beritasumbernews.com

Ambon – beritasumbernews.com – epala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si bersama Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K., M.H, kembali melaksanakan Sholat Subuh Berjamaah dengan masyarakat.

Kegiatan yang merupakan bagian dari program pendekatan spiritual dan penguatan kedekatan Polri dengan masyarakat ini berlangsung di Masjid Al-Huda Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Senin (17/11/2025).

Turut hadir dalam ibadah wajib umat Islam ini yaitu Kabid Propam, dan Dansat Brimob Polda Maluku. Sholat yang diimami Imam Masjid Al-Huda berlangsung khusyuk, penuh kehangatan, dan sarat nilai kebersamaan.

Usai pelaksanaan sholat, Kapolda Maluku berkesempatan menyapa dan berdialog langsung dengan para jamaah. Kapolda menegaskan, keamanan bukan hanya menjadi tugas Polri, namun merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Ia mengajak jamaah untuk terus menjaga kerukunan, saling melindungi, serta aktif berpartisipasi menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif.

Kapolda menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai mitra Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku. Menurutnya, situasi kamtibmas yang aman dapat terwujud bila seluruh komponen masyarakat bersinergi, saling menjaga, dan mengedepankan penyelesaian masalah secara damai.

“Kita membangun Maluku ini bersama. Polri hadir untuk masyarakat, bekerja untuk masyarakat, dan selalu siap membantu kebutuhan masyarakat,” ujar Kapolda di hadapan jamaah.

Kapolda Irjen Dadang Hartanto juga menekankan, Maluku memiliki warisan sosial yang luar biasa, yakni nilai hidup orang basudara. Nilai ini bukan sekadar slogan, tetapi menjadi fondasi masyarakat Maluku dalam menjaga kerukunan lintas suku, agama, dan budaya. Ia mengingatkan kekayaan nilai tersebut harus dijaga, dirawat, dan terus dikumandangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga menyoroti pentingnya menjaga sikap toleransi. Toleransi, lanjut Dia, bukan hanya menerima perbedaan, tetapi juga menghormati, melindungi, dan saling menopang antarwarga.

Kapolda berharap masyarakat semakin memperkuat semangat persaudaraan, saling membantu, serta menjunjung tinggi nilai yang telah diwariskan leluhur Maluku.

Pada kesempatan itu, Kapolda juga mengajak para jamaah untuk mencontohi keteladan Nabi dalam kehidupan sosial, yakni membangun hubungan baik, menjaga kehormatan, berlaku jujur, sabar, dan penuh kasih sayang.

“Apa yang diajarkan Nabi adalah pedoman hidup kita. Mari kita jalankan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari,” ajaknya.

Ia mengatakan, sholat subuh keliling secara berjamaah ini dilaksanakan bukan hanya sebagai agenda keagamaan, namun menjadi sarana pendekatan Polri dengan masyarakat melalui pendekatan spiritual.

Menurutnya, pola komunikasi yang dibangun melalui kegiatan ibadah jauh lebih efektif dalam menumbuhkan kepercayaan serta memperkuat hubungan emosional antara aparat kepolisian dan warga.

Sebagai bentuk kebersamaan, Kapolda juga memberikan bantuan kain sarung kepada para jamaah. Pemberian tersebut menjadi simbol kedekatan Polri dengan masyarakat serta bentuk penghormatan kepada jamaah yang telah hadir dan turut serta dalam kegiatan ibadah.

“Kami berharap setiap warga dapat merasakan kehadiran Polri bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi sebagai saudara, mitra, serta bagian dari masyarakat yang saling mendukung dalam menjaga kedamaian,” pungkasnya, sembari menyebutkan slogan “Maluku tarus bikin bae, basudara tarus bikin bae. Jaga Maluku – ciptakan kedamaian dan rasa orang basudara.” (“”)

Ambon – beritasumbernews.com – Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk memastikan proses seleksi penerimaan Bintara Brimob Tahun Anggaran 2026 berlangsung secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik percaloan. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., saat memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) di Ruang Rapat PJU Polda Maluku, Senin (17/11/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakapolda Maluku, Karo SDM, Dir Binmas, Dir Intelkam, Dansat Brimob, Kabid Propam, Kabid Humas, para pejabat teknis yang menangani proses rekrutmen personel.

Dalam arahannya, Kapolda Maluku menegaskan bahwa proses penerimaan anggota Polri merupakan isu yang sangat sensitif dan menjadi perhatian luas masyarakat. Stigma negatif terkait rekrutmen ; seperti praktik transaksional, KKN, dan jual beli kelulusan—masih melekat kuat di benak publik.

Kapolda tidak menutupi kenyataan bahwa praktik-praktik tersebut memang pernah terjadi. Saat ini, Propam Polda Maluku tengah menangani tiga kasus penipuan rekrutmen yang melibatkan oknum anggota Polri yang menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi.

“Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Dan saya tegaskan, dari pangkat terendah sampai tertinggi—TIDAK BOLEH TERJADI LAGI,” tegas Kapolda.

Ia menambahkan bahwa rekrutmen yang kotor tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat, tetapi juga mencederai integritas institusi Polri secara keseluruhan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga memberikan beberapa kebijakan dan langkah-langkah strategis yang wajib dilaksanakan oleh semua fungsi yang terlibat dalam proses rekruitmen tersebut, diantaranya ;

1. Sosialisasi Masif dan Anti-Calo
Polda Maluku menekankan pentingnya sosialisasi secara menyeluruh dan berulang, baik melalui Biro SDM, polres-polres, hingga jajaran Bhabinkamtibmas. Informasi harus menegaskan bahwa seleksi Polri gratis, tanpa pungutan, dan tidak ada jalur khusus maupun “orang dalam.
Selain itu Kapolda meminta adanya manajemen media melalui media massa, media online, platform digital, hingga influencer akan dilibatkan untuk memperkuat branding rekrutmen bersih.

2. Transparansi Total Setiap Tahapan Seleksi
Kapolda meminta seluruh pentahapan proses seleksi dibuat terbuka dan dapat diawasi mulai dari proses Pemeriksaan kesehatan (Rikkes), wajib diawasi ketat, tahapan Ujian CAT harus dioperasikan dengan prosedur pengamanan khusus dimana Seluruh ruang tes wajib dipantau CCTV dan
Hanya operator tertentu yang mengetahui kode sistem, serta Transparansi nilai dan penginputan data akan menjadi standar baru yang tidak bisa ditawar.

3. Prioritas Putra-Putri Maluku
Dengan alokasi penerimaan yang besar, Kapolda menegaskan bahwa kesempatan putra-putri daerah harus dimaksimalkan. Jalur seperti Bakomsus dan Rekpro harus diprioritaskan agar lebih banyak generasi muda Maluku dapat berkarier di Korps Brimob.

4. Pengawasan Berlapis, Termasuk dari Eksternal
Pada kesempatan tersebut Kapolda juga meminta pelibatan lembaga eksternal seperti Ombudsman, akademisi, dan tokoh masyarakat, LSM serta wartawan sebagai pengawas independen,. Pelibatan publik dianggap penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Disamping penekanan arah kebijakan Kapolda Maluku tersebut, Wakapolda Maluku pun turut memberikan penegasan bahwa setiap pesan WhatsApp atau aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan rekrutmen harus langsung diteruskan ke Propam.

“Tidak boleh ada satu pun keluhan yang diabaikan. Semua laporan harus diproses cepat dan transparan,” tegas Wakapolda.

Diakhiri rapat tersebut, Jenderal Dadang juga memberikan penekanan bahwa rekrutmen Bintara Brimob 2026 harus menjadi tonggak awal pembenahan menyeluruh.

Rapat Anev yang dipimpin Kapolda Maluku ini menjadi sinyal kuat bahwa institusi kepolisian di daerah mulai menaruh perhatian serius pada reformasi proses rekrutmen. Komitmen transparansi yang disampaikan secara terbuka serta pengakuan adanya kasus penipuan menunjukkan adanya kesadaran internal untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh.

Langkah strategis yang disusun Polda Maluk ini, mulai dari pengawasan berlapis, keterlibatan publik, hingga kampanye anti calo menjadi kunci dalam upaya untuk menghapus stigma lama yang selama ini membayangi proses seleksi Polri.

Poin penting yang patut dicatat disini bahwa sebagai pimpinan tertinggi Polda Maluku, Kapolda berani menyebut secara terbuka kasus penipuan yang sedang diproses dan bahwa kebijakan untuk melakukan Pendekatan sosialisasi masif menunjukkan perubahan strategi komunikasi publik Polri. Tidak terbatas pada kedua hal tersebut saja, Kapolda juga menyoroti tentang Pelibatan Ombudsman dan tokoh masyarakat, hal ini merupakan langkah progresif serta Penekanan bahwa tidak ada pungutan menjadi pesan kunci untuk masyarakat.

Jika langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten, Polda Maluku berpotensi menjadi model pelaksanaan rekrutmen bersih yang dapat ditiru oleh Polda lain di Indonesia.

“Rekrutmen adalah pintu masuk Polri. Jika pintunya bersih, maka generasi Polri yang lahir pun akan bersih,” tegas Kapolda. (Chey)

Ambon – beritasumbernews.com – Kepolisian Daerah Maluku resmi menggelar Operasi Zebra Salawaku 2025. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., di halaman Markas Polda Maluku, Senin (17/11/2025). Operasi ini menekankan upaya menciptakan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) di seluruh wilayah Maluku.

Apel dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, Irwasda, Pejabat Utama Polda, serta unsur terkait seperti Dinas Perhubungan Maluku, BPTD Kelas II Maluku, PT Jasa Raharja Cabang Ambon, POM Kodam XV/Pattimura, dan POM Koarmada III/Ambon.

Dalam amanatnya, Kapolda menegaskan bahwa Operasi Zebra Salawaku 2025 merupakan bagian dari operasi cipta kondisi menjelang Operasi Lilin Salawaku 2025, yang akan digelar pada Desember mendatang.

“Operasi Zebra adalah operasi Harkamtibmas untuk menciptakan kondisi sebelum Operasi Lilin. Laksanakan dengan mengedepankan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi terkait di Maluku,” ujar Kapolda.

Operasi Zebra akan berlangsung hingga 30 November 2025, serentak secara nasional dengan sasaran utama menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Menurut Irjen Pol. Dadang Hartanto, peningkatan populasi penduduk dan kendaraan bermotor menuntut penanganan lebih serius terhadap persoalan lalu lintas. Ia menekankan bahwa keselamatan berlalu lintas bukan hanya tugas kepolisian, melainkan juga tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan.

“Permasalahan lalu lintas bukan saja tugas Polri, tetapi semua stakeholder. Kita memerlukan koordinasi berkelanjutan untuk mengurangi pelanggaran, kecelakaan fatal, dan meningkatkan budaya tertib lalu lintas,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Kapolda Maluku menekankan tiga poin strategis bagi seluruh personel yang terlibat dalam operasi Zebra Salawaku 2025, diantaranya : pertama personel diminta aktif memberikan edukasi ke sekolah, kampus, dan komunitas masyarakat. Media sosial, media elektronik, dan media cetak juga harus dimaksimalkan.

“Masyarakat harus patuh bukan karena takut polisi, tapi karena sadar pentingnya keselamatan,” imbuh Kapolda.

Kedua, Seluruh personil diminta untuk selektif terhadap pengendara yang mabuk atau mengonsumsi narkobansambil berkendara, Kapolda menyebut bahwa kecelakaan fatal sering dipicu oleh pengendara dalam pengaruh alkohol maupun narkoba.

“Lakukan langkah profesional, kedepankan sikap humanis, dan fokus pada titik rawan kecelakaan,” pintanya.

Dan yang ketiga, Seluruh personil diminta untuk tetap menjaga integritas dan menghindari pelanggaran sekecil apapun, Orang nomor satu di Polda Maluku ini menegaskan tidak ada ruang bagi tindakan yang merusak nama baik Polri dalam pelaksanaan Operasi Zebra ini.

Operasi Zebra Salawaku 2025 menandai langkah tegas Polda Maluku dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang cenderung meningkat. Penekanan Kapolda pada sinergi lintas sektoral dan sosialisasi masif menunjukkan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan humanis.

Tantangan utama ke depan adalah bagaimana implementasi di lapangan dapat benar-benar efektif, terutama terkait penindakan pengendara mabuk dan peningkatan kesadaran berkendara aman—dua aspek yang menjadi akar banyak kecelakaan di Maluku.
Konsistensi dan integritas aparat dalam melaksanakan operasi ini akan menjadi kunci keberhasilan menciptakan budaya tertib lalu lintas yang berkelanjutan.

( chey)

Ambon – beritasumbernews.com – Suara anak-anak Maluku hari ini bukan lagi hanya sekadar tangis kecil di sudut-sudut rumah atau jeritan tanpa arah di tengah hiruk pikuk kehidupan. Suara itu kini menjadi seruan lantang, menyayat nurani siapa pun yang mendengarnya:

“Tolong kami… selamatkan masa depan kami.”

Seruan ini muncul bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Maluku menghadapi kenyataan pahit: meningkatnya angka kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kasus demi kasus mencuat ke permukaan, mengguncang rasa kemanusiaan dan menuntut perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat.

Banyak anak di Maluku tumbuh dalam lingkungan yang seharusnya memberi cinta, namun justru menyisakan luka.
Luka itu tak selalu terlihat—kadang tersembunyi dalam diam, trauma, atau hilangnya keceriaan yang seharusnya menjadi warna masa kecil.

Kekerasan terhadap anak bukan sekadar data statistik.
Ia adalah nasib yang hancur, asa yang terampas, dan masa depan yang terancam.

Ketika seorang anak Maluku berkata, “Beta takut pulang…” atau “Jangan kase tinggal beta…”, itu adalah teriakan yang seharusnya menggugah kita semua. Anak-anak adalah pewaris tanah ini, pewaris rempah dan budaya yang kaya. Namun bagaimana mereka dapat menjadi generasi penerus jika hari ini mereka hidup dalam ketakutan?

Melindungi anak bukan hanya tugas orang tua. Itu juga tanggung jawab negara, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, tokoh agama, tokoh adat, media, hingga masyarakat umum.

Karena ketika kekerasan terjadi, yang tercoreng bukan hanya keluarga, tetapi juga wajah Maluku.

Pemerintah dan aparat kepolisian telah bergerak melakukan penegakan hukum dan memperkuat sistem perlindungan anak. Namun upaya itu tidak akan sepenuhnya berhasil jika masyarakat memilih diam.
“Diam” adalah bentuk kekerasan baru terhadap keselamatan anak.

Bayangkan jika anak-anak Maluku memiliki panggung untuk berbicara.
Apa yang akan mereka katakan?

Mungkin mereka akan berkata:

“Kami cuma mau rasa aman.”
“Kami mau sekolah, bukan dipukul.”
“Kami mau bermain, bukan dieksploitasi.”
“Kami mau orang dewasa lindungi kami.”
“Tolong kami… masa depan kami ada di tangan kalian.”

Seruan ini tidak boleh sekadar lewat di telinga. Ia harus menggugah kebijakan, mengubah perilaku, dan menggerakkan hati.

Jika Maluku ingin tumbuh sebagai daerah yang damai, maju, dan penuh harapan, maka pondasinya harus dimulai dari anak-anak hari ini.
Tidak ada pembangunan yang lebih mulia daripada memastikan setiap anak hidup aman, sehat, bahagia, dan terlindungi.

Setiap kekerasan yang terjadi adalah alarm keras bahwa kita sedang gagal. Namun setiap anak yang terselamatkan adalah bukti bahwa masa depan Maluku masih terang.

Ini bukan sekadar artikel.
Ini adalah jeritan hati yang mewakili ribuan anak di Maluku yang belum mampu bersuara. “Tolong Kami… Selamatkan Masa Depan Kami.”

Dengarkan mereka.
Lindungi mereka.
Berdirilah bersama mereka.

Karena masa depan Maluku bukan milik kita,
masa depan itu adalah milik mereka.
Dan mereka memohon kepada kita hari ini.

(**)

JAKARTA, – beritasumbernews.com.Usai mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Komponen Singapura, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena bersama para peserta lainnya, bertolak kembali ke Jakarta, Minggu (16/11/25).

Di Jakarta, para peserta KPPD akan melanjutkan kegiatan di BPSDM Kemendagri pada hari ini, Senin (17/11/25), hingga penutupan kegiatan di hari Selasa (18/11/25) besok.

Wattimena mengungkapkan, selama 2 (dua) hari ini, materi yang akan diterima yakni konsolidasi rencana aksi dalam RKPD dan RAPBD tahun 2026 yang dilanjutkan dengan coaching materi paparan rencana aksi kepala Daerah, dengan panelis Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) dan Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda)
“Selanjutnya pada hari Selasa (18/11/25) besok, rencana aksi tersebut akan dipaparkan, dimana para peserta akan dibagi dalam dua kelas,” ujar Wali Kota singkat.

Dirinya menandaskan, paparan Rencana Aksi Kepala Daerah akan dipaparkan oleh tiga (3) perwakilan peserta, dan dilanjutkan dengan acara penutupan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Lemhanas (chey)

Ambon – beritasumbernews.com – Kepolisian Daerah Maluku menggelar apel gabungan yang dipimpin Komandan Satuan Brigade Mobil (Dansat Brimob), Kombes Pol. Irfan S.P. Marpaung, SIK., M.Si di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Senin (17/11/2025).

Dalam apel gabungan personel yang dihadiri Irwasda beserta Pejabat Utama Polda Maluku, Kombes Irfan menekankan pentingnya implementasi program pimpinan Polri yaitu Presisi; Prediktif, Responsif, Transparan, dan Berkeadilan serta Humanis dalam pelaksanaan tugas di tengah masyarakat.

Lebih rinci, Kombes Irfan menyoroti personel yang Prediktif. Ia mengungkapkan, personel Polri dituntut untuk mampu menganalisa suatu situasi dan melaksanakan tugas dengan perencanaan yang baik. Ini penting diperhatikan sehingga tugas di lapangan dapat dilakukan dengan optimal.

Kemudian Responsif. Kombes Irfan meminta setiap anggota Polri harus selalu merespons keinginan warga dengan cara hadir di tengah-tengah masyarakat, melakukan tugas pokok dengan baik, dan memberikan dampak positif.

Lebih lanjut, Ia menekankan terkait Transparansi dan Akuntabel. Kombes Irfan berharap setiap pelaksanaan tugas wajib mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Tugas kita ini banyak diawasi oleh semua lapisan,” tegasnya.

Selanjutnya terkait Humanisme dan Berorientasi Pelayanan. Menurutnya, sikap humanis dan fokus pada pelayanan masyarakat adalah mutlak. Kombes Irfan juga mengingatkan bahwa tiga minggu ke depan, institusi Polri akan menjadi sorotan terkait reformasi Polri, sehingga hasilnya harus sesuai harapan institusi dan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Kombes Irfan juga menyinggung upaya penguatan ideologi kelembagaan di lingkungan pendidikan. Ia menyampaikan, saat ini di Sekolah Polisi Negara (SPN) telah dimasukkan materi pelajaran Falsafah Bhayangkara untuk memastikan personel baru dapat memahami dasar filosofis tugas kepolisian, sesuai penekanan Pimpinan Polri.

“Kita sudah berkomitmen bersama untuk bekerja dengan baik. Kita harus bangga menjadi anggota Polri, banyak orang ingin menjadi anggota Polri,” tutupnya. (**)

Ambon,- beritasumbernews.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PanRB) menggelar kegiatan Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik bertempat di Hotel Swissbell, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan ini, bertujuan untuk melakukan pendampingan dalam rangka mempercepat implementasi Undang- Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dalam sambutannya yang dibacakan oleh Assisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Djalaludin Salampessy mengatakan kegiatan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik merupakan bentuk pendampingan dari Kementerian PanRB kepada Pemerintah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dikatakan lagi, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam memahami dan mengimplentasikan kebijakan pelayanan publik secara utuh.

Selain itu, kegiatan ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitasi Pemerintah Daerah dalam menerapkan standar pelayanan publik, serta meningkatkan penggunaan sistim informasi yang memadai dan mempermudah dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

Gubernur juga mengharapkan, kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran antara pusat dan daerah dalam membangun ekosistem digital pelayanan publik yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, kata Salampessy.

” Pak Gubernur juga mengharapkan lewat kegiatan ini, kita bisa mengoptimalkan penerapan instrumen kebijakan seperti halnya standar pelayanan, Sistim Informasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), dan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik ( PEKPPP) baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota), tuturnya lagi

Perlu diketahui, Pemerintah terus mendorong seluruh instansi dan organisasi penyelenggara pelayanan publik untuk mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku guna menjawab kebutuhan masyarakat.

Terkait dengan pemantauan dan evaluasi kinerja, Pemerintah Daerah akan memberikan pendampingan serta rekomendasi terkait PEKPPP, baik secara mandiri maupun secara nasional.

” Pak Gubernur berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh semangat dan dapat membawa pulang pengetahuan serta solusi yang bermanfaat untuk diterapkan di daerah masing- masing”, ungkap Salampessy.

Peserta yang hadiri terdiri dari Gubernur Maluku yang diwakili oleh Assisten 1 Sekda Maluku, Assisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik PanRB, Direktur Perumusan Peraturan Perundang-Undangan PanRB, Analisis Kebijakan MenpanRB, Perwakilan OPD Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Para Pejabat yang membidangi Pelayanan Publik, Peserta dari Provinsi Maluku Utara yang mengikuti secara online, panitia penyelenggaran dan Tamu Undangan lainnya. (Chey)

Jayapura,- beritasumbernews.com – Tokoh masyarakat Papua, Timotius Mauri, menyatakan dukungan penuh terhadap Satgas Operasi Damai Cartenz dalam upaya menegakkan hukum terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang berseberangan dengan pemerintah di wilayah Papua.

Dalam pernyataannya di Jayapura pada Jum’at (14/11), Timotius Mauri menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah Satgas Ops Damai Cartenz dalam menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan kedamaian di Tanah Papua.

“Saya selaku masyarakat Papua menyatakan dukungan penuh kepada Satgas Operasi Damai Cartenz. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Satgas yang telah melakukan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah,” ujar Timotius.

Ia menambahkan, kerja keras dan profesionalitas yang ditunjukkan Satgas Damai Cartenz patut diapresiasi karena telah berhasil menciptakan situasi yang kondusif di berbagai wilayah Papua.

Timotius berharap, ke depan Satgas Damai Cartenz terus bekerja secara profesional, humanis, dan berkomitmen menjaga Papua yang aman, damai, dan sejahtera. (**)