkan komitmen dalam pembangunan hingga penerapan manajemen talenta ASN. Dari jumlah tersebut, 122 instansi atau sekitar 19 persen telah memperoleh surat keputusan persetujuan penerapan manajemen talenta. Sementara itu, 97 instansi atau 15 persen masih berada pada tahap belum memulai atau belum menunjukkan komitmen awal.

“Dari instansi yang telah berkomitmen itu, sekitar 486 instansi saat ini mendapatkan pendampingan aktif dari BKN, baik dalam pembangunan sistem, ekspose kesiapan, maupun pemenuhan standar penerapan manajemen talenta,” kata Zudan.

Dampak pembinaan tersebut mulai terlihat dalam praktik manajemen karier ASN. Hingga saat ini, sebanyak 52 instansi telah melakukan pengisian jabatan melalui mekanisme manajemen talenta. Selain itu, dalam pembangunan talent pool, tercatat 1.103 ASN diusulkan sebagai talenta, dengan 1.083 ASN atau sekitar 98 persen direkomendasikan berdasarkan hasil penilaian.

“Angka ini menunjukkan bahwa proses seleksi talenta dilakukan secara selektif dan berbasis standar yang jelas,” ujarnya.

Untuk menjaga kualitas implementasi, BKN juga melakukan pendampingan secara intensif melalui BKN Pusat dan Kantor Regional. Hingga kini, tercatat sebanyak 2.546 kali pendampingan telah dilakukan. Setiap instansi rata-rata mendapatkan empat kali pendampingan atau lebih, terutama pada tahapan krusial seperti ekspose kesiapan dan pemenuhan standar penerapan.

Keberhasilan pembinaan tersebut juga tercermin dari lonjakan jumlah instansi yang memperoleh persetujuan penerapan manajemen talenta. Pada periode 2016–2024, jumlah instansi yang memperoleh persetujuan tercatat sebanyak 42 instansi. Namun, pada tahun 2025 jumlah tersebut meningkat menjadi 122 instansi, atau naik sekitar 188 persen.

Zudan menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa manajemen talenta ASN tidak lagi berhenti sebagai kebijakan normatif, tetapi telah menjadi mekanisme operasional untuk mendorong pengisian jabatan berbasis merit serta penyiapan kepemimpinan birokrasi secara sistematis.

Ke depan, BKN akan memfokuskan pembinaan pada instansi yang belum memulai serta mempercepat instansi yang masih dalam proses penerapan.

Melalui pembinaan yang konsisten, pendekatan adaptif, dan komitmen pimpinan instansi, manajemen talenta ASN diharapkan menjadi fondasi kuat bagi birokrasi Indonesia yang profesional, berintegritas, dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik. (Arif)

Ambon – beritasumbernews.com– Kapolda Maluku Irjen Pol.

Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku terkait penanganan bentrok antar sekelompok pemuda di Negeri Liang, Kabupaten Maluku Tengah.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Markas Polda Maluku, Senin (5/1/2026), ini dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K., M.H, Kabinda Maluku, Plh Sekda Maluku, Irwasda Maluku, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Asisten Intelijen Kasdam XV/Pattimura, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku, anggota Komisi I DPRD Maluku, Bupati Maluku Tengah, Sekretaris Walikota Ambon, Sekda Maluku Tengah, para Pejabat Utama gabungan TNI-Polri dan Kejaksaan, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Dandim 1504/Ambon, pimpinan OPD lintas Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, Camat Salahutu, serta tamu undangan lainnya.

Rakor yang dilaksanakan oleh Polda Maluku ini merupakan langkah strategis dan terpadu dalam merespons bentrokan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus sebagai upaya mencari solusi menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat Negeri Liang.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pokok permasalahan dibahas secara komprehensif, antara lain legalitas kepemimpinan Raja/Kepala Pemerintahan Negeri serta pengelolaan anggaran dan keadilan distribusi sumber daya; Rehabilitasi kerusakan fasilitas dan penanganan korban konflik; Program pemberdayaan pemuda dan masyarakat sebagai langkah pencegahan konflik; dan Penguatan sistem pengamanan melalui Pos Pam, rencana pengamanan (Renpam), contingency plan penanganan bentrok, serta pembinaan pemuda dan masyarakat dan penegakkan hukum

Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto dalam sambutannya menegaskan bahwa rapat yang dilaksanakan dengan pola diskusi interaktif ini berorientasi pada tindak lanjut yang nyata.

“Rapat ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi harus menghasilkan langkah konkret. Tujuan utama kita adalah menciptakan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif, khususnya terhadap gangguan kamtibmas yang berlatar belakang kekerasan, perkelahian kelompok, hingga konflik sosial,” tegasnya.

Kapolda menekankan pola konflik seperti yang terjadi di Negeri Liang bukan hal baru dan telah terjadi di berbagai wilayah. Oleh karena itu, penanganannya harus bersifat menyeluruh, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta tidak hanya mengedepankan pendekatan keamanan, tetapi juga aspek sosial, pemerintahan, adat, dan hukum.

Saat rakor, berbagai masukan strategis disampaikan oleh para peserta. Direktur Intelkam Polda Maluku mengungkapkan, wilayah Maluku Tengah memiliki potensi konflik cukup tinggi dengan lebih dari 100 permasalahan yang teridentifikasi, sehingga diperlukan optimalisasi peran perangkat desa dan evaluasi program sebelum pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN).

Sebelum menutup rakor, Kapolda Maluku menyampaikan sejumlah kesimpulan dan penegasan penting. Ia menekankan perlunya sinkronisasi antara hukum positif dan hukum adat dalam kepemimpinan Negeri Liang agar memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.

Kapolda juga menegaskan bahwa aktivitas provokatif di media sosial akan terus dipantau melalui tim siber Ditreskrimsus Polda Maluku, dan terhadap akun-akun yang terbukti memicu konflik telah dilakukan pemanggilan serta pemeriksaan.

“Terkait penegakan hukum, kendala utama adalah masyakat tidak menjadi saksi dan kurangnya kelengkapan alat bukti. Pelaku bersembunyi di dalam komunitas dan komunitas melindungi pelaku. Namun hal tersebut tidak akan menghentikan proses penegakkan hukum” tegas Kapolda.

Sebagai langkah tegas ke depan, Kapolda menegaskan bahwa apabila kembali terjadi bentrokan, aparat keamanan akan melakukan tindakan penegakan hukum secara tegas berupa penangkapan, bukan sekadar imbauan atau pembubaran.

Selain itu, Kapolda mendorong agar pada tahun anggaran 2026 dialokasikan program-program kepemudaan yang terarah dan berkelanjutan sebagai sarana pembinaan dan pencegahan konflik sosial. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Kepolisian Daerah Maluku melalui Biro Sumberdaya Manusia (SDM) akan menggelar kegiatan open bidding atau penawaran terbuka terhadap pengadaan peralatan operasional dalam mendukung tugas-tugas penyidikan.

Sebelum kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ini dihelat, Biro SDM Polda Maluku terlebih dahulu melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihelat di ruang kerja Karo SDM, Rabu (7/1/2026).

Rakor yang dipimpin Karo SDM Kombes Pol. Jemi Junaidi S.I.K, ini dihadiri Direktur Kriminal Khusus, Kabid Hukum, Staf Ahli Kapolda Maluku serta para perwira dari Reskrim Umum, Reskrim Khusus, Reskrim Narkoba, Bidang Hukum dan Paminal dari Bid Propam Polda Maluku.

Kombes Jemi Junaidi dalam arahannya menekankan pentingnya rakor yang dihelat untuk kesiapan kegiatan open bidding yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Kami berharap rakor ini nantinya dapat melahirkan satu kebijakan dan kesepakatan aturan yang nantinya akan direalisasikan dalam pelaksanaan open bidding penyidik dan penyidik pembantu di lingkup jajaran Reskrim Polda Maluku,” harapnya.

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, Kombes Jemi berharap para peserta dapat memberikan saran dan masukan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

“Semoga kegiatan ini akan berjalan lancar dan sukses dalam mendukung tugas-tugas kepolisian ke depan,” pungkasnya. (**)