beritasumbernews.com

Ambon –  beritasumbernews.com – Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Tahun Anggaran 2025 di wilayah Kodim 1504/Ambon berlangsung intensif di Dusun Karang-Karang & Batu Tagepe, Desa Poka, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Senin, 27 Oktober 2025.

Tim Wasev yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Valian Wicaksono Magdi, S.Sos., M.Sos., yang menjabat sebagai Wakil Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat (Waasintel Kasad), meninjau langsung progres pekerjaan di Desa Poka, khususnya di Dusun Karang-Karang dan Dusun Batu Tagepe.

Dalam sambutannya, Katim Wasev Brigjen TNI Valian Wicaksono Magdi menekankan pentingnya kegiatan pengawasan untuk mengukur kinerja Satgas TMMD, mulai dari perencanaan hingga pengakhiran, demi memastikan program berjalan optimal, efektif, efisien, serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Ia juga menyoroti perlunya Dan Satgas TMMD, dalam hal ini Komandan Kodim 1504/Ambon, untuk mengantisipasi kondisi musim hujan agar seluruh sasaran fisik dan non-fisik tercapai 100% tepat waktu sebelum penutupan pada 6 November 2025.

“Alhamdulillah setelah 45 tahun, saya baru kembali lagi di sini. Jadi saya lahir di RST Latumeten, kakek saya Aihuan, nenek saya Wattimuri,” ujar Brigjen Valian Wicaksono, yang secara emosional menyampaikan ikatan darahnya dengan Ambon.

TMMD, yang dulunya dikenal sebagai ABRI Masuk Desa (AMD), dijelaskan sebagai operasi bakti TNI yang terpadu dan lintas sektoral, melibatkan seluruh stakeholder untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sasaran fisik (jalan, jembatan, rumah ibadah, RTLH, irigasi, sanitasi) dan non-fisik (penyuluhan), termasuk program unggulan TNI AD seperti Integrated Farming, TNI Manunggal Air, Rehab RTLH, Pencegahan Stunting, dan Bersatu Dengan Alam (reboisasi/penanaman pohon).

Komandan Kodim (Dandim) 1504/Ambon, Kolonel Inf Hari Sandra, dalam paparannya melaporkan bahwa pelaksanaan TMMD ke-126 dipusatkan di Desa Poka, yang mencakup Dusun Karang-Karang dan Dusun Batu Tagepe. Wilayah kerja Kodim 1504/Ambon sendiri meliputi Kota Ambon dan sebagian Maluku Tengah, khususnya Pulau-Pulau Lease.

Kolonel Hari Sandra merinci sasaran fisik yang hampir rampung:
– Dusun Karang-Karang: Jalan lingkungan 180 meter (100%), 3 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibangun baru, pembangunan reservoir air dan pipanisasi 70 meter (reservoir sudah terpasang, pipanisasi menunggu).
– Dusun Batu Tagepe: Dua jalan lingkungan (tangga terjal) mencapai 89%, 1 unit drainase 150 meter (67%), 2 unit RTLH (75%), dan 1 unit MCK (60%).

Selain itu, program ketahanan pangan berupa penanaman padi ladang 1 hektare sudah dalam proses, serta program reboisasi 1000 pohon yang didistribusikan merata di kedua dusun. Untuk sasaran non-fisik, dari total 21 item penyuluhan, 90% sudah tuntas dilaksanakan.

Dansatgas juga menyebutkan total alokasi anggaran fisik dan non-fisik mencapai Rp1,2 miliar, di mana Rp1,1 miliar untuk fisik dan Rp100 juta untuk non-fisik, yang didukung penuh oleh Pemerintah Kota Ambon melalui anggaran Perubahan APBD (P-APBD).

Usai sesi pemaparan dan peninjauan langsung progres RTLH, MCK, hingga penanaman 1000 pohon pala di Dusun Karang-Karang, serta berinteraksi langsung dengan warga di Dusun Batu Tagepe, Brigjen TNI Valian Wicaksono Magdi menyampaikan apresiasinya kepada awak media.

“Sejauh yang kami lihat, pekerjaan sudah dilaksanakan secara maksimal. Tentu harapannya nanti sebelum kegiatan ini ditutup tanggal 6 November 2025, seluruh sasaran kegiatan baik fisik maupun non-fisik dapat diselesaikan seluruhnya dengan baik. Dan tentunya apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kegiatan TMMD ini yaitu bisa terciptanya, terwujudnya kemanunggalan TNI dengan rakyat itu dapat tercapai,” tegasnya.

Disela-sela kegiatan ini, Satgas TMMD 126 Kodim 1504/Ambon, juga menggelar kegiatan Penanaman 1000 Pohon, dan pembagian sembako kepada masyarakat.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Ambon, Elly Toisutta, S.Sos., yang turut hadir dan melakukan penanaman pohon dan penyerahan sembako, menegaskan komitmen Pemkot Ambon.
“Terima kasih atas pelatihan hari ini. Kami dari Pemerintah Kota Ambon dari awal sampai dengan hari ini kami memberikan dukungan penuh kepada teman-teman dari TNI untuk melaksanakan program TMMD ini,” ujar Wakil Wali Kota Elly Toisutta.

Beliau menambahkan bahwa TMMD sangat berguna dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama di Desa Poka.

“Selaku pemerintah Kota Ambon setiap tahunnya kami akan selalu memberikan dukungan buat TNI untuk melakukan program ini.
Menandakan dukungan berkelanjutan Pemkot Ambon terhadap program pembangunan yang terpadu ini, tutup Elly Toisutta. (**)

Ambon – beritasumbernews.com –  Kota Ambon digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas di depan Toko Sanil Aquarium dan Pet Shop, Jalan Telukabessy, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin (27/10/2025) sekitar pukul 09.30 WIT.

Kasi Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, IPDA Janete Luhukay, membenarkan adanya laporan penemuan jenazah tersebut. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan para saksi, korban pertama kali ditemukan oleh seorang karyawan toko setempat yang hendak memulai aktivitas kerja.

“Berdasarkan laporan yang diterima, saksi pertama bernama Tiara Latta, 22 tahun, melihat seorang laki-laki terbaring di depan toko dengan bagian tubuh atas tertutup karung putih. Karena takut, saksi kemudian menunggu rekan kerjanya datang sebelum melaporkan kejadian tersebut,” jelas IPDA Janete.

Tak lama berselang, saksi kedua, Tiar Prawira (37), tiba di lokasi dan memastikan kondisi korban. Setelah berkoordinasi dengan karyawan toko di sekitar lokasi, diketahui bahwa pria tersebut telah meninggal dunia. Kejadian itu kemudian dilaporkan ke Pos Lantas Batu Merah untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Sementara itu, Kapolsek Sirimau bersama personel langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) sekitar pukul 09.40 WIT. Polisi segera memasang garis polisi (police line) dan melakukan olah TKP.

“Sekitar pukul 10.10 WIT, Unit Identifikasi Polresta Ambon tiba di lokasi untuk melakukan proses identifikasi terhadap korban. Jenazah kemudian dievakuasi ke RS Bhayangkara Ambon menggunakan mobil ambulans untuk dilakukan pemeriksaan medis,” terang IPDA Janete.

Hasil pemeriksaan luar yang dilakukan oleh dokter Fenska Soumeru bersama tim medis RS Bhayangkara menunjukkan bahwa korban diperkirakan telah meninggal lebih dari 24 jam sebelum ditemukan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ada indikasi kekerasan. Jenazah mengalami kaku mayat hampir di seluruh tubuh. Korban mengenakan jam tangan di tangan kanan, cincin besi putih di jari manis, serta gelang besi di tangan kiri. Korban juga menggunakan empat lapis baju dan kaos kaki, namun tidak mengenakan celana,” ungkapnya.

IPDA Janete menambahkan, hingga saat ini identitas korban belum diketahui. Dugaan sementara, korban merupakan tuna wisma, karena tidak ditemukan kartu identitas maupun dokumen pribadi lainnya di lokasi kejadian.

“Saat ini jenazah masih berada di kamar jenazah RS Bhayangkara Ambon. Pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut,” tutupnya.(bs01)

Ambon – beritasumbernews.com – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, turun tangan langsung memediasi sengketa lahan antara keluarga Hatulesila dari Negeri Rumahtiga dan pihak Supermarket Dian Pertiwi, setelah lokasi usaha tersebut dikenai sasi adat oleh keluarga Hatulesila.

Mediasi berlangsung di lokasi Supermarket Dian Pertiwi, kawasan Poka, Senin (27/10/2025). Pertemuan dihadiri oleh para pemangku adat Negeri Rumahtiga, perwakilan pemilik supermarket, Wakapolresta Ambon, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Ambon.

Wali Kota Bodewin menegaskan, pemerintah kota menghormati proses adat yang berlaku di masyarakat, namun juga menekankan pentingnya penyelesaian sesuai hukum.

“Kami sangat menghargai proses adat yang dijalankan oleh Ketua Saniri dan para pemangku adat. Tapi kita juga negara hukum. Hak-hak adat dan hak-hak pribadi harus dilindungi bersama, Dan status kepemilikan lahan akan diselesaikan melalui jalur hukum dengan melibatkan lembaga berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon.

“Pemerintah kota akan berperan sebagai mediator. Nanti akan diadakan rapat bersama antara Pemkot, keluarga Hatulesila, pemilik Dian Pertiwi, dan BPN untuk mencari titik terang masalah ini,” tambahnya.

Dengan adanya mediasi tersebut, sasi adat yang sempat diberlakukan terhadap Supermarket Dian Pertiwi kini resmi dibuka, sehingga aktivitas perdagangan kembali berjalan normal.

Bodewin berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tetap menghormati hak-hak adat sekaligus menghargai proses hukum.

“Kita ingin investasi bisa berjalan baik di kota ini tanpa mengganggu hak masyarakat adat. Semua harus selaras antara adat dan hukum,” tegasnya.

Langkah mediasi ini diharapkan menjadi jalan tengah untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak serta menjaga iklim investasi yang kondusif di Kota Ambon. (Bs01)

Ambon – beritasumbernews.com – Warga Dusun Batu Tagepe, Desa Poka, kini bisa bernapas lega. Setelah berminggu-minggu mengalami krisis air bersih akibat kerusakan sistem tenaga surya pada instalasi Perusahaan Air Minum (PAM), program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Kodim 1504/Ambon hadir membawa solusi nyata: membangun jalan setapak menuju muara kali yang menjadi sumber air alternatif bagi warga.

Bapak Udin, warga RT 002/RW 006 Dusun Batu Tagepe, menceritakan kesulitan mereka dalam mendapatkan air bersih.

“Kalau air dari PAM tidak jalan, katong (kami) cuma bisa harap air kali. Soalnya PAM di sini pakai tenaga surya, jadi kalau tidak ada matahari, ya susah,” jelas Bapak Udin.

Ia menambahkan, air bersih yang sebelumnya mengalir setiap hari kini hanya bisa dinikmati beberapa kali dalam seminggu, bahkan terkadang dua minggu sekali, akibat kerusakan pada panel surya.

Menghadapi kendala tersebut, program TMMD hadir dengan langkah konkret: membangun dan memperbaiki jalan setapak yang menghubungkan permukiman warga langsung ke muara kali. Akses ini sangat vital bagi warga untuk mengambil air, mandi, dan mencuci.

Bapak Udin menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran TNI yang terlibat dalam kegiatan TMMD ini.

“Katong sangat bersyukur. Terima kasih banyak buat TNI. Mereka datang bantu kami, itu luar biasa,” ujarnya penuh haru.

Ia juga menekankan, kehadiran TNI melalui TMMD menjadi momen bersejarah bagi dusunnya.

“Selama ini, sudah berpuluh-puluh tahun, baru sekarang TNI masuk ke kampung ini. Banyak orang dulu tidak tahu kalau di sini ada kampung. Sekarang mereka tahu,” tambahnya.

Senada dengan Bapak Udin, salah seorang pemuda Dusun Batu Tagepe juga mengungkapkan rasa syukur atas bantuan tersebut.

“Katong sering susah air bersih, kadang sampai dua minggu baru bisa jalan (mengalir). Dengan adanya TMMD ini, katong sangat bersyukur. Alhamdulillah, TNI bantu masyarakat betul-betul,” ucapnya.

Warga berharap setelah akses air bersih kembali terbuka, pemerintah dan TNI dapat melanjutkan program pembangunan serupa di masa mendatang.

“Harapannya semoga masih ada program-program berikutnya,” pungkas pemuda tersebut.

Kehadiran TMMD di Batu Tagepe bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang respon cepat terhadap kebutuhan dasar masyarakat serta pengakuan terhadap keberadaan komunitas di wilayah terpencil yang selama ini jarang tersentuh pembangunan.

Jakarta*- beritasumbernews.com – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya penguatan inovasi dan kerja sama antarwilayah metropolitan dalam mempercepat pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Diseminasi Draf Kajian dan Fasilitasi Kerja Sama dalam Rangka Replikasi Inovasi Daerah di Best Western Mangga Dua Hotel pada Kamis, 23 Oktober 2025.

Dalam sambutannya, Yusharto menjelaskan bahwa meningkatnya urbanisasi di Indonesia membawa tantangan sekaligus peluang besar bagi pemerintah. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat urbanisasi nasional diperkirakan mencapai 60 persen pada 2025 dan terus naik hingga 72,9 persen pada 2045. Bahkan beberapa provinsi seperti Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Bali, dan Kalimantan Timur tingkat urbanisasi diperkirakan mencapai di atas 80 persen.

“Kondisi ini tentu membawa tantangan besar bagi pemerintah dalam pemerataan penduduk, penyediaan infrastruktur dasar, serta pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di seluruh wilayah,” ujar Yusharto.

Yusharto mencatat beberapa persoalan akibat tingginya urbanisasi seperti sampah dan kemacetan. Beberapa daerah seperti Kota Surabaya berupaya untuk menangani kemacetan dengan menambah koridor Trans Jawa Timur. “Ini barangkali menjadi salah satu jenis inovasi yang bisa ditawarkan kepada daerah-daerah lain,” ujarnya.

Dia mengutip laporan Bank Dunia berjudul Time to ACT: Realizing Indonesia’s Urban Potential yang menyoroti bahwa urbanisasi di Indonesia memang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, namun belum dimanfaatkan secara optimal dibandingkan negara lain di Asia Timur dan Pasifik. Karena itu, Yusharto menekankan perlunya langkah strategis untuk memperkuat kapasitas daerah dan memastikan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

“Diperlukan langkah cepat dan strategis untuk memperkuat kapasitas institusi daerah, memperbaiki mekanisme pembiayaan, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta memastikan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, pemerintah kini mendorong pengembangan kota cerdas berbasis teknologi dan inovasi. Upaya ini juga mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu meningkatkan kontribusi wilayah metropolitan terhadap PDB nasional dari 44,13 persen pada 2022 menjadi 45,60 persen pada 2029.

Selain itu, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P), pemerintah menegaskan pentingnya perencanaan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. “Perencanaan ini mencakup penguatan kelembagaan, penyediaan layanan dasar yang berkualitas, pemanfaatan teknologi digital, hingga penerapan skema pembiayaan inovatif,” jelas Yusharto.

Lebih lanjut, ia menyinggung Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah. Menurutnya, inovasi bukan hanya soal teknologi, melainkan juga cara baru dalam melayani masyarakat dan memecahkan persoalan publik. Berdasarkan Laporan Indeks Inovasi Daerah 2024, tercatat 31.719 inovasi daerah, meningkat 11 persen dibanding tahun sebelumnya.

Dirinya berharap kegiatan diseminasi ini dapat memperkuat sinergi antar daerah dan membangun ekosistem inovasi nasional yang tangguh. “Sehingga penerapan Pilot Project di wilayah metropolitan dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pembicara dari beberapa daerah. Salah satu di antaranya Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Nina Anggraeni. Dia menjelaskan berbagai inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya salah satunya aplikasi Sibasam (Sistem Informasi Bank Sampah). Sebagai Kota Metropolitan, sampah menjadi salah satu persoalan serius di Surabaya. Karena Pemkot Subaya berupaya menangani sampah melalui aplikasi Sibasam.

“Di mana partisipasi aktif dari bank sampah atau masyarakat ini menjadi hulu untuk penanganan sampah yang ada di masyarakat,” pungkasnya. (**)

*Jakarta*- beritasumbernews.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Forum Diskusi Aktual atau Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Dashboard Data Terintegrasi dalam rangka pengembangan BSKDN Satu Data. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat arah transformasi digital di lingkungan BSKDN demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, terpadu, dan berbasis data.

“Kegiatan FGD ini merupakan bagian penting dari upaya kita bersama dalam membangun birokrasi modern yang berbasis data, terintegrasi, dan digital. Melalui SPBE, kita berupaya mewujudkan pemerintahan digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga cerdas dalam menggunakan data untuk mendukung kebijakan publik,” ujar Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo di Command Centre BSKDN pada Kamis, 23 Oktober 2025.

Lebih lanjut, Yusharto menegaskan, transformasi digital bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan mendasar bagi birokrasi modern agar tetap relevan, efektif, dan dipercaya publik. Menurutnya, penerapan SPBE merupakan langkah strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang cepat dan tepat.

Untuk itu, menurutnya penyusunan Peta Jalan SPBE BSKDN dan pengembangan Dashboard Data Terintegrasi BSKDN Satu Data merupakan dua langkah konkret yang saling melengkapi. Peta jalan tersebut akan menjadi pedoman strategis dalam mengarahkan pelaksanaan transformasi digital di BSKDN, mulai dari penguatan tata kelola dan sistem informasi hingga peningkatan kompetensi aparatur.

Sementara itu, Dashboard Data Terintegrasi menjadi fondasi pengelolaan data internal BSKDN untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) dan analisis data yang akurat. Melalui dashboard ini, BSKDN membangun ekosistem data yang mampu menghimpun dan menyajikan informasi secara real-time, sekaligus menjadi sumber data tunggal (single source of truth) bagi seluruh unit kerja.

“Dashboard ini tidak hanya menampilkan data, tetapi menjadi alat analisis strategis bagi pimpinan dalam memantau kinerja kebijakan, memetakan isu-isu prioritas, dan mengarahkan pengambilan keputusan yang cepat serta tepat,” tambahnya.

Sementara itu, Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Rudiarto Sumarwono menyampaikan paparannya mengenai landasan konseptual SPBE dan transformasi e-Government menuju Smart Governance berbasis AI dan era Singularity. Rudi menilai, keunggulan pemerintahan digital terletak pada efisiensi dan aksesibilitas, sebagaimana telah diterapkan di berbagai negara.

“BSKDN memiliki potensi besar menjadi pelopor kebijakan berbasis bukti. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan saat ini dengan cara lama, melainkan dengan pengetahuan baru dan inovasi yang terdepan,” tutupnya.

Sebagai informasi tambahan, FGD tersebut juga dihadiri narasumber lainnya meliputi perwakilan dari Pusat Kajian Analisis Data Universitas Budi Luhur Gunawan Pria Utama yang memaparkan materi terkait Arsitektur SPBE BSKDN dan Dashboard Data Terintegrasi serta Kepala Bagian Program dan Umum Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri Muhammad Valiandra yang membahas Arsitektur SPBE Kemendagri dan integrasi antar unit kerja. (Arif)

*Jakarta*- beritasumbernews.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkolaborasi memperkuat penerapan kebijakan daerah berbasis bukti dan inovasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan publik di seluruh Indonesia. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang diintegrasikan dengan Indeks Inovasi Daerah (IID). Inisiatif ini menandai babak baru reformasi birokrasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based policy), sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045.

Dalam sambutannya, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menilai peningkatan kualitas kebijakan dan inovasi daerah merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. “Inovasi tidak akan berumur panjang tanpa kebijakan yang berkualitas, dan kebijakan akan kehilangan relevansinya tanpa inovasi yang hidup. Karena itu, sinergi antara IKK dan IID menjadi kunci reformasi kebijakan yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, pemerintah daerah harus berani meninggalkan pendekatan kebijakan intuitif dan beralih ke kebijakan berbasis bukti. “Kita harus memastikan setiap kebijakan lahir dari diagnosis yang tepat, bukan dari tekanan politik atau rutinitas administratif. Setiap keputusan publik harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis,” tegasnya.

Data BSKDN menunjukkan, jumlah inovasi daerah meningkat tajam dari 3.718 inovasi pada 2018 menjadi 36.742 inovasi pada 2025, dengan partisipasi 531 pemerintah daerah. Namun, masih terdapat 15 kabupaten yang belum menyampaikan laporan inovasi sejak 2023, seperti Puncak Jaya, Tambrauw, dan Maybrat.

Adapun daerah dengan capaian tertinggi Indeks Inovasi Daerah 2024 antara lain Kabupaten Banyuwangi (98,86), Kota Surabaya (94,17), dan Kabupaten Situbondo (94,13), sedangkan Kabupaten Pandeglang (4,30) berada di posisi terendah.

Sementara itu, dari sisi kualitas kebijakan, 546 pemerintah daerah telah terdaftar dalam sistem IKK, dan 333 diantaranya telah menyelesaikan proses self-assessment. Target nasional dalam RPJMN 2025–2029 adalah 85 persen instansi pemerintah memperoleh nilai minimal “Baik” pada tahun 2029, naik signifikan dari 30 persen pada 2025.

Sejalan dengan itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan SDM dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN David Yama menekankan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi. “Rekan-rekan di daerah jangan menjadi gambler dalam membuat kebijakan. Semua keputusan publik harus berdasarkan riset dan bukti. Ini adalah fondasi pemerintahan yang efektif,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat menegaskan, pengukuran IKK bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengukur kemampuan lembaga pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin mengubah cara berpikir para perancang kebijakan, dari sekadar menulis naskah menjadi merancang perubahan. Kebijakan yang baik harus berbasis data, diuji secara ilmiah, dan memberi manfaat konkret bagi publik,” tegas Agus.

Agus mengatakan, LAN berkomitmen memperkuat kapasitas aparatur negara, peneliti, dan analis kebijakan agar memiliki kemampuan analitis yang kuat dan berorientasi pada hasil. “Kita ingin setiap instansi pemerintah memiliki ekosistem kebijakan yang sehat, di mana perencana, peneliti, dan analis bekerja dalam satu siklus pembelajaran yang terus berkembang,” tambahnya.

Agus menilai bahwa IKK bukan alat menghukum, melainkan instrumen pembelajaran dan akuntabilitas publik. Hasil pengukuran akan menjadi cermin untuk menilai posisi kebijakan saat ini dan kompas untuk menuntun arah perbaikan yang lebih sistematis.

Agus menutup paparannya dengan penegasan bahwa peningkatan kualitas kebijakan publik merupakan fondasi pencapaian Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045.“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di tataran prosedur. Ia harus melahirkan kebijakan yang mendorong kesejahteraan, memperkuat keadilan sosial, dan memastikan pemerintahan bekerja efektif untuk rakyat,” pungkasnya.(**)