beritasumbernews.com

Ambon – beritasumbernews.com – Dalam upaya memperkuat sinergi antara Kepolisian dan elemen pemuda sebagai bagian dari civil society, Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menerima kunjungan dari Pengurus Pemuda Muhammadiyah Wilayah Maluku.

Kegiatan yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan ini dilaksanakan di ruang tamu Kapolda Maluku, Selasa (13/1/2025). Pertemuan membahas pentingnya situasi keamanan dan peran strategis organisasi kepemudaan dalam menjaga kamtibmas serta kontribusi pemuda dalam meredam berbagai polemik dan konflik sosial yang terjadi di Maluku.

Dalam pertemuan silaturahmi tersebut Kapolda didampingi Direktur Intelkam dan Kepala Bidang Humas Polda Maluku. Sementara dari Pemuda Muhammadiyah Wilayah Maluku hadir Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK), Bendahara Umum, serta para ketua bidang yang merepresentasikan unsur kepemudaan dari berbagai daerah di Provinsi Maluku.

Kapolda Irjen Dadang Hartanto menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada jajaran Pemuda Muhammadiyah Wilayah Maluku. Ia menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah merupakan mitra strategis Polri, khususnya dalam menjaga stabilitas kamtibmas dan membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat.

“Hubungan Pemuda Muhammadiyah dengan Polda Maluku sudah berjalan baik dan perlu terus kita tingkatkan. Muhammadiyah secara nasional dikenal sebagai organisasi yang kuat dalam bidang pendidikan dan intelektual, dan ini merupakan modal besar bagi pembangunan Maluku,” ujar Kapolda.

Kapolda juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan antar organisasi kepemudaan, agar dapat menjadi motor penggerak dan perekat persatuan, terutama di tengah dinamika sosial dan konflik yang belakangan marak terjadi.

“Kita tidak ingin Maluku ini retak akibat polemik konflik. Kontribusi organisasi pemuda dalam menjaga kamtibmas sangat penting dan strategis,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua OKK Pemuda Muhammadiyah Wilayah Maluku menyampaikan terima kasih atas kesediaan Kapolda Maluku menerima audiensi tersebut. Ia menjelaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah Maluku terdiri dari pemuda lintas daerah, mulai dari Ambon, Seram, Tenggara, hingga wilayah lainnya di Maluku.

“Keberagaman ini kami rajut menjadi satu persekutuan dan kekeluargaan sebagai anak-anak Maluku. Kami berupaya menjadikan Pemuda Muhammadiyah sebagai ruang dialog, bukan ruang konflik,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pasca pelantikan kepengurusan, Pemuda Muhammadiyah telah melaksanakan Dialog Kebangsaan dengan menghadirkan tokoh agama dan akademisi untuk membahas akar permasalahan konflik sosial serta solusi jangka panjang.

Menurutnya, keamanan bukan hanya tugas Polri, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan.

“Tidak zamannya lagi menyelesaikan persoalan dengan kekerasan. Pemuda harus hadir membawa gagasan, edukasi, dan solusi untuk memajukan Maluku dari luka-luka masa lalu,” tegasnya.

Selain itu, Pemuda Muhammadiyah juga melaporkan telah melaksanakan kegiatan Baitul Arqam sebagai bagian dari kaderisasi dan latihan dasar kepemimpinan, guna memperkuat wawasan kebangsaan serta membentengi pemuda dari isu-isu provokatif yang dapat memecah belah persatuan.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku secara terbuka menyampaikan sejumlah tantangan penegakan hukum di Maluku, salah satunya adalah masih kuatnya egoisme komunitas dan budaya melindungi pelaku kejahatan.

“Setelah pelaku ditangkap, sering kali berlindung di balik orang kampung atau komunitasnya. Sikap melindungi tersangka inilah yang menjadi hambatan serius penegakan hukum,” ungkap Kapolda.

Kapolda juga mengakui masih adanya
keterlambatan pelayanan kepolisian
di beberapa kasus. Sebagai bentuk komitmen perbaikan, Kapolda membuka Call Center Hotline Kapolda agar masyarakat dapat menyampaikan aduan secara cepat dan langsung.

“Saya ingin melihat langsung penanganan kasus-kasus menonjol yang belum terselesaikan,” tegasnya.

Kapolda juga menyinggung salah satu akar konflik, seperti yang terjadi di Desa Liang, yaitu pengelolaan dan pengawasan dana desa yang tidak adil. Ia mendorong peran aktif civil society, termasuk Pemuda Muhammadiyah, untuk ikut mengawal transparansi dan keadilan sosial.

Kapolda menekankan dua hal penting yang harus diubah bersama, yakni egoisme komunitas melalui edukasi publik, serta tradisi dendam antarkelompok yang selama ini menjadi sumber konflik berulang. (Chey)

Ambon – beritasumbernews.com – Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Kombes Pol Indra Gunawan, S.I.K., M.H., memimpin apel pelaksanaan Operasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Tahapari Polda Maluku, Rabu (14/1/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis Polda Maluku dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang pelaksanaan Operasi Pekat dan Operasi Ketupat.

Apel tersebut diikuti oleh seluruh personel Polda Maluku yang terlibat langsung dalam Operasi KRYD. Kehadiran personel lintas fungsi ini mencerminkan kesiapan institusi dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas secara terukur dan terkoordinasi.

Dalam arahannya, Kombes Pol Indra Gunawan menegaskan bahwa Operasi KRYD merupakan upaya preventif dan preemtif Polri untuk menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan tugas yang berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing satuan.

“Setiap personel harus memahami perannya dan melaksanakan tugas secara profesional. Operasi KRYD bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian dari kesiapan kita dalam menghadapi agenda operasi besar ke depan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dirresnarkoba Polda Maluku menekankan pendekatan humanis sebagai prinsip utama dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan, tanpa mengabaikan ketegasan dalam penegakan hukum. Menurutnya, keseimbangan antara sikap persuasif dan ketegasan hukum menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.

Ia juga mengingatkan seluruh personel agar menjunjung tinggi integritas, menghindari segala bentuk pelanggaran, serta menjaga sikap dan perilaku yang dapat mencederai citra institusi di mata masyarakat.

“Kepercayaan publik adalah modal utama Polri. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan beretika,” ujarnya.

Selain itu, Kombes Pol Indra Gunawan menegaskan pentingnya pelaporan setiap kegiatan secara berjenjang, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan, termasuk dalam forum analisa dan evaluasi (anev) serta pelaporan ke posko operasi. Hal tersebut dinilai krusial untuk memastikan pelaksanaan Operasi KRYD berjalan optimal, terukur, dan terkoordinasi.

Dengan pelaksanaan apel ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan keamanan yang berkeadilan, mengedepankan nilai humanis, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional dan bertanggung jawab demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Maluku. (Chey)

Ambon – beritasumbernews.com – Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon berhasil digagalkan berkat ketelitian petugas dan respons cepat aparat penegak hukum. Seorang pria berinisial AP berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus yang menegaskan bahwa lapas masih menjadi sasaran empuk jaringan peredaran narkotika.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, (4/1/2026), saat petugas Lapas Kelas IIA Ambon melakukan pemeriksaan rutin terhadap barang titipan untuk warga binaan. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam roti.

Namun, pelaku yang menitipkan roti tersebut sempat melarikan diri sebelum petugas menyadari adanya narkotika di dalam barang titipan. Temuan tersebut kemudian segera dilaporkan pihak Lapas kepada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Penanganan kasus selanjutnya dilakukan melalui investigasi gabungan antara Polresta Ambon dan Polda Maluku, sebagai bagian dari penguatan sinergi dalam pemberantasan peredaran narkotika.

Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Kombes Pol. Indra Gunawan, S.I.K., MH, membenarkan bahwa pelaku pengantar narkotika telah berhasil diamankan.

“Betul sekali, namun lebih tepatnya ini merupakan investigasi gabungan antara Polda dan Polresta. Untuk tersangka yang mengantarkan barang tersebut sudah berhasil kami amankan,” ujar Kombes Pol. Indra Gunawan, Rabu (14/1/2026).

Tersangka diketahui berinisial AP, pria kelahiran 1993, yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa dan berdomisili di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. AP diamankan di salah satu wilayah yang masih berada dalam kawasan hukum Polresta Ambon.

“Saat ini proses penyidikan dan pengembangan terhadap kasus tersebut masih terus dilakukan,” tambah Kombes Pol. Indra Gunawan.

Kasus ini kembali menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan masih menjadi target peredaran narkotika, meskipun sistem pengawasan terus diperketat. Diperlukan kerja sama lintas institusi serta penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan agar peredaran narkotika dapat diputus hingga ke akar jaringannya. ( chey)

Ambon – beritasumbernews.com -Setelah KRl Banjarmasin-592 kemarin, satu unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRl) yakni, KRl Teluk Palu- 523 kembali merapat dan berlabuh di Dermaga Ksatrian Tawiri Komando Daerah Angkatan Laut lX (Kodaeral lX), Kota Ambon, Maluku pada Rabu pagi (14/1/2026).

KRl Teluk Palu- 523 yang berada di bawah jajaran pembinaan Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) yang dikomandani Letkol Laut (P) Barkah Ardianto, saat ini tengah melaksnakan tugas Operasi Trisula Jaya-26 Angkutan Laut Dukungan Satgas PAMTAS RI – PNG Mobile Kewilayahan TA. 2026.

Serpas dan Sermat Satgas PAMTAS RI – PNG Mobile Kewilayahan TA. 2026 tersebut, membawa 900 personel dari Bataliyon 744/IX/UDY dan Bataliyon 136/XIX/TT.

Di tempat terpisah, Komandan Kodaeral IX, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. mengucapkan selamat datang di “Ambon Bumi Para Raja” kepada prajurit KRl Teluk Palu-523 dan Satgas Pamtas.

Ia berpesan agar dalam menjalankan operasi yang diemban, tetap mengedepankan keselamatan personel dan material.

Hadir dalam Merplug kali ini antara lain Dansatrol Kodaeral IX, Kolonel Laut (P) Hapsoro A. Purbaningtiyas, Kadissyahal Kodaeral IX, Letkol Laut (P) Akhmad Effendy Kurniansyah, Kasubbag Kesla Rumkit, Paur Silmil Akun dan Pleton Merplug. (Chey01).

Ambon – beritasumbernews.com – 

Ketua Daerah Kodaeral IX Gabungan Jalasenastri Koarmada RI, Ny. Inca Hanarko Djodi Pamungkas memberi kejutan bingkisan bagi siswa dan guru disela acara peringati Hari Ulang Tahun ke-79 Yayasan Hang Tuah Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Upacara SMP Hang Tuah Mako Kodaeral IX pada Rabu (14/1/2026).

Peringatan HUT ke-79 yang diperingati setiap tanggal 14 Januari kali ini, mengusung tema “Dengan semangat jiwa bahari, Yayasan Hang Tuah siap mewujudkan generasi emas untuk menuju Nusantara baru, Indonesia Maju”.

Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Daerah Kodaeral IX Gabungan Jalasenastri Koarmada RI didampingi oleh Wakil Ketua Daerah Kodaeral IX Gabungan Jalasenastri Koarmada RI beserta Pengurus Daerah Kodaeral IX Gabungan Jalasenastri Koarmada RI.

Kegiatan diawali dengan berkumpulnya seluruh jajaran pengurus di lapangan upacara untuk memberikan penghargaan atas dedikasi Yayasan Hang Tuah dalam dunia pendidikan.

Ketua Daerah Kodaeral IX Gabungan Jalasenastri Koarmada RI berharap peringatan ini dapat menjadi momentum rasa syukur dan soliditas antar pengurus cabang serta pusat dalam mendukung visi misi yayasan dalam mencetak generasi emas bangsa. (Chey01).

Ambon – beritasumbernews.com – Komandan Komando Daerah Angkatan Laut lX (Kodaeral lX), Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. membuka Sosialisasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar yang digelar di Gedung Manggala Loka, Mako Kodaeral IX, Kota Ambon, Maluku, Rabu (14/1/2026).

Tampak hadir dalam sosialisasi ini Wadan Kodaeral lX, Laksma TNl Dr. Muhammad Risahdi, Irkodaeral lX, para Asisten Dankodaeral lX, para Kepala Satuan Kerja jajaran Kodaeral LX dan perwakilan Perwira, Bintara dan Tamtama Kodaeral lX lainnya.

Dankodaeral lX dalam sambutannta mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada Ketua Tim Sosialisasi RPL UMl Makasar, Prof. Dr. La Ode Husein S.H., M.H. yang telah berkunjung dan memberi pencerahan tentang RPL yang sangat bermanfaat untuk peningkatan SDM.

Menurut Dankodaeral IX, pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Dengan prinsip tersebut, maka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka.

Untuk itu lanjutnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang berbasis pada saling pengakuan antar capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui berbagai jalur dan jenis pendidikan.

Tujuan utama RPL ini kata Dankodaeral, adalah memberikan pengakuan resmi terhadap capaian pembelajaran seseorang dari pengalaman formal, non formal, informal atau kerja, untuk mempercepat akses pendidikan tinggi, meningkatkan kualifikasi akademik, dan mempercepat penyelesaian studi agar lebih relefan, serta menghemat waktu dan biaya pendidikan.

“Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Prof.La Ode Husein beserta tim,
Saya yakin melalui kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi para perwira dan bintara Kodaeral lX tentang strata perkuliahan, sehingga menjadi keberhasilan dalam dinas kedepan,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Tim Sosialisasi RPL UMl mengatakan bahwa RPL ini, merupakan salah satu cara untuk mendukung program pembelajaran sepanjang hayat (life long learning) guna meningkatkan jumlah tenaga kerja terdidik.

RPL lanjutnya, memberikan kesempatan yang lebih luas bagi individu dengan pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tanpa ada batasan usia bagi peserta didik.

Pengalaman dan kompetensi kerja calon mahasiswa akan dinilai, kemudian ditentukan sebagai jumlah SKS yang diperoleh. Sisa SKS dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 sampai 2 tahun. +(chey01).

Ambon – beritasumbernews.com Anggota DPRD Kota Ambon Komisi I, Zeth Pormes, mendorong penyelesaian sengketa lahan Pantai Halong antara TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Negeri Halong melalui pendekatan kemanusiaan dan sosiologis.

Hal itu disampaikan Pormes dalam pertemuan Pemerintah Negeri Halong dengan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IX Ambon di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, Selasa (13/1/2026).

Pormes menegaskan, komitmen Negeri Halong terhadap pertahanan NKRI tidak perlu diragukan. Sejak leluhur, masyarakat Halong secara sukarela menyerahkan tanah, rumah, hingga pusara nenek moyang untuk pembangunan fasilitas TNI AL.

“Ini bukti nyata loyalitas. Tidak pernah ada niat menghambat atau menolak kepentingan pertahanan negara,” tegas Pormes.

Ia meminta TNI AL memahami prinsip tersebut agar tidak muncul keraguan terhadap sikap masyarakat Halong dalam konteks kebangsaan.

Pormes mengingatkan, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur bahwa tugas pokok TNI bukan hanya pertahanan negara, tetapi juga melindungi segenap rakyat Indonesia, termasuk hak kewilayahan, hak dati, dan hak adat masyarakat.

“Undang-undang menegaskan TNI bertugas melindungi rakyat, bukan hanya menjaga stabilitas pertahanan, tetapi juga hak-hak masyarakat adat,” ujarnya.

Terkait aspek yuridis, ia menyinggung UU Nomor 18 Tahun 2021 dan PP 18 Tahun 2021 soal hak pengelolaan tanah. Menurutnya, sertifikat hak pakai aset negara memang tidak berbatas waktu dan hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.

Pormes mempertanyakan klaim TNI AL atas lahan 58,5 hektare di Pantai Halong. Ia heran, saat Pemerintah Negeri Halong membangun gazebo dan infrastruktur pariwisata di lokasi tersebut, tidak ada larangan dari TNI AL.

“Kalau sejak awal diklaim wilayah strategis pertahanan, kenapa aktivitas pariwisata tidak dilarang? Ini jadi pertanyaan besar secara sosiologis,” katanya.

Ia juga menyoroti kabar rencana penutupan usaha air bersih milik warga oleh oknum tertentu. Jika benar, Pormes menilai kebijakan itu tidak dibenarkan karena menyangkut mata pencaharian rakyat.

“Kehadiran TNI harus dirasakan manfaatnya. Jangan sampai mematikan usaha rakyat,” tegasnya

Menurut Pormes, ada dua opsi rasional untuk menyelesaikan persoalan Pantai Halong.

pendekatan sosiologis dan kemanusiaan dengan duduk bersama membahas mekanisme pengelolaan kawasan, termasuk kerja sama dan pembagian hasil yang adil. “Kita bicara baik-baik, satu meja. Atur kontrak dan bagi hasil secara transparan,” ujarnya.

Pemerintah Negeri Halong memiliki bukti perjanjian penyerahan lahan, maka pembatalan sertifikat hak pakai hanya bisa lewat putusan pengadilan. “Tidak ada lembaga yang bisa membatalkan sertifikat selain pengadilan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Pormes mengusulkan agar Komisi I DPRD Kota Ambon melakukan kunjungan ke Kementerian Pertahanan. Tujuannya memastikan kejelasan status aset TNI, tidak hanya di Halong, tetapi juga di Tawiri dan wilayah lain.

“Kita tidak mencari siapa salah atau benar, tapi solusi agar tidak timbul gejolak sosial,” pungkasnya.

(Chey)