beritasumbernews.com

Ambon, – beritasumbernews.com – Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath resmi menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, yang digelar secara resmi di ruang sidang utama, Sabtu (15/11/2025).

Dalam sambutannya, Vanath mengungkapkan rasa syukur atas terlaksananya rapat tersebut.

“Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat wal’afiat,” ujarnya.

Rancangan KUA-PPAS ini disusun sebagai bagian dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan penyusunan APBD, dengan memuat beberapa poin strategis seperti kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta asumsi makro ekonomi dalam periode satu tahun.

“Penyusunan rancangan ini merupakan bagian dari tahapan dan jadwal pengelolaan keuangan daerah yang menegaskan bahwa Rancangan KUA merupakan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan,” tegasnya

Dalam paparan tersebut, disebutkan bahwa Pendapatan Daerah Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2,41 triliun. Komposisinya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp627,23 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,78 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp325,66 juta. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp3,77 triliun, dengan alokasi terbesar pada belanja operasi sebesar Rp2 triliun. Selain itu, terdapat rencana penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp1,50 triliun.

“Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp136,67 miliar yang merupakan pembayaran cicilan pokok utang PT. SMI,” jelasnya.

Lebih jauh, dalam pidato tersebut juga ditekankan pentingnya kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam menyikapi tantangan pembiayaan di masa mendatang.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 PP 38 Tahun 2025 tentang pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat, berapa besar pinjaman yang akan diajukan perlu adanya kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai langkah antisipatif untuk mendapatkan sumber pembiayaan,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Maluku berharap pembahasan KUA-PPAS 2026 ini dapat dilakukan secara efektif.

“Berbagai masukan dan pertimbangan dari dewan yang terhormat demi penajaman dan penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan, Kami juga berharap agar pembahasan KUA dan PPAS ini dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama guna ditindaklanjuti pada tahapan selanjutnya.

Sebagai penutup, dirinya menyampaikan harapan agar Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan tuntunan bagi pembangunan di Maluku.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberkati dan menyertai kita semua, untuk terus berkarya dan mengabdi par Maluku pung bae,”tutupnya.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Maluku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku atau yang mewakili, para Staf Ahli dan Asisten Sekretaris Daerah (Sekda) beserta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, serta rekan-rekan media cetak dan elektronik. (Chey)

MASOHI,- beritasumbernews.com – Polres Maluku Tengah – Kapolres Maluku Tengah, AKBP Hardi M K., S.I.K., M.H., pada Jumat, (14/11/2025) pagi memimpin upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap IPTU J S. SOPLANTILA jabatan terakhir Kasubag Bin Ops Bag Ops Polres Maluku Tengah yang diberi sanksi tegas berupa PTDH atau pecat dari anggota Polri karena personel tersebut melanggar kode etik Polri.

Upacara PTDH yang berlangsung di Lapangan apel Polres Maluku Tengah tersebut tidak dihadiri langsung oleh personel yang bersangkutan, namun tetap berlangsung secara in absentia dan secara simbolis Kapolres Maluku Tengah memberikan tanda silang pada foto personel sebagai tanda PTDH.

Kapolres mengatakan, jika upacara PTDH ini menindaklanjuti putusan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), yang memutuskan bahwa personel tersebut tidak layak untuk dipertahankan menjadi anggota Polri.

Keputusan tersebut diambil melalui proses yang sangat panjang, penuh pertimbangan dan dengan senantiasa berpedoman kepada koridor hukum yang berlaku.

“Sebagai pimpinan, saya mengajak agar peristiwa ini hendaknya dapat dijadikan contoh dan pelajaran. Ini disebabkan karena perbuatan anggota itu sendiri,” kata Kapolres.

Menurutnya, jika kegiatan upacara PTDH ini merupakan bentuk sanksi atau punishment yang diberikan organisasi Polri kepada personel yang melakukan pelanggaran.

“Perbuatan yang dilakukan oleh personel tersebut merupakan perbuatan tidak dikehendaki masyarakat maupun organisasi Polri,” ujar Kapolres.

Lebih jauh Kapolres menegaskan, pihaknya juga meminta kepada seluruh anggotanya agar bekerja dengan baik dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Yang berprestasi tentu akan kita berikan reward atas kinerjanya, dan yang melanggar kode etik Polri sudah pasti akan mendapatkan punishment. Untuk itu saya minta seluruh personil untuk meningkatkan pengawasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga ke depan tidak ada lagi personel yang melakukan pelanggaran dan upacara PTDH tidak perlu diadakan lagi di Polres Maluku Tengah pada kemudian hari,” tegas Kapolres.

Ia juga juga meminta kepada seluruh personel Polres Maluku Tengah dan jajaran untuk tidak menodai institusi yang dapat merendahkan harkat dan martabat anggota Polri juga tidak menyalahgunakan wewenang serta saling mengingatkan antara sesama anggota Polri, yang terpenting bentengi diri dengan agama agar tidak mudah terpengaruh dari hal-hal yang dapat merusak diri dan moral.

“Mari kita jaga sikap dan perilaku sebagai anggota Polri yang patut menjadi contoh dan dicintai oleh masyarakat, karena ke depan tugas Polri semakin berat.”pungkasnya. (Chey)

Enarotali, Paniai Timur – beritasumbernews.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korps Brimob Polri ke-80, Satgas Ops Damai Cartenz Sektor Paniai melaksanakan bakti sosial dengan membagikan paket makanan kepada warga di Jl. Aikai, Enarotali, Kabupaten Paniai Timur, pada Jumat (14/11/2025). Kegiatan dipimpin langsung oleh Ipda Nofri Surya Rossa selaku Dansektor Satgas Tindak Sektor Paniai dan melibatkan personel Brimob serta anggota Satgas yang bertugas di wilayah tersebut.

Kegiatan dilakukam dengan membagikan paket makanan kepada warga yang berada di sepanjang jalan utama Jl. Aikai menuju dermaga.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial merupakan salah satu upaya pendekatan humanis untuk memperkuat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat setempat. Menurutnya, kehadiran personel tidak hanya untuk menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga hadir memberikan manfaat langsung bagi warga.

“Bakti sosial ini adalah wujud kepedulian kami kepada masyarakat. Polri, khususnya Satgas Damai Cartenz, ingin selalu hadir membawa manfaat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan,” ujar Brigjen Pol. Faizal.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, menambahkan bahwa kegiatan-kegiatan sosial seperti ini akan terus menjadi bagian dari program kerja Satgas untuk mendukung kesejahteraan komunitas lokal dan memperkuat ikatan sosial.

“Kami berharap kegiatan sederhana ini dapat menghadirkan kebahagiaan kepada masyarakat. Polri akan terus mengedepankan pendekatan dialog, persuasif, dan kemanusiaan,” ujar Kombes Pol. Adarma.

Pada momen penuh bahagia ini, diharapkan personel Brimob Polri semakin profesional, semakin dicintai masyarakat, serta terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan memberikan pengabdian terbaik di Tanah Papua. “Brimob Presisi untuk Masyarakat” (**)

Jakarta –  beritasumbernews.com – Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya membongkar praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (balpres) di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam operasi ini, polisi menyita total 207 bal pakaian bekas yang diduga masuk secara ilegal.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Edy Suranta Sitepu, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penertiban pakaian bekas impor yang dinilai dapat mengganggu pasar domestik.

“Penindakan ini bagian dari upaya penegakan hukum di bidang perdagangan dan TPPU. Barang bukti serta para saksi sudah kami amankan, dan penyidik akan melanjutkan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum,” ujar Edy, Sabtu (15/11/2025).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menambahkan, langkah kepolisian ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta agar upaya penertiban tetap memperhatikan nasib pelaku UMKM, termasuk pedagang thrifting. Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya juga menekankan pentingnya menghadirkan produk substitusi bagi pasar barang bekas.

“Saat melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, arahan Pak Presiden adalah memikirkan substitusi produk,” kata Budi.

Instruksi itu juga diperkuat oleh perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang memastikan Polri akan terus konsisten menindak penyelundupan pakaian bekas impor.

“Saya sudah instruksikan kepada jajaran untuk dilakukan pemeriksaan. Siapa pun yang terlibat penyelundupan akan ditindak tegas,” tegas Kapolri.

Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat pada 12 November 2025 tentang adanya truk engkel bermuatan pakaian bekas di kawasan Duren Sawit. Penyidik Subdit I Indag Ditreskrimsus kemudian bergerak dan menemukan 23 bal pakaian bekas impor di dalam truk tersebut. Sopir berinisial D langsung diamankan.

Dari hasil pemeriksaan, penyidik menelusuri aliran barang hingga ke Pasar Senen, Jakarta Pusat, dan mengamankan I, koordinator penerima balpres. Pengembangan lebih lanjut mengarahkan tim ke Padalarang, Bandung Barat. Di lokasi ini, polisi mengamankan dua truk engkel, tiga mobil boks, satu unit Avanza, serta tujuh sopir dan kenek yang mengangkut 184 bal pakaian bekas impor lainnya.

Seluruh barang bukti dan saksi kini berada di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lanjutan. Polisi menegaskan penindakan ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan rasa aman dan melindungi perekonomian nasional dari praktik perdagangan ilegal. (**)

Malteng – beritasumbernews.com – Upaya cepat dan responsif kembali diperlihatkan jajaran Polsek Leihitu, Polresta Pulau Ambon & PP Lease, ketika mengevakuasi seorang ibu hamil yang mengalami kontraksi pada Sabtu dini hari. Tindakan cepat tersebut menjadi implementasi langsung dari program Respon Time, inovasi layanan patroli respons cepat yang saat ini menjadi prioritas Kapolda Maluku dalam memperkuat pelayanan publik kepolisian.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 02.50 WIT ketika sebuah speed boat dari Kampung Iha, Kabupaten Seram Bagian Barat, tiba di dermaga depan Mapolsek Leihitu. Di dalamnya terdapat Satria Rumbia (37), warga Desa Iha, yang dalam perjalanan menuju Pulau Ambon mengalami kontraksi hebat. Menyadari kondisi darurat tersebut, Kapolsek Leihitu IPDA Muh. Irwan Nismon Siifu segera menggerakkan personel untuk melakukan pertolongan cepat.

Evakuasi dini hari tersebut menambah daftar bukti efektivitas Patroli Respon Time, sebuah inovasi yang terus dimaksimalkan oleh Polresta Ambon. Program ini sebelumnya juga telah ditinjau langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, yang menekankan bahwa polisi harus hadir cepat, tepat, dan humanis dalam menjawab setiap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan sistem evakuasi dan respons darurat, Polresta Ambon pada awal November 2025 menggelar Simulasi Quick Response Call Center 110, melibatkan berbagai satuan fungsi seperti Samapta, Intelkam, Satlantas, hingga perwakilan Polsek. Simulasi tersebut menguji respons terhadap berbagai skenario kedaruratan, termasuk kecelakaan, tindak pidana, hingga situasi kerawanan sosial.
Di dermaga, anggota Polsek Leihitu melakukan pemeriksaan awal, lalu mengantar pasien menggunakan mobil dinas menuju RS Al-Fatah Ambon. Proses evakuasi dilakukan sambil berkoordinasi langsung dengan tenaga medis, sehingga penanganan medis dapat diberikan segera setibanya di rumah sakit. Seluruh proses berjalan aman, cepat, dan tanpa kendala berarti.

Aksi evakuasi terhadap ibu hamil tersebut mempertegas bahwa kehadiran polisi bukan sekadar penegak hukum, namun juga pelindung dan penyelamat dalam keadaan gawat darurat. Dengan personel yang siaga dan sistem respons cepat yang semakin solid, Polresta Ambon berharap kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin menguat.

Hingga siang ini, situasi keamanan di wilayah hukum Polsek Leihitu dilaporkan aman, terkendali, dan kondusif.

Kejadian evakuasi ibu hamil di Leihitu menegaskan pentingnya keberadaan unit respons cepat kepolisian yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pelayanan kemanusiaan. Program Respon Time yang digagas Polresta Ambon terbukti mampu menghadirkan intervensi cepat dan tepat pada situasi-situasi kritis, termasuk kondisi medis darurat seperti yang terjadi pada Sabtu dini hari.

Langkah cepat jajaran Polsek Leihitu mencerminkan transformasi pelayanan kepolisian yang lebih humanis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan sistem terintegrasi seperti Call Center 110, publik kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan darurat kepolisian. Aksi seperti ini bukan hanya meningkatkan citra Polri, tetapi juga memperkuat relasi emosional antara polisi dan warga—bahwa aparat hadir bukan hanya ketika terjadi pelanggaran hukum, tetapi juga ketika nyawa seseorang dipertaruhkan. (Chey)

Ambon – beritasumbernews.com – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Maluku bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres/ta Jajaran Polda Maluku resmi mengumumkan dimulainya Operasi Zebra Salawaku 2025, yang akan digelar selama 14 hari, dari 17 hingga 30 November 2025. Operasi ini bertujuan untuk menekan pelanggaran lalu lintas serta kecelakaan jalan raya, sekaligus meningkatkan disiplin berlalu lintas menjelang libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

“Operasi Zebra Salawaku 2025 yang akan dilaksanakan selama 14 hari ini menjadi tahapan awal untuk menyiapkan kondisi tertib di jalan raya, sekaligus mengedukasi masyarakat agar disiplin berlalu lintas menjelang libur panjang Nataru,” ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Rositah.

Menurutnya, operasi ini memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban lalu lintas, khususnya saat jumlah kendaraan dan aktivitas masyarakat meningkat selama musim liburan.

Sebelum memulai operasi, Ditlantas Polda Maluku bersama Satlantas Jajaran telah melaksanakan Latihan Pra-Operasi Zebra Salawaku 2025 pada 13 November 2025. Latihan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan strategi dalam pelaksanaan operasi, serta memastikan setiap personel memiliki keterampilan dan kesiapan yang optimal.

“Setiap personel harus benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya agar pelaksanaan operasi dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar sesuai rencana yang telah disusun,” ujar Rositah. Latihan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara petugas di lapangan dan meningkatkan efektivitas operasi.

Dalam operasi kali ini, Polda Maluku mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif. Polisi tidak hanya bertindak dengan tegas terhadap pelanggar, tetapi juga berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Selain penindakan, operasi ini juga berfokus pada edukasi terkait keselamatan dan ketertiban berlalu lintas,” tegas Rositah. Ia menambahkan bahwa operasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Operasi Zebra Salawaku 2025 juga akan memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana jalan serta kondisi kendaraan yang digunakan oleh masyarakat. Pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran lalu lintas selama periode liburan panjang yang diprediksi akan menyebabkan lonjakan volume kendaraan.

“Operasi Zebra bukan mengutamakan penindakan, tetapi lebih mengutamakan edukasi tentang keselamatan berlalu lintas untuk membangun kesadaran masyarakat agar tertib dan selamat di jalan raya,” lanjut Kabid Humas Polda Maluku. Ia menambahkan bahwa operasi ini juga merupakan bentuk nyata kehadiran dan kepedulian Polri terhadap nyawa dan keselamatan masyarakat, khususnya para pengguna jalan.
Tujuan Jangka Panjang: Membangun Kesadaran Lalu Lintas
Polda Maluku berharap agar pelaksanaan Operasi Zebra Salawaku 2025 tidak hanya memberikan dampak positif pada periode libur panjang, tetapi juga dapat membangun budaya tertib berlalu lintas dalam jangka panjang.

“Kami ingin masyarakat sadar bahwa keselamatan di jalan raya bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi juga tanggung jawab setiap individu yang menggunakan jalan,” ungkap Rositah.
Operasi ini juga menjadi bagian dari persiapan untuk Operasi Lilin yang lebih besar, yang akan digelar menjelang Natal dan Tahun Baru, di mana tingkat mobilitas masyarakat biasanya meningkat signifikan.

Polda Maluku kembali mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, demi keselamatan bersama. “Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama di jalan raya. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama,” ujar Kabid Humas Polda Maluku.

Operasi Zebra Salawaku 2025 diharapkan tidak hanya menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, tetapi juga dapat memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga keselamatan bersama saat berada di jalan raya. (Chey)

Purbalingga – beritasumbernews.com – Polres Purbalingga bergerak cepat melakukan tanggap darurat pasca bencana tanah bergerak yang terjadi di Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, pada Sabtu (15/11/2025).

Bencana ini merupakan rangkaian lanjutan dari pergerakan tanah yang telah terdeteksi sebelumnya. Pada 16 Mei 2025, pergerakan tanah pertama terjadi di Desa Maribaya RT 004/RW 003 dan mengakibatkan 11 rumah terdampak sehingga diusulkan untuk direlokasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada 1–2 Juli 2025, Badan Geologi Bandung melakukan penelitian lanjutan yang merekomendasikan relokasi rumah-rumah tersebut karena kondisi tanah dinilai sudah tidak layak huni.

Tingginya curah hujan pada November kemudian memicu pergerakan tanah kembali pada 15 November 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Karangtengah, Desa Maribaya, yang menyebabkan tambahan 11 rumah terdampak. Secara keseluruhan, total rumah terdampak mencapai 22 unit.

Bencana ini berdampak pada 22 Kepala Keluarga atau 85 jiwa, termasuk 7 lansia dan 8 balita yang masuk dalam kategori rentan.

Kerusakan rumah berupa retakan tanah, ambles, serta struktur bangunan yang tidak stabil membuat warga harus mengungsi ke rumah sanak saudara atau tetangga yang lebih aman. Menyikapi kondisi tersebut, Polres Purbalingga langsung melakukan langkah-langkah penanganan di lapangan. Kepolisian membentuk perangkat KPL (Kepolisian Peduli Lingkungan) dan berkoordinasi erat dengan BPBD serta Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Petugas segera melakukan lokalisir area rawan dan meningkatkan patroli sambang di wilayah pemukiman untuk memastikan warga tidak beraktivitas di zona berbahaya. Personel Polri turut membantu warga memindahkan barang-barang penting dari rumah terdampak ke tempat yang aman.

Selain upaya pengamanan, Polres Purbalingga melalui Tim Dokkes memberikan layanan kesehatan gratis berupa pemeriksaan tensi, konsultasi medis, pemberian obat dan vitamin, serta monitoring kesehatan warga yang berada di titik-titik pengungsian. Bantuan sosial berupa paket sembako juga disalurkan kepada warga terdampak, sementara Polri bersama BPBD membuka dapur lapangan guna memenuhi kebutuhan harian masyarakat selama masa tanggap darurat.

Untuk memperkuat respons bencana, Polres Purbalingga menurunkan 30 personel gabungan dari Samapta dan Dokkes yang bertugas menjaga keamanan, membantu evakuasi, dan memantau kondisi kesehatan warga dengan dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.

Kapolres Purbalingga, AKBP Achmad Akbar, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa Polri bersama Pemkab Purbalingga, BPBD, TNI, dan masyarakat akan terus berupaya mencegah jatuhnya korban. Ia mengimbau warga agar tetap tenang, mematuhi seluruh arahan pemerintah, serta segera melapor apabila membutuhkan bantuan maupun layanan kesehatan.

Kapolres juga menekankan pentingnya menjaga jarak dari wilayah rawan dan memastikan bahwa Polri akan terus melakukan pengamanan di sekitar titik bahaya. Ia menambahkan bahwa apabila warga memiliki ternak, hewan peliharaan, atau barang-barang berharga yang perlu diamankan selama masa pengungsian, masyarakat dapat segera melaporkan kepada Polres atau Polsek setempat. “Dengan senang hati kami membantu menjaga dan mengamankan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keselamatan warga beserta seluruh asetnya menjadi prioritas kami,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Maribaya, Tarso Dwi Cahyanto, menyampaikan apresiasi kepada Polres Purbalingga atas bantuan dan layanan kesehatan yang dinilai sangat membantu warga di tengah musibah ini. Ia berharap dukungan dapat terus diberikan mengingat warga masih mengungsi dan membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar hingga situasi kembali aman. (**)

Jakarta – beritasumbernews.com – Operasi pencarian korban longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, memasuki hari keempat dengan rangkaian kegiatan yang semakin intensif. Sejak pagi, tim SAR gabungan memperdalam pencarian di sektor A2 dan A3 berdasarkan pola timbunan sebelumnya dan penandaan terbaru unit K9. 15/11/2025

Cuaca yang relatif cerah memungkinkan perluasan galian, namun kehati-hatian tetap diterapkan karena tanah di sepanjang lereng masih bergerak. Tim Polri memulai hari dengan melakukan briefing evaluasi bersama BPBD dan Basarnas, termasuk penentuan jalur masuk aman, pembagian jalur personel, dan penempatan titik kontrol untuk menghindari pergerakan tanah yang sulit diprediksi. Pada sektor A2, lokasi tempat ditemukannya dua jenazah dan dua body part sebelumnya dijadikan acuan untuk memperkirakan arah sebaran material longsor.

Sementara itu, sektor A3 diperkuat dengan personel tambahan karena pola timbunan di area tersebut berlapis-lapis sehingga membutuhkan kerja manual yang lebih berat.

Pelayanan kesehatan menjadi salah satu elemen yang terus diperkuat sepanjang operasi. Petugas medis Polri bekerja di dua titik sekaligus: RSUD Majenang sebagai pusat rujukan dan pos pelayanan kesehatan lapangan dekat lokasi longsor. Di RSUD Majenang, pemeriksaan lanjutan diberikan kepada korban luka, termasuk penanganan cedera pada ekstremitas, perawatan luka sobek, serta penanganan pernapasan bagi warga yang mengalami inhalasi debu. Sementara itu, di posko lapangan, petugas memberikan perawatan cepat bagi warga yang mengalami kelelahan, syok ringan, hipotermia, hingga serangan panik.

Polri juga menempatkan personel khusus untuk mengawal warga lanjut usia dan anak-anak yang mengalami stres fisik akibat perubahan lingkungan pengungsian. Untuk mengurangi antrian, jalur pasien dibagi menjadi tiga: pemeriksaan cepat, tindakan ringan, dan rujukan langsung. Hal ini membuat warga dapat menerima bantuan medis tanpa penundaan, terutama pada jam-jam awal evakuasi di pagi hari.

Pelayanan psikologis melalui program trauma healing turut diperluas cakupannya. Polri mengerahkan 15 personel Tim Trauma Healing Ro SDM Polda Jateng, dibantu konselor Polresta Cilacap serta relawan psikososial yang sudah terbiasa menangani bencana alam. Tim ini tidak hanya berfokus pada keluarga korban yang menunggu di RSUD Majenang, tetapi juga melakukan pendekatan dari tenda ke tenda untuk memetakan kondisi emosional warga selamat. Pendekatan ini penting untuk menjangkau warga yang enggan bercerita namun menunjukkan tanda-tanda tekanan psikologis.

Untuk anak-anak, tim menyediakan aktivitas pendampingan seperti permainan terarah, sesi mewarnai, dan dukungan emosional sederhana agar mereka mampu kembali merasa aman. Hingga malam sebelumnya, sebanyak 48 warga telah menerima layanan aktif, dengan beberapa keluarga menjalani sesi konseling lanjutan untuk membantu mereka menghadapi kehilangan.

Dalam mendukung pencarian, Polri menurunkan total 155 personel—125 dari Polresta Cilacap dan 30 dari Brimob—yang bekerja dalam pola bergilir agar stamina petugas tetap stabil. Empat anjing pelacak dari Polda Jateng, Polresta Banyumas, dan Polres Temanggung juga terus bekerja melakukan penandaan titik-titik yang berpotensi menyimpan korban tertimbun.

Setiap kali K9 memberikan tanda, tim teknis Polri langsung memasang patok penanda dan melakukan penggalian manual untuk menjaga keselamatan. Di beberapa titik, Polri juga memasang alat sederhana pemantau retakan tanah agar petugas di bawah mengetahui adanya potensi pergerakan material. Di sepanjang jalur masuk, anggota Sabhara dan Lantas mengatur arus kendaraan bantuan agar tak terjadi hambatan logistik, sementara anggota lain melakukan cutting manual pada semak dan kayu yang menutup jalur tim SAR.

Hingga hari ini, sembilan korban telah ditemukan dan seluruhnya teridentifikasi oleh Tim DVI. Dengan demikian, dari total 20 warga yang dinyatakan hilang pada awal kejadian, kini tersisa 11 korban yang masih dalam pencarian. Upaya pencarian bergerak semakin terarah berdasarkan pola temuan dan analisis struktur longsoran hari sebelumnya.

Sementara itu, proses identifikasi oleh Tim DVI tetap disiagakan setiap saat agar setiap temuan baru dapat segera diproses. Di titik-titik pengungsian, pelayanan kesehatan dan pemulihan psikologis dilakukan tanpa henti untuk memastikan warga selamat mendapatkan dukungan yang mereka perlukan.

Kapolresta Cilacap menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan memastikan bahwa seluruh kekuatan Polri akan terus bekerja bersama BPBD, Basarnas, TNI, dan relawan hingga seluruh korban ditemukan. Masyarakat diimbau tetap tenang, menjauhi area tebing rawan runtuhan, dan mematuhi setiap arahan petugas demi keselamatan bersama. (**)