beritasumbernews.com

Ambon, – beritasumbernews.com –  Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw SH, secara tegas meminta Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk segera mengganti Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Yana Astuti. Desakan keras ini muncul setelah Yana dinilai tidak kooperatif dan gagal menjalin kerja sama konstruktif dengan DPRD sebagai mitra strategis di daerah.

Langkah ini diambil setelah dua kali Kepala BPJN Maluku tidak memenuhi panggilan resmi Komisi III DPRD Maluku untuk memberikan klarifikasi terkait laporan masyarakat mengenai dugaan ketidakteraturan penanganan proyek jalan dan penggunaan anggaran di sejumlah wilayah provinsi kepulauan tersebut.

“Dalam kaitan dengan Balai Jalan Nasional ini kan ada laporan masyarakat ke kita berkaitan dengan penanganan jalan yang tidak baik, juga penggunaan anggaran yang tidak benar. Kita panggil untuk meminta klarifikasi, tapi Kepala Balai tidak datang. Padahal kita perlu penjelasan agar masyarakat tidak terus mencurigai adanya penyimpangan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw SH, kepada wartawan di ruang Fraksi Golkar, Rabu (5/11/2025).

Menurut Rahakbauw, sikap tidak kooperatif Yana Astuti menunjukkan lemahnya komitmen dalam menjalankan tugas negara di daerah. Padahal, Maluku dengan 1.444 pulau, sangat bergantung pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka konektivitas antarwilayah, menggerakkan perekonomian, dan memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat di pulau-pulau terluar.

“Provinsi Maluku ini luas lautnya jauh lebih besar dari daratan, tapi punya banyak pulau. Karena itu, akses jalan dan pelabuhan sangat vital. Kalau infrastruktur jalan berjalan baik, maka ekonomi akan tumbuh dan masyarakat bisa sejahtera. Tapi bagaimana mau tumbuh kalau Kepala BPJN saja tidak hadir ketika dipanggil resmi?” tegas Rahakbauw.

Diketahui, Yana Astuti dua kali tidak menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan Komisi III DPRD Maluku. Dalam setiap ketidakhadiran itu, alasan yang diberikan dianggap tidak berdasar dan menandakan minimnya disiplin serta koordinasi dengan lembaga legislatif daerah.

“Kami ini sedang membahas APBD 2026, tapi setelah itu kami akan agendakan ulang RDP. Informasi yang kami peroleh, Kepala BPJN ini jarang masuk kantor. Katanya Jumat pulang ke Jakarta, Rabu baru masuk kantor. Itu sudah melanggar disiplin ASN dan menunjukkan ketidakseriusan memimpin institusi strategis di Maluku,” ujar Rahakbauw.

Sikap tersebut juga telah disampaikan langsung oleh Rahakbauw dalam pertemuan resmi Komisi V DPR RI di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (30/10/2025). Dalam forum yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw, Rahakbauw meminta perhatian khusus agar Kementerian PUPR segera melakukan evaluasi kinerja Kepala BPJN Maluku.

“Saya sudah sampaikan langsung ke Komisi V DPR RI, agar menjadi perhatian Kementerian PUPR. Karena koordinasi yang buruk ini berdampak pada terhambatnya realisasi program infrastruktur yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo tentang pemerataan sosial dan pembangunan wilayah,” ungkapnya.

Desakan penggantian ini bukan semata persoalan relasi kelembagaan, tetapi berimplikasi langsung terhadap percepatan pembangunan jalan nasional di wilayah Maluku. Sumber internal DPRD menyebut, beberapa proyek strategis mengalami keterlambatan akibat minimnya komunikasi antara BPJN dan pemerintah daerah.

Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di pulau-pulau besar seperti Seram, Buru, Yamdena, dan Wetar, yang menjadi pusat konektivitas antarpulau. Ketidakhadiran Kepala BPJN dalam rapat-rapat strategis dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan fungsi pengawasan DPRD.

Sebelum Yana Astuti menjabat, posisi Kepala BPJN Maluku dipegang oleh Iqbal Tamher, yang dikenal menjalin kerja sama intensif dengan pemerintah daerah dan DPRD. Namun sejak pergantian pimpinan, relasi kelembagaan tersebut dinilai menurun drastis.

Rahakbauw menegaskan, jika Kementerian PUPR tidak segera mengambil langkah tegas, maka Komisi III DPRD Maluku akan melayangkan surat resmi ke Jakarta untuk meminta evaluasi struktural terhadap BPJN Maluku. (*)

Ambon – beritasumbernews.com – Richard Rahakbauw SH adalah wakil rakyat dari Dapil Kota Ambon dari partai Flamboyan Pohon Beringin yang saat ini tidak baik-baik saja, karena perolehan kursi pada pileg 2024 lalu, terus alami penurunan perolehan kursi di DPRD Provinsi Maluku, kalah suara dari Partai Keadilan Sejahtera. Akibatnya ambisi untuk menduduki wakil ketua DPRD Provinsi Maluku pupus.

Walau begitu, wakil rakyat dengan visi besarnya bertekad meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di bidang Pendidikan, Kesehatan dan meningkatkan Perekonomian masyarakat. Maka dirinya bersikap kritis terhadap mitranya yang tidak kooperatif.

Ia bahkan pada saat pertemuan dengan Komisi V DPR RI yang adalah salah satu dari tiga belas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang infrastruktur dan perhubungan; dirinya menyampaikan secara langsung agar Kapala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Yana Astuti segerah diganti.

Pertemuan Komisi V DPR RI di lantai 7 kantor gubernur Maluku Kamis (30/10/25), yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Robert Rouw dari Fraksi Nasdem (Nasional Demokrat) dihadiri oleh gubernur Maluku dan instansi teknis terkait lainnya, saya menyampaikan hal yang sama, untuk menjadi perhatian Komisi V, agar usulan-usulan pemerintah daerah maupun DPRD provinsi Maluku terkait dengan infrastruktur jalan, dalam rangka juga mendukung program dari presiden Prabowo soal sosial kemasyarakatan di lapangan segera terselesaikan dengan baik.

Soal Kapan Rencana Komisi III DPRD provinsi Maluku, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Balai Jalan Nasional?

Richard Rahakbauw mengemukakan jika saat ini pihaknya masih fokus untuk pembahasan dokumen APBD Tahun 2026. Namun usai itu, Komisi III DPRD provinsi Maluku bakal mengulangi kesuksesan yang tertunda, apalagi informasi yang diperoleh saat ini, Kapala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Yana Astuti, jarang masuk kantor.

“Kita inikan lagi Fokus diri untuk pembahasan terhadap dokumen APBD Tahun 2026, jadi selesai dulu baru kita agendakan, untuk mempertanyakan Jumat Pulang ke Jakarta dan hari Rabu baru masuk kantor itu artinya dia tidak konsisten terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala balai jalan di provinsi ini, nah itu kan dia melanggar undang-undang disipliner apalagi disaat di undangan untuk rapat dengan komisi jawaban yang bersangkutan di luar daerah, “Ungkap Rahakbauw.

Untuk diketahui, sebelumnya, jabatan ini dipegang oleh Iqbal Tamher, yang kemudian dimutasi ke Jawa Tengah dan digantikan oleh Yana Astuti sebagai
Kepala BPJN Maluku saat ini. Sayangnya Yana Astuti kurang sinergi dengan mitra strategisnya. (*).

Ambon – beritasumbernews.com -Pemerintah Kota Ambon terus mempercepat transformasi digital melalui kerja sama dengan Telkom. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kota Ambon, Ronald Lekransy, dan GM Telkom Witel Sumalut, Guruh Adhi Laksana, membahas penguatan program Ambon Smart City dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ambon 4/11/2025

Tujuan dari kerja sama ini adalah:
– *Optimalisasi jaringan telekomunikasi* untuk mendukung SPBE di seluruh OPD
– *Penyediaan WiFi publik gratis* di taman kota dan pusat keramaian
– *Penguatan data center dan sistem keamanan informasi*

Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel, serta mempermudah akses layanan bagi warga.Ujar Lekransy

Pemerintah Kota Ambon menargetkan sistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Langkah ini diharapkan dapat mempermudah akses layanan bagi warga, termasuk administrasi, perizinan, dan pengaduan publik secara online.

Selain itu, program internet gratis di ruang terbuka publik juga diharapkan dapat mendorong aktivitas masyarakat, pelajar, dan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital. Pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak guna mempercepat digitalisasi kota. Tutupnya

(Chey)

Ambon –  beritasumbernews.com – Manfaat program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Kodim 1504/Ambon menyentuh langsung fasilitas rumah ibadah. Selain fokus pada drainase dan jalan, TMMD juga membangun fasilitas MCK di Masjid Dusun Batu Tagepe.

​Pembangunan ini disambut rasa syukur oleh tokoh agama setempat. Seorang Imam Mesjid La Halinta (72 tahun), mewakili masyarakat, menyampaikan terima kasihnya atas kemudahan yang diberikan TNI.

​”Terima kasih kepada perwakilan TMMD di Kampung Batu Tagepe ini, terima kasih sudah memberikan MCK di sini dengan mudah sekali, kami dapat membantu kami dalam kesempatan ini,” ujarnya.

​Fasilitas MCK ini dianggap sangat vital dan melengkapi kebutuhan dasar sanitasi bagi jamaah masjid dan warga sekitar. Sebelum adanya bantuan ini, warga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan fasilitas buang air yang layak.

​Kini, dengan fasilitas yang sudah lengkap, Imam Mesjid tersebut mengungkapkan bahwa warga tidak perlu lagi mencari tempat lain untuk keperluan sanitasi dan wudu.

​”Terima kasih dari perwakilan TMMD yang membantu kami dalam hal ini MCK yang ada sudah lengkap ini. Kita tidak kemana-mana lagi untuk buang air,” tambahnya dengan nada bahagia.

​Pembangunan MCK memperkuat bukti bahwa TMMD ke-126 tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur umum, tetapi juga memperhatikan kebutuhan rohani dan kesejahteraan sosial masyarakat Dusun Batu Tagepe. (Chey)

Ambon – beritasumbernews.com – Yana Astuti, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, telah menjadi sorotan Komisi III DPRD Provinsi Maluku karena dinilai tidak kooperatif dan tidak bisa bekerja sama.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw, meminta Kementerian PU Republik Indonesia untuk mengganti Yana Astuti karena dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik ¹.

Richard Rahakbauw menyatakan bahwa Yana Astuti tidak menghadiri panggilan Komisi III DPRD Provinsi Maluku untuk membahas laporan masyarakat terkait penanganan jalan yang tidak baik dan penggunaan anggaran yang tidak benar. Ini menimbulkan kecurigaan baik dari masyarakat maupun DPRD Maluku ¹.

Pengangkatan Yana Astuti sebagai Kepala BPJN Maluku sendiri sebelumnya disambut positif oleh berbagai kalangan karena pengalamannya yang luas di bidang infrastruktur.

Namun, kini posisinya dipertanyakan karena dinilai tidak kooperatif dengan DPRD Maluku .

(TIM)

Ambon, – beritasumbernews.com – Ketidakhadiran Kepala Balai Jalan dan jembatan Provinsi Maluku Dr. Ir. Yana Astuti dinilai tidak menghargai undangan DPRD Provinsi kususnya komisi III.

Dalam keterangan-nya Ketua Komisi III R. Rahakbauw kepada wartawan di gedung DPRD Provinsi Maluku siang kemarin pukul 13 : 00 Wit, mengatakan” Komisi III berharap ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan balai terkait pembangunan di Maluku. Ucap Rahakbauw

Menurut Rahakbauw” Pihaknya menilai Kepala Balai Jalan dan Jembatan Provinsi Maluku, Dr. Ir. Yana Astuti tidak menghargai kami DPRD, karena setiap undangan rapat paripurna tidak pernah dihadirinya. Tutur Rahakbauw

Ketidakhadiran Yana Astuti dalam agenda paripurna membuat pihak DPRD mulai meragukan efektivitas komunikasi dan koordinasi yang sedang tidak baik – baik saja.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Kepala Balai dapat memahami aspirasi masyarakat jika tidak pernah menghadiri rapat dengan DPRD? Apakah ada cara lain untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan balai?
Keputusan Komisi III DPRD Provinsi Maluku untuk mencopot Kepala Balai Jalan dan Jembatan Provinsi Maluku, Yana Astuti, dari jabatannya karena tidak pernah hadir dalam rapat yang diadakan oleh komisi tersebut. Ungkap Rahakbauw tegas

Komisi III telah berulang kali mengundang Yana Astuti untuk hadir dalam rapat, namun tidak pernah ada respons atau kehadiran dari dirinya. Sebut Rahakbauw

Hal ini membuat komisi meragukan kemampuan Yana Astuti dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Balai. Tambahnya

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Yana Astuti dapat menyusun aspirasi masyarakat jika tidak pernah berinteraksi dengan komisi yang mewakili masyarakat? Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan di Provinsi Maluku. Pungkasnya ( bs01)