beritasumbernews.com

Ambon – beritasumbernews.com -Kegiatan Deklarasi menjelang perayaan malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Kota Ambon, Kamis (12/3/2026). berlangsung di Tribun Lapangan Letkol Pol Chr Tahapary, Tantui, Ambon.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, serta berbagai elemen masyarakat di Provinsi Maluku. Turut hadir pula Wakapolda Maluku, Irwasda Polda Maluku, Kasatgaswil Densus 88 Anti Teror Maluku, serta seluruh pejabat utama Polda Maluku bersama perwakilan media.

Deklarasi diawali dengan penandatangan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku, Imam Masjid Raya Al-Fattah Ambon dan Wakil Ketua I Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku.

Proses penandatanganan disaksikan oleh Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam XV Pattimura, Komandan Kodaeral IX dan Danlanud Pattimura.

Usai penandatanganan deklarasi dilanjukan dengan pembacaan deklarasi oleh kakanwil agama provinsi Maluku, Dr. M. Yamin, S.Ag., M.Pd.I. berupa Seruan Pemuka Agama Islam Maluku Menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

“Kami para pemuka agama Islam di Provinsi Maluku dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, menyampaikan seruan kepada umat Islam dan seluruh masyarakat Maluku,” Ungkap kakanwil.

Pertama, Mengajak umat Islam untuk merayakan malam takbiran dengan penuh khidmat melalui kumandang takbir, tahmid, dan tahlil di masjid, mushola, maupun di rumah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Kedua, Mengimbau masyarakat agar merayakan malam takbiran secara bijak dan tidak berlebihan, serta menghindari konvoi kendaraan atau kegiatan lain yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keselamatan bersama.

Ketiga, Mengajak seluruh umat beragama di Maluku untuk terus menjaga keharmonisan, memperkuat toleransi, serta memelihara semangat hidup orang basudara sebagai kekuatan dalam merawat persatuan dan kedamaian di bumi Raja-Raja.

“Demikian seruan ini disampaikan untuk menjadi perhatian bersama.
Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah
Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin,”.tegas kakanwil.

Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa deklarasi ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan perayaan Idul Fitri berlangsung aman dan kondusif.

“Deklarasi ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat Maluku untuk menjaga kedamaian dan persaudaraan, khususnya menjelang malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri,” ujar Kapolda.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga nilai toleransi, persatuan, serta kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan sosial masyarakat Maluku.

“Kami berharap masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh khidmat, aman, dan damai. Mari kita bersama-sama menjaga Maluku sebagai rumah bersama yang rukun dan harmonis,” tambahnya. (Chey)

Ambon – beritasumbernews.com -Memasuki hari pertama pelaksanaan Operasi Ketupat Siwalima 2026, personel Subsatgas Rekayasa Lalu Lintas Satgas Operasi Ketupat Siwalima 2026 Polda Maluku melakukan pengaturan arus kendaraan di kawasan bawah Jembatan Merah Putih (JMP), tepatnya di wilayah Galala, Kota Ambon, Jumat mulai pukul 09.00 WIT.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah awal pengamanan dan pengendalian arus lalu lintas dalam rangka mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode pengamanan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah Maluku.

Kasubsatgas Rekayasa Lalu Lintas, Rommy Pradipta, S.H., M.H., mengatakan penempatan personel di titik strategis dilakukan untuk mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan pada jalur penghubung antara kawasan Galala dan pusat Kota Ambon.

“Personel kami ditempatkan di beberapa titik di sekitar bawah jembatan dan simpang jalan untuk melakukan pengaturan arus kendaraan secara manual, baik kendaraan roda dua, roda empat maupun kendaraan angkutan barang yang melintas,” kata Rommy.

Selain melakukan pengaturan arus kendaraan, petugas di lapangan juga memberikan imbauan kepada para pengendara agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga kecepatan kendaraan, serta mengutamakan keselamatan saat melintasi area bawah jembatan.

Berdasarkan hasil pemantauan selama kegiatan berlangsung, arus lalu lintas di kawasan bawah Jembatan Merah Putih terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali. Tidak ditemukan hambatan berarti maupun kejadian menonjol yang dapat mengganggu kelancaran arus kendaraan.

Kehadiran personel kepolisian di lapangan juga mendapat respons positif dari masyarakat pengguna jalan karena dinilai membantu menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib dan aman.

Rommy menambahkan, kegiatan pengaturan lalu lintas tersebut merupakan bagian dari upaya Satgas Operasi Ketupat Siwalima 2026 Polda Maluku dalam memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) selama pelaksanaan operasi pengamanan Idulfitri di wilayah Kota Ambon.

Pelaksanaan hari pertama Operasi Ketupat Siwalima 2026 di Kota Ambon menunjukkan kesiapan aparat kepolisian dalam mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang dan selama perayaan Idulfitri. Kawasan bawah Jembatan Merah Putih yang menjadi salah satu jalur vital penghubung antarwilayah di Kota Ambon menjadi fokus pengawasan guna mencegah potensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kehadiran personel Satgas di lapangan tidak hanya memastikan kelancaran arus kendaraan, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut. (**)

Ambon – beritasumbernews.com -Kepolisian Daerah Maluku memperkuat komitmen transparansi dalam proses rekrutmen anggota Polri. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Seleksi Penerimaan Anggota Polri Terpadu Tahun Anggaran 2026–2028 yang dipimpin langsung Kapolda Maluku, Dadang Hartanto.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Command Center Lantai 4 Mapolda Maluku, Kamis (12/3/2026), dengan melibatkan berbagai unsur pengawas eksternal guna memastikan proses seleksi berjalan Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH)

Kapolda Maluku menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan proses rekrutmen anggota Polri berlangsung bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus menutup ruang penyimpangan dalam setiap tahapan seleksi.

“PKS ini merupakan wujud komitmen Polri untuk memastikan proses rekrutmen berjalan secara fair dan bebas dari praktik penyimpangan. Kami ingin menghasilkan sumber daya manusia Polri yang profesional dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Kapolda.

Ia juga menyoroti masih adanya isu negatif terkait proses rekrutmen, seperti praktik titip-menitip atau penggunaan uang. Menurutnya, pengawasan dari pihak eksternal menjadi faktor penting untuk menjaga integritas seleksi.

“Seluruh tahapan seleksi kini didukung sistem digital untuk meminimalkan potensi kecurangan. Saya tegaskan, jika ada anggota Polri yang terlibat penyimpangan dalam rekrutmen akan kami tindak tegas. Pihak luar yang mencoba memanfaatkan situasi juga akan diproses secara hukum,” tegasnya.

Kapolda juga mengimbau para orang tua dan calon peserta seleksi agar tidak percaya kepada pihak-pihak yang menawarkan kelulusan dengan imbalan tertentu.

“Percayakan pada kemampuan anak dan sistem seleksi yang ada, bukan pada calo atau janji-janji oknum,” ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama di lingkungan Kepolisian Daerah Maluku, antara lain Karo SDM, Kabid Kum, Kabid Humas, Kabid Dokkes, serta perwakilan dari Karo Ops dan Kabid Propam.

Selain itu, hadir berbagai mitra Pengawas eksternal yang ikut menandatangani PKS tersebut, yakni dari unsur akademisi, pemerintah daerah, organisasi profesi, media, hingga organisasi masyarakat, di antaranya Rektor Universitas Pattimura, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku, Kepala LLDIKTI, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia, Ketua Media Online PotretMaluku.id, Koordinator Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), serta jajaran Wakil Rektor Universitas Pattimura.

Rektor Universitas Pattimura dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas langkah Polda Maluku yang terus melibatkan unsur akademisi dalam pengawasan proses seleksi.

Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi diharapkan dapat menjaga objektivitas serta memastikan seleksi berjalan secara profesional dan berbasis kompetensi.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku menyampaikan bahwa sejak terlibat sebagai pengawasan dari tahun 2021, sangat sedikit laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan dalam seleksi anggota Polri di wilayah Maluku.

“Transparansi dalam proses seleksi ini menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” ujarnya.

Penandatanganan PKS tersebut menjadi simbol sinergi antara Polda Maluku dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola rekrutmen Polri yang bersih, objektif, dan akuntabel.

Penandatanganan perpanjangan kerja sama pengawasan seleksi anggota Polri ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat transparansi dalam proses rekrutmen di lingkungan kepolisian.

Keterlibatan berbagai unsur eksternal, mulai dari akademisi, lembaga pengawas pelayanan publik, hingga organisasi profesi, menjadi langkah penting untuk memastikan proses seleksi berlangsung secara objektif dan bebas dari praktik percaloan.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri, dengan menegaskan bahwa proses penerimaan anggota kepolisian harus berbasis kemampuan, integritas, serta prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. (Chey)

Ambon – beritasumbernews.com – Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk melaksanakan proses seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Dialog Publik “Aspirasi Maluku Bersama Polda Maluku” yang digelar bersama RRI Ambon di Studio Programa 1 RRI Ambon, Jumat (13/3/2026).

Dialog yang dipandu pewara RRI Ambon Theis de Kock ini mengangkat tema “Ingin Jadi Polisi; Begini Persyaratan dan Mekanisme Penerimaan Polri TA 2026.”

Dalam kegiatan tersebut hadir sejumlah narasumber, yakni AKBP Tommy Bambang Souissa, S.I.K., Kabagdalpers Biro SDM Polda Maluku, Hanny M. Seconova Tamtelahitu, S.H., M.H., Kadis Dukcapil Kota Ambon, Hasan Slamat, S.H., M.H., Pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku, serta Rusda Leikawa, Koordinator Wilayah LSM Mafindo Maluku.

Rekrutmen Polri Mengedepankan Prinsip BETAH
Kabagdalpers Biro SDM Polda Maluku AKBP Tommy Bambang Souissa, S.I.K. menjelaskan bahwa proses penerimaan anggota Polri saat ini mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) sebagaimana arahan pimpinan Polri.

Menurutnya, rekrutmen Polri tahun ini dilakukan secara terpadu melalui seleksi Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama, dengan tujuan menjaring calon-calon anggota Polri yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik dan profesional.

“Seluruh tahapan seleksi saat ini telah menggunakan sistem berbasis teknologi yang terpusat sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun. Nilai peserta akan langsung muncul di layar komputer setelah tes selesai sehingga dapat diketahui secara terbuka,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa dalam proses seleksi, Polda Maluku melibatkan berbagai pihak eksternal sebagai bentuk transparansi.

“Panitia seleksi juga diawasi oleh pengawas internal maupun eksternal. Karena itu masyarakat tidak perlu mencari koneksi atau membayar pihak tertentu untuk bisa lulus seleksi,” tegasnya.

Dukcapil Ingatkan Pentingnya Administrasi Kependudukan
Sementara itu, Kadis Dukcapil Kota Ambon Hanny M. Seconova Tamtelahitu, S.H., M.H. mengingatkan para calon peserta seleksi agar mempersiapkan dokumen administrasi kependudukan secara lengkap dan benar.

Dokumen seperti Kartu Keluarga, KTP, dan ijazah menjadi bagian penting dalam proses verifikasi saat pendaftaran.

“Kami mengimbau para calon peserta agar memastikan data kependudukannya benar dan tidak menggunakan dokumen yang tidak sah. Sistem Dukcapil saat ini sudah terintegrasi dan dilengkapi barcode sehingga keaslian dokumen dapat diverifikasi dengan mudah,” ujarnya.

Ombudsman Awasi Seleksi
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Slamat, S.H., M.H. menegaskan bahwa pihaknya turut berperan sebagai pengawas eksternal dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri.

Menurutnya, kehadiran Ombudsman bertujuan memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai aturan serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Kami memastikan proses seleksi berjalan sesuai prinsip BETAH. Jika ada laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran, tentu akan kami tindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu yang menyebutkan bahwa masuk polisi harus membayar.

“Seleksi Polri saat ini sudah menggunakan sistem yang transparan. Karena itu masyarakat harus percaya pada kemampuan diri sendiri,” katanya.

Mafindo Tangkal Hoaks Rekrutmen Polri
Koordinator Wilayah LSM Mafindo Maluku Rusda Leikawa menambahkan bahwa pihaknya juga terlibat dalam tim pengawas eksternal untuk membantu menangkal penyebaran informasi hoaks terkait proses rekrutmen anggota Polri.

Menurutnya, berdasarkan pemantauan yang dilakukan, seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami melihat langsung bahwa hasil seleksi benar-benar berdasarkan kemampuan peserta. Tidak ada perlakuan khusus terhadap calon tertentu,” jelasnya.

Ia juga mendorong Polda Maluku untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait sistem rekrutmen Polri yang transparan dan tidak dipungut biaya.

Dialog publik yang berlangsung interaktif tersebut berjalan lancar hingga selesai dan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai persyaratan serta mekanisme penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026.

Dialog publik yang digelar Polda Maluku bersama RRI Ambon menjadi salah satu upaya membangun transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen anggota Polri.

Dengan melibatkan pengawas eksternal seperti Ombudsman, Dukcapil, serta organisasi masyarakat sipil seperti Mafindo, proses seleksi diharapkan semakin terbuka dan akuntabel.

Langkah ini juga penting untuk mematahkan stigma di masyarakat yang masih menganggap bahwa masuk polisi harus melalui jalur koneksi atau biaya tertentu. Melalui sistem seleksi berbasis teknologi dan pengawasan berlapis, Polri berupaya memastikan bahwa hanya calon terbaik yang akan terpilih menjadi anggota kepolisian. (**)

Ambon – beritasumbernews.com –Sepekan jelang Idul Fitri 1447 H /2026 M, Komandan Komando Daerah TNl Angkatan Laut IX (Kodaeral IX) Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., menghadiri video conference (Vicon) bersama Panglima TNI dalam rangka Bazar Ramadhan 1447 H Serentak Jajaran TNI di Lapangan Upacara Kodam XV/Pattimura, Sirimau, Kota Ambon, Jumat (13/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut juga digelar pasar murah yang menghadirkan puluhan stand dari unsur TNI di wilayah Maluku, di antaranya dari Kodam XV/Pattimura, Kodaeral IX, serta Lanud Pattimura.

Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H ini.

Kodaeral IX pada kegiatan tersebut turut berpartisipasi dengan menghadirkan stand bazar yang menjual berbagai kebutuhan sembako dengan harga lebih murah dari harga pasaran, sehingga dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri.

Rangkaian kegiatan pasar murah diawali dengan pelepasan balon sebagai tanda dimulainya kegiatan bazar Ramadhan TNI secara serentak oleh Pangdam XV/Pattimura, Komandan Kodaeral lX, Danlanud Patimura dan Sekdaprov Maluku.

Selain itu, juga dilaksanakan pemberian paket sembako gratis kepada masyarakat kurang mampu serta anak-anak dari panti asuhan sebagai wujud bakti negeri dan kepedulian sosial TNI kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan bazar Ramadhan dan pasar murah ini, merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok menjelang lebaran.

“Melalui kegiatan bazar Ramadhan ini, kami berharap dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan dapat meringankan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Prov. Maluku, Pangdam XV/Pattimura, unsur Forkopimda Provinsi Maluku, para pejabat TNI di wilayah Maluku, serta masyarakat Kota Ambon yang meramaikan area pelaksanaan bazar Ramadhan. (Chey).