Politik

Ambon,beritasumbetnews.com,Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Rofik Afifudin meminta secara tegas, Direktur Rumah Sakit dr. Haulusy Ambon harus di copot dari jabatannya, karena merasa tidak mampu melaksanakan tugasnya, Dirut tidak mampu wujudkan visi Gubernur.

Direktur RSUD dr. Haulusy Ambon dr. Nasaruddin dinilai tidak layak dan tidak mampu mewujudkan visi Gubernur, sehingga menjadi perhatian publik, dan disikapi secara keras oleh DPRD Provinsi Maluku dalam hal ini Komisi IV lewat wakil ketua Komisi IV Rofik Afifudin.

Pernyataan tegas yang mendesak itu disampaikan Afifudin berdasarkan beberapa pertimbangan; ketidakmampuan manejerial, rasa tidak memiliki serta tidak mampu mewujudkan visi misi Gubernur untuk menaikan status RSUD Haulussy menjadi rumah sakit bertaraf internasional. Kamis 17/08/2023

“Kalau manajemen seperti itu dan berpikir lokal, tidak punya visi bagaimana mau mencapai visi saudara Gubernur, saya kira segera diambil langkah memberhentikan saudara Nasaruddin, dia lebih banyak di luar daripada di dalam. tandas Afifudin

Menurut Afifudin” Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada sambutannya itu menjadi sinyal dan masuk dalam suatu ketegori evaluasi dari pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah provinsi seraya mencontohkan menajament RSUD Haulussy, maka harus bisa dipahami bahwa kemampuan Direktur patut dipertanyakan. Ungkap Afifudin

“Mendagri dalam sambutannya itu menjadi sinyal dan masuk dalam suatu ketegori evaluasi dari pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah provinsi yang kemudian dicontohkan manejemen RSUD Haulussy itu segera memberhentikan saudara Direktur Nasarudin. Kata Afifudin Mengingatkan

Mendagri Tito Karnavian mengritisi oknum pejabat pemerintah daerah yang menyalahgunakan dana insentif dokter spesialis di wilayah setempat untuk menutup utang akibat defisit anggaran daerah.

“Ada dana untuk tenaga dokter spesialis yang tidak sampai, Sampai ada dokter spesialis mengundurkan diri, ada yang meninggalkan tempat, “kata Tito Karnavian saat menyampaikan sambutan di acara Penganugerahan Tenaga Kesehatan Teladan 2023 di Jakarta Selasa (15/08/23).

Kejadian itu salah satunya dialami dokter spesialis di RSUD Haulussy Maluku. kata Tito menambahkan

Berdasarkan laporan dari tim investigasi Kemendagri, kata Tito, modus yang melatarbelakangi tunggakan tersebut adalah dikarenakan defisit anggaran daerah.

Apabila ada tenaga kesehatan yang melakukan aksi mogok, lantaran hak-hak mereka belum diwujudkan dan kemudian menutup unit-unit klinik, menurut Rofik Afifudin, yang namanya profesionalisme terimplisit didalamnya hak dan kewajiban.

“Jadi kalau orang sudah melaksanakan kewajiban haknya juga harus dibayar, secara profesional, nah masalahnya hak belum dibayar, jangan paksakan kewajiban, sebagai pemimpin jangan seperti itu, “ingat wakil rakyat yang berasal dari dapil kota Ambon ini.

“Kan Mendagri sudah kasih atensi, kalau ada proses pembiaran itukan keanehan nah itu yang harus dievaluasi, kan sudah berapa kali interupsi anggota DPRD provinsi Maluku baik di dalam ruang paripurna maupun di media massa itukan menjadi atensi, itu sudah harus diambil langkah-langkah’ jangan lama’.

Banyak oknum pejabat yang memanfaatkan dana insentif tenaga kesehatan untuk menutup pembayaran utang sejumlah kegiatan lainnya.

Masih menurut Rofik, jika ada persoalan-persoalan yang terkait dengan administrasi di dalam rumah sakit, sebaiknya dibicarakan secara baik-baik.

“kalau ada soal-soal misalnya administrasi di dalam rumah sakit panggil dan diajak ngomong dong supaya cari solusi bersama inikan rasa memiliki rumah sakit ini, ‘tidak ada’ dia tidak pernah merasakan bagaimana rumah sakit ini dibangun dan dibesarkan sampai hari ini, rumah sakit ini cukup lama, punya sejarah yang panjang dan ini rumah sakit orang Maluku, karena itu dan juga visi gubernur disana untuk meningkatkan status rumah sakit itu menjadi rumah sakit Internasional, tapi harapan itu pupus karena manajemen yang diterapkan saat ini diindikasikan sebagai manejemen ketidaknormalan.

Sementara itu, salah seorang berpengaruh didalam RSUD Haulussy, menegaskan, aksi mosi tidak percaya kepada Direktur ini adalah demi dan untuk kepentingan tenaga kesehatan yang berkerja di rumah sakit milik pemerintah daerah ini.

Menurutnya aksi protes itu, mendapat dukungan dari kurang lebih lima ratusan (500) orang.

“Jadi aksi mogok ini semata-mata untuk kepentingan tenaga kesehatan yang mengabdi di RSUD Haulussy terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya.

Jadi dipikir kita mogok untuk kepentingan pribadi, saya kira itu pikiran penyesatan yang sengaja diisukan untuk mementahkan proses perjuangan yang tengah diupayakan, ” tandas sumber anonim yang bisa dipercaya ini.

Sumber ini juga mengungkap kalau, sinyalament dari pidato Mendagri RI tersebut, oleh Lembaga Anti Rasuah telah mendatangi RSUD Haulussy Ambon Rabu 16/08/23

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengendus RSUD mereka menyelidiki Apotek, obat-obatan dan menanyakan data-data juga soal pengadaan alat-alat kesehatan, “ujarnya.

Meski begitu, proses aksi tetap akan diteruskan hingga manajemen membereskan hak – hak Nakes.

“Kita akan tetap melaksanakan aksi sesuai rencana kami untuk mencapai tujuan kami’ semua maju sama-sama’ termasuk puluhan dokter spesialis karena jika ini tidak dilakukan siapa lagi yang akan berjuang, ” tandas sumber dari dalam rumah sakit yang dapat dipercaya ini.

Perjuangan tenaga kesehatan (Nakes) untuk memperoleh haknya ini, ibarat menghadapi tembok raksasa, tapi pergerakan mesti dimulai karena banyak dari tenaga kesehatan menerima kenyataan hidup, ketika berhutang dan harus dikejar-kejar rentenir dan lari bersembunyi, apakah kita terus menciptakan unsur ketergantungan pada suatu nasib.

Padahal dana 19 M yang merupakan hak tenaga kesehatan dari 2020 hingga 2023 yang hingga kini belum menunjukan titik temu.

Insentif tersebut terdiri jasa pelayanan BPJS dari 2020 sampai 2023, jasa pasien umum sejak tahun 2021, jasa Covid 19 tahun 2022 dengan total jasa pelayanan senilai Rp 19 M.

Padahal Sekda Maluku sejak dua pekan lalu telah mendatangi rumah sakit pusat rujukan Provinsi Maluku ini, dan telah melakukan pertemuan dengan Direktur, Tapi nampaknya titah Sekda tidak berlaku.

Kuasa Direktur nampak masih kokoh, siapa sebenarnya Nasaruddin, ? (Chey)

Ambon,beritasumbernews.com
Puluhan tenaga medis baik perawat, mantri maupun dokter di rumah sakit umum Daerah dr. Haulusy kudamati Ambon hingga saat ini hak mereka tidak di bayar oleh direktur rumah sakit.

Hal tersebut menjadi perhatian publik bahkan sudah di sikapi pihak DPRD Provinsi Maluku dalam hal ini lewat Komisi IV DPRD Provinsi Maluku.

Hengki Pelata anggota Komisi IV yang di temui sejumlah wartawan di rumah rakyat karpan pajang ambon siang tadi menjelaskan” situasi rumah sakit RSUD dr. Haulusy kudamati ambon terkait dengan hak-hak tenaga kesehatan dalam hal ini para dokter yang sampai hari ini belum terbayarkan, maka langkah-langka yang telah di lakukan selama ini oleh komisi IV adalah telah melakukan sebuah konfirmasi, bahkan komunikasi, bahkan stresing kepada direktur untuk segera membayar hak-hak para tenaga medis. Ungkap pelata

Namun sampai hari ini, kata Pelata” hak-hak para medis sebagian besar belum teratasi, sesungguh-nya langka yang di tempuh oleh Direktur itu, seakan-akan mengabaikan hak-hak para medis. Sebut Pelata

Sebagai Komisi IV, Pelata berharap dan sekaligus menegaskan bahwa” jika hak para tenaga medis tidak di bayarkan juga, maka pihak tenaga medis akan menempuh jalur hukum.

Jika hak-hak mereka itu tidak di bayarkan maka sudah tentu mereka akan melakukan upaya-upaya lain agar bisa hak mereka di bayarkan. Ujar Pelata

Pelata pun cukup prihatin dengan kondisi yang sedang terjadi di rumah sakit RSUD dr. Haulusy kudamati ambon, sehingga dirinya menghimbau serta menyarankan kepada direktur Rumah Sakit agar sesegera mungkin menyelesaikan hak para tenaga medis di antaranya para dokter. Imbuh Pelata

Menurut Pelata” dana tersebut sudah tersalurkan dari pusat, sehingga Pelata menilai Direktur RSUD sangat keliru jika tidak membayarkan hak – hak mereka para tenaga medis. Ucap Pelata

Lain cerita lagi konfirmasi serta komunikasi pihak Komisi IV dengan pihak Direktur RSUD Haulusy Ambon, yang mana Direktur menyampaikan bahwa” dana sudah di gunakan untuk memfasilitasi oprasional rumah sakit. Beber Pelata

Pelata mengatakan” langkah itu bijak dan positif juga, namun tidak harus mengabaikan hak – hak para tenaga medis dalam hal ini dokter dan lain – lain. Ucap Pelata

Kenyataan-nya sampai hari ini tidak ada langkah yang di ambil pihak direktur rumah sakit untuk menyelesaikan hak – hak para tenaga medis.

Sejak sekian lama bahkan hingga saat ini, belum ada langkah langkah yang bisa di ambil direktur guna menyelesaikan hak para medis, itu hak para medis harus di selesaikan. Tegas Pelata

Hal yang sama terjadi pasca covid – 19, yang mana hal yang sama juga terjadi, sampai pihak Komisi IV pun berusaha mengambil langkah langkah, dengan menggunakan fungsi pengawasan sebagai lembaga legislatif.

Pelata berikan pernyataan tegas kepad direktur rumah sakit agar segera membayar hak para medis, rumah sakit tersebut adalah rumah sakit pemerintah, sehingga pemerintah harus ikut bertanggung jawab.

Pelata pun memberikan ruang kepada pihak Kejaksaan untuk bisa memeriksa direktur rumah sakit, agar bisa di ketahui anggaran tersebut sebenarnya kemana. Jelas Pelata

Kami sudah lakukan sebuah langka-langka kooperatif, komunikatif dengan pihak rumah sakit RSUD dalam hal ini direktur, dan kata direktur hanya bis berjanji dan mengatakan kata siap pak, namun kenyataannya tidak.

Lebih jelasnya Pelata mengatakan jika anggaran tersebut di realisasikan ke kegiatan lain maka itu adalah sebuah masalah

Saatnya pihak korban dan pihak rumah sakit akan di panggil, guna di tanyai dan meminta keterangan pertanggung jawaban, namun jika tidak ada upaya maka itu di serahkan kepada pihak korban untuk menempuh jalur Hukum.

Secara tegas juga Pelata meminta kepada pemerintah untuk segera menggantikan jabatan direktur karena tidak layak dan di katakan bahwa direktur gagal, dan Pelata berharap bisa terselesaikan agar hal tersebut jangan sampai ke Rana hukum karena itu pidana. Pungkasnya (Tim)

Aru,beritasumbernews.com,Pimpinan cabang partai kebangkitan Nusantara Kabupaten Kepulauan Aru yang di pimpin oleh Vence Hendrik Soenarjo, yang mana Pimcab PKN Kepulauan Aru ikut memeriahkan Dirgahayu RI ke 78 dengan mengikuti kegiatan baris berbaris.

Kegiatan tersebut di laksanakan sejak tanggal 10 Agustus 2023 sekabupaten Kepulauan Aru, dengan jumlah peserta yang ikut sebanyak 100 peserta. Selasa 15/08/2023

Pimpinan cabang partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Kepulauan Aru Vence Hendrik Soenarjo kepada media ini saat di hubungi menyampaikan” lomba Baris berbaris tersebut bukan saja baris indah namun juga baris Empang.

Menurutnya” Peserta lomba baris indah sebanyak 126 peserta yang di ikuti dari peserta kalangan umum bahkan beberapa instansi pemerintah pun ikut serta.

Lomba baris tersebut melibatkan semua peserta dari tingkat SD, SMP sampai tingkat SMA.

Dari keterangannya Vence mengatakan” dari 17 partai politik hanya satu – satunya partai kebangkitan Nusantara (PKN) yang menggelar kegiatan tersebut dalam memeriahkan Dirgahayu RI ke 78.

Bahkan ternyata ikut dalam baris tersebut satu regu peserta baris dari partai PKN Pimcab Kepulauan Aru, yang mana tampil bagian depan barisan sebagai komendan barisan Ketua Dewan Pembina Drs. Godlief Gainau, S.Ip, M.Si, barisan depan sebelah kiri Ketua Pimcab Vence hendrik soenarjo, sebelah kanan sekertaris Pimcab PKN Matheus Erik Arpipi. S. Sos. Tutur Vence (Veja)

Malteng,beritasumbernews.com,Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Maluku Tengah dalam proses administrasi sebagaimana yang diatur dalam PKPU No 10 Tahun 2023, dan sesuai pentahapan administrasi Daftar Calon yang di usulkan oleh Pimcab PKN Maluku Tengah sebanyak empat puluh (40) yang terbagi di enam (6) daerah pemilihan di Kabupaten Maluku Tengah.

Kepada media ini ketua bapilu Pimcab Malteng Abd. Salam Tampary mengatakan” sampai akhir proses administrasi pencermatan daftar calon sementara yang berakhir pada tanggal 11 Agustus 2023, semua peserta pemilu dari Bacaleg PKN di nyatakan Memenuhi Syarat (SM) dan couta perempuan di semua dapil terwakili sebanyak tiga puluh (30%) persen. Jelas Tampary

Lanjutnya” ini menunjukan keseriusan PKN memperhatikan aspirasi masyarakat Maluku Tengah dalam mengakomodasi kepentingan politik menuju pemilu legislatif tahun 2024. Ujar Tampary

Dengan menggunakan data survei yang dilakukan oleh Tim Bapilu PKN Maluku Tengah, dengan menggunakan sampel 500 respondent di 18 Kecamatan dan tingkat kesalahan berada di dua (2%) menunjukan bahwa di semua dapil PKN mendapat satu kursi keterwakilan dengan berbagai variasi posisi perolehan suara. Beber Tampary

Selaku Ketua Pemenangan Pemilu (Bapilu) PKN Maluku Tengah, kata Tampary” sangat optimisi dengan perhitungan dan kirka politik dengan komposisi dari bacaelg di semua dapil di pastikan PKN Maluku Tengah dalam proses politik legislatif tahun 2024 sangat berpeluang besar memiliki Satu Fraksi utuh di DPRD Maluku Tengah dan memilki satu orang berada di unsur pimpinan DPRD Maluku Tengah.

Untuk itu saya himbau kepada semua Bacaleg tetap konsisten menjaga irama politik di dapil masing-masing, jangan terlibat dengan konflik-konflik yang terjadi di desa atau negeri, berusaha semaksimal mungkin menjadi mediator atau berada pada posisi netral yang dapat memberikan kontribusi pemikiran guna menjaga stabilitas yang bersifat berkelanjutan. Imbauh Tampary

Momentum tahun politik sangat rawan di manfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan hindari pusaran konflik komunal, sebab perjalan politik menuju 2024 pasti memilki konsukwensi yang sangat riskan bagi para bacaleg jika masuk dalam perangkap konflik komunal. Pungkasnya (Veja)

Ambon,beritasumbernews.com,Memperkenalkan Ganjar Pranowo sebagai salah satu figur calon presiden RI periode 2024 – 2029, lewat tim pemenang yang menamakan diri Komando Teritorial Ganjarian Spartan Provinsi Maluku (Komter) menggelar kegiatan malam badonci.

Kegiatan malam badonci yang di gelar Komter Ganjarian Spartan Provinsi Maluku itu tepatnya pukul 20 : 00 Wit, yang di laksanakan di gedung Aula PGSD Ambon. Sabtu 12/08/2023

Dalam kegiatan tersebut di hadiri oleh undangan VIP, yang terundang yakni” selain Wakil Gubernur Maluku Abas Orno dan Pj. Wali Kota Ambon namun di hadiri juga oleh tokoh politik dari partai PDIP, Perindo, Hanura dan juga tokoh masyarakat lainnya.

Kegiatan tersebut berakhir pada pukul 03 : 00 Wit, Minggu dini hari, dan kegiatan tersebut di meriahkan oleh artis artis lokal yang cukup di kenal sari dua komunitas musisi di Maluku yakni” KPMM dan juga PMM.

Ketua Komter Ganjarian Spartan Provinsi Maluku Karel Soukotta yang biasa di sapa Kace saat di temui awak media ini menyampaikan” kami pengurus Komter Ganjarian Spartan Maluku menggelar kegiatan ini guna memperkenalkan Tim Komter Ganjar lewat acara malam badonci ini kepada kalangan masyarakat luas. Sebut Kace

Lanjutnya” selain lewat malam badonci, pihaknya juga dalam tujuan akan melaksanakan satu kegiatan sosialisasi ke Kabupaten kota di Maluku dan akan bermulai dari Kabupaten Maluku Tengah satu dua hari ke depan ini.

Tim-nya akan terus bergerak dengan sasaran akan memenangkan Ganjar Pranowo untuk pemilu Presiden 2024 nanti untuk masa periode 2024 – 2029 nanti-nya. Tutur Kace (Veja)

HALUT,beritasumbernews.com,Meminimalisir angka kriminal dan menjaga Situasi Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Halmahera Utara tetap aman, Satuan Sabhara Polres Halmahera Utara secara rutin di setiap malam melakukan kegiatan patroli.

Dari kegiatan Patroli ini, Satuan Sabhara berhasil mengamankan sejumlah anak muda yang kedapatan sedang berpesta minuman keras (Miras). Bahkan ada juga yang kedapatan menghisap lem Ehabon.

Tidak hanya itu, Satuan Sabhara juga mengamankan beberapa pasangan anak muda dibawa umur, yang notebene masih dalam bangku pendidikan kedapatan masih berkeliaran di waktu yang sudah larut malam.

Kaitan dengan itu Satuan Sabhara kemudian mengamankan sejumlah anak muda tersebut ke kantor untuk di berikan bimbingan serta nasehat.

“Ya kepada beberapa anak muda tersebut kita amankan di kantor untuk memberikan bimbingan atau pencerahan serta menasehati mereka, bahwa jangan mensia-siakan masa muda mereka dengan hal-hal yang merusak diri.

Apalagi lem ehabon, sangat berbahaya pada kesehatan, terutama merusak jaringan saraf dan paru-paru. Itu yang kita lakukan, dengan harapan mereka sadar demi untuk kebaikan masa depan mereka sendiri, “Terang Kepala Satuan Sabhara Polres Halmahera Utara, Ipda Rujiono Tjuluku SE kepada wartawan, Sabtu (05/08/2023).

Lanjut Ipda Rujiono mengatakan, sesudah memberikan bimbingan dan nasehat, beberapa anak muda tersebut kemudian di perbolehkan pulang, ada sebagian yang merupakan pasangan anak muda di antar pulang ke rumah masing-masing.

Selain itu, Satuan Sabhara polres Halut juga mengamankan sejumlah pelaku balap liar di seputaran kawasan pemerintahan kantor bupati. Kepada pelaku balap liar masih dilakukan tindakan pembinaan dan dibuat pernyataan untuk tidak mengulangi kegiatan balap liar.

Selanjutnya kepada para orang tua, Ipda Rujiono menghimbau agar selalu mengawasi anak-anaknya, Apabila sudah di atas jam 9 malam atau pukul 21.00WIT sebaiknya mencari dan membawa pulang. Hal ini tentu menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan bersama.

“Himbauan ini, tentu untuk kebaikan bersama, serta untuk masa depan anak-anak kita, ” Pungkas Ipda Rujiono (Yansen)

PIRU,beritasumbernews.com,DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), menetapkan tiga nama calon pejabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat.

Penetapan ini dilakukan dalam rapat paripurna tertutup oleh perwakilan fraksi-fraksi DPRD SBB, yang digelar di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, dikawasan gunung malintang Desa Piru Kecamatan Seram Bagian Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. Selasa (4/4/2023).

Ketua DPRD Kabupaten SBB, Abdul Rasyid Lisaholit, mengatakan diantara tiga nama itu ada anak daerah yang juga diusulkan untuk menjabat sebagai Pejabat Bupati Seram Bagian Barat.

“Seluruh administrasi yang menyangkut dengan pengusulan Pejabat Bupati di Kabupaten Seram Bagian Barat akan dikirim paling lambat sebelum tanggal 6 april,” tukasnya, di Gedung DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ketiga nama tersebut, telah disepakati bersama oleh masing-masing Fraksi yang ada di kantor DPRD Seram Bagian Barat dan, secepatnya dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi & diuji setelah itu baru diputuskan. (Yan.L)

PIRU,beritasumbernews.com,Mengetahui bencana banjir yang menerjang kawasan warga Dusun Laala, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagaian Barat, Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Abdul Rasid Lisaholit, bergerak cepat meninjau dan membantu langsung para korban banjir yang berada di Dusun Laala. Kamis (9/2/2023).

Ketua DPRD SBB setiba di lokasi banjir, dengan mengunakan kameja Hitam, langsung turun membantu dan mengevakuasi barang milik korban yang terdampak banjir.

Ketua DPRD mengatakan mengetahui Informasi banjir Dusun Laala ini, di media sosial.

“Sekarang informasi pastinya masuk dengan begitu cepat, sehingga ketika tadi informasi itu datang, baik melalui pesan WA maupun medsos, saya langsung bergerak untuk meninjau langsung di lokasi,” ungkap Lisahoit.

Selain itu, Lisaholit, juga meminta seluruh masyarakat untuk turut membantu mendoakan agar musibah ini cepat berlalu.

Sementara informasi yang dihimpun media ini, tercatat 5 buah rumah warga rusak total terbawa banjir. (Yan.L)

Karpan,beritasumbernews.com,Ketidakhadiran Gubernur Maluku Murad Ismail pada agenda rapat paripurna DPRD tentang laporan pertanggungjawaban Gubernur Maluku pada LPJ 2022, menarik perhatian publik bahkan membuat pihak DPRD geram.

Pada pasal 194 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang keuangan daerah telah menegaskan, Kepala Daerah wajib menyampaikan pelaksanaan pertanggung jawaban APBD paling lambat 6 bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G Wattubun kepada wartawan di Kantor DPRD Provinsi Maluku kemarin usai Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun 2022.

Kata Wattimena” Tahun anggaran kita berakhir tanggal 31 Desember maka 6 bulan terhitung dari januari paling lambat 30 juni 2023 dan proses pembahasan paling lambat 7 bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Kata Watubun” harus mempercepat proses pembahasan dan akhirnya Menteri Dalam Negeri mengisinkan kita untuk melaksanakan proses pembahasan walaupun suda lewat tapi dead line tanggal 4 Agustus dan hari ini tanggal 3 kita sudah bisa melaksanakan proses penyelesaian Ranperda menjadi Perda dan dua Fraksi Menolak keras dan tegas yaitu Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan sedangkan enam fraksi menerima,”jelas Wattubun.

Menurutnya, dalam asas pengambilan keputusan sesuai pasal 168 Tata Tertib DPRD tentang pengambilan keputusan menegaskan pengambilan keputusan dilakukan secara Musyawah dan mufakat. Ujar Watubun

Pasalnya” jadi bangsa kita adalah bangsa yang bermartabat kita dahulukan dan cegah voting, lebih baik dilaksanakan secara mufakat dengan kebesaran jiwa, apa yang dilakukan oleh fraksi patut dihargai serta fraksi yang menerima juga kita hargai mengingat seluruh fraksi punya catatan penting terkait dengan pelaksanaan pembahasan maupun substansi materi LPJ tahun 2022. Tegas Watubun

Watubun dalam keterangannya sangat mengharapkan agar Pers juga harus hari ini mengikuti rapat Paripurna untuk itu diharapkan memberitakan berita yang benar apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi sehingga menjadi penegasan bagi kita untuk bersama membangun sinergis kualitatif kedepan dalam rangka kesejahteraan rakyat,” Harap Watubun

Di tambahkannya juga” tidak ada tendensi lain selain posetif untuk kepentingan rakyat dan masyarakat Maluku dan dewan juga akan mengingatkan kepada Kapolda Maluku terkait proses hukum kepada Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary, mengingat bukti laporan tidak kuat dan sebagai pimpinan selayaknya menjaga harmonisasi dalam masyarakat di Maluku sehingga kedepan ulah terjadi sebaiknya jangan lagi dilakukan saudara Gubernur Murad Ismail kalau sengaja dilakukan kami punya hak hukum untuk menuntut yang bersangkutan mengingat masa kadaluarsa setiap kasus yaitu 16 tahun. Pungkasnya (Tim)

CIREBON,beritasumbernews.com,Bakal calon presiden 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo dipercaya mampu mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Hal itu disampaikan pengasuh Ponpes Buntet Pesantren Cirebon, KH Adib Rofiudin Izza saat memberikan kata sambutan pada Haul Almarhumin Sesepuh dan Warga Pondok Pesantren Buntet 2023 Cirebon, Selasa (1/8/2023) malam. Ganjar hadir dalam acara itu sebagai pembicara seminar nasional yang menjadi rangkaian acara tersebut.

“Mengapa kami mengundang Pak Ganjar Pranowo, karena kami yakin yang akan memajukan Indonesia adalah Pak Ganjar. Sekarang kan Indonesia belum menjadi Indonesia Emas. Yang menjadikan Indonesia Emas ya Pak Ganjar,” kata KH Adib disambut tepuk tangan ribuan kiai dan santri yang hadir dalam acara itu.

Kiai Adib juga mengajak seluruh kiai dan santri Cirebon mendoakan agar segala hajat yang diinginkan Ganjar dapat terwujud. Termasuk mendoakan Ganjar agar memimpin Indonesia pada 2024.

“Saya minta hadiah fatihah untuk Pak Ganjar. Semoga beliau amanah, sukses, berkah dan hasil maksud. Alfatihah,” ucap Kyai Adib dan ribuan kyai dan santri berdoa bersama.

Acara Haul Buntet Pesantren dihadiri oleh sejumlah kiai besar di Cirebon dan Jabar. Di antaranya Pengasuh Buntet Pesantren, KH Adib Rofiudin Izza, Ketua Yayasan Buntet Pesantren, KH Salman Alfarisi, KH Tajudin Zein, KH Subkhi Mutaad, KH Aris Nikmatullah, KH Wawan Arwani dan jajaran ulama besar lainnya.

Dalam acara itu, Ganjar diminta menjadi pembicara dengan tema pendidikan karakter untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dalam paparannya, Ganjar menuturkan bahwa kemajuan teknologi informasi memang penting diperkuat untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Namun, Ganjar juga mengingatkan pentingnya pendidikan karakter dan integritas. Kedua hal tersebut juga menjadi hal yang paling utama, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Menuju masa depan tidak hanya cukup menyiapkan generasi kita dengan teknologi. Tapi, yang paling penting adalah pendidikan karakter,” kata Ganjar.

Pendidikan karakter yang utama adalah integritas. Jika hingga 2045 mendatang, Indonesia tidak terbebas dari korupsi karena integritas rendah, maka cita-cita menjadi negara yang maju akan sulit tercapai.

“Integritas saat ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita wujudkan. Tanpa itu, tidak mungkin kita menjadi negara maju,” jelasnya.

Selain integritas, pendidikan karakter lain yang harus disiapkan untuk generasi muda ke depan adalah soal budi pekerti. Bangsa yang maju, selalu mengedepankan sopan santun, menghormati orang lain dan mengedepankan etika.

“Santri pasti sudah memiliki itu. Selama mondok, mereka mendapatkan ilmu agama dan budi pekerti yang baik. Setelah itu dimiliki, barulah kita menyongsong kemajuan teknologi. Santri juga perlu menguasai ini, agar tidak ketinggalan,” pungkasnya. (Veja)