beritasumbernews.com – Jember Dokumen APBD Kabupaten Jember mencatat angka besar: Tahun 2024 Rp4,218 triliun. Tahun 2025 Rp4,409 triliun. Tahun 2026 Rp4,321 triliun sebelum perubahan. Beberapa lampiran 2026 kolom sesudah perubahan masih Rp0,00. Perlu penjelasan terbuka agar masyarakat tidak salah paham.

Kalau ditotal, Jember kelola uang rakyat triliunan tiap tahun. Tapi rakyat tidak hidup dari angka. Rakyat hidup dari kenyataan.

Jalan membaik, Sekolah layak, Layanan kesehatan mudah, Pasar hidup, Pertanian terbantu, Pelayanan publik baik? Itu ukuran sesungguhnya.

Karena itu pertanyaan rakyat wajar dalam demokrasi. Uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

APBD bukan sekadar angka. APBD adalah program, pelayanan, pembangunan, pendidikan, kesehatan, pertanian. Semua harus dirasakan masyarakat sehari-hari.

Mahasiswa jangan diam. Cukup jadi pembaca data jujur. Kaji, analisis, jelaskan ke warga. Kampus tempat jaga akal sehat.

Tokoh agama jangan diam. Uang rakyat adalah amanah. Amanah harus dijaga dengan keterbukaan dan kejujuran.

Tokoh masyarakat, petani, buruh tani, pekerja, pedagang kecil juga harus peduli. Karena APBD harus terasa sampai ke sawah, dapur, dan ekonomi rakyat.

Lalu siapa pastikan semua berjalan benar, Negara.

Karena itu lembaga pengawas perlu turun: BPK lihat langsung lapangan dan bandingkan angka dengan manfaat. BPKP pastikan program hasilkan manfaat nyata. Kejaksaan Agung pastikan sesuai hukum dan akuntabilitas. KPK cermati tata kelola anggaran besar yang dampaknya luas.

Bukan cari kesalahan atau buat gaduh. Tapi pastikan uang rakyat benar-benar untuk rakyat.

Kalau sudah baik, pengawasan perkuat kepercayaan. Kalau ada yang perlu diperbaiki, pengawasan bantu perbaiki. Kalau ada pelanggaran, hukum punya mekanismenya.

Ukuran keberhasilan APBD bukan seberapa besar angkanya. Tapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.

_Oleh: Adv. Eko Puguh Prasetijo, S.H., M.H., CPM., CPCLE., CPArb., CPL_

Warga Jember, mari bicara apa adanya.

Ini bukan soal politik. Bukan soal siapa berkuasa. Ini soal uang rakyat.

(bs01)