beritasumbernews.com

AMBON –beritasumbernews.com –Penyidik Polresta Kota Ambon dan menerima laporan koordinasi terkait permasalahan yang terjadi antara pekerja bernama Jodi dengan CV Nusakura Mandiri. Dalam perkara ini, klien yang diwakili kuasa hukum menuntut hak-haknya sebagai pekerja yang telah melaksanakan aktivitas pembangunan kantor Dukcapil Kota Ambon.

Berdasarkan catatan dan keterangan dari berbagai pihak, pekerjaan pembangunan tersebut telah mencapai kemajuan antara 80 hingga 90 persen.

Sebagai kuasa hukum, Ongky Hatu. SH menindaklanjuti permasalahan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada hari ini, kami berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan persoalan segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami melakukan koordinasi di Polresta Kota Ambon setelah baru saja hadir di lokasi tersebut.

Langkah yang diambil hari ini berupa laporan koordinasi sekaligus untuk proses pengambilan keterangan secara langsung dari Jodi sebagai korban dalam perkara ini.

Keterangan tersebut disampaikan sesuai dengan kronologis laporan pengaduan yang telah kami sampaikan beserta bukti-bukti awal terkait pekerjaan pembangunan kantor Dukcapil Kota Ambon.

Setelah melakukan koordinasi dengan bagian Reserse Kriminal (Reskrim) khususnya Unit Hukum dan Advokasi (Harda), laporan pengaduan tersebut telah diterima oleh pihak kepolisian.

Pihak kepolisian juga telah menentukan penyidik yang akan menangani laporan pengaduan yang diajukan.

Dalam laporan pertama tersebut, kami mengajukan dugaan penipuan dan penggelapan terhadap pekerjaan pembangunan kantor Dukcapil Kota Ambon yang dilakukan oleh CV Nusakura Mandiri.

Menurut informasi yang diterima, pengelola CV Nusakura Mandiri terkait dengan seseorang yang merupakan anak dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi atau kota Maluku.

Kami menyampaikan bahwa proses penyelesaian perkara tidak boleh terhambat karena menyangkut kepentingan masyarakat Kota Ambon.

Harapan kami, baik dari pihak kuasa hukum maupun klien, adalah permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Hal ini penting mengingat pembangunan kantor Dukcapil berhubungan langsung dengan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Ambon.

Kami khawatir bahwa jika permasalahan tidak segera diselesaikan, pelayanan di kantor Dukcapil akan terganggu.

Dalam laporan pengaduan yang diajukan, kami juga meminta agar pihak berwenang mengambil langkah tegas terkait proses pembangunan tahap pertama yang dilakukan oleh CV Nusakura Mandiri.

Kami tidak menginginkan terjadinya hambatan pada pelayanan publik akibat permasalahan ini.

Namun, jika pihak CV Nusakura Mandiri tidak bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, maka kami berharap laporan pengaduan yang diajukan dapat dianalisis secara hukum oleh pihak pemerintah terkait.

Kami berkomitmen untuk mengikuti proses hukum yang berlaku demi mendapatkan keadilan bagi klien kami sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan lancar.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait langkah yang diambil untuk menangani permasalahan pembangunan kantor Dukcapil Kota Ambon. (Bs01)

Ambon,- beritasumbernews.com – Pemerintah Kota Ambon melalui Bidang Umum mulai mempercantik wajah kota dengan memasang lampu hias berbentuk bulan di sejumlah ruas jalan utama dan pusat kota. Pemasangan ini menjadi bagian dari persiapan menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada 21–22 Maret 2026.

Kepala Bagian Umum, Yosias Aulele, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan suasana kota yang indah dan nyaman bagi masyarakat selama momen hari besar keagamaan.

Menurutnya, penataan lampu hias tidak hanya berfokus pada estetika, tetapi juga mencakup pemeliharaan fasilitas umum seperti lampu jalan di kawasan pusat perdagangan, permukiman, hingga jalur utama penghubung wilayah di Kota Ambon.

“Tujuannya agar suasana kemeriahan Idulfitri dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan agama, suku, maupun latar belakang sosial,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (16/03/2026).

Ia menambahkan, Ambon selama ini dikenal sebagai kotatb yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan atau basudara, di mana toleransi antarumat beragama terus terjaga dengan baik. Momentum Idulfitri menjadi salah satu wujud nyata dari kebersamaan tersebut.

Selain pemasangan lampu hias, Pemkot Ambon juga melakukan berbagai pembenahan, seperti pemasangan umbul-umbul di lingkungan Balai Kota dan OPD, pembersihan drainase untuk mencegah genangan air, serta perbaikan jalan guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat selama perayaan.
Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keamanan, kelancaran lalu lintas, serta kesiapan layanan kesehatan selama masa Idulfitri.
Yosias mengajak seluruh warga untuk turut menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, serta terus memelihara sikap saling menghormati antarumat beragama.

“Semangat kebersamaan dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika harus terus kita jaga, terutama di momen yang penuh makna seperti Idulfitri,” tutupnya.(chey)

Ambon,– beritasumbernews.com Ramadhan menjadi momentum untuk berbagi serta menunjukan kepedulian terhadap sesama, oleh karena itu PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Pattimura Ambon turut berbagi kasih lewat program Injourney Community Care FamillA Berbagi: Bestie care – Bestie share dengan memberikan santunan serta bantuan sembako kepada anak yatim piatu di panti asuhan Al Madinah Ambon .

Program Bestie care – Bestie share merupakan bentuk komitmen dan kolaborasi setiap insan FamillA untuk berbagi terhadap sesama yang membutuhkan lewat pengumpulan donasi dan sembako yang diberikan kepada anak- anak yatim piatu Panti Asuhan Al Madinah Ambon

Penyerahan santunan dan sembako yang diberikan di Panti Asuhan Al Madinah Ambon pada Kamis, 12 Maret 2026 menjadi salah satu bentuk komitmen yang dilakukan oleh FamillA InJourney untuk tetap menebarkan cinta dan kepedulian dalam bulan suci Ramadhan yang penuh berkah

Gerakan donasi yang digalang oleh rekan FamillA berjumlah *Rp 9,000,000* beserta dengan bantuan paket sembako yang juga turut disalurkan

Harapannya penyaluran santunan serta paket sembako yang diberikan dapat bermanfaat serta menjadi berkah bagi anak – anak pada Panti Asuhan Al Madinah Ambon” ujar General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Pattimura Ambon, Johan Seno Acton

(Chey)

Ambon – beritasumbernews.com – Kepolisian Daerah Maluku menekankan pentingnya disiplin dan optimalisasi pelaksanaan Operasi Ketupat Salawaku 2026 guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Pol Piter Yanottama, SH, S.I.K., MH, saat memimpin apel pagi gabungan personel di Lapangan Tahapary Polda Maluku, Senin (16/3/2026).

Apel tersebut diikuti para pejabat utama serta seluruh personel Polda Maluku.

Dalam arahannya, Piter menegaskan bahwa disiplin dan tanggung jawab merupakan modal utama bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga mengapresiasi kinerja seluruh personel yang hingga saat ini dinilai mampu menjalankan tugas dengan baik tanpa adanya tindakan yang bersifat kontraproduktif maupun pelanggaran yang menjadi perhatian pimpinan.

“Saya mengapresiasi dedikasi seluruh personel. Kinerja yang sudah baik ini harus terus dipertahankan dengan tetap berpedoman pada arahan dan petunjuk pimpinan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan Operasi Ketupat Salawaku 2026 telah memasuki hari keempat. Seluruh personel diharapkan tidak bersikap apatis terhadap pelaksanaan operasi, baik yang tergabung dalam surat perintah operasi maupun yang tidak secara langsung masuk dalam sprint.

Operasi ini bertujuan menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat serta menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas selama periode mudik dan perayaan Idulfitri di wilayah Maluku.

Selain pengamanan di lapangan, Polda Maluku juga terus melakukan patroli siber guna memantau dinamika informasi di media sosial.

Menurut Piter, hingga saat ini situasi media sosial di wilayah Maluku masih terpantau aman dan kondusif tanpa adanya aktivitas yang berpotensi meningkatkan eskalasi konflik.

Ia mengimbau seluruh personel untuk turut mengingatkan keluarga dan masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Wilayah Maluku memiliki sensitivitas sosial yang tinggi. Oleh karena itu kita semua harus bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak memicu kesalahpahaman maupun konflik,” katanya.

Selain itu, Polda Maluku juga memantau ketersediaan bahan pangan menjelang Idulfitri. Berdasarkan koordinasi dengan instansi terkait, stok pangan di wilayah Maluku masih dalam kondisi aman dan terkendali.

Masyarakat pun diimbau tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying.

Hal serupa juga berlaku pada ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan informasi dari Pertamina, stok BBM di wilayah Maluku masih mencukupi dan terus dipasok secara berkala, termasuk biosolar, dexlite, pertalite, dan minyak tanah.

Mengakhiri arahannya, Piter mengingatkan seluruh personel agar terus meningkatkan disiplin, dedikasi dan keikhlasan dalam menjalankan tugas.

“Disiplin adalah kunci utama bagi setiap anggota Polri untuk dapat menjalankan tugas secara maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

apel kesiapan personel menjelang Idulfitri memiliki nilai berita karena berkaitan dengan pengamanan periode mobilitas masyarakat yang tinggi.

Operasi Ketupat merupakan agenda nasional yang setiap tahun dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memastikan keamanan mudik, kelancaran arus lalu lintas, serta stabilitas keamanan daerah.

Penekanan pada disiplin personel serta pemantauan media sosial menunjukkan upaya preventif kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku yang memiliki dinamika sosial yang cukup sensitif.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait terkait ketersediaan pangan dan bahan bakar juga menjadi bagian dari langkah menjaga stabilitas masyarakat menjelang perayaan Idulfitri. (**)

Ambon, – beritasumbernews.com – Menyikapi pemberitaan ketidaksesuaian nota, kwitansi pada bagian Sekretariat Daerah Kota Ambon, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melalui Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, R.Sapulette menjelaskan, bahwa tahapan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Pemerintah Kota Ambon oleh BPK baru memasuki tahapan pemeriksaan Interim.

Menurut Sapulette, Proses pemeriksaan pasca penyampaian LKPD Pemkot Ambon kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku belum final, karena tahapan pemeriksaan baru memasuki tahapan pemeriksaan Interim, dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci untuk dilakukan pendalaman terhadap dokumen keuangan yang disampaikan, dan saat ini pemeriksaan belum masuk tahapan terinci.

“Terkait pemberitaan mengenai dugaan temuan ketidaksesuaian nota serta kwitansi pada bagian Sekretariat Daerah Kota Ambon, kita masih dalam proses pemeriksaan dan menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi dari BPK. LHP tersebut nantinya akan memuat temuan pemeriksaan, kesimpulan, rekomendasi perbaikan, serta rincian potensi kerugian negara atau daerah jika ditemukan,” ujarnya kepada Tim Media Center, di Ambon, Senin (16/3/2026).

Sapulette menjelaskan, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah oleh BPK, merupakan amanah berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

BPK juga memiliki kewenangan, lanjut Sapulette, untuk melakukan pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai kebutuhan.

“Pada saat ini, BPK telah menyelesaikan tahapan pemeriksaan pendahuluan, selanjutnya terinci untuk memastikan bahwa setiap transaksi benar-benar terjadi, jumlahnya akurat, dan tidak ada dokumen yang tidak valid. Selain itu, juga dilakukan uji kepatuhan, untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Pj. Sekkot.

Dirinya menambahkan, proses pemeriksaan juga pada akhirnya akan melalui tahapan pembahasan temuan. Setelah menyusun temuan sementara, auditor akan mengadakan exit meeting dengan Pemkot Ambon untuk mengkomunikasikan seluruh hasil temuan. Saat ini, proses tersebut belum dilaksanakan.

“Pada saat exit meeting berlangsung, pihak yang diperiksa, dalam hal ini OPD terkait , termasuk bagian Sekretariat Daerah Kota Ambon akan diberi kesempatan, untuk memberikan klarifikasi atau bukti tambahan, terkait temuan yang disampaikan oleh BPK sebelum LHP resmi dibuat,” katanya.

Sapulette menegaskan, jika ditemukan penyimpangan dan atau potensi kerugian negara atau daerah, Pemkot Ambon memiliki kewajiban hukum, untuk melakukan tindak lanjut.

Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta ketentuan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Untuk pemeriksaan keuangan Pemkot Ambon tahun 2025, jika terdapat penyimpangan atau potensi kerugian, Pemkot Ambon akan tunduk dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi temuan BPK, sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.

Bentuk tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain, pengembalian kerugian ke kas daerah, perbaikan sistem pengelolaan keuangan, serta pemberian sanksi kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran dari masyarakat, yang berperan sebagai kontrol sosial bagi Pemkot Ambon. Hal ini bertujuan, untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami mengimbau, agar masyarakat tetap menunggu hasil LHP resmi, yang akan disampaikan oleh BPK,” tutup Sapulette. (Chey)

Ambon–  beritasumbernews.com – General Manager PT Pelindo (Persero) Regional 4 Ambon, Zahlan, dalam wawancaraJumat (13/03/2026) mengungkapkan bahwa pihak pengelola telah melakukan peningkatan layanan dan penyesuaian fasilitas yang sebelumnya beroperasi di area parkiran.

Hal ini dilakukan akibat proyek rekonstruksi jaringan yang sedang berlangsung. Sebagian besar fasilitas telah kembali ke lokasi semula, sementara yang lain sebelumnya berada di depan area utama.

Jika lokasi depan tetap harus digunakan, informasi daya beli dan jam operasional penumpang menjadi pertimbangan utama. Banyak penjual dan rekan usaha menjadikan kawasan tersebut sebagai sumber penghasilan. Kondisi ini membuat mereka terpaksa memindahkan lokasi, membayar biaya tambahan, atau bahkan kembali ke pengaturan yang tidak teratur.

Pihak pengelola menegaskan bahwa tidak diperkenankan siapapun memasuki ruang tunggu atau area khusus untuk mengajak penumpang guna kepentingan komersial atau non-operasional.

Namun, selama berada di luar zona yang ditetapkan, masyarakat diimbau untuk bijak menghadapi situasi. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang.

Meskipun tempat alternatif berjualan terbatas, lokasi yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan aturan yang jelas di bawah pengelolaan terstruktur.

Masih ada sebagian pihak yang belum memahami peraturan atau memaksakan diri masuk area terbatas. Petugas diimbau untuk tetap tegas dalam menjalankan tugas.

Status fasilitas saat ini bukan bersifat sementara, melainkan sesuai dengan persiapan matang dan dukungan logistik dari berbagai pihak.

Informasi terkini akan selalu disiapkan secara teratur tanpa membedakan musim atau acara khusus seperti mudik Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.

Acara tersebut selalu diikuti dengan peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Penumpang umumnya telah menunjukkan kesabaran tinggi dalam menghadapi kondisi tersebut, yang bahkan menjadi rutinitas tahunan.

Tugas bersama seluruh pegawai dan pihak terkait adalah memastikan pelaksanaan layanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Sistem kerja yang diterapkan masih terbuka untuk diskusi terkait perbaikan lebih lanjut guna meningkatkan kualitas pelayanan.

Selain itu, karena proyek renovasi masih berlangsung, beberapa fasilitas sementara waktu masih dalam tahap penyesuaian lokasi. Khusus untuk masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas), peran pos berhenti menjadi sangat penting.

Pihak pengelola telah menyediakan fasilitas pendukung seperti akses khusus untuk pengguna kereta kursi roda. Sebelumnya, sebagian masyarakat masih membutuhkan tunjangan khusus terkait penataan area yang sempat menjadi perbincangan publik.

Hal ini terutama terjadi pada masa musim ramai di mana jumlah penumpang bisa mencapai tiga kali lipat dari kondisi normal. Dalam kondisi normal, pengaturan lokasi dan akses fasilitas dapat dilakukan dengan lebih terkontrol.

Namun saat ini, karena jumlah penumpang yang relatif banyak dan keterbatasan area akibat renovasi, pengaturan tersebut belum berjalan efektif. Beberapa fasilitas khusus seperti jalur akses kursi roda harus disesuaikan ulang.

Sebagian bagiannya sementara waktu harus diangkat atau dipindahkan untuk mendukung kelancaran pekerjaan renovasi. Setelah proses renovasi selesai sesuai jadwal, standar fasilitas yang disediakan akan sesuai ketentuan dan siap berfungsi optimal.

Pihak pengelola telah menerima permintaan dari masyarakat untuk memperbaiki akses khusus yang berjarak sekitar 20 meter dari lokasi utama. Selain itu, juga untuk menyempurnakan area depan yang menghubungkan ke luar lokasi.

Area tersebut saat ini masih dalam tahap penyelesaian dengan penutupan sementara sebagian kawasan agar pekerjaan konstruksi dapat berjalan lancar.

Hal ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan disiplin pengaturan area dan kemudahan akses bagi masyarakat umum.

Termasuk juga mereka yang memiliki tujuan khusus dalam menggunakan fasilitas yang ada. Program perhatian khusus terhadap penyediaan fasilitas bagi kelompok berkebutuhan khusus telah menjadi prioritas utama dalam proyek renovasi.

Pihak pengelola mengakui bahwa sebelumnya akses untuk masyarakat berkebutuhan khusus belum sepenuhnya spesifik dan sesuai standar yang diharapkan. Hal ini menjadi salah satu alasan utama proyek renovasi dilakukan pada akhir tahun lalu dan dilanjutkan awal tahun ini.

Informasi terkini menunjukkan bahwa persentase pelaksanaan proyek (PPN) telah mencapai 18% dari target rencana trimester pertama tahun ini.

Angka tersebut merupakan peningkatan positif sebesar 1% dibandingkan perkembangan sebelumnya.

Meskipun demikian, kemajuan proyek secara keseluruhan masih tergolong lambat. Sebagian besar pekerjaan fokus pada konstruksi bangunan yang membutuhkan waktu dan perhatian lebih banyak terhadap detail serta kualitas material.

Namun secara fisik, pembangunan telah sesuai dengan rencana yang disusun matang oleh pihak kontraktor dan pengelola proyek. (**)