Politik

Halut – beritasumbernews.com – Ketua KPUD Kabupaten Halmahera Utara Muhammad Rizal memaparkan himbauan KPU RI Terkait Alat peraga kampanye yang tidak di perbolehkan memasangnya pada beberapa fasilitas umum dan pemerintah.

Menurut Rizal yang di temui awak media beritasumbernewa.com di ruang kerjanya pada kantor KPUD Kab. Halut di Tobelo siang tadi menjelaskan” Untuk menjaga ketertiban tahapan penyelenggaraan pemilu 2024, maka dikeluarkanlah himbauan dari KPU RI agar bahan sosialisasi menyerupai alat peraga kampanye tidak dipasang di beberapa tempat umum diantaranya tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan sekolah dan kampus serta fasilitas milik pemerintah. Beber Rizal

Lanjutnya” Kaitan dengan alat peraga kampanye dan bahan sosialisasi ini KPU RI pisahkan dengan devenisi berbeda.

Pasalnya” Sehubungan dengan telah ditetapkan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 pada tanggal 14 Desember 2022, dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye. Ujarnya

Berdasarkan PKPU Nomor 3 tahun 2022, tentang jadwal dan tahapan pemilu, tahapan kampanye berlangsung di 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Tapi di regulasi juga mengatur kalau parpol diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di lingkup internal partai politik.

Merujuk pada regulasi dimaksud;
1. Sosialisasi partai politik dilakukan hanya terbatas kegiatan pemasangan bendera dan nomor urut (berisi logo/gambar dan nomor urut partai politik).

Sementara itu pendidikan politik hanya dilakukan di internal partai politik dengan menggunakan metode pertemuan terbatas.

Pertemuan terbatas tersebut dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup.

2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik wajib diberitahukan oleh Partai Politik kepada KPU dan Bawaslu pada 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

3. Apabila Partai Politik melakukan sosialisasi selain kegiatan pemasangan bendera dan nomor urut atau melakukan pendidikan politik di internal partai politik selain dengan menggunakan metode pertemuan terbatas, dan/atau pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik pada faktanya mengandung unsur kampanye, maka kegiatan partai politik tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif pemilu, yaitu melakukan kegiatan “kampanye di luar masa kampanye”.

4.Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik dengan menggunakan metode penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum; pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tempat umum; atau media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik di luar masa kampanye, dan/atau mempublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang.

Di jelaskan pula Rizal bahwa” Rambu – rambu atau larangan – larangan yang disampaikan tadi kalupun dilanggar tentu berkonsekuensi pada sanksi administrasi bahkan pidana, Penegasan itu tertuang di UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Ungkap Rizal

Rizal menambahkan” Pada Pasal 492 menegaskan; Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Untuk sanksi administrasi ranahnya ada Bawaslu dengan melakukan adjudikasi dan selanjutnya memutus dalam persidangan. Pungkasnya (Yansen)

Ambon,beritasumbernews.com,Komando Teritorial Ganjarian Spartan Maluku, merupakan satu organisasi sayap Ganjar Pranowo untuk RI 2024, Kusus di Provinsi Maluku siap menangkan Ganjar.

Kurang lebih sekitar hampir 200 orang tim Komter GANJARIAN Spartan Maluku yang tersebar di dalam kota Ambon, belum lagi di setiap Kabupaten kota juga sudah terbentuk Korsa – Korsa hingga tingkat kecamatan.

Mempersiapkan tim guna berjuang for Ganjar Pranowo, Komter GANJARIAN Spartan Maluku telah membentuk sebuah panitia kecil guna membuat kegiatan – kegiatan aksi nyata bahkan Ganjar berbagi.

Tim Komter GANJARIAN Spartan Maluku ini di nahkodai oleh Kace Soukotta, sementara selaku sekertaris Verry. V. Jacob, dan Bendahara I Charles Nahuwae.

Selain pengurus inti Komter GANJARIAN Spartan Maluku, ada di bawahnya juga ada bidang – bidang yang ikut membantu dalam tubuh Komter GANJARIAN Spartan Maluku guna bersama bergerak for Ganjar Pranowo Calon presiden RI 2024.

Komter GANJARIAN Spartan Maluku dalam rencana pada 11 Agustus nanti akan melaksanakan aksi Sosial di seputaran jalan dalam kota Ambon yakni” Ganjar berbagi”.

Aksi kemanusiaan ini akan melibatkan beberapa artis lokal Maluku, dan semua personil Tim Komter GANJARIAN Spartan Maluku, dengan sasaran berbagi pada Abang becak dan pengemis serta Tukir. (Veja)

SBB,beritasumbernews.com,Menuju pemilu februari 2024 nanti, delapan belas partai Politik kini menurunkan figur – figur terbaik untuk bertarung di pesta demokrasi pemilu 2024 nanti.

Salah satu figur terbaik sebagai perempuan Seram Bagian Barat DJingguru Latuconsina menyatakan sikap maju sebagai Bacaleg DPRD Kab. Seram Bagian Barat, dapil 4 Huamual.

Pribadi DJingguru Latuconsina memilih bertarung di pesta demokrasi pemilu 2024 dengan menggunakan kendaraan berwajah kuning, berlambangkan pohon beringin Partai Golongan Karya (Golkar).

Pantau media beritasumbernews.com beberapa waktu ini, di ketahui Pribadi DJingguru Latuconsina adalah sosok perempuan yang beriman dan taqwa pada Allah SWT.

Sosok DJingguru Latuconsina datang dari keluarga sederhana, memiliki jiwa renda hati, ramah dan penuh Tawaqal, suka berbagi dan prihatin pada kaum lemah.

DJingguru Latuconsina seorang ibu rumah tangga, memiliki dua orang putri, seorang suami yang juga memiliki hobby dalam mengolah vocal di dunia music dan sering tampil di panggung menghibur rakyat.

Dalam benaknya tidak terpikir sebagai seorang Dewan untuk memperkaya diri, namun komitmen bersama rakyat guna membuat sebuah perubahan di wilayahnya Dapil 4 Huamual.

Termotivasi maju sebagai Bacalek dari partai Golkar Karena prihatin dengan kondisi jalan Haumual yang kurang ada perhatian pemerintah, baik dari pemerintah Kabupaten, Provinsi bahkan pusat.

DJingguru Latuconsina mempunya selogan” Ale Rasa Beta Rasa” menurutnya jabatan dan harta hanyalah sementara titipan Allah SWT di dunia ini, terpenting baginya adalah bagaimana Rakyat bisa menikmati sebuah perubahan. (Veja)

Ambon,beritasumbernews.com,Gerry Habel Hukubun putra Maluku, figur muda di parlamen pusat, kini berdikari untuk Maluku dan Indonesia lewat Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) selaku Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional (PIMNAS) menjalankan misinya ke Maluku.

Gerry, nama sapaan akrabnya, dalam kunjungannya kemarin sore ke Sekertariat Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Maluku di Ambon, Gerry bersilaturahmi dengan Pengurus Pimda, Pimcab, serta Bacaleg baik DPR-RI Dapil Maluku, Bacaleg DPRD Provinsi, Bacaleg DPRD Kota Ambon dan Bacaleg DPRD Kabupaten. Rabu 26/07/2023

Silaturahmi Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional (PIMNAS) Partai Kebangkitan Nasional (PKN) itu, pada pukul 16 : 00 Wit, bertempat di Sekertariat Partai Pimda PKN Maluku, Kec. Sirimau Kota Ambon.

Setibanya Gerry di Sekertariat di sambut hangat oleh para pengurus baik Pimda, Pimcab, maupun para Bacaleg.

Gerry terlihat rendah hati, dan santun saat menyapa, mudah tersenyum, dan terasa dekat dengan pengurus Pimda, Pimcab serta para Bacaleg.

Dalam tatap muka silaturahmi itu, Gerry tidak banyak berikan harapan, namun hanya penguatan kepada para Bacaleg, dan juga Gerry menjaring aspirasi dari Pimda maupun Pimcab.

Gerry Habel Hukubun selaku Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) melakukan konsolidasi para kadernya di Kota Ambon Provinsi Maluku.

Dalam penjelasannya” kegiatan konsolidasi dilakukan ke berbagai daerah, merupakan arahan dari Ketua PKN Anas Urbaningrum. Ungkap Gerry

Kata Dia” Salah satu daerah yang dikunjungi para elit PKN yakni Kota Ambon Provinsi Maluku.

“Melanjutkan arahan Ketum Partai Kebangkitan Nusantara Anas Urbaningrum, saya tiba di Kota Ambon setelah melakukan safari politik di beberapa kabupaten kepulauan di maluku yang harus ditempuh dengan pesawat,” Tutur-nya

Kata Gerry dalam tatap muka itu” konsolidasi kader ke daerah merupakan kegiatan penting PKN untuk penguatan para kader menjelang pemilu 2024 mendatang.

“Konsolidasi kader di daerah sangat penting karena dapat memberikan penguatan dan semangat terhadap kader di daerah, apalagi menjelang pemilu 14 Februari 2024 nanti,” Ucap Gerry

Menurut Gerry, Provinsi Maluku masih menjadi salah satu daerah yang termiskin di Indonesia.

Dengan melakukan kunjungan dan menyapa kadernya di Provinsi Maluku, PKN dapat memperjuangkan kepentingan Provinsi tersebut kedepannya.

“Maluku adalah salah satu provinsi yang mempunyai kekayaan Sumber daya Alam yang berlimpah ruah, namun masih berada di posisi ke 4 Provinsi termiskin di Indonesia,”

Di depan Pimda dan Pimcab serta Bacalek Gerry mengatakan” Kader PKN harus mampu berinovasi bahwa melakukan terobosan agar dapat memperjuangkan kepentingan Maluku kedepan.

Apalagi saya berasal dari maluku, sudah barang tentu ini menjadi tanggungjawab saya baik secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai wakil ketua umum,” Imbuhnya

Tambahnya” Para kader bisa interaksi dengan elit pusat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mulai menyambangi Pimpinan Cabang (Pimcab) di daerah Indonesia, salah satunya Provinsi Maluku, Kabupaten Kepulauan Aru. Pungkasnya   (Veja)

Ambon, beritasumbernews.com Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Maluku, Wahid Laitupa tidak dewasa dalam berpolitik.

Hal ini disampaikan Kader PDI Perjuangan Maluku, Samson Atapary menyikapi ancaman Wahib yang menyatakan perang melawan PDIP, sebagai buntut dari gencarnya pemberitaan dugaan pertanggung jawaban fiktif oleh kadernya Widya Pratiwi Murad Ismail selalu Ketua Kwarda Pramuka Maluku, atas dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Maluku.

Atapary menyampaikan Kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, senin (24/07/2023), Atapary mengaku sangat menyesali pernyataan Wahid, bahkan sampai menyatakan perang.

Mengingat selama ini dalam pernyataannya sama sekali tidak menyebutkan maupun menyingung nama partai,

“Terus terang beta sangat sesali, sebagai kolega Pak Wahid kok terpancing masuk sampai mengancam seperti ini. Apalagi dari penyampaian beta satu kata pun tidak ada kaitan menyebutkan partai, tidak pernah menyingung PAN, tidak menyebutkan jabatan orang itu di partai, dan sebagainya,”ungkap Atapary.

Menurutnya, selama ini dalam penjelasan mengenai pertanggung jawaban dana Hibah Kwarda Pramuka, merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Komisi IV DPRD  Provinsi Maluku, yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap APBD, apalagi saat ini masih dalam tahap pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD Tahun 2022.

“Padahal hubungan partai baik baik saja, beta berbicara bukan sebagai pengurus PDIP, tetapi kapasitas sebagai Ketua Komisi IV. Dalam APBD ada uang mengalir dikelola oleh Kwarda, dan itulah fungsi kita melakukan pengawasan,”ungkapnya.

Atas dasar itu, Atapary menilai pernyataan perang membuktikan Ketua DPW PAN Maluku tidak dewasa dalam berpolitik.

“Jadi kalau sudah di giring ke hal diluar itu menurutnya tidak dewasa dalam berpolitik, apalagi mengacam sampai mengangkat bendera perang sebagainya. Mudah-mudahan ini hanya lontaran emosional disampaikan,”tandasnya.(Chey)

Ambon – beritasumbernews.com Pernyataan Ketua Bappeda Provinsi Maluku, Anton Leilossa di berbagai media massa soal dana penurunan Stunting dikelolah Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, yang ketuanya Istri Gubernur, Widya Murad Ismail mendapat kecam Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin.

Pernyataan Afifudin kepada wartawan Senin (17/7/2023) saat pihaknya bersedia memberikan tanggapan soal komentar Ketua Bappeda Provinsi Maluku, Anton Leilossa, yang mengatakan anggaran untuk penurunan Stunting adalah berkaitan soal kemanusiaan dan Tim penggerak PKK Provinsi Maluku adalah bagian dari unsur pemerintah untuk mengelolah, hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden (Pepres) 27 Tahun 2018, dengan pembentukan tim Stunting yang diketuai oleh Wakil Gubernur Maluku, Drs Barnabas N Orno.

Menurutnya, pernyataan Leilossa bagaikan kita mengelolah non Govermance (non pemerintah), kita bicarakan di dewan adalah soal pemerintahan yang telah diatur oleh Undang-Undang, sedangkan soal urusan kemanusiaan semua pekerjaan pembangunan dalam bentuk apa saja adalah kemanusiaan, contonya kalau kita bikin jembatan menghubungkan antara satu tempat dengan tempat lain itu adalah kemanusiaan dan kita membangun rumah tidak layak huni kepada mereka yang membutuhkan rumah itu juga soal kemanusiaan apakan pekerjaan seperti segini dikerjakan Tim penggerak PKK Provinsi Maluku?

“Jadi Kepala Bappeda itu dalam membangun opini publik jangan sembarangan, kalau itu kemanusiaan menghilangkan apa, apakah lalu itu menghilangkan substansi, sebaiknya Ketua Bappeda baca Pepres biar jelas, dibentuk tim Penaggulangan penurunan stanting didaerah dipimpin oleh Wakil Gubernur dengan kerja yang terurus dari pusat sampai ke daerah dengan target penurunan stunting, semua pekerjaan adalah kemanusiaan jadi jangan saudara Leiloss bangun narasi yang aneh kemudian tidak mencerdaskan masyarakat, lalu pertanyaan kalau itu kemanusiaan lalu apa maslahnya apakah menghilangkan substansi, yang disampaikan ini adalah sesuatu yang kita saksikan Kube Stanting di beberapa wilayah berkaitan dengan data Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Gubernur, disampaikan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Samson Atapary,” jelas Afifudin.
Lebih lanjut kata Afifudin, LPJ dibuat oleh siapa? Jangan mengalabui publik dengan narasi tidak mendidik, dan kalau semua pekerjaan adalah kemanusiaan jadi siapa saja yang bikin apakan itu bagus sesuai aturan olehnya penyataan Leilossa tidak cerdas bahkan sesat dan menyesatkan publik serta tidak bertanggungjawab.

“Olehnya datang di DPRD Provinsi Maluku untuk bicara bukan bicara di luat, LPJ kan Ranperda sudah diserahkan ke DPRD selanjutnya kita bahas bersama, kenapa Eksekutif tidak mau datang untuk bahas, LPJ dibungkus dengan apa yang disebut peraturan daerah, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) telah diserahkan ke DPRD dan sudah menerima lalu datang eksekutif untuk pembahasan, sesuai mekanisme dewan telah diundang pihak eksekutif bahkan tidak mau hadir lalu bagaimana siapa yang salah, jalau jentel datang di DPRD pertanggung jawaban pertanyaan disampaikan DPRD ke publik dengan datang menjelaskan jadi berdebat harus di DPRD bukan di media massa,” kata Afifudin.  (Tim)

Karpan – beritasumbernews.com
Semua agenda rapat komisi bersama mitra pada DPRD Maluku mengalami kegagalan dalam satu pekan teralhir ini.

Kegagalan rapat-rapat komisi ini lantaran tidak dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan mitra komisi.

Gagalnya DPRD dalam merealisasi agenda rapat-rapat komisi untuk membahas hasil pengawasan tahun anggaran 2022 dan LPJ gubernur Maluku itu juga disinyalir karena adanya mis komunikasi antara pimpinan DPRD Maluku dengan Gunernur dan sejumlah OPD yang merupakan mitra Komisi-komisi DPRD Maluku.

Informasi yang berkembang di kalangan sekretariat DPRD Maluku menyebutkan bahwa kegagalan komisi-komisi di DPRD Maluku dalam menggelar rapat-rapat komisi adalah karena lemahnya komunikasi dan koordinasi dari PLT Sekretaris DPRD Maluku Farhatun Rabiah Samal yang dinilai belum berpengalaman tetapi terkesan dipaksakan menjadi PLT Sekwan.

Lemahnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga DPRD Maluku dengan OPD ini disesali sejumlah anggota DPRD Maluku.

“Kami sangat kecewa dengan PLT Sekwan yang dinilai menghambat tugas-tugas dewan, seharusnya PLT sekwan mampu menjembatani dan berkoordinasi dengan pimpinan SKPD yang merupakan mitra komisi karena PLT Sekwan merupakan keterwakilan Pemda yang ada di DPRD,” kata salah satu pimpinan komisi dalam ciutannya di dalam ruang rapat komisi, Kamis (13/07/2023)

Terkait lemah dan amburadulnya komunikasi antara PLT Sekwan DPRD Maluku dan Pimpinan OPD ini pimpinan DPRD Maluku lebih memilih diam.

Wakil ketua DPRD Maluku Asis Sangkala dan Melkias Sairdekut yang hendak dikonfirmasi media terkesan menghindar untuk memberikan penjelasan publik terkait lemahnya komunikasi internal antara PLT Sekwan Farhatun Rabiah Samal dengan pimpinan OPD sehingga menghambat tugas-tugas dewan.

Sementara itu Ketua DPRD Maluku, Benhur G Watubun dikabarkan masih berada di luar daerah sehingga belum bisa dikonfirmasi.

Namun dari ciutan-ciutan anggota DPRD Maluku yang berada dalam ruang rapat komisi berkesimpulan bahwa PLT Sekwan Farhatun Rabiah Samal belum pantas menjadi PLT Sekwan karena tak mampu berkoordinasi dengan pimpinan SKPD sehingga agenda-agenda di DPRD ikut terganggu.

Sementara itu, PLT Sekwan Farhatun Rabiah Samal belum mau memberikan penjelasan terkait lemahnya komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan SKPD.

“Nanti ya, sementara belum ada waktu,” tulis Farhatun Rabiah Samal melalui pesan singkat Watsaap, Kamis (13/07/2023) menjawab konfirmasi salah satu media online di Ambon. (Tim)

Jakarta – beritasumbernews.com
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) rencananya menggelar Munaslub mulai 14-16 Juli 2023.

Posisi Ketua Umum (Ketum) PKN yang saat ini diduduki I Gede Pasek Suardika akan diserahkan kepada Anas Urbaningrum. Baik Pasek dan Anas merupakan teman lama yang dulu sama-sama aktif di Partai Demokrat.

Ketua Umum PKN, I Gede Pasek Suardika mengatakan, posisi nakhoda ketum diserahkan ke Anas sebagai bagian dari komitmen moral ketika berpolitik. Apalagi, ia pernah kehilangan jabatan karena Anas jadi korban di partai yang lama.

Saat itu, Pasek tetap memberi kepercayaan ke Anas, walau berita dari pagi sampai malam terus tentang Anas menerima gratifikasi terkait Hambalang.

Pasek merasa, pemberitaan kala itu berbeda dengan kasus-kasus hari ini.Maka dari itu, ia merasa, saat ini, memang ada upaya untuk menjatuhkan Anas.

Sebab, jika Anas jatuh dalam siklus organisasi internal partai, pasti tidak mungkin karena lebih banyak DPC dan DPD di tubuh Anas.

Itu pula yang menjadi alasan Munaslub PKN mengambil lokasi Hotel Sahid, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat.

Pasek menyampaikan, langkah itu merupakan bagian dari sejarah karena di tempat itu sempat direncanakan KLB mendongkel Anas yang gagal.

“Maka, saya pilih tempat itu untuk mengembalikan AU untuk menjadi ketum kembali, jadi kita kembali ke sejarah saja,” kata Pasek di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Pasek turut menyampaikan kritik kepada awak media yang sering salah menulis berita kasus Wisma Atlet Hambalang.

Sebenarnya, ia mengingatkan, tidak ada kasus Wisma Atlet Hambalang karena Wisma Atlet di Palembang. “Kasus Hambalang itu P3SON, beda nama proyeknya, ini coba diluruskan, sering sekali saya baca keliru,” ujar Pasek.

Wisma Atlet melibatkan Rosalina Manulang dan Nazaruddin dan P3SON itu dinyanyikan oleh Nazaruddin, Andi Mallarangeng, Choel Mallarangeng, dan lain-lain. Anas disebut mendapatkan gratifikasi mobil dari Hambalang.

Hambalang ada di Kabupaten Bogor, tapi Anas divonis peninjauan kembali (PK) disebut menerima berbagai gratifikasi dari berbagai proyek.

Sehingga, korupsi berkelanjutan dan tindak pidana pencucian uang berulang kali terkait dengan kongres di Bandung.

“Saya mencoba bantu AU untuk bangkit kembali bahwa dia sebagai korban kriminalisasi, buktikan anda bisa menjadi ketum walaupun dimulai dari pohon yang kecil, yang penting pohon ini disiapkan untuk masa depan,” kata Pasek (Veja)

Karpan – beritasumbernews.com – Terkait dengan Laporan pertanggung jawaban Gubernur Maluku 2022 yang hendak di bacakan di DPRD Provinsi Maluku, namun dengan ketidak hadiran ya Gubernur Maluku Murad Ismail pada Paripurna Laporan pertanggungjawaban Gubernur Maluku sehingga DPRD Provinsi lewat Komisi III berikan undangan rapat pada pimpinan OPD Provinsi Maluku.

Undangan rapat yang di laksanakan pada ruang paripurna DPRD Provinsi Maluku pukul 20 : 00 Wit, yang di pimpin langsung oleh ketua Komisi III DPRD ProvMal Rhicard Rahakbauw yang di hadiri oleh beberapa pimpinan dan Sekertaris OPD Provinsi Maluku.

Sayangnya ada pimpinan OPD yang tidak menghargai undangan DPRD untuk rapat bersama guna membahas terkait LPJ Gubernur Maluku Murad Ismail tahun 2022, yang tidak sempat hadir pada rapat Paripurna.

Pantauan media ini tadi dari ruang paripurna terlihat ada beberapa pimpinan dan Sekertaris OPD yang di duga meremehkan undangan DPRD Provinsi sehingga sempat hadir namun berbagai alasan yang di buat sehingga memakai alasan izin keluar sebentar namun ternyata tidak kembali ke ruang sidang.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Rhicard Rahakbauw yang di temui awak media di ruang paripurna menjelaskan” pihaknya mengundang dengan resmi rekan – rekan pimpinan OPD karena berkaitan dengan pembahasan dokumen LPJ Gubernur MI, namun sangat di sayangkan pasa siang tadi yang hadir hanyalah satu OPD saja yang datang yakni” Badan Bencana Alam. Cetus Rahakbauw

Kata Rahakbauw” malam ini pihaknya kembali mengundang pimpinan OPD, namun yang hadir hanyalah PKP, ada juga yang hadir sekertaris Dinas Perhubungan, Sekertaris Badan Pendapatan.

Rahakbauw menambahkan” kedua sekertaris OPD tersebut saat hadir namun beralasan buang air kecil namun pergi dan tidak kembali lagi.

Sikap.dan cara inilah menunjukan moral tidak etis, tidak sopan, dan tidak menghargai DPRD sebagai yang punya fungsi pengawasan dalam roda pemerintahan birokrasi, ini yang di sebut remehkan undangan DPRD.

Dalam keterangannya Rahakbauw” menurutnya sikap tersebut bagi pihaknya tidak ada masalah, namun sangat di sayangkan undangan tersebut sangatlah penting karena berkaitan dengan pembahasan dokumen LPJ Gubernur Maluku tahun 2022.

Yang menurut hematnya” adalah sangat penting dan strategis, untuk mengetahui sampai sejauh mana program kegiatan yang di kerjakan dan kemudian dampaknya seperti apa kepasa masyarakat. Ujar Rahakbauw

Lanjutnya” hal ini juga berkaitan dengan penggunaan anggaran, oleh karena itu dengan ketidak hadiran pihak OPD itu menjadi sebuah tanda tanya besar, padahal hal tersebut adalah hal yang sangat penting yang perlu di bahas. Ucap Rahakbauw

Rahakbauw juga menyampaikan bahwa” pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk besok ketua – ketua komisi dan ketua – ketua fraksi di undang rapat dengan pimpinan DPRD. Jelas Rahakbauw

Sehingga dalam rapat nanti akan di putuskan apakah pihak DPRD akan mengundang lagi pihak OPD, ataukah pihak DPRD mengambil sikap untuk menentukan langkah – langkah selanjutnya.

Hasil koordinasi Rahakbauw dengan pimpinan DPRD bahwa besok akan mengundang kembali pimpinan OPD, dan undangan tersebut akan secara tiga kali berturut – turut secara resmi, namun jika demikian tidak hadir juga maka tentunya pihak DPRD akan mengambil sikap. Terang Rahakbauw

DPRD mengambil sikap itu karena berdasarkan ketidak hadiran pihak OPD, karena di duga kuat pihak OPD menganggap undangan DPRD biasa – biasa saja, dan bahkan pembahasan terkait laporan pertanggung jawaban Gubernur Maluku itu pun biasa saja. Tutur Rahakbauw (Tim)

Karpan – beritasumbernews.com – DPRD Provinsi Maluku, mengagendakan rapat paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Maluku, Tahun Anggaran 2022, dengan harapan Gubernur Maluku Murad Ismail bisa hadir.

Untuk itu, lembaga politik berharap, kehadiran Gubernur Maluku, Murad Ismail, dalam rapat paripurna tersebut .”Kita berharap Pak Gubernur hadir,”kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut, kepada awak media, kemarin di gedung rakyat karang panjang Ambon. Senin 3/7/2023

Soal beberapa kali Gubernur tak berkesempatan hadir, politisi Partai Gerindra ini hanya mengatakan.” Kita harap beliau hadir kali ini karena ini LPJ Gubernur,” Tegas Sirdekut

Kendati begitu, lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya itu, sesuai aturan main, jika Gubernur tidak menghadiri rapat paripurna, bisa diwakilkan.”Kalau tidak hadir, kita tetap mengikuti ketentuan, Bahwa, bisa diwakilkan, Tapi kita berharap, beliau hadir di LPJ Gubernur Tahun Anggaran 2022,”. Pungkasnya (Tim)