Berita Pemkot Ambon

Wali Kota Jumpa Rakyat (Wajar) Dalam Acara Wajar ke Tiga, minggu pertama dengan 9 penanya

Ambon – beritasumbernews.com –Sekertaris kota Ambon (Sekot) Robby Sapulette Mengatakan kepada ibu Khalifah terkait santunan duka, proses pengurusannya apa yang dijelaskan tadi oleh ibu Kadis pencatatan sipil itu sudah kadaluarsa karena sudah melewati 30 hari berdasarkan ketentuan,  mari kita cari solusi untuk menyelesaikan.

(Ambon 06/03/2026)

Ibu khalifah harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pencatatan sipil, berdasarkan ketentuan yang menerima santunan duka harus Ibu penuhi lalu segera berurusan dengan Dukcapil.

Sapulette juga mengatakan dalam pengurusan seperti ini, jangan cuma karena uang duka satu atau dua rupiah masyarakat harus keluar kemana-kemana ke sosial, Dukcapil dan sebagainya, “lama-lama biaya transportasi mereka keluar jika dikalkulasi tidak seimbang dengan santunan yang akan diterima oleh karena itu menjadi catatan bagi kita sekalian,

Bagaimana capil berkoordinasi tidak perlu masyarakat itu datangi lagi dengan minta data, yang bisa dikirim langsung ke capil Apakah kita masuk dalam desil 1 sampai desil 5 atau tidak sehingga masyarakat tidak lagi datang ke dukcapil untuk tanya dan sebagainya kita mesti atur mekanisme itu ujar Sapulette.

Kita harus mempermudah masyarakat dalam proses oleh karena itu bagaimana mentempelkan seluruh mekanisme koordinasi kita bagi masyarakat, mungkin juga Kalau mereka masih ada dalam suasana duka melewati satu bulan belum sempat, dan melakukan proses pengurusan ini menjadi perhatian kita semua untuk mengambil langkah-langkah dalam membantu masyarakat sepanjang mereka berhak untuk menerima.

Lebih lanjut kata Sapulette, Terkait Sekolah memang komite yang ada itu mesti dibekukan karena tidak ada kata sepakat, sekolah mesti mengambil langkah untuk segera rapat orang tua murid untuk mengevaluasi komite dan mengambil langkah selanjutnya karena komite ini membantu proses pendidikan Kalau di sekolah tersebut juga tidak bisa memfasilitasi walaupun itu bukan tugas dinas, tapi kadis pendidikan akan ambil langkah untuk menyelesaikan persoalan ini untuk segera di selesaikan..

Jadi Dinas Pendidikan koordinasi dengan sekolah yang bersangkutan untuk mencari solusi supaya ada solusi kalau memang komitenya mesti dibekukan dan buat lagi komplit yang baru angkat lagi pembuktian baru silakan diberikan kepada orang tua murid. Tutup Sekot Robby Sapulette. (Chey)

Berita

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa Bersama Walikota Ambon serahkan BSPS 2025  di Hative Kecil Perjuangkan Tambahkan kuato dan Anggaran Untuk 2.998 Unit Rumah Di 2026 

Ambon – bitasumbernews.com- Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menghadiri seremonial serah terima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 di Negeri Hative Kecil, Kota Ambon, Selasa (3/03/2026).

Turut mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut, Anggota DPR RI Ibu Saadiah Uluputty, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Jhon Lewerissa, Walikota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, pimpinan OPD terkait, Kepala Kejaksaan Tinggi atau yang mewakili, Kepala Balai Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, Raja Negeri Hative Kecil, serta masyarakat penerima bantuan BSPS.

Dalam wawancaranya, Gubernur menyampaikan bahwa kehadirannya bersama jajaran merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam mendukung program perumahan rakyat.

“Kami hadir di sini untuk seremoni penyerahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Sebagaimana kita ketahui, tahun ini sudah banyak rumah yang dibangun. Bahkan pada tahun 2026 ini maluku akan mendapatkan hampir 3.000 unit rumah, tepatnya 2.998 unit yang memperoleh fasilitas BSPS,” ungkap Gubernur.

Gubernur menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan di Provinsi Maluku.

Lebih lanjut, Gubernur juga telah menyurati Menteri Perumahan dan Permukiman guna meminta penambahan besaran biaya bantuan BSPS agar dapat disetarakan dengan daerah lain. Hal ini mengingat tingginya harga bahan konstruksi di Maluku dibandingkan wilayah lain di Indonesia (**)

Berita

Seleksi PTIK 2026 Transparan dan Profesional, Polda Maluku Gelar Pemeriksaan Kesehatan Peserta

Ambon – beritasumbernews.com – Polda Maluku melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) menggelar pemeriksaan kesehatan bagi peserta Seleksi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Panitia Daerah (Panda) Polda Maluku Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (4/3/2026) dan berlangsung secara transparan serta profesional sesuai standar rekrutmen Polri.

Pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan oleh Biro SDM Polda Maluku bekerja sama dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Maluku sebagai bagian dari tahapan seleksi yang menitikberatkan pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).

Sebanyak 10 orang peserta mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan, dengan rincian 9 peserta menjalani pemeriksaan langsung di Bid Dokkes Polda Maluku, sementara 1 peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan di Bareskrim Polri.

Kepala Biro SDM Polda Maluku, Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., M.M., yang juga meninjau langsung pelaksanaan kegiatan tersebut, menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan tahapan krusial dalam menjaring calon perwira Polri yang berkualitas dan berintegritas.

“Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan memastikan seluruh peserta seleksi PTIK benar-benar memenuhi standar kesehatan jasmani dan rohani yang telah ditetapkan. Proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan bebas dari intervensi,” tegas Kombes Pol. Jemi Junaidi.

Ia menambahkan bahwa rekrutmen PTIK tidak hanya menilai aspek akademik dan psikologi, tetapi juga kondisi fisik yang prima sebagai bekal pengabdian di institusi Kepolisian.

Sementara itu, Kepala Bidang Dokkes Polda Maluku Kombes Pol dr. M. Faizal Zulkarnaen, M.H, Sp.F, menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh dengan mengacu pada standar medis yang berlaku di lingkungan Polri.

“Seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan secara komprehensif, mulai dari pemeriksaan fisik umum, kesehatan organ dalam, hingga aspek penunjang lainnya. Hasil pemeriksaan murni berdasarkan kondisi kesehatan peserta tanpa rekayasa,” ujar Kabid Dokkes Polda Maluku.

Menurutnya, keterlibatan tenaga medis profesional bertujuan memastikan seleksi berjalan adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis maupun administrasi.

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan seleksi PTIK Panda Polda Maluku Tahun Anggaran 2026 ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mencetak calon perwira yang unggul, sehat, dan siap menjawab tantangan tugas Kepolisian di masa depan.

Tahapan pemeriksaan kesehatan yang digelar Polda Maluku mencerminkan keseriusan Polri dalam menjaga kualitas dan kredibilitas proses rekrutmen. Dengan pengawasan langsung pimpinan serta keterlibatan tenaga medis profesional, seleksi PTIK 2026 diharapkan mampu melahirkan perwira Polri yang tidak hanya cerdas dan berintegritas, tetapi juga memiliki kesiapan fisik dan mental untuk melayani masyarakat secara presisi. (**)

Berita

Kapolda Maluku Pimpin Rapat Kesiapan Operasi Ketupat 2026, mudik aman keluarga bahagia

Ambon  – beritasumbernews.com – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K, M.Si, memimpin rapat internal kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 sekaligus analisis dan evaluasi (anev) wilayah-wilayah penanganan potensi konflik menjelang dan sesudah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Guna mewujudkan mudik aman keluarga bahagia

Rapat strategis tersebut berlangsung pada Rabu (4/3/2026) pukul 12.15 hingga 16.15 WIT di Ruang Command Center Lantai IV Polda Maluku, serta diikuti seluruh Kapolres dan jajaran melalui zoom meeting.

Agenda rapat mencakup data awal dsn target capaian, strategi dan cara bertindak, kesiapan sumber daya organisasi dalam pelaksaan Operasi Ketupat 2026, pemetaan wilayah rawan konflik, serta evaluasi penanganan potensi konflik sosial di wilayah hukum Polda Maluku, termasuk pelakssnaan Polima dan Baileo Emarina.

Rapat dihadiri Wakapolda Maluku, Irwasda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, serta seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran. Kehadiran lengkap unsur pimpinan menunjukkan keseriusan Polda Maluku dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat selama momentum Idul Fitri.

Dalam arahannya, Kapolda Maluku menekankan bahwa pengamanan Idul Fitri tidak hanya berfokus pada arus mudik dan perayaan keagamaan, tetapi juga pada upaya pencegahan dini terhadap potensi konflik sosial.

“Operasi Ketupat bukan sekadar pengamanan hari raya, tetapi momentum strategis untuk memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Deteksi dini, langkah pencegahan, dan kehadiran negara di tengah masyarakat harus benar-benar dirasakan,” tegas Irjen Pol. Dadang Hartanto.

Kapolda juga mengingatkan jajaran agar meningkatkan koordinasi lintas fungsi serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam mengantisipasi kerawanan konflik.

“Pendekatan humanis dan komunikasi yang baik dengan masyarakat menjadi kunci utama. Polri harus hadir sebagai penjaga keamanan sekaligus penyejuk di tengah dinamika sosial menjelang dan pasca Idul Fitri,” lanjutnya.

Langkah Polda Maluku menggelar rapat internal khusus kesiapan Operasi Ketupat 2026 menunjukkan keseriusan Polri dalam mengantisipasi dinamika keamanan jelang Idul Fitri. Tidak hanya menitikberatkan pada pengamanan arus mudik dan perayaan hari besar keagamaan, Polda Maluku juga secara aktif memetakan potensi konflik sosial sebagai bagian dari strategi preventif.

Pendekatan ini sejalan dengan semangat Polri Presisi yang mengedepankan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Dengan perencanaan matang dan sinergi lintas sektor, Polda Maluku diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan wilayah sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan penuh khidmat. (**)

Berita

Polri Presisi: Polda Maluku Siapkan 2.135 Personel Gabungan Amankan Mudik dan Idul Fitri 1447 H

Ambon – beritasumbernews.com – Polda Maluku memperkuat kesiapan pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Maluku.

Rakor yang digelar pada Kamis (5/3/2026) tersebut dibuka oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan dihadiri Kapolda Maluku Irjen Pol prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, unsur TNI, Forkopimda, serta pimpinan instansi terkait di wilayah Maluku.

Kegiatan ini menjadi langkah awal konsolidasi lintas sektor untuk memastikan keamanan, kelancaran transportasi, serta pelayanan publik selama periode Ramadan hingga Idul Fitri.

Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menegaskan bahwa pengamanan Lebaran merupakan operasi kemanusiaan Polri yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari Operasi Ketupat 2026, Polda Maluku menyiapkan 2.135 personel gabungan, terdiri dari 1.478 personel Polri dan 697 personel dari unsur TNI serta instansi terkait.

“Pengamanan Idul Fitri merupakan tanggung jawab bersama. Kami telah melaksanakan berbagai operasi cipta kondisi untuk menekan potensi gangguan kamtibmas sehingga masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan aman dan nyaman,” ujar Kapolda.

Selain itu, Polda Maluku juga akan mendirikan 78 pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di berbagai titik strategis, termasuk pelabuhan, bandara, terminal, pusat keramaian, dan rumah ibadah.

Sebanyak 1.068 objek pengamanan telah dipetakan sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan selama masa libur Lebaran.

Kapolda juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan darurat Polri 110 yang dapat diakses secara gratis untuk melaporkan gangguan keamanan maupun meminta bantuan kepolisian.

“Layanan 110 ini bebas pulsa dan siap melayani masyarakat selama 24 jam. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkannya jika membutuhkan bantuan kepolisian,” tegasnya. (**)

Berita

Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena Dorong Optimalisasi Aplikasi Ayo Pramuka

Ambon – beritasumbernews.com Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan pentingnya adaptasi Gerakan Pramuka di era digital saat menghadiri Sosialisasi Pendataan Potensi Kartu Tanda Anggota (KTA) Pramuka Nasional dan Bimbingan Teknis Aplikasi Ayo Pramuka Kwarnas di Ruang Rapat Vlissingen Balai Kota Ambon, Rabu (4/3/2026).

Dalam sambutannya, Wattimena menekankan bahwa organisasi yang kuat adalah organisasi yang mampu memahami dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal.

“Organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu memahami lingkungan strategis internal dan eksternal,” ujar Wattimena.

Ia menilai, Gerakan Pramuka memiliki potensi dan sumber daya besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Karena itu, pembenahan internal menjadi langkah penting agar seluruh potensi tersebut dapat didayagunakan secara optimal.

“Pembenahan organisasi internal untuk memastikan semua potensi dan sumber daya itu bisa didayagunakan semaksimal mungkin itu yang menjadi penting,” katanya.

Menurutnya, pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas anggota Pramuka di semua tingkatan.

Wattimena juga menyoroti perkembangan teknologi yang semakin pesat dan menuntut seluruh organisasi, termasuk Gerakan Pramuka, untuk beradaptasi.

“Saat ini era digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan, kita harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digital hari ini,” tegasnya.

Ia menyebutkan, teknologi dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, termasuk dalam sistem pendataan anggota melalui KTA Pramuka serta pemanfaatan Aplikasi Ayo Pramuka yang digagas Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (Kwarnas).

“Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi anggota, kualitas pendidikan kepramukaan, serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepramukaan,” ujarnya.

Selain aspek digitalisasi, Wattimena berharap Gerakan Pramuka dapat berperan aktif dalam meminimalisir dampak negatif perkembangan zaman, seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan tawuran.

“Kita butuh dukungan Gerakan Pramuka untuk memberikan edukasi dan himbauan kepada adik-adik kita supaya mereka tetap ada di jalur yang benar,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) bukan sekadar identitas administratif, tetapi simbol pengakuan dan harga diri anggota sebagai bagian dari organisasi.

“KTA itu selain wujud daripada pengakuan organisasi, tapi juga harga diri kita sebagai anggota,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wattimena mengungkapkan bahwa perkembangan transaksi elektronik di Ambon menunjukkan tren signifikan. Ia menyebut, hampir 70 persen transaksi elektronik di Provinsi Maluku terjadi di Kota Ambon.

Data tersebut, menurutnya, menjadi indikator bahwa masyarakat semakin akrab dengan teknologi digital, sehingga Gerakan Pramuka pun harus mampu mengikuti perkembangan tersebut.

Pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi kepada Kwarnas dan Kwartir Daerah atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia berharap setiap program yang dijalankan organisasi dapat memberikan dampak positif, baik bagi perkembangan internal organisasi maupun bagi masyarakat luas.

“Kita harus membuka diri bagi semua kalangan, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan,” tutup Wattimena.

Dengan digitalisasi dan penguatan kapasitas internal, Pemkot Ambon berharap Gerakan Pramuka semakin solid, inklusif, dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas generasi muda serta kehidupan masyarakat secara luas, (**)

Berita

Walikelas 11.9 Pukul Siswa Di Telapak Tangan Karena Malas Buat Tugas Ortu Tidak Terima Dan Melaporkan Guru Bahasa Jerman SMAN 5 Ambon Ke Polisi

Ambon – beritasumbernews.com Wali kelas 11.9 Desy Rupilu Memberikan Tugas Bahasa Jerman Bagi siswa kelas 11.9 dari tiga Minggu lalu , dan materi tugas itu tentang famili ,

Siswa akan menjelaskan tentang silsilah keluarga dengan berbentuk foto, jadi mulai dari Oma, Opa, dari Mama/Papa dan harus di buat dengan berbentuk foto, dan semua famili ini harus ada, dan disitu akan menjadi silsilah keluarga atau famili.
(Ambon 4/03/2026)

Tugas bahasa Jerman ini sudah di kasih Desi Rupilu sudah tiga Minggu lalu dan Desy meminta kepada siswa harus membuat tugas itu cicil , Desy juga sudah mengingatkan siswa bahwa tugas itu harus di cicil sebelum libur kepala puasa Desy berpikir bahwa waktu yang ia berikan bagi siswa itu cukup panjang, dan ia berharap agar siswa bisa membuat tugas tersebut.

Jadi pada Minggu pertama masuk sekolah ada beberapa siswa yg belum melengkapi Tugas tersebut termasuk siswa LPS, karena sudah tiga Minggu tugas tersebut tidak tuntas maka saya memukul beberapa siswa dari telapak tangan mereka termasuk siswa LPS yang sekarang ini orang tuanya melapor saya di kepolisian,ujar Desy.

Siswa LPS ini Memeng tingkahnya dari Kelas 10 itu sudah malas, karena kalau mata pelajaran yang mungkin bagi LPS ini sulit dan tidak bisa maka LPS beralasan sakit, jadi siswa LPS ini jarang sekali mengikuti mata pelajaran bahasa Jerman,

Pada Minggu lalu Desy sempat Memukul LPS dan Teman-Temannya di kedua telapak tangan mereka, dan Desy juga mengatakan bahwa tugas itu harus di buat dan di lengkap, tetapi Desy juga mengingatkan bahwa lengkap itu berarti bukan harus sempurna,
Dan tugas itu harus di kumpul sekalipun kurang itu tidak apa apa.

Setelah itu Desy juga memberi pembinaan bagi siswa, dan mereka mengiyakannya, Desy langsung memberitakan info ke grup anak-anak harus buat tugas dan tidak boleh ada siswa yang tidak masuk, atau ijin, sakit dan tugas itu harus di kumpul dan ternyata siswa LPS ini tidak masuk sekolah , LPS juga sempat bangun komunikasi dengan teman -:teman dan bertanya (BAGIMANA KEMARIN DONG PERSENTASI KA) dan teman-temannya mengatakan iya lalu LPS balik bertanya lagi (LALU SIAPA -SIAPA YANG SUDAH DAN SIAPA- SIAPA YANG BELUM, LALU BAGIMANA DENGAN YANG SENG BIKING) disitu teman temannya menakut-nakuti LPS
yang seng biking dapat pukul lah su tau to Fraw tetap dapat pukul.

Jadi LPS ini bukan takut dengan Minggu kemarin yang saya pukul tapi LPS ini takut dengan apa kata teman teman padanya, jadi ketakutan dan intimidasi tersebut bukan berasal dari Desy Rupilu, Wali kelas, tetapi rasa takut yang di alami LPS itu karena di takut takuti oleh teman temannya sendiri lalu perasaan takutnya itu memang sudah muncul dari awal .

Jadi alasan LPS ini tidak masuk sekolah, karena tidak buat tugas dan dia juga merasa takut kalau seng biking tugas pasti dapat pukul dari ibu guru,dan itu juga teman teman LPS yang mengatakan kalau tidak buat tugas pasti dapat pukul to, disitu LPS tidak mau kesekolah dan ahirnya LPS melaporkan kepada Orang tua,di situ orang tua LPS menelepon Desi Walikelas LPS dan pada hari itu juga Desy tidak menyimpan Nomor kontak dari mamanya LPS .

Pada saat mamanya LPS menelepon saya dan saat itu saya sedang bersama sama keluarga besar di galala dan itu rutin setiap jam 9.00 Wit kita biasa Doa bersama,saat itu saya sedang berbicara dengan keluarga OMA dan mama mantu ,dan saat itu ada panggilan telpon yang masuk di HP saya dan saya mengangkat panggilan itu dengan mengatakan HALO HALO sapa ni eee,karena panggilan itu tidak ada nama cuma kelihatan nomor saja dan saya juga tidak tau ini nomornya siapa makanya saya lagi mengatakan Halo halo siapa nie, di situ orang tua LPS mengatakan halo ini benar ibu Desy ka , disitu saya mengatakan iya, dan ortu dari LPS mengatakan ibu kelihatanya ibu ini sibuk ya,Desy langsung mengatakan iya ibu soalnya ibu menelepon di waktu jam 10 malam ni dan ini bukan jam sekolah, ortu LPS langsung mengucapkan terima kasih kalau gitu nanti besok saya kesekolah kata ortu LPS.

Besok Ortu LPS datang kesekolah lalu bertemu dengan Desy dan guru kesiswaan, dan ortu LPS langsung mengatakan bahwa oh ini ibu Desy ya, ibu Desy pun mengatakan iya. Disitu ortu LPS mulai mengatakan ibu pukul saya punya anak, ibu ancam saya punya anak dan ibu intimidasi saya punya anak,bagimana anak kami mau rasa nyaman, ibu bilang kalau saya pukul jangan coba coba pulang kasih tau buat orang tua,dan Desy Walikelas juga mengiyakan itu .

Dan pada waktu saya menjadi wali kelas anak anak ini saya perna mengatakan kepada mereka kalau saya pukul jangan pulang kasih tau buat ortu itu karena kalian punya kesalahan mengapa saya mengatakan begitu, biasanya orang tua kalau anak lapor juga kadang anak di pukul dari ortu,jadi saya menegur anak anak kalau dapat pukul di sekolah jangan pulang lapor buat ortu itu maksud Desy .

Desy juga selalu mengontrol anak didiknya jika tidak hadir di kelas disitu saya langsung Foto siswa lalu kirim di grup ortu kadang ortu mengatakan ibu tadi saya punya anak sudah kesekolah, dan saya mengatakan ibu ini siswa yang hadir jadi ini tanggung jawab saya foto dan kirim ke grup supaya ortu tau yang anaknya pergi ke sekolah tapi tidak sampai di kelas dan itu wajib Walikelas rutin ambil gambar siswa dan buang ke grup ortu, termasuk LPS ini juga tidak biking tugas dan saya foto kirim di grup karena siswa yang hadir di kelas cuma 15 atau 18 orang siswa jadi saya harus foto dan kirim buat ortu.

Orang tua LPS datang dan mengatakan ibu kenapa ibu maki maki anak saya dan saya mengatakan oh bapak mohon maaf saya tidak perna maki anak bapak, dan bapak bisa konfirmasi anak-anak SMAN 5 Ambon,

Setelah itu bapak dari LPS mengatakan kepada saya, (IBU SEHARUSNYA HARI INI SAYA DATANG DISEKOLAH BAWAH PARANG POTONG IBU PUNYA KEDUA TANGAN SAYA BAWAH KE POLISI, IBU SAYA INI ORANG ABORU SAYA BILANG SAYA BUNUH SAYA BUNUH NANTI SAYA MASUK PENJARA DARI BELAKANG ) itu kalimat dari ortu LPS bapak Agus Saiya , tetapi Desy tidak merespon ,hanya dengan kata iya terimakasih pak

Ortu LPS juga mengatakan kepada saya dengan bahas Belanda Ondestofen Ye dengan artinya kurang ajar itu ucapan dari ortu LPS. Tutup Desy
(**)

Berita

Tiket Mudik Gratis Bagi Masyarakat Bertambah, 14.000 Kuota Jelang Hari Raya Idul Fitri1447 H

Ambon.- beritasumbernews.com – 

Pemerintah Provinsi Maluku memastikan adanya peningkatan kuota tiket mudik gratis bagi masyarakat pada Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026.

Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kuota tiket mudik gratis tahun ini mengalami peningkatan sekitar 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Hai ini disampaikan Gubernir Maluku kamis (5/2/2016) , diruang kerja kantor Gubernur Maluku.

Jika pada tahun 2025 jumlah tiket gratis masih terbatas, maka pada tahun 2026 pemerintah pusat menambah kuota sebanyak 14.000 tiket gratis bagi masyarakat Maluku.umgkapnya

Pemerintah Provinsi Maluku juga berupaya membantu masyarakat yang ingin pulang kampung dengan menyiapkan tambahan tiket mudik gratis.

Saat ini pemerintah daerah telah mengajukan permohonan tambahan kuota kepada pemerintah pusat.

“Estimasi kebutuhan kita cukup besar, sehingga kami berharap bisa mendapatkan tambahan sekitar 10.000 tiket lagi. Mudah-mudahan permohonan ini dapat direspons oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Menurutnya, kemungkinan akan ada gelombang kedua bantuan tiket mudik gratis dari pemerintah pusat. Pada tahap pertama, Maluku sudah memperoleh sekitar 14.000 tiket gratis dengan peningkatan sekitar 40 persen.

“Semoga pada permohonan kedua ini kita bisa mendapatkan tambahan kuota maksimal sekitar 10.000 tiket lagi. Berapapun jumlah tiket gratis yang diberikan, tentu akan sangat membantu masyarakat untuk pulang ke kampung halaman dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri,” katanya.

Selain bantuan dari pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pihak Pelni juga disebut akan menyiapkan dukungan tiket gratis bagi masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku juga menyesalkan terjadinya peristiwa bentrok antara warga Negeri Sawai dan Desa Masihulan yang menimbulkan kerusakan di sejumlah tempat.

Pemerintah provinsi berharap situasi segera kondusif dan perdamaian permanen dapat terwujud di antara kedua negeri tersebut.

Kerusakan yang timbul akibat peristiwa itu juga diharapkan dapat segera ditangani melalui kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

“Pemerintah sudah memberikan informasi yang diperlukan dan mempercayakan penanganan masalah hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.(chey)

Berita

Plt. Camat Pulau Haruku Ajak Warga Perkuat Persatuan dan Jaga Kamtibmas ‎

Ambon, – beritasumbernews.com –Memasuki Ramadan 2026, Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Pulau Haruku, Saifudin Latuconsina, menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tidak lengah menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).


‎Ia menegaskan, suasana aman dan kondusif menjadi kunci kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, hingga ibadah selama bulan suci.

‎Menurut Saifudin, keamanan bukan semata tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Ia mengingatkan warga agar tidak mudah terpengaruh isu-isu provokatif yang berpotensi memecah persatuan, terutama di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

‎“Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan mudah terprovokasi. Perkuat komunikasi, jaga persaudaraan, dan kedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan,” tegasnya, Senin (2/3/2026).

‎Ia juga menekankan pentingnya mempererat hubungan antarwarga maupun antar negeri bertetangga di wilayah Pulau Haruku. Peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh perangkat pemerintahan negeri dinilai sangat strategis dalam menjaga keharmonisan sosial.

‎Dalam momentum Ramadan 2026, Saifudin mengajak masyarakat menjadikan bulan suci sebagai ruang refleksi untuk memperkuat toleransi dan saling menghormati antarumat beragama. Ia menilai, nilai pengendalian diri yang diajarkan Ramadan harus tercermin dalam kehidupan bermasyarakat.

‎“Ramadan bukan hanya soal ibadah personal, tetapi juga bagaimana kita menjaga kedamaian dan mempererat silaturahmi. Mari kita pastikan Pulau Haruku tetap aman, damai, dan harmonis,” ujarnya.

‎Ia berharap semangat persaudaraan terus dijaga, sehingga pelaksanaan ibadah Ramadan 2026 dapat berlangsung khusyuk dan kehidupan sosial masyarakat tetap solid dalam bingkai kebersamaan. (**)

Berita DPRD Provinsi Maluku

Ketua Komisi I DPRD Maluku Minta Polisi Sigap Antisipasi Konflik*

Ambon,- beritasumbernewsnewa.com

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, meminta Kepolisian Daerah Maluku bersama jajaran Polres di wilayah Maluku untuk sigap mengantisipasi potensi konflik di tengah masyarakat.

Permintaan ini disampaikan menyusul sejumlah peristiwa yang terjadi di beberapa wilayah Maluku, termasuk kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oknum anggota Korps Brigade Mobil terhadap seorang siswa di Tual yang berujung meninggal dunia.

Solichin menyayangkan peristiwa tersebut dan menegaskan agar oknum Brimob diproses secara transparan dan terbuka. Menurutnya, proses hukum yang jelas penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Ia juga meminta agar pelaku diberikan sanksi tegas guna memberikan efek jera serta memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Pernyataan tersebut disampaikan Solichin kepada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Senin (2/3/2026).

Selain itu, ia juga menyoroti situasi di Piditan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang sempat memanas. Ia mengimbau kelompok masyarakat yang bertikai untuk menahan diri, terlebih dalam suasana bulan suci Ramadan, agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang.

Solichin turut meminta aparat keamanan, termasuk Kapolda dan Kapolres setempat, melakukan deteksi dini guna mencegah potensi konflik meluas.

Terkait konflik di Kabupaten Maluku Tengah antara Desa Hitu dan Desa Mamala, Komisi I DPRD Maluku telah meninjau langsung lokasi kejadian.

Berdasarkan hasil peninjauan, sebanyak 12 rumah warga dilaporkan rusak akibat terbakar.
Komisi I juga telah berkoordinasi dengan kepala desa, Pemerintah Daerah Maluku Tengah, serta Pemerintah Provinsi Maluku untukmu mendorong pemberian bantuan kepada warga terdampak, khususnya korban yang rumahnya terbakar, guna meringankan s# masyarakat dalam proses perbaikan rumah(chey)

[instagram-feed]