Berita Pemkot Ambon

Pemkot Ambon Pasang 37 CCTV, 19Fokus Ke Jalur Lalu Lintas

Ambonberitasumbernews.com – Pemerintah Kota Ambon memang mengambil langkah konkret untuk memperketat pengawasan ruang publik dengan memasang 37 kamera CCTV, dan menyediakan internet gratis di beberapa titik strategis.

Ini bagian dari visi Smart City untuk meningkatkan keamanan warga dan memperbaiki kualitas layanan publik secara real-time. Dari 37 CCTV yang terpasang, 19 di antaranya fokus pada jalur lalu lintas untuk memantau kecelakaan, kriminalitas, dan kemacetan.

Wali Kota Bodewin M. Wattimena menegaskan bahwa pemasangan CCTV bukan hanya alat pengintai, tapi juga cara meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, akses Wi-Fi gratis yang sudah ada di 40 titik diharapkan bisa memperluas akses digital bagi pelajar, UMKM, dan masyarakat umum, mendukung transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Langkah ini mendapat sambutan positif karena menjawab kebutuhan keamanan dan layanan publik yang lebih transparan dan cepat.

Langkah ini bukan sekadar proyek digitalisasi, melainkan *pondasi penting transformasi Ambon menuju Smart City* yang fokus pada keamanan warga dan kualitas layanan publik secara real-time.

Dengan teknologi seperti CCTV dan internet gratis, pengawasan bisa dilakukan lebih efektif, respons darurat lebih cepat, dan masyarakat bisa merasakan kenyamanan hidup di kota yang lebih cerdas dan terhubung .

Komitmen itu ditegaskan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, yang ingin memastikan pelayanan pemerintah tidak lagi bergantung pada laporan manual, tapi berbasis data lapangan yang dapat dipantau langsung setiap detik

Dengan begitu, pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan akurat, serta transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik semakin terjaga

Kepala Dinas Kominfo Kota Ambon, *Ronald Lekransy*, menyampaikan kepada media pada Rabu (26/11) bahwa pemasangan *CCTV* dan penyediaan *fasilitas internet publik* adalah strategi utama untuk memperkuat infrastruktur digital kota.

Menurutnya, kedua elemen ini menjadi pondasi Smart City—meningkatkan keamanan warga dan kualitas layanan publik secara real-time. Dari total 37 CCTV yang terpasang, 19 unit difokuskan pada jalur lalu lintas untuk memantau kecelakaan, kriminalitas, dan kemacetan. Sementara itu, internet gratis di sejumlah titik strategis membantu memperluas akses digital masyarakat, mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Langkah ini menegaskan komitmen Pemkot Ambon untuk tidak lagi bergantung pada laporan manual, melainkan berbasis data lapangan yang bisa dipantau setiap detik, sehingga pelayanan pemerintah menjadi lebih transparan dan efisien.

“Kenapa CCTV dan internet publik jadi prioritas? Karena keduanya adalah *pondasi Smart City — keamanan warga dan kualitas pelayanan harus terpantau setiap detik,”* ujarnya

Dengan pengawasan real-time dan konektivitas yang luas, kota bisa merespons kebutuhan masyarakat lebih cepat dan efektif, mendukung visi kota pintar yang aman dan nyaman

*“37 CCTV Pantau Kota, Puskesmas Masuk Dashboard Wali Kota”*

Sebanyak *37 CCTV* kini aktif mengawasi titik-titik vital di Ambon. Pengawasan ini tak hanya menyasar ruang publik, tapi juga layanan kesehatan. Melalui *dashboard digital*, Wali Kota bisa melihat kondisi puskesmas secara langsung .

“Kalau Pak Wali melihat puskesmas belum buka atau masyarakat menunggu pelayanan, beliau langsung instruksi. Tidak ada alasan menunda pelayanan,” tegasnya.

Langkah ini memperkuat transparansi dan kecepatan respons, memastikan pelayanan publik tetap optimal .

19 CCTV Khusus Lalu Lintas

Dari total CCTV yang terpasang, *19 unit* difokuskan pada jalur lalu lintas untuk memantau potensi kecelakaan, kriminalitas jalanan, hingga kemacetan. Langkah ini disebut menjawab dua kebutuhan utama warga Ambon:

Keamanan masyarakat Kota dipantau 24 jam untuk mencegah potensi kejahatan dan meningkatkan rasa aman.
Pelayanan publik tanpa celah – Tidak ada lagi fenomena kantor layanan tutup saat jam kerja; seluruh aktivitas terpantau otomatis.

Pemkot menegaskan bahwa Smart City bukan lagi slogan, tapi cara kerja baru yang menuntut respons cepat, transparansi, dan keterhubungan antar layanan.

Jika fase pertama ini berjalan efektif, Ambon akan masuk ke tahap berikutnya: integrasi penuh seluruh layanan publik dan sistem digital yang terhubung langsung dengan masyarakat.

Transformasi ini diyakini menjadi titik balik peningkatan kualitas layanan dan keamanan di Kota Ambon . (Chey)

Berita

DPD PDIP Provinsi dan Seluruh DPC Kabupaten kota, Bertekad Membentuk Kepengurusan di 119 Kecamatan, 1.177 Desa dan 300 Anak Ranting di Semua kabupaten kota di provinsi Maluku.

Ambon  – beritasumbernews.com – PDIP sampai sejauh ini hampir selesai melaksanakan konferensi Cabang di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi Maluku. Dan hanya tersisa tiga DPC yang belum melaksanakan konfercab. Ini terkendala sebagai akibat dari rentang kendali wilayah geografis dan cuaca yang tidak bersahabat. Meski demikian Konfercab di dua wilayah berbeda ini, bakal dilaksanakan pada akhir bulan November dan atau awal Desember 2026.

“Di seluruh wilayah tersisa tiga kabupaten, yaitu Buru Selatan, Buru tapi itu digabungkan menjadi satu tempat, lalu DPC PDIP Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu diperkirakan akhir November atau awal-awal Desember 2026, sudah kita selesaikan, “Kata Ketua DPD PDI Perjuangan provinsi Maluku, Benhur George Watubun ST, kepada media ini di gedung parlemen Karang Panjang Ambon, Rabu (26/11/25).

Khusus untuk DPC PDIP Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) pelaksanaan Konfercab alami hambatan lantaran kondisi geografis dan kondisi cuaca laut yang tidak bersahabat maka, diperlukan situasi khusus.

“Maluku Barat Daya dari Pulau Wetar, Pulau Babar, pulau Dawelor, itu pulau-pulau yang rentang kendalinya berjauhan dari Ibu kota Kabupaten MBD, maka soal konsolidasi pengurus Anak Cabang ke pusat kota di Tiakur, itu cukup jauh, makanya kami minta isin ke DPP PDIP untuk alokasi waktu ini kita tunda, dan juga mengingat aktivitas pembahasan anggaran yang diperlukan kajian serius, “ujar Watubun seraya berharap, sekitar tanggal 03 Desember 2026, kita laksanakan serempak Buru, Buru Selatan dan juga di Maluku Barat Daya (MBD). Dua wilayah berbeda ini, tentu oleh pengurus DPD PDIP provinsi Maluku berkonsentrasi melakukan tugas pengapuhan untuk terlibat didalamnya.

Jadi untuk pulau Buru digabungkan yakni DPC PDIP Kabupaten Buru dan DPC PDIP Kabupaten Buru Selatan. Ibu kota Namrole, digabungkan dan kemudian di DPC PDIP Kabupaten MBD, ibu kota Tiakur, “tandas BGW.

Terkait dengan rencana kunjungan kerja Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristianto ke Pulau Buru, ibukota Namlea,. tergantung dari waktu luang dari Sekjen. Sebab tugas-tugas seorang pimpinan partai di tingkat pusat, cukup padat.

“Kami memahami dalam tugas-tugas beliau, sebagai pimpinan partai di tingkat pusat beliau punya waktu dan kesibukan cukup padat, saat tiba hadiri Konferda dan Konfercab pada tanggal 2 November saja kita beruntung pak Sekjen, teragenda dengan jelas sehingga bisa berkunjung ke kota Ambon ibu kota provinsi Maluku. Karena ke Buru itu pak Sekjen yang minta maka kami berharap beliau punya waktu dan bisa ada dalam kegiatan Konfercab dua DPC ini, sehingga bisa berjalan dengan lancar, “Harap wakil rakyat dari Dapil enam (6) meliputi Kabupaten Malra, Aru dan Kota Tual ini memaparkan.

Seluruh kegiatan pelaksanaan Konfercab apabila telah selesai dilaksanakan maka pada ulang tahun PDIP nantinya, seluruh kecamatan dan desa bakal dikunjungi jajaran DPD dan DPC PDIP.

“Selesai ultah partai, sesudah itu kita keroyok sampai ke kecamatan menyelesaikan 119 Kecamatan dulu baru kami ke 1.177 (seribu, seratus tujuh puluh tujuh) Desa dan 300 anak ranting atau dusun supaya terbentuk kepengurusan disana, “jelasnya.

Sebelumnya Sekretaris DPD PDIP provinsi Maluku, Nancy Purmiasa mengemukakan, pasca dilaksanakan Konfrensi daerah dan Konfercab PDIP saat itu, diikuti dengan pelaksanaan Konfercab disejumlah daerah.

“Sudah 8 Konfercab yakni Ambon, SBB, Malteng, KKT, SBT, Tual Malra hingga DPC Aru, targetnya akhir atau awal Desember 2026 nanti, “ungkap Nancy Purmiasa saat kunjungan kerja tim DPD ke kabupaten Aru. (Chey)

Pemkot Ambon

Kepala Diskominfosandi Ambon Tegaskan CCTV Ruang Publik Beroperasi Normal

AMBON,beritasumbernews.com -Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (DisKominfosandi) Kota Ambon memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan media online mengenai dugaan kerusakan CCTV milik Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, pada kasus begal yang terjadi di depan Markas Kavaleri, Jumat (14/11/25) dinihari.

Kepala Diskominfosandi Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, menjelaskan bahwa hingga berita tentang kejadian tersebut dipublikasikan, pihaknya tidak pernah menerima permintaan rekaman CCTV dari pihak manapun, termasuk aparat penegak hukum.“Diskominfosandi sampai dengan berita ini dipublikasikan, tidak pernah menerima permintaan rekaman CCTV terkait dari pihak manapun,”jelas Lekransy, Sabtu (15/11/25) di Ambon.

Ia menegaskan, terdapat tiga CCTV milik Pemkot Ambon yang lokasinya paling dekat dengan tempat kejadian dan seluruhnya berfungsi dengan baik. CCTV tersebut berada di Taman PHB, depan Pemadam Kebakaran Jl.A.Y Patty, serta Tikungan Gereja Maranatha. Meski begitu, setelah dilakukan pengecekan menyeluruh terhadap rekaman dari ketiga CCTV tersebut, petugas Command Center tidak menemukan visual terkait peristiwa yang diberitakan.

“Sudah dilakukan pengecekan terhadap rekaman tiga CCTV sesuai waktu kejadian. Petugas tidak menemukan pantauan terhadap kejadian tersebut karena posisi CCTV terhalang dan jaraknya cukup jauh dari lokasi,” ujarnya.

Menurut Lekransy, terkait informasi kepolisian kepada keluarga mengenai CCTV yang tidak berfungsi, dirinya meminta media supaya bisa melakukan pengecekan informasi kepada pihak kepolisian sebelum dibuat pemberitaan.

“Penting bagi media mengedepankan cek dan ricek untuk mencapai ketepatan dan keakuratan, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sehingga, ketika informasi itu didiseminasikan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat,”ulasnya.

Selain itu, ia juga menanggapi saran kepada Wali Kota Ambon mengenai penambahan CCTV di ruang publik. Diungkapkan, hal ini sejak awal menjadi arahan Wali kota dan Wakil Wali Kota Ambon dan sejalan dengan 17 Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Ambon, nomor 13 : “Melanjutkan Pembangunan Ambon Smart City”, dimana salah satu Strategi Ambon Smart City adalah Penguatan Infrastruktur TIK diantaranya Pemasangan CCTV dan Penyediaan akses internet Wifi gratis pada Ruang Terbuka Publik.

“Penambahan CCTV di ruang publik akan memperkuat pemantauan keamanan di seluruh sudut kota. Dan prosesnya akan dilakukan secara bertahap,” tambah Lekransy.

Kepala Diskominfosandi juga mengharapkan supaya masalah keamanan dan ketertiban ini sedianya menjadi tanggungjawab bersama. Baik pemerintah daerah, TNI/Polri, dan semua lapisan masyarakat.

“Termasuk di dalamnya fungsi pengawasan orang tua terhadap anak – anak dan atau anggota keluarga yang beraktivitas hingga larut malam tanpa pengawasan,” pungkasnya. (Chey)

Berita DPRD Kota Ambon

Ketua DPRD Kota Ambon Gelar Paripurna Nota APBD Anggaran Sementara 2026

Ambonberitasumbernews.com – Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela, memimpin Rapat Paripurna tentang Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pendapatan daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1,125 triliun, belanja daerah Rp1,291 triliun, dan pembiayaan daerah disiapkan sebesar Rp200 miliar pada pos penerimaan pembiayaan. (26/11/2025)

Rapat ini merupakan langkah penting dalam proses perencanaan anggaran Kota Ambon, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Ambon tahun anggaran 2026 merupakan langkah penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). KUA memuat kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, sedangkan PPAS menetapkan plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan prioritas.

Proses penandatanganan ini melibatkan Pemerintah Kota Ambon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, yang menandakan kesepakatan bersama atas kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) tahun anggaran 2026.

Penandatanganan KUA dan PPAS ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian program prioritas pemerintah daerah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Pembicaraan Tingkat 1 merupakan tahap awal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026. Pada tahap ini, Pemerintah Kota Ambon akan mempresentasikan Raperda APBD dan Nota Keuangan, yang kemudian akan dibahas dan ditanggapi oleh anggota DPRD Kota Ambon.

Tujuan dari pembicaraan tingkat 1 ini adalah untuk memahami secara umum substansi Raperda APBD dan Nota Keuangan, serta mengidentifikasi isu-isu penting yang perlu dibahas lebih lanjut. Hasil pembicaraan ini akan menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut pada tingkat selanjutnya.

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Ambon tahun 2026 merupakan langkah penting dalam proses legislasi daerah. Raperda yang ditetapkan akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Ambon untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah.

Proses penetapan Raperda ini melibatkan DPRD Kota Ambon dan Pemerintah Kota Ambon, yang bekerja sama untuk memastikan bahwa Raperda yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Ambon.
(Chey)

Berita POLDA MALUKU

Pengemudi Pangkalan Pick Up Passo dan Truk Pelabuhan Yos Sudarso, Diajak Jadi Pelopor Keselamatan Berlalulintas

Ambonberitasumbernews.com – Satgas Preemtif Operasi Zebra Salawaku 2025 terus menggelar kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya keselamatan lalu lintas.

Pada Rabu, 26 November 2025, personel Satgas turun langsung ke dua lokasi yang menjadi pusat aktivitas angkutan barang, yaitu pangkalan mobil pick up di kawasan Passo serta pangkalan truk di Pelabuhan Yos Sudarso di kota Ambon.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K mengungkapkan, dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan edukasi kepada para pengemudi mengenai pentingnya mematuhi aturan berkendara, terutama terkait pengangkutan barang.

“Para sopir pick up dan sopir truk diingatkan untuk tidak membawa muatan berlebihan (over loading) maupun over dimension yang dapat membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” kata Kombes Rositah.

Satgas Preemtif juga menekankan pentingnya pemeriksaan kendaraan sebelum beroperasi, seperti mengecek kondisi rem, ban, lampu, serta memastikan barang yang dimuat sudah terikat dengan baik. Pengemudi juga dihimbau tidak menggunakan ponsel saat mengemudi dan tetap menjaga kecepatan aman di jalan raya.

“Keselamatan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk penumpang, muatan, dan semua pengguna jalan. Kami berharap para pengemudi pick up dan truk menjadi pelopor keselamatan di setiap perjalanan,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, tim Satgas Preemtif Ops Zebra Salawaku juga mengingatkan pentingnya etika berlalu lintas, menjaga jarak aman, serta saling menghormati antara pengendara kendaraan besar dan kendaraan kecil di jalan.

Polda Maluku berharap melalui sosialisasi yang gencar dilaksanakan pada Operasi Zebra Salawaku 2025 dapat meningkatkan kesadaran pengemudi angkutan barang terkait keselamatan, sehingga tercipta lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan minim risiko kecelakaan di wilayah Kota Ambon. (Chey)

Berita POLRESTA AMBON

Respon Time Cepat Bubarkan Kosentrasi Masa di STAIN, Polisi Himbau Warga Tidak Terprofokasi

Ambonberitasumbernews.com
Aparat kepolisian Brimob Polda Maluku, Samapta Polda Maluku, Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease berhasil meredam dan membubarkan masa tawuran dua kelompok pemuda di seputaran Pertigaan Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) AM Sangadji-Jembatan Jodoh, Batumerah, Kecamatan Sirimau, Rabu dini hari, (26/11/25).

Aksi tawuran sempat sekitar pukul 00.45 WIT hingga pukul 03.30 WIT dan berujung hingga saling serang.
Kendati begitu gerak cepat aparat kepolisian sehingga situasi kembali kondusif.

“Jadi benar telah terjadi konsentrasi masa tadi malam namun langsung direda oleh pihak kepolisian dengan Respon Cepat. Pihak kepolisian dapat mengendalikan masa dan saat ini sudah aman kondusif. Tidak ada korban jiwa,” Jelas Kasi Humas Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Ipda Janet Luhukay.
Kasi humas menghimbau warga masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang beredar.

” Mari tetap jaga kota Ambon dan Maluku. Masyarakat diharapkan mampu menahan diri dan tidak mudah terprovokasi, percayakan kepada kepolisian untuk menangani laporan polisi kasus penganiayaan tersebut. Maluku tarus Bikin Bae Basudara tarus bikin bae,” Harapnya.

Berita

ITB Kembangkan Edupark dan Instalasi Pengolahan Limbah Sagu di Pulau Seram

Seram, Malukuberitasumbernews.com – Sagu merupakan salah satu sumber pangan utama bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia, khususnya di Pulau Seram, Maluku. Selain menjadi makanan pokok, sagu juga memiliki nilai ekonomi yang penting sebagai komoditas perdagangan. Namun, proses pengolahan sagu tradisional yang banyak dilakukan masyarakat sering menyisakan persoalan lingkungan. Limbah cair dan padat hasil pengolahan sagu kerap tidak tertangani dengan baik sehingga berpotensi mencemari sungai dan lahan sekitar.

Melihat permasalahan tersebut, tim pengabdian masyarakat dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang dipimpin oleh Prof. Ari Widyanti, Ph.D., melakukan pengembangan Edupark pengolahan sagu beserta pengolahan limbah yang berkelanjutan agar tercipta lingkungan alami yang tetap terjaga kualitasnya.

Tim ini terdiri dari peneliti lintas disiplin, yaitu Intan Taufik, Ph.D. (SITH), Vita Wonoputri, Ph.D. (FTI), Medria Shekar Rani, Ph.D. (SAPPK), dan Ahmad Adi Pratomo (FITB). Pendekatan yang dilakukan bersifat kualitatif-deskriptif, dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra utama, baik dalam perancangan maupun pelaksanaan kegiatan.

Edupark yang dirancang tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi sagu, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan wisata berbasis budaya lokal. Pengunjung dapat mempelajari proses pengolahan sagu secara langsung, mulai dari penghancuran dan penghalusan batang sagu hingga pengendapan dan pengeringan pati untuk menghasilkan tepung sagu.

Selain itu, Edupark ini dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berbasis teknologi biofiltrasi, yang mampu mengolah limbah cair agar aman sebelum dilepaskan kembali ke lingkungan. Limbah padat hasil produksi juga dimanfaatkan menjadi pupuk organik, yang dapat mendukung kegiatan pertanian masyarakat.

Saat ini, pembangunan Edupark telah memasuki tahap konstruksi fisik. Struktur bangunan telah berdiri kokoh, dengan bak pengolahan di bagian tengah ruangan serta area kerja yang terang dan mudah diakses. Konsep bangunan dirancang semi-terbuka, menyesuaikan iklim tropis pesisir untuk menjaga sirkulasi udara, memudahkan perawatan, sekaligus menciptakan ruang edukasi yang ramah pengunjung.

Masyarakat setempat menyambut positif pengembangan Edupark ini karena dinilai dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan menjadi ruang edukasi bagi generasi muda untuk menjaga kearifan lokal. Dengan terintegrasinya edukasi, ekonomi, lingkungan, dan kebudayaan, Edupark ini diharapkan menjadi model pembangunan berkelanjutan yang dapat direplikasi di wilayah penghasil sagu lainnya di Indonesia.

Berita DPRD SBB

DPRD Seram Bagian Barat Gelar Paripurna Nota Pengantar APBD Anggaran Sementara 2026

SBBberitasumbernews.com – Ketua DPRD SBB Andarias Hengky Kolly Membuka Rapat Paripurna bahas Plafon Anggaran Sementara 2026,” besok akan diberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk menginput kesepakatan-kesepakatan. Jika ada perubahan dalam kesepakatan itu, baru nanti diberikan kesempatan ke satuan tiga hari.

Jumat pagi kita akan lakukan Rapat Paripurna Nota Pengantar APBD. Jumat siang dilanjutkan Paripurna, lalu masuk ke satuan tiga komisi-komisi untuk membahas RAPBD. Kemungkinan kita berikan kesempatan sampai hari Sabtu.

(Rabu 26/11/2025)

ketua DPRD SBB Andarias Hengky Kolly SH. Mengatakan Karena sesuai dengan undang-undang, tanggal minimal sampai tanggal 30 November 2025 (Sabtu) sore sudah harus ditetapkan, Ujar Ketua DPRD SBB

Dalam penetapan KUA-PPAS, kita diberikan potongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar  Rp190 miliar (efisiensi). Meski demikian, kondisi anggaran tidak bisa disebut normal atau tidak normal, karena banyak faktor yang mempengaruhinya.

Juga termasuk imbas di sini banyak hal. Kemarin kita punya Pokir yang sudah hilang semua, lalu reses yang kita cari juga hilang.

APBD sengaja kita buat defisit (kurang) karena neraca tidak mencapai *nol*. Dengan begitu, kita ingin menarik perhatian pemerintah pusat.

Untuk APBD tahun depan, mungkin Silva Silver (surplus) bisa kita gunakan untuk menutupi kekurangan tersebut. Ke depan, kita harus fokus pada langkah-langkah yang bisa memperbaiki kondisi keuangan daerah. Ujarnya

Memang TPP juga dipotong. Setiap tahun, dari anggaran Rp 31 miliar, realisasinya hanya sekitar 80%, sehingga ada Rp 8 miliar yang tidak terealisasi dan dipotong,”

Kondisi ini terjadi konsisten dalam dua tahun terakhir (2024–2025). Semoga kedepannya bisa lebih optimal.

Nanti untuk layanan dasar (seperti sekolah atau rumah sakit yang rusak) tetap akan diprioritaskan, meskipun ada pemotongan anggaran.

Pemotongan biasanya lebih difokuskan pada hal-hal lain (misalnya birokrasi atau non-layanan dasar), tapi kebutuhan dasar masyarakat tetap harus terjaga .

Untuk melakukan pelayanan tetap dilanjutkan, terutama pada sektor prioritas seperti sekolah atau rumah sakit, karena kebutuhan dasar tidak bisa ditunda.

Meski kondisi anggaran tidak sepenuhnya normal, fokus pada layanan esensial harus tetap terjaga .

Memang kondisi APBD kita lebih “sakit”, sehingga kita harus mengambil langkah-langkah efisiensi sebagai respons terhadap pemotongan anggaran dari pemerintah pusat .

(Chey)

Berita TNI AL

LAKSAMANA MADYA ACHMAD WIBISONO LAKSANAKAN OLAHRAGA BERSAMA DAN MENEMBAK DENGAN PRAJURIT KODAERAL IX

Ambonberitasumbernews.com Komando Daerah Angkatan Laut IX (Kodaeral IX). Kodaeral IX laksanakan olahraga bersama dan latihan menembak bersama Bapak Irjenal Laksamana Madya TNI Achmad Wibisono, S.E., CHRMP., bertempat di Mako Kodaeral IX. Selasa (25/11/2025)

Kegiatan olahraga bersama ini selain untuk menjaga kebugaran fisik dan mental, juga sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat serta motivasi dalam menjalankan tugas.

Kegiatan olahraga bersama tersebut diawali dengan senam SKJ 88 dan dilanjutkan dengan senam lagu Tabola-bale yang merupakan lagu yang saat ini sedang viral. Setelah melaksanakan senam Bapak Irjenal didampingi Dankodaeral IX beserta staff dan jajaran melaksanakan jalan sehat mengelilingi Mako Kodaeral IX. Pada kesempatan tersebut Bapak Irjenal dan rombongan melihat langsung fasilitas gedung dan lingkungan di Kodaeral IX.

Setelah selesai melaksanakan kegiatan jalan sehat, Bapak Irjenal melaksanakan kegiatan menembak pistol yang dilaksanakan di Lapangan Tembak Mako Kodaeral IX. Dalam pelaksanaan menembak, Bapak Irjenal didampingi oleh Dankodaeral IX, Wadan Kodaeral IX , Danguspurla Koarmada III, Dalnis Tim Wasrik, PJU Kodaeral IX dan PJU Guspurla Koarmada III.

Kegiatan diawali dengan briefing singkat yang diambil oleh pelatih menembak pistol Kodaeral IX sebelum melaksanakan kegiatan menembak pistol yang bertujuan untuk memastikan keselamatan, kelancaran, dan efektivitas latihan atau kegiatan menembak.

Kegiatan menembak pistol tersebut dibagi menjadi tiga stage yakni stage 1 yang mengandalkan kecepatan, stage 2 mengandalkan konsentrasi dan stage ke 3 yang mengandalkan akurasi, kecepatan dan konsentrasi. (Chey)

Berita

Stop Kekerasan Bagi Perempuan Dan Anak

Ambonberitasumbernews.com Mari kita buka hati dan pikiran untuk mendukung para aktivis yang bekerja keras melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya ini, baik melalui kebijakan, sumber daya, maupun perlindungan bagi para aktivis sendiri. Ambon 25/11/2025

Pemerintah Kota Ambon berencana menyewa rumah untuk dijadikan rumah aman sementara bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Ini adalah langkah penting dalam mendukung upaya rehabilitasi dan pendampingan korban. Semoga upaya ini dapat membantu para korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan.

Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk melindungi korban kekerasan, termasuk korban sosial lainnya. Semoga upaya ini dapat memberikan manfaat dan perlindungan yang dibutuhkan oleh para korban.

Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, menyatakan bahwa ke depan, jika anggaran memungkinkan, Pemerintah Kota Ambon akan membeli tanah dan membangun rumah aman yang lebih layak dan representatif untuk korban kekerasan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan perlindungan dan dukungan bagi korban.

Mari kita dukung para aktivis yang bekerja keras melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya ini, baik melalui kebijakan, sumber daya, maupun perlindungan bagi para aktivis

(Chey)

[instagram-feed]