beritasumbernews.com

Ambon – beritasumbernews.com – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si didampingi sejumlah pejabat utama Polda Maluku kembali melaksanakan kunjungan kerja ke kota Tual, Rabu (7/1/2026).

Kunjungan kerja yang dilakukan Kapolda bersama rombongan merupakan bagian dari upaya perkuatan sinergi dan stabilitas kamtibmas. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan perdamaian dan bersama menjaga keamanan dan ketertiban.

Kapolda Maluku didampingi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku, Direktur Intelkam, Direktur Reserse Kriminal Umum, dan Direktur Binmas Polda Maluku bertolak dari Bandara Pattimura Ambon ke Bandara Karel Sadsuitubun Langgur menggunakan pesawat komersial lion air.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi S.I.K mengatakan, kunjungan kerja yang dilaksanakan merupakan agenda strategis Kapolda Maluku menanggapi dan merespons berbagai dinamika kamtibmas di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

“Hari ini Bapak Kapolda melakukan kunjungan kerja di kota Tual untuk mendengar aspirasi masyarakat, menyampaikan pesan kamtibmas sekaligus untuk memperkuat sinergi kepolisian dengan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat setempat,” ungkap Kombes Rositah Umasugi.

Kedatangan Kapolda bersama rombongan di Tual, menunjukkan komitmen kuat Polda Maluku dalam mengedepankan pendekatan komprehensif guna menumbuhkan peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Kedatangan Bapak Kapolda bersama rombongan disambut langsung oleh Dansat Brimob Polda Maluku Kombes Pol. Dr. Iran S.P. Marpaung, S.I.K., M.Si., Kapolres Tual AKBP Whansi Des Asmoro, S.H., S.I.K, Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi, S.Pt., S.I.K, dan jajarannya,” tambahnya.

“Bapak Kapolda sangat menaruh perhatian serius terhadap dinamika kamtibmas yang berkembang, khususnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, sehingga diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, dan terukur guna mencegah eskalasi yang lebih luas,” jelasnya.

Kapolda, lanjut Kombes Rositah, akan melakukan koordinasi langsung dengan jajaran Polres, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah, guna menyatukan persepsi dan merumuskan solusi yang mengedepankan pendekatan preemtif, dan preventif serta dialogis, dan humanis. (**)

Ambon – beritasumbernews.com-Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., terus memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui pendekatan dialogis dan humanis. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui pertemuan dan makan malam bersama para tokoh masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu malam (7/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Cafe Malinan, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, ini digelar dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kapolda Maluku di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya dalam merespons dinamika kamtibmas serta memperkuat deteksi dini potensi gangguan kamtibmas.

Kapolda Maluku didampingi Ketua MUI Provinsi Maluku, para Direktur Polda Maluku, Dansat Brimob Polda Maluku, Kapolres Maluku Tenggara, Dandim 1503/Tual, Wakapolres Maluku Tenggara, serta jajaran pejabat utama Polres Maluku Tenggara.

Sementara itu, hadir pula para tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan ohoi, di antaranya Tokoh Masyarakat Kompleks Pemda Romi Retraubun, Tokoh Masyarakat Ohoibun Atas Fery Samderubun, para Penjabat Ohoi di wilayah Langgur dan Watdek, serta Ketua Pemuda Langgur.

Dalam dialog terbuka, Kapolda Maluku menyoroti karakteristik wilayah Langgur dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan layanan publik, serta sebagai jalur penghubung utama antara Pulau Dullah dan Pulau Kei Kecil. Tingginya mobilitas dan interaksi masyarakat di kawasan tersebut menuntut pengelolaan kamtibmas yang berbasis komunikasi dan kolaborasi.

Kapolda menegaskan bahwa Polri mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan. Dialog langsung dengan tokoh masyarakat dinilai efektif untuk menyerap aspirasi sekaligus mencegah potensi konflik sejak dini.

“Keamanan bukan hanya tugas Polri, tetapi tanggung jawab kita semua. Peran tokoh agama, adat, masyarakat, dan pemuda sangat penting dalam menjaga kedamaian dan persatuan,” tegas Kapolda Maluku.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan musyawarah dan menahan diri dalam menyikapi setiap persoalan sosial agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Langkah Kapolda Maluku mengedepankan dialog dan silaturahmi dengan tokoh berpengaruh mencerminkan pendekatan kepemimpinan keamanan yang modern dan inklusif. Pola komunikasi langsung dinilai efektif memperkuat kepercayaan publik sekaligus mencegah konflik sosial di wilayah dengan dinamika interaksi masyarakat yang tinggi seperti Maluku Tenggara. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menghadiri Prosesi Ritual Adat Pemasangan Sasi (Hawear) dan Penancapan Meriam Portugis (Lela) sebagai simbol perdamaian dan pengakhiran permasalahan antar keluarga di Desa Ngadi, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, Senin (8/1/2026).

Prosesi adat tersebut menandai berakhirnya permasalahan penganiayaan yang menewaskan almarhum Nurdin Bugis, sekaligus menjadi bentuk komitmen bersama antara keluarga korban dan keluarga enam pelaku untuk menghentikan segala bentuk permusuhan dan kekerasan di kemudian hari.

Kehadiran Kapolda Maluku bersama unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat menegaskan dukungan penuh Polri terhadap penyelesaian permasalahan secara damai, bermartabat, dan berkeadilan melalui pendekatan kearifan lokal, tanpa mengesampingkan supremasi hukum.

Prosesi adat dipimpin oleh Raja Dullah, Raja Tual, dan Raja Ohoitahit, diawali dengan pembacaan sumpah adat, pemasangan sasi (hawear) sebagai larangan adat, serta penancapan meriam Portugis (lela) sebagai simbol pengikat perdamaian yang memiliki konsekuensi sosial dan adat yang kuat.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Tual menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas keamanan dan mengajak masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai adat serta hukum sebagai landasan hidup bersama.

Sementara itu, Kapolda Maluku menegaskan bahwa perdamaian berbasis adat bukan sekadar simbolik, melainkan fondasi penting bagi keamanan jangka panjang.

“Perdamaian adat memiliki kekuatan moral dan sanksi sosial yang sangat kuat. ,” tegas Kapolda.

Kapolda juga mengingatkan bahwa kamtibmas adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya Polri, melainkan seluruh elemen masyarakat.

Ia menegaskan bahwa konflik tidak pernah melahirkan pemenang sejati dan justru meninggalkan luka sosial yang berkepanjangan.

“Dalam konflik tidak ada yang benar-benar menang. Yang kalah menjadi abu, yang menang pun menjadi arang,” ujarnya.

Kapolda berharap perdamaian di Desa Ngadi dapat menjadi contoh nasional bahwa permasalahan sosial dapat diselesaikan melalui jalur damai, manusiawi, dan berkeadilan.

Kegiatan ditutup dengan doa lintas agama, jabat tangan, dan saling memaafkan antara kedua belah pihak. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif hingga pukul 11.25 WIT dengan pengamanan terpadu TNI–Polri.

Kehadiran langsung Kapolda Maluku dalam prosesi adat ini menunjukkan pendekatan kepemimpinan Polri yang humanis, responsif, dan kontekstual terhadap budaya lokal. Model penyelesaian permasalahan berbasis adat yang dikawal negara menjadi contoh penting bagi daerah lain dalam menjaga stabilitas sosial tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan.(**)

Ambon – beritasumbernews.com –Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto S.H., S.I.K., M.Si bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo meninjau kondisi lokasi terdampak bentrok antar sekelompok warga di desa Liang, kecamatan Salahutu, kabupaten Maluku Tengah, Senin (5/1/2026).

Sebagai bentuk kepedulian, masyarakat yang terlibat konflik diajak untuk dapat menahan diri agar tidak memperuncing persoalan yang hanya akan merugikan warga setempat.

Dalam kunjungan tersebut, hadir juga Direktur Intelkam, Direktur Krimum, dan Kabid Humas Polda Maluku, beserta Bupati Maluku Tengah, Kapolresta Ambon, Dandim 1504/Ambon maupun pejabat terkait lainnya.

Kedatangan rombongan Forkopimda Provinsi Maluku bersama Kabupaten Maluku Tengah disambut dengan penuh antusias oleh Raja Negeri Liang bersama perangkat desa.

Masyarakat Desa Liang diminta untuk tidak memperuncing persoalan dengan tetap menahan diri, tidak melakukan tindakan lebih lanjut yang dapat memperparah situasi.

“Kami sebagai pimpinan di daerah tidak mau lagi ada permasalahan yang berkelanjutan di desa ini,” pinta Gubernur Hendrik Lewerissa.

Kehadiran Forkopimda Maluku, lanjut Hendrik, menunjukkan pemerintah daerah bersama aparat keamanan tidak diam melihat persoalan yang terjadi.

“Kami sangat berharap bapak dan ibu semua bisa mendukung kami Pemerintah dan aparat keamanan dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat memperburuk kondisi saat ini sehingga permasalahan yang sudah terjadi kemarin nantinya akan dapat segera diselesaikan dengan baik dan cepat,” harapnya.

Saat berdialog dengan masyarakat yang terkena dampak, Gubernur berjanji akan membantu merenovasi rumah yang rusak akibat bentrok tersebut.

“Kami Pemerintah Daerah akan membantu merenovasi rumah yang rusak dan di sini juga ada Pak Bupati nanti beliau yang mengatur semuanya,” ungkapnya.

Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat di negeri Liang agar dapat bersama membantu menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif.

“Saya minta untuk tetap jaga situasi yang mulai kondusif ini sehingga proses penyelesaian masalah ini akan cepat terselesaikan,” pintanya.

Selain berdialog dengan masyarakat, rombongan Kapolda, Gubernur dan Pangdam juga mengunjungi bekas bangunan Pos Polisi Desa Liang yang sedang direnovasi. Bangunan ini akan kembali diaktifkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah Desa Liang dan sekitarnya. (**)

AMBON, – beritasumbernews.com – Pemerintah Negeri Batu Merah menanggapi pemberitaan di berbagai media yang menyatakan pihaknya melakukan pungli terhadap pedagang kaki lima di Pasar Batu Merah, dengan ancaman pengusiran jika tidak membayar.

Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah Ali Hatala dalam keterangan pers saat ditemui wartawan pada hari Selasa (06/01/2026) menegaskan secara tegas bahwa informasi tentang pungli tersebut tidak benar sama sekali.

“Terkait pemberitaan tentang Pasar Batu Merah, sebenarnya pemerintah kota sebelumnya telah memperketat penertiban pasar dari kawasan Merdeka hingga wilayah Batu Merah,” jelas kepala pemerintah negeri tersebut.

Pasar Batu Merah sendiri telah ada sejak tahun 1970-an, dan pasca kerusuhan, dengan dukungan dari Rukun Batu Merah, pedagang mulai berdagang di lokasi tersebut hingga saat ini.

Ali Hatala juga menambahkan bahwa sebagian besar pedagang di Pasar Batu Merah beroperasi di atas fasilitas umum seperti trotoar dan area publik lainnya.

Kami Pemerintah Negeri Batu Merah sedang menyusun rencana relokasi serta perluasan pasar menuju lokasi permanen untuk mengatasi masalah penataan dan fasilitas yang ada.” Jelasnya

ia menjelaskan bahwa terdapat kesepakatan bersama dengan seluruh pedagang di Pasar Batu Merah untuk menata lapak agar tidak terkesan kumuh dan tidak terlantar.

“Kita sepakat untuk membangun lapak secara bersama-sama karena pemerintah tidak memiliki anggaran khusus untuk pembangunan fasilitas lapak tersebut,” katanya.

Biaya pembangunan lapak dibagi antara pemerintah Negeri Batu Merah dan para pedagang, dengan pembuatan berita acara resmi sebagai bukti transaksi dan kesepakatan tersebut.

Pemberitaan yang menyatakan ada pedagang membayar hingga 40 juta rupiah kemungkinan terjadi karena mereka memiliki beberapa lapak, bukan karena adanya pungli dari pemerintah.

Ia menolak tegas tuduhan bahwa pemerintah merongrong atau memaksa pedagang untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai syarat untuk tetap berdagang.

Kepala pemerintah negeri menambahkan bahwa terdapat pihak yang menyamar sebagai petugas pemerintah untuk melakukan penagihan tidak sah kepada pedagang di Pasar Batu Merah.

“Kita tidak menekan pedagang untuk membayar dalam jumlah tertentu atau mengancam pengusiran dengan menggantikan mereka dengan pedagang lain,” ujarnya dalam keterangan pers.

Kesepakatan tentang pembangunan lapak dan pembayaran biaya dibuat secara bersama antara pemerintah dan pedagang, dan pihaknya memberikan toleransi untuk proses pembayaran, bukan langsung mencicil.

Kepala pemerintah negeri menyatakan bahwa pihaknya akan terus mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah penataan pasar di wilayah Batu Merah.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Negeri Batu Merah akan tetap menjalankan tugasnya untuk kemajuan daerah dan menjadikan Negeri Batu Merah sebagai daerah yang mandiri.

“Kami menghadapi banyak rintangan dalam menjalankan tugas, termasuk pemberitaan tidak akurat di media massa tentang kegiatan pemerintah,” jelasnya.

Meskipun menghadapi berbagai rintangan, pemerintah Negeri Batu Merah akan tetap berupaya memprioritaskan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan media agar informasi yang disebarkan akurat dan sesuai dengan kenyataan.

“Kami akan terus berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan memastikan bahwa kegiatan pemerintah berjalan transparan serta sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkas kepala Pemerintah Negeri Batu Merah ( chey)

AMBON, – beritasumbernews.com – Kantor Pos Provinsi Maluku dalam keterangan pers yang disampaikan di Ruang Kerja pada hari Selasa (06/01/2026) mengungkapkan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra yang dilaksanakan dalam empat tahap memiliki alokasi keseluruhan sebesar 177.646 Kepala Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Realisasi penyaluran BLT Kesra tersebut mencapai angka 153.046 KPM atau setara dengan 86% dari total alokasi, sementara jumlah gagal bayar tercatat sebesar 24.597 KPM dari keseluruhan tahap penyaluran yang telah berlangsung.

Batch 1 dan Batch 2 penyaluran BLT Kesra berjalan mulai tanggal 19 November hingga 19 Desember 2025, sedangkan tahap BED03 atau susulan pertama dilaksanakan mulai 6 Desember 2025 sampai dengan 28 Desember 2025.

Susulan keempat, yang masih termasuk dalam rangkaian penyaluran BLT Kesra, hanya berlangsung selama tiga hari yaitu dari tanggal 29 Desember hingga 31 Desember 2025, dan sebagian besar kasus gagal bayar, sekitar 13.000 KPM, disebabkan oleh alamat penerima yang tidak dapat ditemukan.

Sisanya kasus gagal bayar berasal dari berbagai faktor antara lain penerima yang berada di luar kota, tindak alamat, serta penolakan dari pihak penerima—kemungkinan karena data penerima telah diangkat menjadi Penerima Bantuan Khusus (P3K) sebelum atau sesudah data penerima terbit.

Kendala lain yang dihadapi selama proses penyaluran adalah cuaca ekstrem yang terjadi pada bulan Desember 2025, terutama karena sebagian besar penerima KPM berada di wilayah pulau-pulau yang tersebar di Maluku.

Namun, tim rumah bayar dari Kantor Pos Provinsi Maluku berhasil mencapai wilayah kepulauan terpencil seperti Pulau Burung dan Pulau Maskaru yang termasuk dalam wilayah Seram Bagian Timur (SBT).

Selain tantangan cuaca, wilayah kerja penyaluran BLT Kesra sebagian besar merupakan wilayah Terluar, Tertinggal, dan Tertinggal (3T) di Maluku yang terdiri dari pulau-pulau, namun pihak Pos tetap berupaya menemukan solusi untuk menjaga kelancaran proses penyaluran.

“Harapannya, jika Pos masih dipercaya untuk melaksanakan penyaluran bansos di masa mendatang, warga penerima dapat hadir dengan membawa dokumen lengkap seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sesuai dengan data undangan yang telah diberikan,” ujar pihak Kantor Pos Provinsi Maluku.

“Bila penyaluran dilakukan melalui wakil, pastikan nama wakil tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) penerima sebagai anak, istri, atau suami, bukan hanya tetangga atau pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga langsung,” tambahnya dalam keterangan pers tersebut.

Pada kesempatan yang sama, pihak Kantor Pos Provinsi Maluku juga memberikan klarifikasi terkait permasalahan yang terjadi di Kantor Pos Cabang Kairatu, Seram Bagian Barat—yang berada di bawah pengelolaan Kantor Cabang Utama (Kacu) Ambon.

Pihak Pos menolak tegas pemberitaan yang beredar yang menyatakan kepala kantor Pos Kairatu telah mengambil uang bansos, dan secara tegas menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar sama sekali.

Permasalahan sebenarnya terjadi karena adanya dua penerima bansos dengan nama dan marganya yang sama persis, yaitu Yakomina Rumah Batu, dan dengan bantuan aplikasi POS Birokes (PGC) yang dimiliki PT Pos Indonesia, ditemukan kesalahan pada petugas Pak Dani.

Kesalahan petugas Pak Dani tersebut menyebabkan penyaluran dana BLT Kesra jatuh ke penerima yang salah, dan pihak Pos kemudian mendatangi penerima keliru untuk meminta maaf serta menerima kembali dana yang telah disalurkan secara tidak sengaja.

Penerima keliru tersebut dengan sikap baik hati mengembalikan dana ke kantor Pos, dan kepala kantor Pos Kairatu sendiri langsung mendatangi penerima sebenarnya di Kairatu pada hari pertama untuk menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan penyaluran.

Dana seharusnya diserahkan kepada anak penerima sebenarnya, yang berdasarkan keterangan ibunya telah membawa data penerima ke Ambon, sehingga tim Pos kemudian datang ke Ambon untuk kedua kalinya untuk melakukan penyerahan.

Namun, keluarga penerima sebenarnya menyatakan tidak akan menerima dana dan meminta pihak Pos untuk melakukan komunikasi instan selanjutnya, dan kemudian keponakan penerima datang ke rumah penerima di Ambon untuk menyerahkan haknya namun sekali lagi ditolak.

“Salah satu wartawan yang menaikkan berita tentang pengambilan uang bansos juga hadir pada kesempatan tersebut, dan anak penerima menyatakan telah menganggap masalah selesai serta memaafkan, namun penyelesaian baru dianggap tuntas jika dana diterima oleh penerima sebenarnya,” jelas pihak Pos.

Dana yang dikembalikan oleh penerima keliru telah diambil oleh pihak Pos, dengan pembuatan laporan insiden dan berita acara resmi terkait proses tersebut, dan jika penerima sebenarnya tetap tidak menerima, dana akan dikembalikan ke pihak terkait.

Kemarin sore, ada pesan obrolan (chat) yang meminta agar dana yang dikembalikan oleh penerima keliru diserahkan langsung olehnya kepada penerima sebenarnya, namun pihak Pos tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena tidak dapat menemui penerima keliru, dan menegaskan,

“Kesalahan dalam penyerahan memang terjadi, tetapi kami telah melakukan langkah penyelesaian dengan baik, dan pemberitaan yang menyatakan petugas Pos mengambil uang bansos adalah tidak akurat,” pungkas pihak Kantor Pos Provinsi Maluku. (Red)

Namlea,- beritasumbernews.com — Kehadiran enam warga negara asing (WNA) asal Tiongkok di area pertambangan Kaku Lea Bumi, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, pada Sabtu, 1 Januari 2026, memicu tanda tanya publik. Kedatangan mereka yang diduga terkait dengan keterlibat sebagai karyawan perusahaan milik ibu angkat koperasi ,Helena Ismail sehingga menimbulkan pertanyaan soal tujuan penggunaan tenaga asing dalam kegiatan yang semestinya menyerap tenaga kerja warga negara Indonesia.

Menurut sumber terpercaya yang meminta namanya tidak dipublikasikan, keenam WNA itu diduga merupakan karyawan perusahaan milik Helena Ismail.

“Mereka ber-enam warga asing asal Tiongkok merupakan karyawan perusahaan milik Helena Ismail,” kata sumber tersebut. Sumber juga menyebutkan bahwa mereka bekerja di bagian teknis obat. “Mereka adalah karyawan di bagian teknisi obat,” tambah sumber.

Kecurigaan muncul karena Helena tercatat sebagai Ibu angkat Koperasi yang tekah memiliki Izin Pertambangan Rakyat ( IPR ).Dan IPR umumnya dikeluarkan untuk memberdayakan dan mempekerjakan warga negara Indonesia (WNI) bukan WNA.

Kehadiran tenaga asing dalam operasi di kawasan yang dikelola koperasi menimbulkan pertanyaan: apakah tujuan IPR tersebut dijalankan untuk mempekerjakan WNI atau justru mengalihkannya kepada tenaga asing?

Menanggapi kabar tersebut, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Buru, Baharudin Besan, mengatakan kepada Radartipikor.com pada Senin, 5 Januari 2026, bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai kedatangan WNA ke daerah itu, apalagi sampai ke kawasan Gunung Botak. “Kami sampai saat ini belum dapat informasi resmi tentang kehadiran sejumlah WNA, apalagi sampai pergi di kawasan Gunung Botak. Intinya, kami di Dinas Koperasi belum mengetahuinya,” ujar Baharudin.

Upaya konfirmasi kepada Helena Ismail juga dilakukan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Helena. Redaksi telah mengirim pesan melalui WhatsApp dan mencoba menghubungi yang bersangkutan melalui panggilan WhatsApp, namun belum mendapat respons yang memadai. Dari riwayat pesan terlihat bahwa Helena sempat membaca pesan tersebut (centang biru) dan hanya membalas singkat, “selamat pagi juga pak.”

Permintaan konfirmasi juga dilayangkan ke Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, Haris, terkait informasi adanya WNA di kawasan Gunung Botak dan dugaan bahwa mereka adalah karyawan perusahaan milik Helena. Sampai berita ini diturunkan, Haris belum memberikan tanggapan.

RadarTipikor.com menerima biodata enam WNA tersebut dari Tim Pemantau Orang Asing (PORA) Kabupaten Buru pada Sabtu, 3 Januari 2026. Nama dan keterangan posisi mereka di PT Harmoni Alam tercantum sebagai berikut:

1. Manise Tan Weizhong — Teknisi Lapangan PT Harmoni Alam.

2. Manise Li Jianfeng — Teknisi Lapangan PT Harmoni Alam.

3. Manise Wu Yuesheng — Field Manager PT Harmoni Alam.

4. Manise Wu Jing — Marketing dan Commercial Manager PT Harmoni Alam.

5. Manise Peng Ke — Staf Teknis PT Harmoni Alam.

6. Manise Cai Min — Staf Teknis PT Harmoni Alam.

Selain biodata, tim pemantau juga menyerahkan salinan paspor salah satu WNA yang menunjukkan masa berlaku paspor mulai 3 Januari 2024 hingga 3 Januari 2034.

Kasus ini menimbulkan sejumlah isu penting: kepatuhan terhadap perizinan pertambangan rakyat, mekanisme penggunaan tenaga kerja asing versus tenaga lokal, serta transparansi pengurus koperasi dan perusahaan yang terlibat. Hingga saat ini, pihak-pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi yang memadai.

Redaksi akan terus melakukan konfirmasi dan memperbarui laporan apabila ada informasi tambahan atau pernyataan resmi dari pihak berwenang maupun pihak koperasi dan perusahaan yang disebut.

( Red)

Ambon – beritasumbernews.com – Dalam rangka memperkuat soliditas dan sinergitas TNI–Polri di wilayah Maluku, Perwira Koordinator (Pakor) Polwan Polda Maluku, Kompol Helda Misse Siwabessy, S.H., M.H., memimpin langsung kegiatan pemberian kejutan (surprise) pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) ke-63 Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Apel Kodaeral IX Halong, Kota Ambon, Senin (05/01/2026), dan disambut penuh kehangatan oleh jajaran Kowal Lantamal IX Ambon.

Kehadiran rombongan Polwan Polda Maluku merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolda Maluku sebagai bentuk penghormatan sekaligus penguatan hubungan lintas institusi, khususnya antar perempuan pengabdi negara di Bumi Raja-Raja.

Suasana kekeluargaan tampak jelas saat Polwan Polda Maluku menyerahkan kue ulang tahun kepada Kowal sebagai simbol persaudaraan dan kekompakan. Rombongan Polwan diterima langsung oleh Kapten Laut (K/W) dr. Febdila Kurniasari, M.KM.

Dalam kesempatan tersebut, Kompol Helda Misse Siwabessy menegaskan bahwa Kowal memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia, khususnya di wilayah perairan Maluku.

“Kami keluarga besar Polwan Polda Maluku mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-63 untuk Korps Wanita Angkatan Laut. Kowal adalah srikandi tangguh penjaga maritim Indonesia. Semoga sinergitas Polwan dan Kowal terus meningkat demi pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara,” tegasnya.

Sementara itu, Kapten Laut (K/W) dr. Febdila Kurniasari menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kejutan yang diberikan. Ia menilai dukungan tersebut menjadi motivasi moral bagi personel Kowal dalam melaksanakan tugas di wilayah Lantamal IX Ambon.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kekompakan dan soliditas Srikandi TNI–Polri di Provinsi Maluku.

Momentum peringatan HUT Kowal ke-63 ini menunjukkan bahwa sinergitas TNI–Polri tidak hanya terbangun di level struktural, tetapi juga diperkuat melalui pendekatan emosional dan kebersamaan lintas institusi. Peran aktif Polwan Polda Maluku menjadi cerminan kuatnya kontribusi perempuan dalam menjaga persatuan, keamanan, serta stabilitas nasional, khususnya di wilayah strategis kepulauan seperti Maluku. (**)