Berita

Wakapolda Maluku Tegaskan Pentingnya Integritas dan Adaptasi Digital Kepada Calon Bintara Polri

Ambon – beritasumbernews.com – akil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H memberikan pembekalan kepada Siswa Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri Angkatan 53 Gelombang II Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Faisal Helut Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku pada Rabu (17/12/2025), Wakapolda menekankan kepada calon Bintara Polri terkait pentingnya integritas dan adaptasi digital.

“Kami menyampaikan apresiasi atas hasil penilaian Mabes Polri yang menempatkan SPN Polda Maluku sebagai salah satu yang memiliki literasi digital yang baik,” ucap Wakapolda dalam sambutannya. Ia didampingi Kepala SPN Polda Maluku. Turut hadir para Pejabat Utama (PJU) SPN dan Pembina SPN Polda Maluku.

Pada kesempatan itu, Brigjen Imam juga menekankan pentingnya peran Polisi masa depan dalam menghadapi tantangan era digitalisasi.

“Kalian harus menjadi generasi yang lebih baik dari kami. Zaman sekarang sudah zaman digitalisasi, dan banyak kejahatan menggunakan media sosial. Kita harus mengerti bahwa alat-alat teknologi canggih juga digunakan oleh pelaku kejahatan,” tegas Wakapolda.

Brigjen Imam mengingatkan para calon Bhayangkara yang adalah pemuda-pemuda terpilih wajib bersyukur karena akan segera dilantik sebagai awal pengabdian di institusi Polri.

Lebih lanjut, Wakapolda menekankan tiga nilai fundamental yang harus dipegang teguh: Pertama, Integritas dan Keikhlasan: Bekerja dengan ketulusan dan keikhlasan. “Polisi yang bekerja dengan tindakan nyata, ketulusan, dan keikhlasan menurut saya dapat menjadi amal baik,” ujarnya.

Kedua, Etika dan Profesionalisme: Wakapolda menyoroti data PTDH di Polda Maluku yang telah mencapai 40 personel sebagai cermin pentingnya menjaga integritas dan agama. “Pentingnya Etika dan Agama kita untuk menjaga integritas, kejujuran, dan Profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai polisi.”

Ketiga, Mental dan Pengabdian: Menjadi Polisi adalah panggilan pengabdian untuk mendukung masyarakat dan menegakkan hukum dengan hati nurani. “Tantangan dan kesulitan dalam tugas adalah bagian dari proses pembentukan karakter. Hadapi dengan mental yang tangguh, kesiapan fisik yang prima, serta kemauan untuk terus belajar,” pesannya.

Kepada para calon Bhayangkara Remaja, Wakapolda berpesan agar mereka selalu memberikan pelayanan terbaik, sopan, dan ramah kepada masyarakat, karena tindakan baik atau buruk seorang polisi ada di tangan mereka sendiri, dan mereka kebanggaan keluarga.

Sebelumnya, Ka SPN Polda Maluku dalam pengantarnya menyampaikan bahwa Diktuk Bintara Angkatan ke-53 TA 2025 mengalami penyesuaian kurikulum.

“Adanya revisi kurikulum membuat durasi pendidikan yang semula 7 bulan direvisi menjadi 5 bulan dengan penghilangan beberapa mata pelajaran,” jelas Ka SPN.

Meskipun terjadi pemadatan, Ia memastikan bahwa Latihan Kerja (Latja) tetap dilaksanakan selama 6 hari (dipadatkan dari seharusnya 1 bulan). Ia menekankan pada kegiatan fisik menjadi prioritas guna membentuk kesiapan fisik yang prima bagi para siswa. ( chey)

Berita

BERSAMA FORKOPIMDA MALUKU DANKODAERAL IX IKUTI PROSESI PEMBERANGKATAN SATGAS PAMTAS RI-PNG MOBILE YONIF 731/KABARESI

Ambon – beritasumbernews.com – Komando Daerah Angkatan Laut IX (Kodaeral IX). Komandan Komando Daerah Angkatan Laut IX (Dankodaeral IX) Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas S.H., menghadiri undangan acara pemberangkatan satgas pamtas RI-PNG Mobile Yonif 731/Kabaresi bertempat di Dermaga Kesatrian Tawiri Kodaeral IX. Rabu (17/12/2025)

Seluruh personel Satgas Pamtas Yonif 731/Kabaresi diberangkatkan dengan menggunakan KRI Teluk Amboina-503 yang dipimpin oleh Letkol Laut (P) Dwi Bagus Roestiawan, S.H., M. Tr. Opsla., selaku Komandan KRI. Kapal tersebut termasuk dalam Satuan Kapal Angkut Tank (LST) atau Landing Ship Tank di bawah pembinaan Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) TNI Angkatan Laut.

Dukungan operasional KRI Teluk Amboina-503 dalam misi ini merupakan bagian dari peran rutin kapal tersebut dalam mendukung pergeseran pasukan TNI. Kapal perang ini secara konsisten menjalankan fungsi transportasi laut militer dengan membawa berbagai satuan tugas ke berbagai daerah penugasan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pengamanan perbatasan darat maupun laut.

Pada rangkaian prosesi pemberangkatan hadir Forkopimda Maluku, Dankodaeral IX menegaskan bahwa seluruh fasilitas pangkalan dan unsur KRI telah disiapkan secara optimal untuk mendukung pergeseran pasukan.

“Sinergi antar-matra dan instansi menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengiriman Satgas Pamtas RI-PNG guna memastikan personel dan material tiba di daerah tujuan dalam keadaan aman dan siap operasional”, ujar Laksda Hanarko Djodi P. (Chey)

Berita

Polda Maluku Matangkan Kesiapan Pengamanan Nataru Lewat Lat Pra Ops Lilin Salawaku 2025

Ambon – beritasumbernews.com – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku mulai mematangkan kesiapan personel dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui pelaksanaan Latihan Pra Operasi (Lat Pra Ops) Lilin Salawaku 2025. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Maluku, Kombes Pol. Ronald Reflie Rumondor, S.I.K., M.Si., dan berlangsung di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Tantui, Ambon, Kamis (18/12/2025).

Selain diikuti oleh seluruh personil yang terlibat dalam Operasi Lilin Salawaku 2025, Latihan Pra Operasi ini juga diikuti oleh jajaran pejabat utama Polda Maluku, di antaranya Dir Samapta Polda Maluku, Dir Tahti Polda Maluku, Wadir Lantas, Wadir Reskrimum, Wakapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, para pejabat utama (PJU) dan Kapolsek jajaran Polresta Ambon, serta Turut hadir pula narasumber eksternal, Chenly S.V. Lumingkewas, S.T., M.A.P.

Dalam arahannya, Karo Ops Polda Maluku menegaskan bahwa Operasi Lilin Salawaku 2025 merupakan operasi kemanusiaan yang menitikberatkan pada aspek perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Nama ‘Salawaku’ sebagai perisai tradisional Maluku mengandung makna filosofis bahwa kehadiran Polri harus menjadi pelindung, memberikan rasa aman, serta menjaga toleransi di wilayah Provinsi Maluku,” ujar Kombes Pol. Ronald Reflie Rumondor membacakan sambutannya.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Lat Pra Ops merupakan tahapan strategis untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kesiapsiagaan, serta menguji pola tindak personel di lapangan. Seluruh personel diminta memahami karakteristik wilayah dan potensi kerawanan, mulai dari gangguan kamtibmas, kemacetan lalu lintas, hingga risiko kecelakaan selama periode Natal dan Tahun Baru.

“Kedepankan pendekatan humanis dan pelayanan prima, khususnya di tempat ibadah dan pusat aktivitas masyarakat. Perkuat sinergitas dengan TNI, instansi terkait, tokoh agama, dan tokoh adat agar soliditas di lapangan tetap terjaga,” tegasnya.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari para narasumber yang meliputi strategi teknis pengamanan, manajemen konflik sosial, serta optimalisasi sistem pelaporan berbasis teknologi informasi. Materi tersebut bertujuan mendukung proses pengambilan keputusan pimpinan agar berlangsung cepat, tepat, dan akurat di lapangan.

Untuk pelaksanaan Lat Pra Ops Lilin Salawaku tahun 2025 ini mengusung tema: “Melalui Latihan Pra Operasi Lilin Salawaku 2025, Personel Polri Siap Mengoptimalkan Kemampuan Presisi untuk Mengamankan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.”

Menutup arahannya, Karo Ops Polda Maluku berpesan agar seluruh peserta mengikuti latihan dengan penuh kesungguhan dan disiplin tinggi.

“Keberhasilan Operasi Lilin Salawaku 2025 ditentukan oleh kesiapan kita hari ini. Laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

Pelaksanaan Lat Pra Ops Lilin Salawaku 2025 mencerminkan keseriusan Polda Maluku dalam memastikan stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat selama momentum Natal dan Tahun Baru. Dengan menempatkan operasi ini sebagai operasi kemanusiaan, Polri menunjukkan pendekatan yang tidak semata represif, tetapi berorientasi pada pelayanan, perlindungan, dan penguatan nilai toleransi di wilayah Maluku yang majemuk.

Penguatan sinergitas lintas sektor serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci penting dalam menghadapi dinamika kerawanan Nataru. Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen Polda Maluku dalam mengimplementasikan Polri Presisi secara nyata, responsif, dan berkeadilan di tengah masyarakat. (Chey)

Berita

Polda Maluku siapkan 2.403 personil gabungan Untuk Amankan Nataru 2026

Ambon – beritasumbernews.com – Untuk mendukung pengamanan Nataru 2026, Operasi Lilin Salawaku 2025 akan digelar selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Polda Maluku akan mengerahkan personel gabungan sebanyak 2.403 orang. Terdiri dari Polda Maluku 250 personel, Polres Jajaran 1.356 personel dan Stakeholder terkait 797 personel.

Ribuan personel gabungan ini akan mengamankan 676 objek lokasi pengamanan. Terdiri dari Gereja, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, bandara, dan lokasi perayaan pergantian tahun baru. Polda Maluku juga menyiapkan 47 pos pengamanan, 27 pos pelayanan dan 8 pos terpadu.

Kapolda Maluku Prof. Dadang Hartanto berharap perayaan Nataru berjalan aman dan lancar.
“Jadi tugas kita bersama-sama untuk menjamin bahwa kegiatan masyarakat (menjelang dan sesudah nataru) dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif,”

Kapolda merincikan, aktivitas masyarakat berjalan aman artinya mereka tidak terganggu dengan adanya gangguan kamtibmas. Masyarakat merasa nyaman artinya mereka merasa tenang dan damai dalam beraktivitas. Kemudian kondusif, artinya situasi secara keseluruhan dapat mendukung aktivitas masyarakat secara produktif.

“Nanti sebelum perayaan Natal tanggal 25 Desember 2025 dan Tahun Baru 1 Januari 2026 kita akan melaksanakan Kegiatan Rutin Kepolisian Yang Ditingkatkan atau KRYD yang akan bekerjasama dengan semua pihak yakni Polri, TNI dan Pemerintah Daerah,” tambahnya.

KRYD yang dilaksanakan, lanjut Kapolda, bertujuan untuk menciptakan perayaan Nataru berjalan aman, lancar dan kondusif.

Pengamanan tempat ibadah (Gereja) menjelang ibadah Natal juga menjadi atensi Kapolda. Ia berharap agar semua gereja diamankan tanpa terkecuali. “Tidak ada rumah ibadah pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru itu yang tidak dijaga atau diamankan. Metode pengamanannya kita bisa libatkan Pamswakarsa, tapi tidak ada tempat ibadah (gereja) yang tidak dijaga,” pintanya.

Kapolda juga menyoroti terkait pergerakan masyarakat menjelang dan sesudah Nataru. Menurutnya, Maluku lebih dominan menggunakan transportasi laut. Sehingga transportasi laut menjadi perhatian.

“Kita harus melakukan pencegahan (kecelakaan laut) mulai dari bagaimana kita mengecek fasilitas-fasilitas keamanan dan keselamatan hingga proses berjalannya di laut,
Apabila terjadi kecelakaan, Kapolda juga berharap dapat cepat direspon,” Ungkapnya (chey)

Berita

Perkelahian Antar Kelompok Pemuda di Fiditan-Tual, Polisi dan Brimob Bergerak Cepat Amankan Situasi.

Ambon – beritasumbernews.com – Aparat kepolisian bersama personel Brimob bergerak sigap mengamankan situasi pasca terjadinya perkelahian antar dua kelompok pemuda di Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, pada Rabu (17/12/2025) dini hari.

Peristiwa tersebut melibatkan dua kelompok pemuda dari dua wilayah permukiman di Desa Fiditan lama dan pemukiman di Desa Fiditan Baru, peristiwa ini sempat menimbulkan keresahan warga sekitar, namun Berkat respons cepat aparat serta dukungan masyarakat, situasi berhasil dikendalikan tanpa meluas ke wilayah lain.

Menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., bahwa Kejadian bermula sekitar pukul 02.20 WIT ketika warga mendengar teriakan minta tolong disertai suara pecahan kaca dari 1 unit rumah warga di Kompleks Fiditan Kampung Lama. Berdasarkan keterangan saksi, insiden tersebut disertai munculnya api yang kemudian berhasil dipadamkan secara bersama-sama oleh warga dan aparat di lokasi.

Sekitar pukul 02.27 WIT, terjadi ketegangan antar kelompok pemuda di area perbatasan kedua wilayah. Personel Polsek Dullah Utara dan Brimob yang berada di lokasi segera melakukan langkah persuasif untuk menenangkan situasi dan memisahkan kelompok massa.

Upaya pengamanan terus dilakukan setelah muncul kembali kerumunan warga di sekitar Puskesmas Fiditan. Dalam peristiwa tersebut, tercatat satu warga mengalami luka dan telah mendapatkan penanganan medis serta pangkalan ojek di depan puskesmas terbakar.

Pada pukul 03.35 WIT, personel Polres Tual yang didukung kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dan personel gabungan diterjunkan untuk melakukan pengamanan lanjutan serta mengimbau warga agar kembali ke rumah masing-masing guna menjaga situasi tetap kondusif.

Pada Rabu pagi sekitar puku 10.00 wit, terjadi konsentrasi warga di salah satu wilayah permukiman, akibat dampak dari peristiwa dini hari tersebut. Dan Telah terjadi pemalangan jalan.
Langkah-langkah dialogis terus dilakukan sehingga warga dapat menahan diri dan situasi tetap terkendali.

Aparat bersama pemerintah daerah setempat dan tokoh masyarakat terus mendorong penyelesaian secara musyawarah dan bermartabat.

Hingga saat ini, kondisi Desa Fiditan dalam keadaan aman dan terkendali. Aparat keamanan masih bersiaga untuk mengantisipasi bentrok susulan serta memberikan rasa aman sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Kepolisian mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri dan tetap menjaga persaudaraan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap perbedaan.

upaya membangun perdamaian berkelanjutan membutuhkan keterlibatan semua pihak : pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan generasi muda, untuk bersama-sama merawat harmoni sosial.

Besok siang direncanakan akan dilaksanakan pertemuan bersama dari tokoh masyarakat kedua kampung di Kantor Pendopo Walikota
Diikuti oleh Forkopimda Kota Tual. Guna mencari solusi penyelesaian permasalaahan yang terjadi. ( chey)

Berita

Komisi II DPRD Provinsi Maluku Soroti Pengadaan Mesin Kapal: Nelayan Buru Selatan

AMBONberitasumbernews.com – Anggota Komisi II DPRD Maluku, H. Ridwan Nurdin, menegaskan pentingnya pengadaan mesin kapal yang sesuai kebutuhan riil nelayan, khususnya di Kabupaten Buru Selatan.Wisata Kota Ambon

Penegasan itu disampaikan Ridwan Nurdin dalam rapat kerja bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku di ruang Komisi II DPRD Maluku, Karang Panjang Ambon, Kamis (4/12/2025).

Ridwan mengkritisi mekanisme pengadaan yang mengacu pada e-Katalog, karena dinilai belum mampu menjawab kebutuhan lapangan.

Menurut dia, sebagian besar nelayan di Buru Selatan mengandalkan mesin Yamaha Enduro 15 PK, yang dinilai irit bahan bakar, suku cadang mudah ditemukan, dan lebih mudah dirawat oleh nelayan.

“Masyarakat di Buru Selatan mayoritas pakai mesin Enduro 15 PK. Suku cadangnya lengkap di toko kelontong, dari dinamo sampai busi. Mereka bisa perbaiki sendiri. Kalau dipaksakan merek lain, pasti terjadi jual beli lagi karena tidak bermanfaat. Ini riskan, apalagi kalau terjadi kecelakaan di laut,” ujar Ridwan”

(Chey)

Berita

Ketua DPRD Provinsi Maluku Ben-Hur Watubun; Rencana Pinjaman Rp1,5 Triliun Pemprov Harus Transparan 

AMBON –  beritasumbernews.com – Spekulasi terkait rencana Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang disebut akan mengajukan pinjaman sebesar Rp1,5 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mendapat respons tegas dari Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, ST.

Watubun menegaskan bahwa DPRD akan mencermati secara mendalam rencana pinjaman tersebut, terutama terkait skema penggunaan, transparansi, serta kesesuaian dengan aturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang berdampak pada keuangan daerah tidak bisa diputuskan sepihak oleh eksekutif.

> “Dana pinjaman Rp1,5 triliun itu harus dicermati dalam skema yang telah ditetapkan. Transparansi wajib. Jika tidak, bisa berdampak pada gejolak baru dalam tata pemerintahan. Dan harus mendapatkan persetujuan dari DPRD,” tegas Watubun kepada wartawan di Karang Panjang, Ambon, Jumat (12/11/2025).

Watubun membantah isu bahwa DPRD menghambat langkah pemerintah provinsi. Menurutnya, lembaga legislatif justru menjalankan kewenangan sebagaimana diatur undang-undang untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.

> “Jika tidak sesuai harapan, sah-sah saja DPRD menolak. Kalau sesuai, kenapa tidak disetujui? DPRD tidak menghambat. Kami hanya memastikan tata kelola keuangan berjalan baik,” ujarnya.

Ia meminta publik tidak terprovokasi opini yang menyudutkan DPRD, karena fungsi lembaga tersebut justru memastikan bahwa setiap rupiah dana publik digunakan untuk kepentingan rakyat Maluku.
Pinjaman Harus Sesuai Regulasi

Watubun menjelaskan bahwa pinjaman daerah memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bisa diambil tanpa prosedur yang ketat. Regulasi tersebut antara lain:
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (menggantikan PP 56/2018)
PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Menurutnya, aturan-aturan tersebut secara tegas mengharuskan adanya pembahasan bersama dan persetujuan DPRD atas setiap rencana pinjaman.
Pesan kepada Gubernur: Semua Kebijakan Harus Dibahas Bersama DPRD

Watubun juga menepis isu bahwa ada pihak tertentu yang menyarankan Gubernur untuk tidak mendengar usulan DPRD terkait pinjaman tersebut.

> “Jika ada yang mengatakan Gubernur tidak perlu menanggapi DPRD soal pinjaman, silakan saja. Tetapi ingat, setiap kebijakan gubernur harus melalui restu DPRD. Itu amanat undang-undang,” tegas Ketua DPD PDIP Maluku tersebut.

Ia menegaskan kembali bahwa terdapat 47 penyelenggara pemerintahan daerah, mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, hingga seluruh anggota DPRD, yang memiliki tanggung jawab memastikan bahwa anggaran publik digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan benar-benar dirasakan masyarakat.

(Chey)

Berita

Pemerintah Provinsi Maluku, Kementerin Perhubungan Republik Indonesia dan PT Pelayaran Dharma Indah (PDI) Resmi Melepas Program Mudik Jepang Natura

Ambon – beritasumbernews.com – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan PT Pelayaran Dharma Indah (PDI) secara resmi melepas peserta program mudik gratis jalur laut rute Ambon–Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dalam rangka perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Kegiatan pelepasan berlangsung di Pelabuhan Lokal Slamet Riyadi, Ambon, Senin (15/12/2025), serta dihadiri oleh unsur pemerintah pusat dan daerah, regulator pelayaran, operator transportasi laut, dan pemangku kepentingan sektor kemaritiman.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Ambon, Capt. Mochamad Abduh, menyampaikan bahwa program mudik gratis merupakan bagian dari kebijakan pelayanan publik di sektor transportasi yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 pemerintah menyediakan total 7.431 tiket gratis, dengan lebih dari 4.000 tiket dialokasikan bagi masyarakat di Pulau Ambon.

Keberhasilan pelaksanaan program ini, menurutnya, tidak terlepas dari sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, serta seluruh pemangku kepentingan maritim, termasuk PT Pelayaran Dharma Indah.

Dalam aspek keselamatan pelayaran, KSOP Ambon menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan keberangkatan, meliputi pemeriksaan kelaiklautan kapal, kelengkapan alat keselamatan, serta pengendalian jumlah penumpang sesuai kapasitas yang diizinkan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelayaran Dharma Indah, Jhony de Queljoe alias Siong, menegaskan bahwa transportasi laut memiliki peran strategis sebagai tulang punggung konektivitas antarpulau di Provinsi Maluku. Oleh karena itu, dukungan pemerintah terhadap program mudik gratis dinilai sangat relevan dalam menjaga mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa kuota tiket mudik gratis tahun ini mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran, dari kisaran 8.000–8.500 tiket pada tahun sebelumnya menjadi 4.256 tiket pada tahun 2025. Meski demikian, ia berharap ke depan terdapat penambahan kuota dan armada agar cakupan layanan dapat diperluas, terutama bagi mahasiswa dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam sambutannya menegaskan bahwa program mudik gratis merupakan manifestasi kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat atas transportasi yang aman, layak, dan terjangkau, khususnya bagi daerah kepulauan.

Ia mengimbau seluruh peserta mudik rute Ambon–MBD untuk mematuhi regulasi serta arahan petugas pelabuhan dan awak kapal guna meminimalisasi risiko kecelakaan laut.

“Keselamatan pelayaran merupakan aspek fundamental yang tidak dapat ditawar. Kepatuhan terhadap prosedur merupakan kunci terwujudnya perjalanan yang aman dan nyaman,” tegas Gubernur.

Selain itu, Gubernur meminta para operator transportasi laut untuk mengedepankan standar keselamatan dan kelayakan sarana prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menutup sambutannya, Gubernur Maluku menyampaikan ucapan selamat mengikuti program mudik gratis serta selamat merayakan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, seraya berharap momentum tersebut dapat memperkuat kohesi sosial, rasa persaudaraan, serta semangat kebersamaan di tengah masyarakat Maluku.(chey)

Berita

Gubernur Maluku & Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan dan Tambah 460 Ribu Liter Minyak Tanah di Kota Ambon

 beritasumbernews.com – *Ambon, 17 Desember 2025* – Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku telah mengantisipasi peningkatan konsumsi minyak tanah masyarakat Kota Ambon jelang Hari Raya Natal dan Perayaan Tahun Baru dengan menambah alokasi minyak tanah sebanyak 460 ribu liter atau sekitar 19% lebih banyak daripada penyaluran pada Bulan November lalu.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo mengatakan peningkatan ini adalah bentuk komitmen Pertamina menjamin ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat.

“Peningkatan suplai ini dilakukan untuk memperkuat ketersediaan stok minyak tanah di pangkalan-pangkalan. Kami pastikan, penyaluran ke pangkalan saat ini semua berjalan normal dan lancar, adapun kami juga pastikan harga minyak tanah di pangkalan resmi dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan,” terang Awan.

Awan turut memastikan stok di Integrated Terminal Wayame dalam kondisi baik dan tidak ada kekurangan, begitu pula dengan kuota mengingat minyak tanah merupakan barang subsidi, Awan menegaskan meski dengan adanya penambahan suplai khusus di Bulan Desember untuk memenuhi kebutuhan saat Natal dan Tahun Baru, penyalurannya nanti masih sesuai dengan kuota yang ditugaskan kepada Pertamina Patra Niaga.

“Baik stok, kuota, dan tambahan suplai kami lakukan sesuai dengan perencanaan yang baik, jadi meski ada tambahan 460 ribu liter di Bulan Desember untuk antisipasi peningkatan konsumsi masyarakat kuota tetap kami jaga prediksinya 100% tersalurkan pada tahun 2025. Jelang libur, kami juga akan terus lakukan pengecekan rutin ke pangkalan memastikan minyak tanah tersedia bagi kebutuhan masyrakat.” tukas Awan.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa juga turut turun langsung melakukan pengecekan ketersediaan minyak tanah di Kota Ambon, Rabu (17/12). Dirinya menyoroti pentingnya ketersediaan minyak tanah karena jelang libur Natal dan Tahun Baru akan banyak aktivitas dan kebutuhan masyarakat untuk bahan bakar memasak.

“Tadi kami sudah cek bersama, tidak ada kelangkaan minyak tanah di kota Ambon, namun memang sudah terjadi peningkatan pembelian masyarakat jelang libur, ini wajar. Kami sudah pastikan juga tadi Pertamina lakukan tambahan extra dropping, jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” tutup Hendrik Lewerissa.

Apabila masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut terkait ketersediaan minyak tanah di kota Ambon untuk dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

(Chey)

Berita

Lekransy 381 laporan masuk melalui Call Center 112

Ambon – beritasumbernews.com – Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo Sandi) menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan Call Center 112, yang berlangsung di Manise hotel, kota Ambon, pada Rabu (17/12/2025).
Evaluasi dilakukan setelah layanan kegawatdaruratan ini berjalan kurang lebih tiga bulan, dengan fokus pada efektivitas pelayanan dan kecepatan respons terhadap aduan masyarakat.
Kepala Dinas Kominfo Sandi Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, dalam keterangannya usai kegiatan tersebut mengatakan, evaluasi ini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya dalam penanganan kegawatdaruratan, sekaligus untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan penyelenggaraan Call Center 112.
“Call Center 112 ini adalah instrumen penting dalam pelayanan publik, terutama untuk penanganan kegawatdaruratan. Karena itu perlu dievaluasi secara menyeluruh agar semakin optimal ke depan,” ujar Lekransy kepada wartawan usai rapat.

Rapat evaluasi tersebut melibatkan berbagai unsur strategis, antara lain Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kodim 1504 Ambon, Basarnas, BMKG, PLN, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam jejaring Call Center 112. OPD tersebut meliputi BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pertanian, DP3MD, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Kesehatan.
Berdasarkan data selama tiga bulan operasional, tercatat 381 laporan masuk melalui Call Center 112. Laporan terbanyak berkaitan dengan kedaruratan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), disusul kedaruratan kesehatan, serta laporan lain seperti bencana, gangguan hewan liar, dan permintaan layanan ambulans.
Lekransy menegaskan, evaluasi ini sekaligus menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan agar penyelenggaraan Call Center 112 semakin profesional dan responsif.

“Pak Wali Kota sering menegaskan bahwa Call Center 112 adalah bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Ini bukti bahwa pemerintah hadir, peduli, melindungi, dan mengayomi warganya,” katanya.
Ia menambahkan, optimalisasi Call Center 112 juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya kualitas pelayanan jasa, administrasi, dan penyediaan layanan dasar kepada masyarakat.
Menurut Lekransy,  Wali Kota Ambon,  dalam  berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya respon time dalam setiap penanganan laporan darurat. Seluruh mitra internal maupun eksternal diwajibkan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu penyelesaian aduan masyarakat.
“Setiap laporan darurat harus terukur waktu penanganannya. Selain itu, evaluasi terhadap operator penerima laporan juga harus dilakukan secara berkala agar kualitas pelayanan terus meningkat,” jelas Lekransy.

Pemkot Ambon berharap, melalui evaluasi rutin dan penguatan konsolidasi lintas sektor, Call Center 112 dapat menjadi garda terdepan dalam pelayanan kegawatdaruratan dan mendukung upaya membangun Ambon yang lebih aman, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (chey)

[instagram-feed]