beritasumbernews.com

Ambon,- beritasumbernews.com – Dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Korps Brimob Polri, Satuan Brimob Polda Maluku menggelar kegiatan Bhakti Sosial Khitanan Massal yang memberikan layanan gratis kepada 50 anak dari berbagai wilayah di Maluku. Kegiatan sosial ini terlaksana melalui kerja sama antara Satbrimob Polda Maluku dan BRI Cabang Ambon, berlangsung di Tribun Makosat Brimob Polda Maluku, Sabtu (15/11/2025) pukul 09.00 WIT.

Acara dihadiri langsung oleh Komandan Satuan Brimob Polda Maluku, Wakil Dansat, jajaran PJU Satbrimob, Kepala BRI Cabang Ambon beserta staf, serta tenaga medis dari Biddokkes dan Rumkit Bhayangkara TK III Polda Maluku. Seluruh proses khitanan massal berjalan tertib, aman, dan lancar.

Kegiatan dibuka dengan pembacaan doa, dilanjutkan sambutan Dansat Brimob Polda Maluku. Dalam amanatnya, Dansat menegaskan bahwa rangkaian kegiatan HUT Brimob kali ini tidak hanya berorientasi pada internal satuan, tetapi juga dipersembahkan bagi masyarakat.

“Khitanan massal ini merupakan bentuk kehadiran Brimob di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa momentum HUT ke-80 Brimob Polri membawa manfaat nyata bagi warga, terutama bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan,” ujar Dansat dalam sambutannya.

Kepala BRI Cabang Ambon dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin dengan Satbrimob Polda Maluku.

“BRI berkomitmen mendukung kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut untuk menghadirkan kebermanfaatan bersama,” ungkapnya

Kegiatan dibuka dengan pembacaan doa, dilanjutkan sambutan Dansat Brimob Polda Maluku. Dalam amanatnya, Dansat menegaskan bahwa rangkaian kegiatan HUT Brimob kali ini tidak hanya berorientasi pada internal satuan, tetapi juga dipersembahkan bagi masyarakat.

“Khitanan massal ini merupakan bentuk kehadiran Brimob di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa momentum HUT ke-80 Brimob Polri membawa manfaat nyata bagi warga, terutama bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan,” ujar Dansat dalam sambutannya.

Kepala BRI Cabang Ambon dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin dengan Satbrimob Polda Maluku.

“BRI berkomitmen mendukung kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut untuk menghadirkan kebermanfaatan bersama,” ungkapnya.

Sebanyak 50 anak yang mengikuti khitanan massal berasal dari sejumlah desa dan kawasan di Pulau Ambon, termasuk Desa Suli, Morela, Mamala, Asilulu, Wakal, Hila, Kebun Cengkeh, Waihaong, Kampung Muhajirin, Tulehu, Kapaha, Nania, hingga Aspol Tantui dan Arbes.

Selain layanan medis, peserta juga menerima bingkisan dan uang saku, yang diserahkan secara simbolis oleh Dansat Brimob Polda Maluku dan Kepala BRI Cabang Ambon.

Proses khitanan ditangani tenaga kesehatan profesional dari Bid Dokkes Polda Maluku dan Rumkit Bhayangkara. Para orang tua yang hadir turut mengapresiasi inisiatif sosial ini, terutama karena meringankan beban biaya khitan bagi keluarga.

Kegiatan berlangsung hingga selesai dengan suasana tertib, aman, dan penuh kekeluargaan—mencerminkan komitmen Brimob dalam memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kegiatan khitanan massal yang digelar Satbrimob Polda Maluku bersama BRI Ambon kembali menegaskan peran penting institusi kepolisian dalam mendorong pendekatan humanis dan pelayanan publik. Momentum HUT ke-80 Korps Brimob Polri menjadi sarana memperkuat kedekatan antara aparat keamanan dengan masyarakat, sekaligus menghadirkan program sosial yang menyentuh kebutuhan dasar warga. Kolaborasi antara Brimob dan perbankan nasional seperti BRI menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor dapat menghadirkan dampak sosial yang lebih luas dan berkesinambungan. (Chey)

Jakarta. – beritasumbernews.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menekankan pentingnya langkah strategis dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di tengah tantangan fiskal saat ini. Hal ini diungkapkannya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (04/11/2025).

Menurutnya, terdapat dua jenis belanja daerah yang relatif sulit untuk dikurangi, yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Namun demikian, evaluasi secara objektif terhadap kedua pos belanja tersebut perlu dilakukan agar pengelolaan anggaran daerah tetap efisien dan tepat sasaran.

“Momen seperti sekarang ini penting untuk melakukan evaluasi secara objektif, apakah benar suatu belanja masih diperlukan atau tidak. Misalnya untuk TPP, jika tidak mau dikurangi, maka harus berbasis Kinerja,” ucap Fatoni.

“Pemerintah daerah dapat menetapkan batas maksimal, tetapi pembayarannya disesuaikan dengan capaian kinerja pegawai. Jika kinerja tidak tercapai, maka tidak dibayar penuh,” jelas Dirjen Bina Keuangan Daerah,” sambungya.

Beberapa daerah, lanjutnya, telah menerapkan mekanisme berbasis kinerja tersebut, dan terbukti dapat memberikan penghematan yang signifikan setiap bulan. Sistem ini juga mendorong peningkatan produktivitas aparatur daerah melalui insentif yang lebih adil dan terukur.

Lebih lanjut, Fatoni menegaskan bahwa dalam kondisi keuangan yang menantang seperti saat ini, terdapat dua langkah utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pertama, yaitu mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan potensi pajak dan retribusi, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas sumber pendapatan sah daerah. Kemudian yang kedua juga mengoptimalkan belanja daerah agar lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Dua hal ini harus berjalan beriringan, meningkatkan pendapatan sekaligus memastikan belanja benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. Efisiensi bukan berarti memangkas tanpa arah, tapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal,” tegasnya.

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah akan terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan optimalisasi anggaran, sehingga kebijakan fiskal daerah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Arif)

Jakarta.- beritasumbernews.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menegaskan bahwa seluruh uang kas milik pemerintah daerah (Pemda) yang tersimpan di bank merupakan bagian dari mekanisme resmi pengelolaan keuangan daerah. Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi publik bahwa daerah ‘menyimpan’ dan tidak membelanjakan uangnya.

“Selama ini ada kesan bahwa daerah sengaja menyimpan uangnya di bank. Padahal, berangkas Pemda itu memang ada di bank. Artinya, seluruh uang kas daerah tersimpan di rekening bank, dan akan digunakan sesuai rencana belanja yang sudah ditetapkan setiap bulan maupun triwulan,” ujar Fatoni dalam Indonesia Business Forum di Studio TvOne, Kuningan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Fatoni menjelaskan bahwa rekening milik pemerintah daerah di bank terdiri dari tiga jenis, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sendiri berbentuk giro, karena digunakan untuk transaksi harian.

“Giro itu digunakan setiap hari dan jumlahnya bisa berkurang atau bertambah sesuai kondisi. Ketika ada transfer dari pusat atau pendapatan asli daerah, saldo akan bertambah. Sebaliknya, ketika belanja direalisasikan, saldo akan berkurang,” jelasnya.

Dirinya menambahkan bahwa sebagian daerah menyimpan dana dalam bentuk deposito apabila dana tersebut belum saatnya digunakan. Contohnya, dana untuk kegiatan yang akan direalisasikan pada akhir tahun. Selagi menunggu waktu pelaksanaan, dana tersebut disimpan dalam deposito guna memperoleh bunga.

“Ini bukanlah penyimpanan jangka panjang. Bunga dari deposito pun sepenuhnya menjadi pendapatan daerah, bukan untuk kepala daerah seperti yang kerap diasumsikan. Seluruh proses ini diaudit oleh BPK setiap saat,” tambah Fatoni.

Lebih lanjut, Fatoni menjelaskan bahwa data mengenai uang daerah yang tersimpan di bank dirilis secara berkala oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri. Data tersebut merupakan data bulanan yang selalu berubah.

Di sisi lain, Kemendagri melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) mampu memantau realisasi APBD setiap hari. Oleh karena itu, perbedaan data antar periode adalah hal yang wajar.

“Bahkan beda hari saja angka bisa berubah. Jadi, kalau data bulanan berbeda dengan data harian, itu hal yang normal,” jelasnya.

Tercatat data per 12 November 2025, realisasi APBD tahun berjalan telah mencapai 61,04 persen, sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 61,63 persen. Meski demikian, Fatoni menegaskan bahwa jumlah uang yang dikelola tahun lalu lebih besar, sehingga secara kondisi umum, pola serapan tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya.

“Kondisinya hampir sama dengan tahun lalu, dan di akhir tahun realisasi dipastikan akan meningkat secara signifikan,” tutup Fatoni. (Arif)

Jakarta-  beritasumbernews.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyusun dan memperkuat standar pelayanan di lingkungan internal, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi dan asistensi kepada pejabat fungsional analis kebijakan di daerah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen BSKDN untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Jadi tugas BSKDN bukan hanya menghasilkan policy brief atau policy paper untuk Menteri Dalam Negeri, tetapi juga memiliki tugas tambahan yaitu memberikan fasilitasi dan asistensi bagi pejabat fungsional analis kebijakan di daerah. Karena itu, kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, dan kerja sama dengan lembaga lain perlu diintegrasikan ke dalam standar pelayanan BSKDN,” ungkap Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat membuka kegiatan Seminar Policy Dialogue yang mengusung tema “Penguatan Kelembagaan Strategi Kebijakan untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif” di Hotel Acacia Jakarta pada Kamis, 30 Oktober 2025.

Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan bahwa standar pelayanan publik merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

“Dalam memberikan pelayanan kita harus memperhatikan norma yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga apa yang diupayakan dapat berdampak baik bagi masyarakat” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menyoroti kolaborasi BSKDN dengan Program SKALA dalam memperkuat kapasitas analis kebijakan di 12 daerah pilot project. Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu contoh nyata penerapan standar pelayanan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kompetensi aparatur di daerah.

“Kondisi di daerah pilot project sudah semakin baik. Kami berharap program ini menjadi contoh bagi daerah lain untuk memperkuat kapasitas pejabat fungsional analis kebijakan. Di masa mendatang, kami ingin kegiatan semacam ini diabsorb dan dijadikan bagian dari standar pelayanan yang dilaksanakan oleh BSKDN,” ujar Yusharto.

BSKDN juga terus memperdalam penyusunan standar pelayanan dengan berdialog bersama sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Hukum serta Kementerian Luar Negeri, guna memperoleh masukan dan memastikan kesesuaian fungsi badan strategi kebijakan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Yusharto menegaskan, penerapan standar pelayanan yang baik tidak hanya akan memperjelas mekanisme kerja lembaga, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mengukur kinerja dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Dengan demikian Bapak/Ibu sekalian kami berharap BSKDN ke depan ini akan memfasilitasi dari Bapak dan Ibu yang ada di daerah untuk bisa bersama-sama menghasilkan policy brief atau pun produk-produk yang lain yang berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkasnya. (Afif)

Ambon– beritasumbernews.com -Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX Ambon. Peduli kesehatan gigi dan mulut masyarakat Desa Opin, Kodaeral IX melaksanakan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di Gedung Serbaguna Negeri Opin, Kec. Seram Utara, Kab. Maluku Tengah. Jumat (14/11/2025)

Kegiatan penyuluhan kesehatan ini merupakan salah satu rangkaian acara kegiatan Kodaeral IX dalam rangka HUT Armada RI Tahun 2025 di Desa Opin, kegiatan tersebut diikuti oleh siswa/siswi yang berada di Desa Opin dan sekitarnya.

Kegiatan tersebut meliputi pengenalan anatomi gigi, fungsi gigi, macam-macam bentuk gigi, dan pentingnya menyikat gigi, para siswa/siswi juga diajarkan cara menyikat gigi dengan baik dan benar.

Pada kegiatan tersebut tim Kesehatan Kodaeral IX yang dipimpin oleh Kadiskes Kodaeral IX Letkol Laut (K) drg. Slamet Riyadi, Sp.BMM juga membagikan 1 set alat sikat gigi kepada para siswa/siswi Desa Opin dan sekitarnya yang bertujuan agar anak-anak tersebut lebih rajin dalam merawat gigi.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi anak-anak Desa Opin dan sekitarnya dalam merawat gigi dan mulut mereka. (Chey)

Ambon – beritasumbernews.com . Komando Daerah Angkatan Laut IX Ambon (Kodaeral IX Ambon). Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas S.H., menerima _Courtesy Call_ (CC) Kepala Kantor Cabang Pelayaran Nasional Indonesia Ambon Bpk. Marthin Heryanto bertempat di Lobby Mako Kodaeral IX. Kamis (13/11/2025)

_Courtesy Call_ merupakan kunjungan yang dilakukan untuk menunjukkan rasa hormat atau kesopanan, biasanya antara dua pihak yang berkedudukan tinggi. Ini adalah bentuk komunikasi formal yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dan memperkuat ikatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Dankodaeral IX Laksda Hanarko Djodi P., didampingi Kapok Sahli Kodaeral IX, Danpomal Kodaeral IX, dan Paban Lidpamgal Sintel Kodaeral IX menyambut hangat rombongan PT. Pelni Cabang Ambon. Selain bersilaturahmi, kunjungan tersebut juga membahas kerja sama yang selama ini sudah terjalin antara Kodaeral IX dan Pelni Cabang Ambon dalam menjaga keamanan pelayaran, pengawasan wilayah, serta dukungan logistik.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Cabang Pelni Ambon Bpk. Marthin menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dan dukungan yang telah diberikan Kodaeral IX selama ini.

Dankodaeral IX Laksda Hanarko Djodi P., juga menyebutkan Kodaeral IX siap mendukung tugas Pelni Cabang Ambon dalam menjaga keamanan dan ketertiban di pelabuhan, serta menjalankan fungsi ekonomi penting di wilayah Maluku.

“Kodaeral IX akan selalu siap baik personel maupun materil dalam mendukung Pelni Cabang Ambon untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelayaran di laut Maluku” ujar Laksda Hanarko Djodi P.

Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana yang hangat penuh keakraban dan diakhiri dengan sesi foto bersama. (Chey)