Politik

Karpan – beritasumbernews.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut, mengakui, hingga saat ini belum mendapat surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

“Soal masa akhir jabatan Gubernur Maluku, hingga sampai saat ini, kami belum dapat surat dari Kemendagri, terkait akhir masa jabatan Gubernur Maluku,”kata Sairdekut, kepada awak media, di rumah rakyat karpan Ambon kemarin. Senin 3/7/2023

Sekedar tahu, selama ini terjadi simpang siur masa jabatan Murad Ismail dan Barnabas Orno, sebagai Gubernur dan Wakil Maluku periode 2019-2024.

Pasalnya” Padahal, mereka dilantik Presiden pada April 2019 lalu, Itu, berarti akhir masa jabatan mereka berakhir juga pada April 2024 mendatang.

Lebih jelas Saidekut mengatakan” Namun, sesuai Pasal 201 ayat 4 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dab walikota, yang menyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2018 masa jabatan berlaku hingga 2023.

Kata Saidekut” Akibatnya, sebagian kalangan termasuk Kemendagri mengakui, masa jabatan Murad dan Orno akan berakhir sekitar September atau Desember 2023.

Di akhir katanya Sairdekut juga menambahkan” Namun, kunjungan kerja Mendagri Tito Karnavian, menyatakan bahwa masa jabatan Gubernur Maluku, berakhir Apri 2024 mendatang. Pungkasnya (chey)

Kairatu Barat,beritasumbernews.com,Dalam masa sidang III Tahun 2023 DPRD Seram Bagian Barat melakukan reses bagi anggota DPRD. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi, bung Melkisedek Tuhehay.S.Sos.MH di Desa Waesamu Selasa 20 Juni 2023.

Hadir dalam acara Temu Konstituen Daerah Pemilihan Kec.Kairatu dan Kairatu Barat dari Kantor Kecamatan Kairatu Barat, Kepala Desa Waesamu dan perangkat Desa,Ketua BPD, dan Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kab. Seram Bagian Barat Seth.Marayate.S.Sos serta para kader dan Simpatisan Partai PDI Perjuangan se-Kecamatan Kairatu Barat.

Dalam Sambutan awal yang dusampaikan oleh Kepala Desa Waesamu Marthen.Riripory bahwa kegiatan ini dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Desa Waesamu dan lebih umul bagi semua desa yang ada di Kec.Kairatu barat tutur Riripory.

Lanjut Kepala Desa bahwa masyarakat di kec Kairatu Barat sangat berharap agar semua aspirasi masyarakat yang merupakan kebutuhan disampaikan dapat menjadi catatan fraksi PDI Perjuangan untuk diperjuangkan di DPRD Seram Bagian Barat maupun Pemerintah Daerah,harap Kepala Desa Waesamu.

Sambutan kedua disampaikan oleh camat kairatu barat yang diwakilkan oleh Kasi Pemerintahan Rasman.Tuharea, yang dalam sambutannya menyampaikan”
Pemerintah Kecamatan Kairatu Barat sangat memberikan apresiasi yang baik kepada Partai PDI Perjuangan lewat fraksi PDI Perjuangan sudah dapat melakukan acara Temu Konstituen Daerah Pemilihan Kec.Kairatu dan Kairatu Barat masa sudang III Tahun 2023 semoga lewat kegiatan ini masyarakat dapat langsung menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Seram Bagian Barat harap Tuharea.

Dalam Sambutan yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang malakukan reses di saat ini bung Melkisedek Tuhehay.S.Sos.MH menyampaikan bahwa kegiatan reses ini adalah merupakan agenda Negara lewat lembaga DPRD,papar Tuhehay

Lanjut Tuhehay mengajak semua masyarakat agar selalu memperhatikan masalah Pendidikan ditengah-tengah masyarakat agar kecerdasan anak bangsa di desa dapat ditingkatkan untuk mempersiapkan anak-anak kita dalam menghadapi tantangan ke depan, juga dalam kegiatan ini fraksi PDI Perjuangan terus mendukung dan mendorong usaha Kecil dan Menengah di Desa agar masyarakat dapat meningkatkan pendapatan keluarga di masyarakat,kata Tuhehay.

Fraksi PDI Perjuangan akan mendorong pihak perbankan dalam memberikan bantuan pinjaman bantuan KUR untuk meningkatkan Usaha masyarakat agar tidak dipersulit dalam proses pinjaman kredit bagi masyarakat harap Tuhehay. (Tim)

Kairatu,beritasumbernews.com,Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ibu Mercy.C Barends.ST melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di kabupaten yang bertajuk Saka Mese Nusa Sabtu 17 Juni 2023 yang terlaksana di Kecamatan Kairatu.

Dalam kesempatan kunjungan kerja kali ini, anggota Komisi VII DPR RI Fra’ksi PDI Perjuangan ibu Mercy.C. Barends.ST membawa Program ” Perempuan Manis ” (Mandiri dan Sejahtera), dengan dukungan dari seluruh Kader dan simpatisan serta DPC Partai PDI Perjuangan kab SBB, PAC Kairatu dan Kairatu Barat kunjungan kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik pada Aula Kantor Klasis Kairatu. Fokus pada program ini bagi ibu-ibu usaha mikro yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Turut hadir pada acara ini Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Hasanudin Silawane.SH dan Ketua Klasis Kairtu serta para ibu-ibu usaha mikro se Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam acara tatap muka dengan ibu-ibu usaha Mandiri Mercy.C.Barends banyak memberikan motivasi dan semangat kepada ibu-ibu untuk tetap berjuang dan semangat dalam melaksanakan usaha mikro mereka demi akan memenuhi kebutuhan hidup dan selalu tekun dalam menjalankan usaha ibu-ibu.

Kesempatan yang sama juga disampaikan oleh Pemda SBB lewat Kadis Disperindag Hasanudin Silawane.SH bahwa pada Prinsipnya Pemerintah Daerah SBB selalu siap membantu ibu-ibu apabila diperlukan peran serta Pemerintah Daerah serta Hasanudin berpesan agar Ibu-ibu dapat membentuk kelompok usaha Mikro apabila ingin mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah SBB.

Akhir dari acara program Perempuan Mandiri ini, Mercy.C. Barends.ST memberikan bantuan Modal Usaha dari kantong pribadinya kepada 50 orang ibu-ibu usaha mikro yang hadir’

Dalam kesempatan media wawancara dengan Ibu Mercy.C Barends.ST setelah selesai acara tatap muka dengan ibu-ibu usaha mikro.

Barends mengatakan bahwa, program ini ditujukan untuk meningkatkan modal usaha pengusaha perempuan yang bekerja pada usaha super-super mikro, sehingga dengan modal usaha yang ditambahkan ini mereka bisa meningkatkan produk usaha mereka, kualitas usaha mereka dan mereka mungkin bisa menyelesaikan hutang piutang mereka yang mereka pinjam dari koperasi untuk modal usaha Dengan demikian usaha mereka bisa sehat, kalau usaha super mikro mereka dapat sehat maka pendapatan mereka meningkat dan perekonomian keluarga mereka dapat meningkat pula, tutur Mercy.

Lanjut, harapannya kepadq pemerintah kabupaten Seram bagian barat bisa memfasilitasi misalnya, lokasi untuk pengembangan usaha mandiri, fasiltas permodalan, dan usaha-usaha lainnya seperti sertifikasi usaha, lahirnya, nomor induk usaha dengan persyaratan yang sangat ringan dengan biaya nol rupiah. Dengan demikian masyarakat tersosialisasi dengan pengembangan UMKM ternyata tidak rumit.

Pemetintah hadir sebagai fasilisator dan kami selaku DPR RI akan terus mendukung dan mendorong dengan program-program bersifat upaya-upaya pengembangan ekonomi masyarakat yang ada di akar rumput.

Semoga dengan program – program seperti begini kita bergerak bersama-sama dalam kerja gotong royong, tidak lagi bekerja dalam ego-ego sektoral, bekerja secara sporadis, tetapi dalam satu kesatuan, satu rampak barisan banyak masalah bisa diatasi daripada masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraannya dan Maluku bisa keluar dari kemiskinan, harap Mercy.

Pesan Mercy Barends kepada ibu-ibu Maluku sebelum akhir waxancara bahwa, ibu-ibu adalah pejuang, tetap ulet, semangat dengan usaha-usaha yang ada mudah-mudahan diberkati dan di rahmati oleh Tuhan yang Maha Kuasa sehingga mereka bisa jadi Perempuan-Perempuan ‘MANIS’ (Mandiri dan Sejahtera) bagi keluarga. (Tim)

Karpan,beritasumbernews.com,Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia mengingatkan kepada semua pihak yang berkepentingan di Pasar Mardika, supaya tidak memperjualbelikan lapak kepada para pedagang yang nantinya menempati gedung putih yang baru direvitalisasi itu.

Penegasan itu disampaikan oleh Ketua panitia khusus (Pansus) Pasar Mardika, Richard Rahakbauw, SH.

Dirinya menegaskan hal itu, setelah Tim Pansus melakukan konsultasi khusus dengan pihak Kemendag, belum lama ini di Jakarta, Bahwa dari hasil konsultasi itu, lanjut Rahabauw, Kementerian telah menyampaikan kalau, gedung putih yang tengah direvitalisasi itu, benar dipunyai pemerintah Provinsi Maluku.

Dalam keterangannya Rahakbauw mengatakan” menurut Kemendag, siapapun yang berkepentingan langsung disana, tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli lapak kepada para pedagang, Dan apabila diketahui praktek tidak terpuji itu diketahui maka Polres dan Polda Maluku tidak segan-segan menempuh langkah hukum.

“Gedung ini direvitalisasi dan penggunaannya diserahkan kepada pedagang. Diserahkan cuma-cuma kepada pedagang, tapi pasti kita akan prioritaskan kepada pedagang yang sebelumnya berjualan disitu tapi karena adanya revitalisasi itu kemudian mereka dipindahkan sementara, “tandas ketua tim Pansus Mardika, Richard Rahakbauw, SH. Kepada awak media di ruang Komisi III DPRD Maluku, Jumat (16/06/23).

Meski begitu, proses penggunaannya diprioritaskan kepada pedagang di Pasar Mardika.

Jadi rencananya kalau misalnya mereka ada 500 orang mereka ini masuk duluan, setelah mereka masuk duluan, masih ada 1.500 orang nah itu dibagi dengan kelompok usaha lainnya, seperti IPMA, APMA, dan lain-lain harus dibagi sama rata, Hal ini, dilakukan untuk terjadi asas pemerataan dan keadilan.

Lebih tegasnya lagi Rahakbauw menghimbau kepada para pedagang; yang menemui orang, untuk memperdagangkan lapak yang akan diperdagangkan ditempat jual mereka (di gedung pasar yang baru ini) maka segera melaporkannya ke DPRD Maluku, nama by name by address supaya di laporkan secara resmi ke Kapolda untuk diproses secara hukum yang berlaku karena menurut Kementerian. Imbau Rahakbauw

Lanjutnya“ itu tidak dibenarkan karena pemerintah menyiapkan lahan, menyiapkan gedung itu, untuk memang benar-benar bagi usaha para pedagang dan karena itu tidak ada yang berbuat sesuka kehendak, “tandas Ketua Tim Pansus Mardika ini

Apabila ada yang bertindak diluar peruntukan yang diamanatkan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Ketua Pansus bahkan menegaskan, barang siapa yang menemukan ada orang yang memperjualbelikan lapak, dan kemudian ada yang menawarkan lapak untuk kemudian dijual, segera melaporkan kepada DPRD Provinsi Maluku guna ditindaklanjuti kepada Polres supaya yang bersangkutan ditangkap dan diproses secara hukum.

Pansus DPRD Maluku ini dibentuk pada tanggal 24 Mei 2023′ dalam rangka penanganan terhadap permasalahan yang ditimbulkan di dalam pasar Mardika; baik pasarnya, terminalnya maupun ruko-ruko yang terdapat di kompleks pasar Mardika Ambon ini. Penanganan terhadap pasar Mardika ini, tentu dilakukan berdasarkan pengumpulan data, berkaitan dengan masalah-masalah yang ditimbulkan, ungkap mantan ketua Fraksi Partai Golkar yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Maluku dari Daerah Pemilihan Kota Ambon ini. (Tim/Red)

Karpan,beritasumbernews.com,Komisi III DPRD Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan rapat dengan mengundang mitra kerja dalam rangka membahas pengawasan lanjutan yakni” Kota Ambon, Seram Bagian Barat, dan Maluku Tengah.

Rapat tersebut di selenggarakan pada Ruang sidang paripurna Kantor DPRD Provinsi Maluku pagi tadi sekitar pukul 10 : 00 Wit, di pimpin lansung oleh Wakil Ketua Komisi III Saodah Tehtool. Selasa 23/05/2023

Hal tersebut di sampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Saodah Tehtool kepada sejumlah awak media di rumah rakyat karang panjang Ambon.

Menurut Saodah” dalam rapat tersebut lebih di tekankan terkait data karena di minta pendampingan dari seluruh mitra baik OPD maupun Balai Fertikal di haruskan hadir, guna melihat hasil dari pagi anggaran atau alokasi anggaran sejak tahun 2022.

Kata Saodah” hal tersebut di lakukan agar bis mengetahui apakah di lapangan itu sesuai ataukah tidak, dan itu lebih di tekankan ke data.

Saodah menambahkan bahwa” dalam pengawasan itu harus sesuai data yang ada dengan yang di lapangan.

Saodah juga menjelaskan bahwa” selain data namun pihaknya minta pendampingan sehingga seluruh mitra juga harus ikut turun lapangan.

Hal tersebut di katakannya karena ada beberapa ruas jalan maupun jembatan yang belum terselesaikan sehingga butuh pendampingan mitra guna bisa bersama – sama melihat hal itu agar bisa di selesaikan segera. Ucap Saodah

Terhambatnya pekerjaan baik jalan maupun jembatan yang belum terselesaikan itu karena lokasi tersebut masuk pada hutan lindung, sehingga hal itu menjadi masalah yang belum terselesaikan.

Di akhir keteranganny Saodah menjelaskan” hal tersebut akan menjadi perhatian pihaknya, dn akan di sampaikan ke Kementerian Kehutanan guna bisa mempermudah Balai Jalan dan Jembatan untuk melakukan pekerjaan pada lokasi hutan lindung tersebut. Pungkasnya (Veja)

Ambon,beritasumbernews.com,Sampai saat ini belum diketahui pasti kapan Mess Maluku, yang terletak Jalan Kebon Kacang Raya, Nomor 20 Jakarta Pusat mulai dioperasikan kembali.

Hal ini dikarenakan belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Daerah Maluku terkait hal tersebut.

“Nanti setelah selesai ini, dalam pembahasan laporan pertanggung jawabn (LPJ) Gubernur baru kita akan memastikan apakah sampai sesuai batas waktu disampaikan tadi apakah mess Maluku sudah difungsikan atau belum,”

Hal ini di sampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut kepada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, kamis kemaren.

Diakuinya, untuk kepastian operasional Mess Maluku, DPRD melalui komisi III telah melakukan pengawasan langsung ke lapangan.

Dari hasil pengawasan, kata Sairdekut, DPRD Maluku berharap dalam tahun ini Mess Maluku dapat segera operasikan kembali.

“Karena itu, masa sidang ini komisi III sudah melakukan pengawasan di Mess Maluku. Dan kita berharap dalam tahun ini juga harus difungsikan,”ucapnya.

Menurut Politisi Gerindra itu, jika Mess Maluku dapat dioperasikan sesuai harapan DPRD, maka Aset berplat merah sudah bisa memberikan kontribusi Pendapatan bagi Daerah.

“Mess Maluku di jakarta itu kita berharap segera difungsikan, itu prinsip utama karena dia menjadi aset paling penting, dan bisa membantu menambah konstribusi PAD kita,”ujarnya. (Chey)

Tiakur,beritasumbernews.com,Dua Anggota DPRD Akif Kabupaten Maluku barat Daya Dari Partai PKP Periode 2019-2024 Kini Mendaftarkan diri Ke KPU MBD mengunakan Partai Lain yakni Partai Perindo.

Kedua Anggota DPRD MBD Aktif tersebut Masing-masing Alex Dadiara Dari Dapil Dua Sedangkan Roy Mesdila Dari Dapil Satu, kedua Anggota DPRD Akif tersebut Awalnya menjadi Anggota DPRD Dari Partai PKP Periode 2019-2024.

Pantauan Wartawan di kantor KPU MBD beberapa hari lalu, Dadiara dan Mesdila Menggunakan kemeja Putih dengan Atribut Lengkap Partai Perindo Bersama-sama Dengan DPC partai Perindo Untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif Dari Dapil Satu dan Dapil Dua,

Kedua Anggota DPRD Akif itu telah melanggar Kode Etik Partai Untuk mendaftarkan diri dengan Partai Lain Maka Ketua DPW Segera mengambil Sikap Melakukan pergantian Antar Waktu (PAW) kepada kedua Anggota DPRD itu.

Terkait dengan hal itu, Ketua DPW Partai PKP Maluku Efan Ronald Alfons yang di Konfirmasi Melalui telepon selulernya Menggaku Kedua Anggota DPRD itu sampai saat ini belum Mengajukan surat Permohonan Pengunduran Diri Dari Partai PKP Akuinya.

Lanjut dikatakan Alfons, Walaupun kedua Anggota DPRD itu belum mengajukan surat pengunduran diri ke Partai Namun Kami tetap Melakukan Pengusulan Pergantian Antar Waktu ( PAW ) kepada kedua Anggota DPRD tersebut Ungkapnya. (Jane’s)

Ambon,beritasumbernews.com,Caleg-caleg yang nantinya jadi Anggota DPRD harus Punya Literasi dan Pengetahuan yang lebih dari Kepala-kepala Dinas tentang Sosial Kemasyarakatan, Kondisi Ekonomi, dan lain-lain dalam Pembangunan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Daerah.

Ini supaya dalam Rapat-tapat Komisi bisa memberikan Argumen dan Bobot lebih dalam usulan melahirkan Kebijakan dalam Fungsi Pengawasan .

Demikian di katakan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary pada Tribun Maluku lewat Whatsappnya di Ambon , senin (15/05/2023).

Atapary katakan, ini untuk Memperkuat atau Memperbaiki Perencanaan Program yg dilakukan oleh Dinas-dinas maupun Badan dlm Menterjemahkan Visi Misi Kepala Daerah yg ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dijelasknnya, Karena dari situlah yg bisa “menaklukan” Kepala-kepala Dinas atau Badan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) untuk Mewujudkan Gerakan Politik Membangun Daerah yang lebih Baik, ujar Ketua komisi IV DPRD Maluku itu. (Tim)

Masohi,beritasumbernews.com,Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memiliki sejumlah Bacaleg yang sangat berpotensi merebut kursi DPRD Malteng pada pemilu 2024 nanti.

Hal ini di katakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kab. Maluku Tengah Sulaiman Opir.SH usai mendaftarkan Caleg – caleknya kemarin di KPU Kabupaten Maluku Tengah.

Sulaiman yang di temui awak media ini menjelaskan, ada sebanyak 55 Bacalek yang di daftarkan namun hanya sebanyak 40 Bacalek yang lolos administrasi. Ungkap Sulaiman

Pihaknya sudah memenuhi semua persyaratan Bacaleg bahkan kuota perempuan 30% pun sudah terpenuhi, sehingga Sulaiman sebagai ketua DPC sangat optimis Bacaleg-nya akan berhasil merebut kursi DPRD Kabupaten Malteng.

Bahkan Sulaiman mengatakan” para Bacaleg-nya akan meraih satu fraksi utuh di DPRD Kabupaten dan akan menyumbangkan satu kursi di DPRD provinsi. Beber Sulaiman (Veja)

Malteng,beritasumbernews.com,Partai Kebangkitan Nusantara yang baru seumur jagung namun menampilkan bibit – bibit unggul politik yang cakap, berwibawa, serta berkualitas dalam menjadi wakil Rakyat di Parlemen Legislatif Kab. Maluku Tengah.

Hari ini tepatnya pada pukul 18 : 00 Wit hingga berakhir pada pukul 20 : 00 Wit, Pimpinan Cabang (Pimcab) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mendaftarkan 40 Bacaleg ke KPU Kab. Malteng. Minggu 14/05/2023

Setelah melewati tahapan pemeriksaan KPU Kab. Malteng yang di saksikan oleh Bawaslu Kabupaten Malteng, maka PKN di nyatakan berkas lengkap dan mendapat apresiasi dari pihak KPU Kab. Malteng.

Sementara di sekretariat PKN usai dari KPU, Ketua Pimcab PKN Kab.Malteng Abdul Gani Ngangun kepada media mengatakan” pihaknya puas dengan hasil dari KPU saat pendaftaran dan berkas Bacaleg di periksa semua lengkap 100%.

Gani juga mengatakan” dalam proses administrasi KPU tadi tidak di dapati satupun kesalahan administrasi, oleh karena itu pihaknya memiliki niat, serta sangat optimis yang tinggi akan merebut kemenangan pada Pemilu 2024 nanti dan akan merebut kursi DPRD Kab. Malteng. Ucap Gani

Lanjutnya” pihaknya mempunyai alasan yang kuat karena Pimcab PKN Kab. Malteng memiliki 40 Caleg yang tersebar di 6 dapil.

Prinsipnya adalah pihaknya baru datang pesawatnya masih baru, namun nahkodanya profesional, oleh karena itu besar keyakinannya akan berhasil merebut kursi di DPRD Kab.Maluku Tengah dan akan menduduki satu Fraksi utuh. Pungkasnya (Veja)