beritasumbernews.com

beritasumbernews.com – (Puspen TNI). Ratusan prajurit TNI melaksanakan penerjunan Operasi Perebutan dan Pengendalian Pangkalan Udara (OP3U) serta penerjunan lintas udara (linud) dalam rangkaian Latihan Terintegrasi TNI Tahun 2025 yang digelar di kawasan Bandara PT IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).

Pada sorti pertama, peterjun Yonko 466 Korpasgat berhasil menuntaskan penerjunan OP3U. Aksi dimulai dengan infiltrasi tim Dalpur yang lebih dulu mengamankan dan menyiapkan Dropping Zone (DZ). Keberhasilan tahap ini menjadi penanda kesiapan unsur udara dalam mengawali operasi perebutan pangkalan dengan standar profesional tinggi.

Selanjutnya pada sorti kedua, peterjun dari Yonif 432 dan Yonif 433 Kostrad melaksanakan penerjunan linud untuk merebut dan menguasai sasaran strategis. Penerjunan dilakukan dengan formasi tempur sesuai prosedur operasi modern, menjadi bagian penting dari skenario latihan yang mengutamakan sinergi antarmatra. Seluruh penerjunan dilaksanakan dengan menggunakan pesawat angkut taktis C-130.

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BPKP, serta sejumlah pejabat tinggi negara, turut menyaksikan langsung jalannya latihan. Kehadiran para pejabat tersebut mencerminkan dukungan penuh pemerintah terhadap penguatan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit TNI.

Latihan ini juga menegaskan peran TNI dalam menjaga keamanan nasional, khususnya pada sektor-sektor strategis yang merupakan aset vital negara. Kegiatan penerjunan menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan tempur prajurit TNI, baik dalam teknik penerjunan maupun penguasaan daerah penting yang memerlukan respon cepat dan presisi tinggi. Hal ini sekaligus memastikan kesiapan satuan dalam menghadapi berbagai skenario operasi, termasuk pengamanan objek vital seperti bandara dan kawasan industri pertambangan.

(Chey)

AMBON – beritasumbernews.com Langkah Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang konon katanya mengambil alih penanganan kasus PT Sarana Multi Infrastruktur senilai Rp 700 milyar rupiah, dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dana kwarda Gerakan Pramuka Maluku, kasus gedung E RSUD Haulussy dan dana Reboisasi dinas Kehutanan provinsi Maluku, hanya sekedar wacana dan gertakan belaka.

Tokoh masyarakat Maluku, Yusuf Leatemia mengaku, dirinya sangat kecewa terhadap sikap lamban yang diperlihatkan Jampidsus Kajagung dan Kejaksaan Tinggi Maluku.

Ia bahkan meragukan lembaga timbangan ini, yang dinilai hanya sebatas menggertak, tanpa aksi. Lantaran kasus ini telah dilaporkan banyak pihak. Kondisi ini yang kemudian menjadi tanda tanya bagi masyarakat Maluku. Sebab lembaga penegak hukum ini kadang menjadikan sebuah kasus untuk kepentingan berganing semata. Ini artinya oknum-oknum Kejati Maluku terkadang menjadi sebuah kasus koruptor sebagai jembatan keberlanjutan komunikasi. Padahal dari sisi penegakan hukum misalnya, hukum tidak boleh ada unsur tebang pilih, tidak boleh membedakan. Artinya Siapa yang bersalah mereka yang diduga terlibat segerah diproses hukum.

Kemungkinan faktor neko-neko pada beberapa kasus seperti misalnya Proyek Air Bersih di Pulau Haruku, Persoalan Gedung E RSUD Haulussy, dana Reboisasi dan lainnya hingga kini tidak transparan. Padahal langkah kejaksaan tinggi Maluku, dalam menangani kasus ini, lambat laun, mulai menghilang.

Letemiah menduga, ada ketidak beresan dalam penanganan kasus-kasus tersebut.
Kondisi ini, oleh Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) demam mengambil alih beberapa kasus dimaksud. Tapi itupun masih misteri apakah benar Jampidsus sanggup menanganinya.

“Masyarakat Maluku, tahu betul ada banyak kasus yang belum tuntas ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku, torehan prestasi dari sebuah karya keberhasilan dari penanganan kasus semisal penyelewengan dana SMI, dana Reboisasi dinas Kehutanan Maluku, gedung E RSUD Haulussy dan dana kwarda Maluku yang melibatkan para pengambil kebijakan di darah ini, pasca pemerintahan Murad Ismail berkuasa, siapa saja mereka, masyarakat tau dan sudah melaporkan tapi yah itu, kendalanya ada pada eksekusi, ” jelas Yusuf Leatemia menegaskan.

Selaku warga masyarakat berharap, saat lawatan Kejaksaan Agung bertandang selama beberapa hari di kota Ambon, ibukota provinsi Maluku, semua kasus yang belum tereksekusi sudah mestinya ada tindakan nyata, sejauh mana Kejagung mempelajari soal penanganan kasus tindak pidana korupsi di jajaran Kejati Maluku.

Lambannya penanganan kasus-kasus yang disebutkan, tentu menjadi tanda tanya, kalangan masyarakat Maluku.

“Jadi wajar bagi kami masyarakat merasa skeptis terhadap langkah penanganan kasus yang tengah diambil alih oleh Jampidsus tersebut, “tanya Leatemia,

Dari segi lain, dan melalui sambungan telepon, Letemiah memberikan dukungan kepada gubernur Maluku, soal Peminjaman dana Rp 1,5 T kepada PT SMI. Namun proses peminjaman itu, harus mendapat persetujuan DPRD Provinsi Maluku.

“Bagi saya langkah yang ditempuh pak gubernur itu mesti didukung, tapi peruntukannya harus dirincikan secara baik dan benar kepada DPRD provinsi, sehingga jangan sampai salah arah kedepan, “kata Leatemia kepada media ini, melalui sambungan telepon, Senin (24/11/25) malam.

Sesuai dengan undang-undang maka pinjaman daerah harus mendapat persetujuan DPRD secara kelembagaan. Akan tetapi peruntukannya pemerintah daerah harus juga memberikan penjelasan yang sahi kepada pihak DPRD Maluku.

“Langkah yang dilakukan pak gubernur itu bagian dari usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku dari faktor keterpurukan ekonomi saat ini, tapi skema pembagiannya harus dipaparkan secara jelas, “ingatnya.

Meski demikian, pengajuan pinjaman di periode HL-AV sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku dilakukan atas nama rakyat dan untuk kepentingan proyek strategis daerah dan pembiayaan sejumlah program peningkatan ekonomi masyarakat akibat dampak dari kebijakan pemerintah pusat melalui Impres No 1 Tahun 2025, tentang Efesiensi anggaran. Ini belum termasuk kebijakan lainya yang menghilangkan semangat otonomisasi daerah, yaitu pada pemotongan dana transfer yang berimplikasi langsung pada kondisi keuangan daerah. (bs01).

Ambon – beritasumbernews.com – Rapat Paripurna penandatanganan Nota kesepakatan sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 39 Ayat 3 Huruf A Poin 1, pengambilan keputusannya berupa persetujuan bersama DPRD dan Gubernur. 24/11/2025

Dalam rangka paripurna, laporan yang berisi proses pembahasan saran dan pendapat badan telah disiapkan, setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2016.

Badan Anggaran melaporkan proses pembahasan organisasi yang telah disetujui dalam rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yaitu proses pembahasan Rancangan KUA dan PKS APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

1. Tanggal 15 November 2025: Rapat Paripurna penyampaian dokumen Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2026 oleh Wakil Gubernur Maluku.
2. Tanggal 18-19 November 2025: Pendalaman dokumen Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 oleh fraksi-fraksi untuk penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah.

3. Tanggal 19 November 2025: Rapat kerja komisi-komisi dengan mitra terkait membahas Rancangan KUA dan PKS APBD Tahun 2026, serta penyusunan visi komisi untuk disampaikan ke Badan Anggaran.
4. Tanggal 20 November 2025: Rapat internal Badan Anggaran merumuskan Daftar Inventarisasi Masalah berdasarkan masukan fraksi dan visi komisi, sekaligus menetapkan Tim DPRD.

5. Tanggal 21-22 November 2025: Rapat Badan Anggaran bersama Tim Pemerintah Daerah mendengarkan penjelasan TAPD terkait Rancangan KUA dan PKS APBD Tahun 2026 berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah DPRD.
6. Tanggal 26 November 2025: Rapat Paripurna DPRD penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PKS APBD Tahun 2026, didahului laporan Badan Anggaran.

Setelah dibahas oleh DPRD melalui Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta memahami perkembangan pembicaraan dan saran masukan anggota Badan Anggaran, kesimpulan sebagai berikut:

*Badan Anggaran meminta perhatian serius Pemerintah Daerah untuk menyampaikan dokumen Rancangan KUA, PKS, dan APBD sesuai peraturan perundang-undangan, agar pembahasan tidak tergesa-gesa dan menghasilkan perencanaan yang baik.
* Badan Anggaran meminta Pemerintah Daerah memperhatikan OPD yang menghasilkan PAD, agar diberikan anggaran operasional yang profesional untuk meningkatkan PAD yang mengalami penurunan signifikan di tahun 2026.

Segera revisi Perda No. 2/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lakukan konsultasi dan koordinasi dengan BUMD untuk memastikan kontribusi peningkatan PAD, sehingga target PAD dalam Perda RPJMD 2025-2029 minimal tercapai.

* Badan Anggaran meminta Pemerintah Daerah segera menyelesaikan tambahan penghasilan pegawai guru tahun 2024-2025 yang belum terselesaikan dalam tahun anggaran 2025.
* DPRD melalui Badan Anggaran menyetujui rencana pinjaman daerah Rp1,5 triliun, dengan catatan Pemerintah Daerah memperhatikan: sumber pinjaman, skema peruntukan, skema pengembalian, dan keadilan distribusi bagi kabupaten/kota.

Demikian laporan Badan Anggaran tentang pembahasan Rancangan KUA dan PKS APBD Provinsi Maluku Tahun 2026.

(bs01)

AMBON – beritasumbernews.com-  Berdasarkan kalender liturgi 2025 yang disusun oleh Komisi Liturgi KWI, Minggu, 23 November, Gereja memperingati Hari Raya Tuhan Kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam.

Berdasarkan Kalender liturgi ini, Paroki Santa Maria Bintang Laut Benteng Ambon melakukan prosesi dan perarakan Arca Kristus Raja Semesta Alam dari serambi depan Katolik Center berarakan sambil menandu Arca Kristus Raja Semesta Alam diiringi lagu daerah Tanimbar berjudul Kristus Raja Rukun Santa Theresia”.

Mereka berarak sambil menari tradisional Toreh, khas Tanimbar kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) diikuti oleh ratusan umat paroki Santa Maria Bintang Laut Benteng Ambon.

Perarakan Arca Kristus Raja Semesta Alam menandai berakhirnya, Tahun Liturgi Gereja Katolik. Bahwa perayaan Kristus Raja Alam Semesta ini bukan hanya di Indonesia, melainkan gereja Katolik seluruh dunia ikut melaksanakan hal serupa, sebuah tradisi yang menggambarkan kehadiran Kristus sebagai Raja yang memimpin umatNya.

Proses Perarakan Arca Kristus Raja Semesta Alam dilaksanakan pada pukul 09.00 WIT dan diikuti dengan proses misa, perayaan Ekaristi Kudus yang dipimpin oleh pastor paroki Santa Maria Bintang Laut Ambon, RD Man Oratmangun.

Dalam Homilinya, RD Man menekankan bahwa hari raya Kristus Raja Semesta Alam bukan sekedar perayaan liturgi tetapi panggilan bagi umat untuk menempatkan Kristus sebagai pusat hidup dan menempatkan Kristus sebagai Raja dibhatj dan keluarga.

“Hari raya Kristus Raja Semesta Alam, mengingatkan kita bahwa hidup hanya menemukan kedalaman sejati bila kita menempatkan Kristus sebagai raja di hati dan keluarga kita, ” kata RD Man dalam Homilinya, Minggu (23/11/25).

RD Man Oratmangun, mengemukakan, cara pemimpin dunia, jika menduduki jabatan maka, akan menempatkan orang dan atau keluarga, kerabatnya maupun orang terdekatnya atau tim suksesnya menempati jabatan ini dan itu, tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus yang keimanan kita akui, ia menempatkan semua kepentingan dan mengorbankan dirinya demi keselamatan dunia.

” Itu cara pemimpin dunia, maka cara berpikir seperti itulah saat itu, menghujat dan melempar kepada Tuhan, kalau Kau Raja, selamatlah diriMu sendiri, tetapi Raja bagi Yesus itu bukan, raja bagi ratusan bahkan ribuan orang yang saat itu hadir dan menyaksikan peristiwa itu hanya satu orang menentang arus, hanya satu orang yang berdiri dalam kebenaran hanya satu orang yang berdiri untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Kristus. Dan dia itu adalah PENJAHAT di sebelah Kanan ketika di salibkan bersama dengan Yesus ” (peristiwa Sengsara, kematian dan kebangkitan’ red), “ungkap RD Man.

Dia menantang olok-olokan saat itu, dan dia sadar, dalam kerendahan hatinya dalam kata-katanya itu dia menegur penjahat di sebelah kiri Yesus.

“Bukan kah kita sebenarnya harus menerima hukuman yang setimpal karena perbuatan-perbuatan kita ini sebenarnya layak menerima hukuman yang setimpal tetapi dia bilang, orang ini tidak ada satu kesalahan maka dia berdoa kepada Tuhan’… “TUHAN ingatkan akan Daku, jika engkau datang sebagai RAJA, (KING) satu orang menentang semua orang saat itu, menentang arus, dan mengatakan ini adalah KRISTUS’ dan ketika penjahat itu mengatakan seperti itu, Yesus tunjukan kerajaannya, ujar Man seraya menekankan, Yesus tunjukan kuasaNya, dan mengatakan, “Hari ini juga, Engkau Bersama-sama dengan Aku dalam Firdaus” itu Titah (Perintah) Raja. Titah raja yang ditolak, yang di olok-olok yang fitnah, dan Titah Raja itu dia katakan, hari ini juga Engkau Bersama-sama dengan Aku dalam Firdaus. Yesus menunjukkan Beta dia adalah raja yang menerima kita jika kita menerima kesalahan kita dan bertobat dan kembali kepada Tuhan.

RD Man Oratmangun yang juga pastor paroki Santa Maria Bintang Laut Ambon, provinsi Maluku, seraya mengulas soal persiapan renungan (homilinya) dan berdasarkan catatan dari Sekretaris Jenderal Sekjen KWI ( Konfrensi Wali Gereja Indonesia) Mgr Adrianus Sunarko, OFM. Yang menjabat untuk periode 2025-2028.

Aman akui kalau selama ini dirinya tidak mengetahui nama dan identitas kedua penjahat atau penyamun tersebut. Namun nama keduanya ada yang menyandang nama mereka termasuk salah satu rekan pastor yakni Dismas.

“Saya ini sudah 55 tahun dan baru hari ini, Minggu (23/11/25) baru ketahui nama kedua orang penyamun sebelah kiri dan sebelah kanan itu, saat saya membaca catatan Sekjen KWI, Mgr Adrianus Sunarko, ” ujar Amandus Oratmangun sapaan akrab Aman dalam Homilinya.

Dismas adalah penjahat disebelah kanan, dan salah satu teman pastor di Manado Sulawesi Utara, namanya Dismas Saleh Tia, ini nama kitab suci, namanya Dismas, adalah penjahat di sebelah kanan, dan dia ini mewakili kita semua dan tidak ada seorangpun yang berdosa di dunia ini tanpa kita sadari.

“Semua orang termasuk saya juga adalah orang yang sangat berdosa tetapi dibalik dosa itu ada seorang raja yang mampu untuk menyelamatkan kita namanya Yesus, “tandas Aman.

Dismas diakhir hidupnya, ia mengakui sungguh bahwa Kristus adalah raja, dan ia bersama-sama Kristus dalam kerajaan surga. Sedangkan penjahat di sebelah kiri namanya Gestas. Gestas mewakili kita yang kadang ikut ramai dengan teriakan banyak orang meskipun itu salah, ikut ramai selalu untuk menuduh, seperti saat itu Yesus di olok-olok.

“Jadi orang yang sering tambah-tambah ditengah cerita ceritera yang tidak benar itu, dia sama dengan Gestas, jadi kalau orang tambah-tambah ditengah cerita itu bilang dia Kau Gestas, ” seloroh RD Man.

Dua pribadi ini mewakili kita semua sebenarnya yang kadang kita semua bersalah tapi ada yang bertobat tapi ada juga yang tidak bertobat, dan pilihan itu menjadi jalan bagi keselamatan kit.

” Semoga ditengah hiruk pikuk dunia saat ini, kita masih punya hati yang dingin, untuk mengakui Kristus sebagai raja, buka sebagai raja yang menguasai dunia ini, tetapi raja yang benar-benar datang dengan belas kasihnya dan datang membawa keselamatan dan pembebasan bagi kita semua yang percaya kepadaNya, “ingat RD Man Oratmangun mengakhiri renungan atau Homilinya.

Adapun bacaan yang menjadi perenungan hari Minggu (23/11/25) adalah Bacaan Injil: Lukas 23:35-43.

Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya: “Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan diri-Nya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah.”

Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia; mereka mengunjukkan anggur asam kepada-Nya

dan berkata: “Jika Engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah diri-Mu!”

Ada juga tulisan di atas kepala-Nya: “Inilah raja orang Yahudi”.

Seorang dari penjahat yang di gantung itu menghujat Dia, katanya: “Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah diri-Mu dan kami!”

Tetapi yang seorang menegor dia, katanya: “Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?

Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.”

Lalu ia berkata: “Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai Raja.”

Kata Yesus kepadanya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus.”.(*)

Ambon – beritasumbernews.com – Dalam upaya memastikan keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Banda Heritage Festival (BHF) 2025, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H., resmi membuka Latihan Pra Operasi (Latpraops) Kesiapsiagaan dan Profesionalisme Polri. Kegiatan berlangsung di Aula Basudara Manise, Lantai 5 Polda Maluku, Sabtu (22/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri Dir Pamobvit, Auditor Kepolisian Tingkat III Itwasda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, serta seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan BHF 2025.

Banda Heritage Festival (BHF) 2025 yang mengusung tema “Napas Budaya, Jejak Sejarah, Pesona Alam” akan kembali digelar di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), mulai 26 hingga 29 November 2025, mendatang.

Dalam sambutannya, Wakapolda menegaskan bahwa Banda Heritage Festival 2025 di Banda Neira merupakan agenda strategis yang membawa dampak besar bagi citra pariwisata Maluku. Namun, besarnya skala event juga meningkatkan potensi kerawanan yang harus diantisipasi dengan pengamanan profesional.

“Latpraops ini adalah tahapan penting untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kemampuan, dan memastikan kesiapan personel sebelum operasi dimulai. Laksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab,” ujar Brigjen Pol Imam Thobroni.

Wakapolda menggarisbawahi tiga tantangan utama pengamanan dalam pelaksanaan even BHF 2025 ini, diantaranya:

1. Pengamanan VIP/VVIP – Kehadiran sejumlah menteri, termasuk para Menteri BUMN, wisatawan mancanegara,

2. Kondisi Geografis Kepulauan – Mobilisasi logistik dan personel yang harus tepat dan terukur.

3. Potensi Kerawanan – Ancaman kriminalitas, penyalahgunaan miras, lonjakan pengunjung, kemacetan dan gangguan Kamseltibcarlantas, hingga potensi bencana alam serta kedaruratan di laut.

Untuk memastikan pola operasi berjalan efektif, Wakapolda juga menyampaikan tujuh instruksi strategis kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan BHF 2025 ini, yaitu ;

1. Penguasaan Materi: Personel wajib memahami tugas, fungsi, dan skenario operasional.

2. Deteksi Dini: Intelijen dan Bhabinkamtibmas harus melakukan pemetaan kerawanan secara detail dan berkelanjutan.

3. Preventif Humanis: Gelar pasukan, patroli dialogis, strong point, dan pengamanan area festival dilaksanakan secara humanis namun tetap tegas.

4. Penegakan Hukum Akuntabel: Tindakan hukum harus terukur, tidak berlebihan, namun memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat dan wisatawan.

5. Utamakan Keselamatan: Setiap langkah operasional harus mempertimbangkan kondisi cuaca, gelombang laut, serta medan yang menantang.

6. Etika Pelayanan Publik: Bangun komunikasi efektif dengan seluruh stakeholder dan tampilkan citra Polri yang ramah, profesional, dan presisi.

7. Wakapolda juga menekankan bahwa operasi pengamanan tidak hanya soal kehadiran fisik, tetapi juga soal menghadirkan rasa aman dan pengalaman positif bagi masyarakat.

“Kita harus berbuat baik, minimal kita tunjukkan bahwa Polri selalu hadir memberikan kebaikan bagi masyarakat. Saya berharap Latpraops ini menghasilkan pola operasi yang solid sehingga BHF 2025 berjalan aman, lancar, tertib, dan meninggalkan kesan positif,” tegas Brigjen Pol Imam Thobroni.

Dengan pelaksanaan Latpraops ini, Polda Maluku memastikan seluruh personel telah memiliki standar kesiapsiagaan yang optimal untuk mendukung suksesnya Banda Heritage Festival 2025 sebagai event kebanggaan daerah dan nasional.

Langkah Polda Maluku menggelar Latpraops jauh hari sebelum pelaksanaan merupakan indikator keseriusan institusi Polri dalam menciptakan rasa aman bagi pengunjung, wisatawan mancanegara, maupun pejabat negara.

Penekanan Wakapolda pada aspek humanis, akuntabilitas penegakan hukum, dan keselamatan personel menjadi sinyal bahwa pengamanan event tidak boleh dilakukan secara rutin-formalitas, tetapi harus adaptif terhadap karakteristik kepulauan Banda. Koordinasi lintas instansi serta kesiapan menghadapi dinamika di lapangan menjadi kunci suksesnya operasi.

Dengan kesiapan personel yang terukur dan pola operasi yang matang sejak tahap pra-operasi, Polda Maluku menunjukkan komitmen untuk menjadikan BHF 2025 sebagai event yang aman, tertib, dan berstandar nasional bahkan internasional. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Satgas Preemtif Operasi Zebra Salawaku 2025 kembali mengintensifkan kegiatan edukasi keselamatan berlalu lintas di Kota Ambon, Sabtu (22/11/2025). Sosialisasi yang menyasar pelajar dan komunitas ojek online ini menjadi bagian dari upaya Polda Maluku menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di kalangan pengguna jalan.

Giat pertama dilaksanakan di SMK Negeri 2 Ambon, di mana petugas memberikan pembekalan kepada para siswa mengenai pentingnya menaati aturan lalu lintas. Materi yang disampaikan meliputi kelengkapan administrasi kendaraan seperti SIM dan STNK, hingga kewajiban menggunakan perlengkapan keselamatan, terutama helm berstandar SNI.

Pelajar juga diingatkan bahwa perilaku tertib berlalu lintas tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi menjaga keamanan bersama di jalan raya.

Usai menyasar pelajar, Satgas Preemtif melanjutkan sosialisasi kepada komunitas ojek online di kawasan Teluk Ambon. Pada kesempatan ini, para pengemudi ojol diajak untuk menjadi teladan keselamatan, mengingat profesi mereka sangat bergantung pada aktivitas berkendara setiap hari.

Petugas mengimbau para pengemudi agar selalu mengutamakan keselamatan diri dan penumpang, serta mematuhi aturan demi mengurangi risiko kecelakaan.

Satgas Preemtif menegaskan bahwa kegiatan edukasi ini diharapkan mampu mendorong pelajar maupun komunitas ojek online menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat luas.

“Dengan tertib bersama, keselamatan di jalan dapat kita wujudkan,” demikian pesan yang disampaikan dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Program edukasi keselamatan oleh Satgas Preemtif Operasi Zebra Salawaku 2025 ini menjadi langkah strategis untuk menyasar kelompok pengguna jalan yang memiliki tingkat mobilitas tinggi: pelajar dan pengemudi ojek online. Pendekatan langsung ke sekolah dan komunitas lapangan menunjukkan bahwa upaya perubahan perilaku berlalu lintas tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga pembinaan intensif.

Di tengah meningkatnya kasus kecelakaan yang melibatkan remaja serta pekerja sektor transportasi daring, kegiatan seperti ini layak mendapat apresiasi karena menyentuh akar persoalan: kesadaran dan kedisiplinan. Redaksi menilai, keberlanjutan program edukasi di ruang-ruang publik akan semakin memperkuat budaya tertib berlalu lintas di Maluku, sekaligus menekan angka kecelakaan secara signifikan. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Sebanyak 280 personel gabungan dari Polda Maluku, Polresta Pulau Ambon, dan Polres Maluku Tengah (Malreng) resmi diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan Banda Heritage Festival (BHF) 2025, sebuah agenda pariwisata strategis yang kembali menjadi sorotan nasional.

Pengerahan personel ini merupakan hasil keputusan operasional setelah Polda Maluku memimpin rapat besar kesiapan pengamanan yang digelar pekan ini. Festival yang dipusatkan di Kepulauan Banda itu diperkirakan menghadirkan ribuan wisatawan, komunitas budaya, delegasi pemerintah pusat, hingga tamu VVIP termasuk sejumlah menteri.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menjelaskan bahwa 280 personel yang diterjunkan merupakan personil gabungan Polda Maluku, Polresta Pulau Ambon & P.P. Lease serta Polres Maluku Tengah.

“Pengamanan dilakukan secara berlapis. Penempatan personel telah disesuaikan dengan peta kerawanan, alur kegiatan, serta distribusi massa di sejumlah lokasi utama festival,” ujarnya.

Pengamanan tidak hanya mencakup area acara, tetapi juga jalur laut, titik kedatangan wisatawan, penginapan, lokasi heritage, hingga rute kunjungan pejabat pemerintah.

Di antara tugas utama personel adalah mengamankan pergerakan pejabat tinggi negara. Unit Walpri dan Patwal disiagakan penuh mengikuti SOP pengawalan VVIP.

“Beberapa pejabat pusat dan tamu negara dijadwalkan hadir. Semua prosedur pengamanan VIP telah dipersiapkan secara detail oleh Polda Maluku.”

Selain itu, personel gabungan juga ditugaskan pada pengendalian massa, pengaturan arus wisatawan, pengamanan transportasi laut, serta mitigasi potensi gangguan cuaca dan gelombang di wilayah Banda.

Polda Maluku menekankan bahwa seluruh personel wajib mengedepankan pendekatan humanis, komunikatif, dan ramah. Aparat diminta tidak hanya menjaga keamanan fisik, tetapi juga menghadirkan rasa nyaman bagi semua peserta festival.

“Banda Heritage Festival adalah etalase budaya Maluku. Kita ingin pengunjung pulang dengan pengalaman positif, bukan hanya karena indahnya Banda, tetapi juga karena profesionalisme Polri,” tegas Kabid Humas.

Dengan pengerahan 280 personel ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya menjaga nama baik daerah dan memastikan seluruh rangkaian festival berjalan aman, tertib, dan berkesan.

Festival dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari mulai tanggal 26 s/d 29 November 2025, dengan agenda budaya, sejarah, parade laut, hingga kunjungan ke sejumlah situs bersejarah yang menjadi ikon Banda Neira. (**)