Politik

Tulehu – beritasumbernews.com – Jelang masa kampanye yang telaah di tetapkan pada tanggal 28 November 2023 selama kurang lebih 175 hari hingga berakhir nanti pada tanggal 10 Februari 2024, PPK Kecamatan Salahutu menggelar rapat koordinasi terkait aturan dan mekanisme penggunaan APK sebelum dan saat masa kampanye.

Kegiatan rapat koordinasi yang di selenggarakan tersebut, di gelar pada senin siang 13 November 2023, pukul 14 : 00 Wit, melibatkan Muspika Kecamatan Salahutu, partai politik Se-Kecamatan Salahutu dari 18 parpol peserta pemilu 2024 serta para Calon anggota Legislatif Kabupaten Maluku Tengah Dapil V Kecamatan Salahutu.

Berkesempatan hadir dalam kegiatan tersebut dari Muspika Kecamatan yakni: Kapolsek Salahutu, Danramil Tulehu, Sekcam Kecamatan Salahutu, serta sejumlah Upu Latu Se- Kecamatan Salahutu.

Mengawwali rapat koordinasi tersebut berkesmpatan Ketua PPK Kecamatan Saalahutu Salim Maruapey sebagai Ketua PPK Kec. Salahutu lewat arahan singkatnya membuka rapat koordinasi bersama partai politik dan Caleg – Caleg, secara resmi.

Dalam paparan materi pengenalan aturan dan UU Pemilu di sampaikan oleh Ketua Panwas Keecamatan Salahutu Luis Soisa yang mengatakan bahwa” saat ini kita sedang ada dalam waktu masa tenag sejak ddi tetapkannya DCT daari KPUD hingga nanti pada tanggal 27 November 2023, dan setelah tanggal 10 Februari 2024 juga ada masa tenang, tiga hari sebelum masuk pada pemilihan umum. Ungkap Luis

Lanjutnya” kadang – kadang terjadi ssalah presepsi tentang APK itu apa, dan perlu di ingat selain APK ada juga APS, APK itu adalah alat peraga kampanye, sedangkan APS itu adalah Alat Peraga Sosialisasi. Jelas Luis

Kata Luis” Strategi pengawasan dari Bawaslu ialah sistim pencegahan dan penindakan, sehingga lewat rapat koordinasi ini, di perjelaslah fungsi dan tugas Panwascam serta fungsi dan tugas PPK dan juga para Caleg serta para Upu Latu.

Luis menjelaskan” Dasar Hukum UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU 15 tahun 2023 tentang Kampanye, Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan Kampanye.

Selain itu Luis menambahkan” ada juga Perbawaslu 5 dan PKPU 3 tentang jadwal dan tahapan, dI tambahkan pula tentang tugas Bawaslu yakni pengawasan dan pencegahan dan penindakan.

Dalam PKPU Nomor 15 pada pasal 17 dan juga Perbawaslu 11 yang menyampaikan bahwa” partai politik peserta pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik internal partai politik peserta pemilu, sebelum masa kampanye, terdapat dalam PKPU 15 pasal 79 ayat 1,2,3,4, sehingga bisa melakukan sosialisasi dan bisa melakukan pendidikan politik namun hanya secara internal partai dan tidak bisa melibatkan masyarakat. Ucap Luis

Lebih teegas Luis mengatakan” jika ada Calek maupun partai politik yang sengaja melanggar ketentuan maka secara tegas pihanya akan merekomendasikan ke pihak PPK guna caleg tersebut akan di proses sesuai regulaasi yang ada dan bisa di pastikan caleg tersebut akan di coret dari daftar caleg. Tegas Luis

Slain itu Luis juga mengatakan dengan tegas agar para caleg sebelum masa kampanye tidak lalu menggunakan medsos atau Facebook secara tidak sesuai atau memosting setiap kegiatannya bersosialisasi. Pihaknya sudah mengkantongi beberapa Caleg yang memosting kata – kata ajakan serta sosialisasi dirinya, sehingga dalam rapat koordinasi tersebut Luis lalu memperingati para caleg untuk tidak melakukan akan hal tersebut. Pungkasnya  (V374)

Ambon,beritasumbernews.com
Relawan Ganjar Pranowo – Mahfud MD makin gigih, dalam berkolaborasi, kompak dan semangat dalam tujuan memenangkan Gama pada Pilpres 2024 mendatang.

Komando Teritorial Ganjarian Spartan Provinsi Maluku (Komter) menggelar Audiens bersama partai pendukung Gama dalam hal ini DPRD Partai Hanura Provinsi Maluku.

Kegiatan Audiens hang di gelar Komter Ganjarian Spartan Provinsi Maluku itu, di laksanakan siang jelang sore tadi pukul 14 : 30 Wit, yang bertempat pada Sekertariat DPD partai Hanura Provinsi Maluku, jalan sedap malam. Kamis 09/11/2023

Dalam Audiens tersebut Ketua Komter Ganjarian Spartan Provinsi Maluku Karel Soukotta yang di dampingi pengurus Komter Ganjarian Spartan Maluku.

Audiens antara Relawan Gama Komter Ganjarian Spartan Provinsi Maluku itu dengan pengurus DPD partai Hanura Provinsi Maluku yang di wakili oleh Abubakar Talaohu ketua Bapilu Hanura Maluku dan Ris matitaputty pengurus DPD partai Hanura Maluku.

Dalam pembicaraan kedua pihak saat audiens itu, di dapati ada kesepakatan guna berkolaborasi dalam upaya memenangkan Gama di Maluku untuk menuju Presiden dan wakil Presiden periode 2024 – 2029.

Kesepakatan yang terbangun dan akan di jalankan itu di awali dengan kegiatan bersama saling menopang yakni akan di adakan penyaluran sembako pada warga miskin kurang mampu yang dalam rencana-nya akan berlangsung di beberapa wilayah di Maluku. (V374)

Ambon– beritasumbernews.com Kepala Kepolisian daerah Maluku Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, SH., M.Hum, menerima kunjungan silaturahmi dari Pengurus Wilayah Muhammadiyah Maluku.

Kedatangan pengurus Muhammadiyah di Mapolda Maluku, disambut hangat oleh Kapolda di ruang tamunya, Selasa (24/10/2023).

Pengurus Muhammadiyah Maluku yang datang menemui Kapolda yaitu Ketua Dr. K.H. Muhammad Taib Hunsouw, S.ag., M.Ag, Sekretaris Abdullah Marasabessy, Bendahara Dr. La Ode Angga, S.Ag., S.H., M.Hum, dan Wakil Ketua I Ir. H. Abdul Majid Makassar, S.IP.

Sementara itu, Kapolda Maluku sendiri didampingi oleh sejumlah pejabat utama Polda Maluku yakni Direktur Intelkam, Direktur Binmas dan Kabid Humas Polda Maluku.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Pengurus Muhammadiyah Maluku, Muhammad Taib Hunsouw, menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesediaan Kapolda.

Menurutnya, tujuan kedatangan Pengurus Muhammadiyah selain ingin bersilaturahmi sebagai pengurus yang baru, juga ingin meminta bantuan kerjasama dalam hal pengamanan.

“Kami ingin sampaikan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Muhammadiyah. Pertama yaitu musyawarah wilayah Hizbul Wathan atau kemah Muhammadiyah, ini rencananya dilaksanakan tanggal hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023,” katanya.

Kegiatan tersebut, kata Hunsouw, akan dilaksanakan di desa Kelapa Dua, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Kegiatan ini sedianya akan dihadiri oleh pelajar Muhammadiyah se Maluku.

Selain itu, kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan yaitu pelantikan pengurus wilayah Muhammadiyah dan Aisyiyah Maluku. Pelantikan rencananya dilaksanakan tanggal 10 November 2023.

“Selain pelantikan juga akan dilaksanakan rakernis musyawarah wilayah. Kegiatan ini akan dihadiri oleh Ketua Umum Muhammadiyah. Olehnya Kami berharap Polri dapat membantu dalam hal menjaga keamanan selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut,” harapnya.

Kedatangan Pengurus Muhammadiyah Maluku disambut hangat oleh Kapolda. “Saya atas nama Kapolda menyampaikan terima kasih atas kunjungan pengurus Muhammadiyah yang baru,” katanya.

Kapolda berharap pertemuan ini menjadi awal yang baik dalam berbagai kerjasama ke depan. “Muhammadiyah merupakan salah satu mitra Polri yang telah turut bekerjasama menjaga situasi kamtibmas di masyarakat,” katanya.

Irjen Latif mengaku, Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi besar yang memiliki peran penting dalam pembangunan di Indonesia, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.

“Banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah telah melahirkan pimpinan-pimpinan bangsa. Begitu pula Muhammadiyah telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial,” katanya.

Olehnya itu, Kapolda berharap ke depan Muhammadiyah dapat terus bekerjasama dengan Polri dalam hal menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Maluku.

“Kami juga berharap Muhammadiyah dapat mencerdaskan masyarakat Maluku, dapat bekerjasama membantu menjaga keamanan, dan kedamaian menuju masyarakat Maluku yang sejahtera,” harapnya.(chey)

beritasumbernews.com – Menanggapi pemberitaan Koran Ambon Ekspres tanggal 17 Oktober 2023 dengan judul “Polisi Berpotensi Masuk Angin”, yang dalam pemberitaan mempertanyakan kinerja penyidik Polres Kepulauan Aru dan Polda Maluku terkait penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah KPU Pilkada Kep. Aru tahun 2020.

Dalam pemberitaan tersebut, Ambon Ekspres juga menilai penanganan kasus tersebut terkesan tertutup dan belum menahan 5 tersangka yaitu Komisioner KPU Kepulauan Aru.

Terhadap hal tersebut, Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol M. Rum Ohoirat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Ambon Ekspres sudah berulang kali menanyakan perkembangan kasus tersebut dan telah berulang kali dijelaskan bahwa kasus ini di proses secara terbuka bahkan tiap tahap diinfokan ke media dan saat ini sementara disidik oleh penyidik dan berkasnya sudah tahap 1, atau dalam penelitian JPU. Meski telah dijelaskan, namun pihak Ambon Ekspres rupanya tidak puas dengan jawaban-jawaban tersebut.

“Faktanya memang saat ini setelah adanya P19 dari JPU, maka penyidik telah memenuhi P19 dari JPU tersebut dan saat ini menunggu P21 dari JPU,” ungkapnya.

Terkait belum ditahannya 5 tersangka itu, Ohoirat menyampaikan penahanan itu bukan karena adanya desakan2 atau permintaan2 ,tapi semua karena terpenuhinya unsur pidana dan kepentingan penyidikan serta sesuai UU yang mengaturnya, apalagi dlm kasus tsb melibatkan semua komisoner KPU Kepulauan Aru (5 orang) dan Sekretaris KPU, sehingga perlu kehati hatian dan koordinasi intens dengan KPU RI dan hal tersebut sudah dilaksanakan serta proses penyidikan tetap terus berjalan.

Dalam menangani kasus tersebut penyidik berdasarkan kepada UU Acara Pidana, UU Tindak Pidana Korupsi dan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, karena terkait dengan penyelenggara Pemilu.

Terhadap Sekretaris KPU Aru, penyidik telah langsung melakukan penahanan karena yang bersangkutan bukan komisioner KPU . Setelah ditahan, Pemda Kepulauan Aru telah melakukan pergantian terhadap yang bersangkutan. “Namun apabila 5 Komisoner KPU Aru langsung ditahan, maka tidak serta merta bisa dilakukan pergantian atau pergantian antar waktu terhadap ke 5 komisioner tersebut. Hal ini dikarenakan berdasarkan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu khususnya Pasal 39,” jelasnya. “dan kita telah meminta KPU untuk mengantisipasinya dan saat ini hal tersebut sedang disiapkan segala sesuatunya,” tambah dia.

Ia mengungkapkan dalam Pasal 39 UU No 17 Tahun 2017 disebutkan bahwa anggota KPU provinsi dan kabupaten kota diberhentikan sementara karena tiga hal. Pertama menjadi terdakwa dalam perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Sementara kedua, yaitu bila menjadi terdakwa dalam tindak pidana Pemilu. Dan ketiga yakni memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UU No 7 Tahun 2017.

“Status mereka ini masih sebagai tersangka sehingga belum bisa diberhentikan, jadi bedakan status tersangka dan terdakwa sehingga belum bisa ada pergantian antar waktu,” katanya.

“Kapolda Maluku bahkan sudah melaporkan kondisi yang terjadi ini kepada KPU Pusat maupun Bareskrim Polri. Jadi kami tidak pernah main-main dengan kasus korupsi dan penanganan kasus ini tetap berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Mengenai tanggapan dosen hukum IAIN Ambon Nasarudin Umar yang katanya pakar hukum tapi dengan mudahnya menyampaikan “Polisi potensi masuk angin”. Polda Maluku menyayangkan opini dan narasi yang bersangkutan. Mungkin yang bersangkutan tidak membaca secara utuh aturan hukum yang mengatur dalam kasus tersebut khususnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya Pasal 39 itu. Bahkan ketua KPU Provinsi juga sudah panjang lebar menjelaskan tentang aturan hukum yang mengatur hal tersebut di berbagai media. “Atau justru bapak itu sendiri yang telah masuk angin dan ada kepentingan lain dalam proses penanganan kasus tersebut. Sebaiknya datang ke Polda dan kita duduk bersama. Polda siap menerima masukan dan juga menjelaskan proses yang sedang dilakukan serta berdiskusi yang konstruktif bahkan mari bersama kita tangani proses hukum tersebut karena Polda Maluku selalu komitmen dalam penegakan hukum setiap kasus, tetapi harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi jangan koar2 dan beropini sesuai versinya sendiri di media,” tegasnya.

Polda Maluku pun mengingatkan agar media juga bisa memberikan pemberitaan yang berimbang dan obyektif sesuai amanah dalam UU Pers.(chey)

Ambon -beritasumbernews.com  Kepolisian Daerah Maluku menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Operasi Mantap Brata untuk pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2023 – 2024.

Rakor yang dilaksanakan di ruang rapat utama Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Selasa (10/10/2023), ini dipimpin Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif. Ia didampingi Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial, dan Asintel Kejati Maluku, Muji Martopo mewakili Kajati.

Dalam Rakor tersebut turut hadir Forkopimda Maluku lainnya, pimpinan KPU Maluku, Bawaslu Maluku, maupun pimpinan lembaga/kementerian terkait lainnya.

Kapolda Maluku Lotharia Latif, dalam sambutannya menyampaikan, Pemilu serentak tahun 2024 mendatang harus dikawal dengan baik, sehingga diharapkan prosesnya dapat berjalan aman dan lancar.

“Pelaksanaan Pemilu serentak merupakan momen politik untuk menentukan pemimpin dan masa depan bangsa kita ke depan, olehnya itu prosesnya harus kita kawal bersama agar dapat berjalan dengan lancar dan aman,” pintanya.

Kapolda mengharapkan dukungan semua pihak sebagaimana tugas dan peran masing-masing.

Menurutnya, rakor yang dilaksanakan ini merupakan lanjutan di tingkat daerah. Sebelumnya rakor yang sama juga telah dilaksanakan di Mabes Polri, Jakarta. Rakor tersebut dihadiri Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan para pejabat terkait di tingkat pusat.

“Intinya dari hasil pelaksanaan rakor tersebut adalah bagaimana kesiapan Polri yang didukung semua unsur terkait dalam mengamankan jalannya Pemilu serentak. Selaku Kapolda kami sangat berharap Bapak/ibu yang hadir dapat menyampaikan dukungan dan kesiapannya serta saling berbagai informasi untuk kesiapan kita dalam menghadapi pengamanan pemilu kususnya di wilayah Maluku yang kita cintai ini,” harapnnya.

Gubernur Maluku, Murad Ismal, dalam sambutannya meminta agar kolaborasi dan kerja sama yang baik terus di tingkatkan antara Pemprov Maluku bersama TNI, Polri dan semua unsur terkait. Hal itu diharapkan agar dapat mewujudkan Pemilu serentak yang aman dan damai di Maluku.

“Kami sangat mengharapkan kerja sama yang baik dari semua pihak, kemudian hal-hal yang perlu untuk diantisipasi di lapangan yang bisa berdampak pada terganggunya proses pelaksanaan pemilu yang aman, damai dan lancar,” harapnya.

Gubernur menghimbau seluruh mayarakat Maluku agar meski berbeda pilihan politik namun jangan sampai terpecah.

“Kita harus tetap satu walau kita beda. Pilihan politik itu biasa namun yang terpenting adalah hubungan silaturahmi dan persaudaraan kita sesama anak bangsa harus tetap dijaga dengan baik untuk Maluku yang maju, aman, damai dan sejahtera,” ajaknya.(Chey)

Ambon-beritasumbernews.com  Di sela-sela safari kamtibmas Pemilu Damai 2024 di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, sekaligus memberikan bantuan peralatan teknis kepolisian.

Bantuan peralatan teknis kepolisian diberikan kepada satuan Polair, Lalu Lintas (Lantas) dan Logistik Polres SBT. Penyerahan bantuan berlangsung di Markas Polres SBT, Kota Bula, Sabtu (7/10/2023).

Sebanyak ratusan unit bantuan peralatan teknis yang diserahkan, mulai dari seragam dinas, alat pemadam kebakaran (apar), life jacket hingga perahu karet dan lain sebagainya.

“Hari ini Kami menyerahkan peralatan teknis kepolisian yang diharapkan dapat mendukung tugas-tugas operasi kamtibmas oleh anggota di lapangan,” harap Kapolda yang didampingi oleh Karo Operasi, Karo Logistik, Direktur Polairud, dan Direktur Lantas Polda Maluku.

Pada kesempatan itu, Kapolda juga menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh personel Polres SBT. Ia mengaku, atas loyalitas dan dedikasi anggota sehingga wilayah SBT secara umum dalam keadaan kondusif.

Orang nomor 1 Polda Maluku itu juga berharap agar semua personel Polri di SBT selalu dalam kondisi prima dan semangat saat menjalankan tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

“Saya juga berharap kepada kalian semua untuk menghindari pelangaran-pelanggaran sekecil apapun. Mari kita sama-sama saling mengingatkan satu sama lain, saling asah, saling asih dan saling asuh,” pinta Kapolda kepada seluruh personel Polri yang bertugas di SBT.

Meski telah mendapatkan laporan mengenai banyaknya kekurangan yang dihadapi personel, namun Kapolda berharap agar hal itu tidak menjadi penghambat dalam menjalankan tugas sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat.

“Tidak lama lagi Pemilu berlangsung, seluruh fungsi agar selalu melakukan antisipasi, dan berkoordinasi dengan penyelenggara, Forkopimda dan stakeholder terkait. Seluruh personel wajib mengetahui perkembangan situasi politik dan junjung tinggi netralitas,” pintanya.(Chey)

Tanimbar,beritasumbernews.com,Konstalasi Pemilukada kabupaten kepulauan tanimbar (KKT) makin dinamis menyongsong tahun 2024 mendatang, bakal calon wakil bupati Dodi Nanariain akhirnya demi daerah tercinta harus pulang kampung dan bersilaturahmi ke kediaman calon bupati Petrus Fatlolon di desa sifnana kecamatan Tanimbar selatan. Sabtu, (30/09/23)

Sesuai pantauan media ini pertemuan kedua putera terbaik Tanimbar yang di juluki pertemuan anak – anak bakar batu itu benar – benar sangat membakar semangat rombongan yang turut menghadiri

Menanggapi pertemuan tersebut Dr. Dodi Nanariain saat dikonfirmasi mengatakan, pertemuan ini dalam rangka menjalin tali silaturahmi sebagai anak adat Duan Lolat dan juga sebagai Anak – anak Pela antara desa Adaut dan Desa Menyano dalam menyatuhkan persepsi melalui visi dan misi yang sama demi masah depan Tanimbar yang akan datang.

“Puji Tuhan disaat ini saya bisa bertemu lagi sosok pemimpin masah depan tanimbar Pak Petrus Fatlolon dan berdiskusi banyak terkait Tanimbar”

Selain itu kami merasa bangga di sambut baik oleh Pak Petrus Fatlolon bersama Istrinya Ibu Jois penturry usai diskusi kami pun di berikan kesempatan dengan suguhan santap malam bersama

Semoga hubungan tali silaturahmi ini dapat terjaga dengan baik sekalipun memang saya akui, sekarang kami sedang disibukan dengan aktifitas masing – masing sehingga jarang bertemu dan ngobrol bareng

Ketika ditanya apakah pertemuan ini ada kaitan nya dengan pencalonan dirinya sebagai bakal calon wakil bupati mendampingi pak Petrus Fatlolon sesuai pemberitaan awal saat jumpa, ia menjawab dengan lantang “memang benar itu sudah menjadi komitmen kami”

namun waktu ini masih panjang semoga Tuhan dan Leluhur masih memberikan kesehatan yang baik kepada kami berdua dan di izinkan sampai pada momentum yang di tunggu – tunggu nanti di pastikan semua bisa berjalan sesuai harapan sesungguhnya

Nanariain mengatakan saatnya yang muda bila di izinkan Tuhan dan Leluhur menduduki kursi wakil bupati di daerah tercinta ini, dengan konsep kepemimpinan yang berwibawa dan berkualitas apalagi seiring dan sejalan dengan sosok seorang pemimpin fisioner seperti Petrus Fatlolon masah depan Tanimbar di pastikan akan sejahtera tandasnya. (Thomas)

SBB, beritasumbernews.com,Rapat Paripurna DPRD kabupaten seram bagian barat akhirnya gagal dan di tunda sampai hari senin.(22/09/2023).

Di tundanya rapat paripurna dalam rangka membahas PENYAMPAIAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN (KUPA) DAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN (PPPA)

TAHUN ANGGARAN 2023 akibat dari tidak hadirnya Pj.Bupati Kab.SBB Brigjen TNI.Andi Chandra As’aduddin SE.,MH maupun Sekda, Leverne Alvin Tuasuun, dalam paripurna tersebut, yang pada akhirnya terjadilah perdebatan antara Sesama Anggota DPRD terkait di lanjutkan atau tidak Rapat Paripurna tersebut.

Sebelum Paripurna di mulai terlihat, sudah ada Hujan instrupsi dari mayoritas Anggota DPRD mempertanyakan ketidak hadiran Pj. Bupati Serta Sekda Kab.SBB, Dalam perdebatan tersebut atas usulan dari Melkisedekh Tuhehay dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko budiono dan Arif Pamana dari fraksi PKB akhirnya di lakukanlah pertemuan internal Anggota DPRD untuk mencapai kata sepakat kalau Rapat Paripurna tetap berjalan atau tidak tanpa kehadiran orang nomor satu di Kabupaten yang berslogan Saka Mese Nusa ini, dari hasil keputusan rapat tersebut maka di putuskan bahwa Paripurna dapat berjalan apabila Pj. Bupati harus Hadir Dalam rapat Paripurna tersebut.

Saat Salah Satu Anggota DPRD memasuki ruangan pantry dan terlihat olehnya kalau para kepala OPD sedang ngopi bareng sambil tertawa ria, saat melihat hal tersebut Aleg tersebut tersinggung dan akhirnya memicu emosi sang anggota DPRD oleh karena rasa tersinggungnya yang mengakibatkan terjadinya aksi tendang pintu dan pengusiran dari anggota DPRD tersebut terhadap Para Pimpinan OPD, oleh karena tindakan Aleg inilah tersulut juga emosi dari salah satu Kepala dinas Kab.SBB yang tidak terima sehingga hampir saja terjadi adu jotos ala MMA.

Namun insiden ini dapat di leraikan sehingga tidak terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

Saat di konfirmasi oleh Media ini ke Aleg tersebut, dirinya mengaku bahwa pada saat hujan instruksi dari Anggota DPRD seharusnya Para kepada dinas memberikan penjelasan terkait ketidak hadiran Pj. Bupati dalam Paripurna ini, mereka hanya diam saja, dan tidak ada penjelasan apa -apa, di tambahnya lagi kalau dirinya juga tersinggung dengan tingkah mereka (OPD) saat di Ruang pantry tersebut, yang terkesan meremehkan DPRD Kab. SBB, menurutnya tindakan ini sangat tidak etis, kami merasa tidak di hargai, kondisi darerah ini sedang tidak baik – baik, tapi mereka kelihatan santai aja, seharusnya mereka berpikir bagaimana sulitnya kondisi saat ini”.Ujar Aleg tersebut.

Menurutnya tindakan ini spontan terjadi, saya memang kesal karena kami dari DPRD tidak dapat berbuat banyak kalau tidak ada kerja sama yang baik, apa yang selama ini terjadi DPRD mendorong untuk OPD – OPD teknis untuk bekerja Profesional tetapi buktinya apa yang di kerjakan jauh dari harapan kami sebagai wakil rakyat, ini demi kemaslahatan rakyat Kab. SBB.

Untuk memastikan apakah Paripurna di lanjutkan atau tidak maka DPRD dan Para Kepala Dinas serta Undangan menunggu kehadiran Pj. Bupati dan Sekda Kab.SBB untuk hadir dalam Paripurna tersebut tetapi, oleh karena kedua pimpinan tersebut tidak hadir maka Paripurna Akhirnya di batalkan dan akan di lanjutkan Pada hari senin besok.

Kami harap Besok Senin ini Pj. Bupati dan Sekda dapat hadir, sebab Paripurna kali ini berbeda dengan Paripurna yang lalu – lalu.(YL)Wahh,,,,Gawat,,,! Pj. Bupati Tidak Hadiri Paripurna, Semua fraksi DPRD Kab. SBB, Marah Besar

DPRD Kab.SBB, Rapat Paripurna DPRD kabupaten seram bagian barat akhirnya gagal dan di tunda sampai hari senin.(22/09/2023).

Di tundanya rapat paripurna dalam rangka membahas PENYAMPAIAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN (KUPA) DAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN (PPPA)

TAHUN ANGGARAN 2023 akibat dari tidak hadirnya Pj.Bupati Kab.SBB Brigjen TNI.Andi Chandra As’aduddin SE.,MH maupun Sekda, Leverne Alvin Tuasuun, dalam paripurna tersebut, yang pada akhirnya terjadilah perdebatan antara Sesama Anggota DPRD terkait di lanjutkan atau tidak Rapat Paripurna tersebut.

Sebelum Paripurna di mulai terlihat, sudah ada Hujan instrupsi dari mayoritas Anggota DPRD mempertanyakan ketidak hadiran Pj. Bupati Serta Sekda Kab.SBB, Dalam perdebatan tersebut atas usulan dari Melkisedekh Tuhehay dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko budiono dan Arif Pamana dari fraksi PKB akhirnya di lakukanlah pertemuan internal Anggota DPRD untuk mencapai kata sepakat kalau Rapat Paripurna tetap berjalan atau tidak tanpa kehadiran orang nomor satu di Kabupaten yang berslogan Saka Mese Nusa ini, dari hasil keputusan rapat tersebut maka di putuskan bahwa Paripurna dapat berjalan apabila Pj. Bupati harus Hadir Dalam rapat Paripurna tersebut.

Saat Salah Satu Anggota DPRD memasuki ruangan pantry dan terlihat olehnya kalau para kepala OPD sedang ngopi bareng sambil tertawa ria, saat melihat hal tersebut Aleg tersebut tersinggung dan akhirnya memicu emosi sang anggota DPRD oleh karena rasa tersinggungnya yang mengakibatkan terjadinya aksi tendang pintu dan pengusiran dari anggota DPRD tersebut terhadap Para Pimpinan OPD, oleh karena tindakan Aleg inilah tersulut juga emosi dari salah satu Kepala dinas Kab.SBB yang tidak terima sehingga hampir saja terjadi adu jotos ala MMA.

Namun insiden ini dapat di leraikan sehingga tidak terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

Saat di konfirmasi oleh Media ini ke Aleg tersebut, dirinya mengaku bahwa pada saat hujan instruksi dari Anggota DPRD seharusnya Para kepada dinas memberikan penjelasan terkait ketidak hadiran Pj. Bupati dalam Paripurna ini, mereka hanya diam saja, dan tidak ada penjelasan apa -apa, di tambahnya lagi kalau dirinya juga tersinggung dengan tingkah mereka (OPD) saat di Ruang pantry tersebut, yang terkesan meremehkan DPRD Kab. SBB, menurutnya tindakan ini sangat tidak etis, kami merasa tidak di hargai, kondisi darerah ini sedang tidak baik – baik, tapi mereka kelihatan santai aja, seharusnya mereka berpikir bagaimana sulitnya kondisi saat ini”.Ujar Aleg tersebut.

Menurutnya tindakan ini spontan terjadi, saya memang kesal karena kami dari DPRD tidak dapat berbuat banyak kalau tidak ada kerja sama yang baik, apa yang selama ini terjadi DPRD mendorong untuk OPD – OPD teknis untuk bekerja Profesional tetapi buktinya apa yang di kerjakan jauh dari harapan kami sebagai wakil rakyat, ini demi kemaslahatan rakyat Kab. SBB.

Untuk memastikan apakah Paripurna di lanjutkan atau tidak maka DPRD dan Para Kepala Dinas serta Undangan menunggu kehadiran Pj. Bupati dan Sekda Kab.SBB untuk hadir dalam Paripurna tersebut tetapi, oleh karena kedua pimpinan tersebut tidak hadir maka Paripurna Akhirnya di batalkan dan akan di lanjutkan Pada hari senin besok.

Kami harap Besok Senin ini Pj. Bupati dan Sekda dapat hadir, sebab Paripurna kali ini berbeda dengan Paripurna yang lalu – lalu.(YL)

SBB,beritasumbernews.com,Ketua Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Hamdani Laturua SH.MH. Menghadiri acara Rapat Orientasi Bacaleg, Sabtu (23/9/2023) di hotel Mitra Plance piru.

Ketua Wilayah Provinsi Maluku Partai Nasdem Hamdani Laturua mengatakan, agenda ini sebagai wadah untuk melatih Bacaleg yang berlaga di Pemilu mendatang, Bacaleg diberi pembekalan bagaimana strategi agar bisa memenangkan Pemilu tahun 2024 mendatang.

“Orientasi Bacaleg, di ikuti oleh 30 Bacalek kabupaten Seram Bagian Barat dan 5 Bacalek provinsi Maluku serta 4 orang Bacalek dari DPR RI.

Ia menyebut, sejak awal, Partai Nasdem Kabupaten Seram Bagian Barat sudah diberikan target agar mendapatkan 5 kursi di legislatif.

Seperti diketahui, saat Pemilu 2019 lalu, partai Nasdem memperoleh 4 kursi di DPRD SBB dan Menjadi Wakil ketua II DPRD “Target kita harus menjadi ketua DPRD SBB periodesasi 2024-2029.

Perolehan 4 kursi saat Pemilu 2019 lalu, menempatkan kader Nasdem menjadi salah satu dari tiga pimpinan DPRD SBB.Arifin Pondlan Gresia SH.Dari Dapil 1 menempati kursi Wakil Ketua II di DPRD SBB.

“Insya Allah (2024)kata Ketua Kita Raih Kursi DPRD, pemenang Pemilu, Semua kader harus kerja ikhlas, Konsepnya bagaimana kawan-kawan Bacaleg kerja ikhlas.

Tapi Insya Allah kita di DPW DPD dan DPC terus mengawal bagaimana sehingga kita mendapat suara lebih banyak,”aklamator Nasdem ini.

Selain kerja sama dan kalaborasi tak Lupa kita semua harus ber doa agar perjalanan dan pertarungan kita bisah di jawab Oleh Allah SWT Tuhan yang maha Esa.

Kegiatan tersebut di hadiri langsung oleh Salah Satu Anggota DPR RI aktif Abdulah tuasikal yang juga saat ini menjadi kader Nasdem dan siap bertarung di Pemilihan 2024 mendatang.

Bukan itu saja kegiatan ini juga di hadiri partai kualisi.yakni ketua DPD Partai Keadilan Sejaterah (PKS)dan Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau mantan Wakil Ketua DPRD SBB periode 2014-2019 lalu, Mustafa Raharusun.

Untuk kita sama”Kolaborasi untuk menangkan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden, kita Anies Rasyid Baswedan dan .Dr.(HC) Drs Muhaimin Iskandar.M.Si. Tutupnya (Yan)