Berita

Walikota Ambon Memperingati Hari AIDS Sedunia; Jaga Keberlanjutan Layanan HIV Bersama Hadapi Perubahan, 

Ambonberitasumbernews.com – Pemerintah Kota sangat relevan, terutama di tengah dinamika global dan lokal yang terus berubah. Layanan HIV memerlukan komitmen berkelanjutan dari semua pihak, mulai dari pemerintah, organisasi kesehatan, hingga masyarakat. Ambon (01/12/2025)

Pemerintah Kota Ambon mengingatkan Dengan kerja sama dan kesadaran kolektif, kita bisa memastikan bahwa layanan pencegahan, pengobatan, dan dukungan bagi penyintas HIV tetap tersedia dan berkualitas. Ini adalah investasi untuk kesehatan masyarakat dan masa depan yang lebih baik .

Hari AIDS Sedunia diperingati setiap 1 Desember untuk meningkatkan kesadaran tentang HIV/AIDS, memperkuat dukungan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dan mendorong akses layanan kesehatan yang setara. Tema Hari AIDS Sedunia 2025 adalah “Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response”, yang menekankan pentingnya memulihkan layanan HIV yang sempat terganggu akibat pandemi COVID-19 dan berbagai tekanan sosial-ekonomi.

Peringatan ini juga bertujuan untuk
– Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS dan dampaknya
– Mendorong upaya pencegahan penularan HIV
– Melawan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA
– Menyediakan dukungan dan solidaritas bagi ODHA
– Mengenang mereka yang telah meninggal dunia akibat AIDS

Dengan peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung upaya penanggulangan HIV/AIDS, serta meningkatkan akses layanan kesehatan bagi semua kalangan.. (Chey)

 

Berita

Pencanangan HUT (DPW) Dharma Wanita Persatuan Ke 26 

Pencanangan HUT (DPW) Dharma Wanita Persatuan Ke 26

Ambonberitasumbernews.com – Pencanangan HUT Ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP) telah dilaksanakan pada Jumat, 28 November 2025, dengan tema “Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan (DWP) dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas 2045”. Tema ini menekankan pentingnya peran DWP dalam membentuk generasi penerus bangsa yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing .

Dalam acara tersebut, Bodewin Wattimena, menyatakan bahwa DWP memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam bidang pendidikan. Ia juga menekankan bahwa DWP telah menunjukkan transformasi signifikan menjadi organisasi perempuan yang aktif, modern, dan strategis .

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa DWP memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dan pendukung utama Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia juga mengapresiasi kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilaksanakan oleh DWP, seperti donor darah dan program kemasyarakatan lainnya .

Dalam rangka memperingati HUT Ke-26, DWP juga melaksanakan berbagai kegiatan, seperti DWP Mengajar, bakti sosial, dan seminar pendidikan. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat

(Chey)

Berita

Watubun: Dana Pinjaman Rp.1.5 Triliun Harus Dibagi Rp.50 Miliar

Ambon – beritasumbernews. com – Pemprov Maluku digagas untuk membagi secara merata alokasi pinjaman daerah sebesar Rp1,5 triliun kepada seluruh kabupaten/kota di Maluku pada tahun 2026.

Gagasan ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, kepada wartawan di Rumah Rakyat, Karang Panjang, Ambon.
Pemerataan Minimal Rp50 Miliar per Kabupaten/Kota

Watubun menyebut bahwa setiap daerah akan menerima minimal Rp50 miliar, sementara beberapa daerah dengan kebutuhan atau luas wilayah tertentu berpotensi mendapat alokasi lebih besar,Selasa (02/12/2025).

Ia menegaskan bahwa DPRD Maluku telah memastikan prinsip pemerataan anggaran dipahami oleh Gubernur Maluku, dan menjadi komitmen dalam penggunaan pinjaman daerah tersebut jika resmi dicairkan pemerintah pusat.
Transparansi Penggunaan Pinjaman Rp1,5 Triliun

Ketua DPRD meminta agar penggunaan pinjaman daerah dilakukan secara transparan, karena dana ini bukan hanya ditujukan untuk infrastruktur besar, tetapi harus memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Prioritas Penggunaan Anggaran

Dana tersebut direncanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di seluruh wilayah Maluku, terutama pada sektor:
Infrastruktur dasar
Layanan kesehatan
Pemukiman
Sarana telekomunikasi
Fasilitas pendidikan (terutama sekolah-sekolah)

Berbasis Karakteristik Wilayah 3T Maluku
Pemerataan anggaran disebut berlandaskan kondisi geografis Maluku yang didominasi wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), dengan cakupan wilayah darat dan laut yang sangat luas.
DPRD Mendesak Tidak Ada Penyalahgunaan Anggaran

Watubun menegaskan bahwa DPRD mendesak Pemerintah Daerah Maluku agar menghindari penyalahgunaan dana pinjaman, mengingat dana tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan akan menjadi beban fiskal jangka panjang. (Chey)

Berita

BAHAS PENGAMANAN ALKI-III, KODAERAL IX TERIMA KUNJUNGAN KERJA STAF KEPRESIDENAN RI

Ambonberitasumbernews.com – Komando Daerah Angkatan Laut IX (Kodaeral IX). Wakil Komandan Kodaeral IX (Wadan Kodaeral IX) Laksamana Pertama TNI Dr. Muhammad Risahdi M.Si., (Han)., M.Tr. Opsla., menerima kunjungan kerja sekaligus rapat koordinasi kantor Staf Kepresidenan RI (KSP) Bpk. Dr. Heru Kresnha Reza beserta rombongan bertempat di Lobby Mako Kodaeral IX. Selasa (02/12/2025)

Selain sebagai salah satu ajang silaturahmi kelembagaan antara Kodaeral IX dengan KSP, Kegiatan Kunjungan Kerja tersebut juga merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menerima paparan dari Kodaeral IX, Guspurla Koarmada III dan Bakamla Zona Maritim Timur dalam pelaksanaan operasi laut pengamanan ALKI III.

Seperti yang diketahui, ALKI III adalah salah satu dari tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Alur ini memiliki banyak cabang (seperti ALKI III-A, III-B, III-C, dan III-D) yang melintasi beberapa perairan di Indonesia bagian timur, seperti Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu. Jalur ini sangat strategis untuk pelayaran internasional dan perdagangan, menghubungkan Australia, Filipina, dan Jepang.

Dengan begitu, potensi ancaman, gangguan dan hambatan sangat besar sehingga diperlukan Armada yang kuat dan adanya koordinasi lintas lembaga dalam rangka pengamanan wilayah Alki III ini. Rapat koordinasi ini juga bertujuan sebagai pemantapan sistem pertahanan dan keamanan maritim zona timur yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Wadan Kodaeral IX dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Kodaeral IX akan selalu siap dalam mendukung pengamanan wilayah ALKI III.

“Tentunya kami dari Kodaeral IX akan selalu mendukung tugas operasional dalam hal pengamanan wilayah ALKI III” ujar Wadan Kodaeral IX. (Chey)

Berita

Kapolda Maluku Terima Audiensi KNPI, Bahas, membangun Kohesi Sosial, dan Penguatan Peran Pemuda

Ambonberitasumbernews.com – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menerima audiensi dari Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Tamu Kapolda Maluku pada Senin (1/12/2025) ini selain sebagai ajang silaturahmi, namun juga menjadi ruang dialog strategis membahas dinamika kepemudaan, pola konflik di Maluku, serta upaya memperkuat kolaborasi antara Polri dan pemuda dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

Dalam pertemuan itu Kapolda didampingi Direktur Intelkam, Direktur Reskrimum, Kabid Propam, dan Kabid Humas Polda Maluku. Sementara dari KNPI Maluku hadir Ketua DPD KNPI Maluku Arman Kalean Lessy beserta jajaran pengurus.

Arman Kalean Lessy pada pertemuan itu memberikan apresiasi atas waktu yang diberikan Kapolda Maluku. Ia juga menyampaikan keprihatinan terkait meningkatnya eskalasi konflik yang melibatkan anak muda di beberapa wilayah.

Menurutnya, pemuda memerlukan ruang binaan yang tepat dan terarah. Kegiatan-kegiatan pemuda yang bersifat sporadis tanpa melihat akar sosial justru kerap memunculkan friksi baru. Ia juga menyinggung merosotnya otoritas simbol budaya lokal seperti raja-raja adat yang kerap diposisikan hanya sebagai pemadam kebakaran reaktif.

KNPI mengusulkan perlunya komisi antisipasi konflik yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, tokoh adat, serta pemuda.

Ia juga menyoroti pergeseran pemberitaan media massa yang tidak jarang menonjolkan sudut pandang kelompok tertentu sehingga rentan menciptakan bias informasi.

Menurutnya, Bhabinkamtibmas perlu mendapatkan pembekalan berbasis akademik dan budaya agar pendekatannya lebih tepat sasaran.

KNPI menegaskan kesiapan bergandengan tangan dengan Polda Maluku dalam kapasitas sebagai Listen Officer, yaitu pelapor dini dinamika sosial di akar rumput yang dapat membantu deteksi dan pencegahan konflik.

Menanggapi hal itu, Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menyampaikan terima kasih atas kritik, masukan, dan analisis konstruktif dari KNPI. Ia menegaskan, dari sisi statistik, gangguan Kamtibmas di Maluku sebenarnya menurun, dan Polri terus menekan angka kejadian melalui patroli serta langkah preemtif lainnya. Namun Kapolda menekankan bahwa upaya itu belum menyentuh akar utama permasalahan.

Menurut Kapolda, konflik di Maluku sering kali membesar bukan karena skala tindak pidana, tetapi karena identitas kelompok dilekatkan pada pelaku. Tindak kriminal yang dilakukan individu sering dipersepsikan sebagai tindakan kelompok tertentu, sehingga memicu sentimen balas dendam. Identitas kelompok, baik berbasis lokasi, marga, maupun komunitas, menjadi faktor yang memperkuat gesekan horizontal.

Dalam konteks penegakan hukum, Polri, jelas Kapolda, bekerja berdasarkan alat bukti, sehingga tidak bisa melakukan penangkapan tanpa dasar yang kuat. Ketidaksabaran publik dan dorongan untuk main hakim sendiri sering memperburuk masalah. Jalan keluarnya adalah membangun kohesivitas sosial berbasis edukasi, khususnya di lingkungan pemuda dan sekolah.

Kapolda juga memaparkan tentang program Baileo Emarina atau Rumah Damai yang diinisiasi Polda Maluku. Program ini dirancang untuk mempertemukan kelompok-kelompok masyarakat yang rawan bersinggungan dalam sebuah ruang dialog budaya.

“Di Baileo Emarina, permasalahan individu tidak boleh dibawa ke ranah identitas kelompok. Sebaliknya, masing-masing pihak duduk berdampingan untuk mencari solusi, membangun kepercayaan, dan menghidupkan kembali nilai orang basudara dan pela gandong nilai fundamental dalam membangun kedamaian Maluku,” jelas Kapolda.

Penyelesaian konflik, lanjut Kapolda, tidak cukup dilakukan oleh aparat keamanan saja. Diperlukan keterlibatan aktif pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan pendidik untuk membangun kohesivitas sejak dini.

Kapolda juga mengingatkan pentingnya melapor kepada pihak Kepolisian maupun RT/RW jika ada kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gesekan. “Jika konflik berbasis kekerasan dapat ditekan, Maluku akan menjadi salah satu wilayah teraman di Indonesia,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Kapolda memberikan apresiasi atas keberagaman latar belakang para pemuda dalam KNPI. “Keberagaman ini bisa menjadi jembatan untuk membentuk pemuda Maluku yang cinta damai dan menjadi masa depan daerah,” ujarnya. (**)

Berita POLDA MALUKU

Syukuran HUT ke-75, Kapolda Maluku Tegaskan Pentingnya Peran Polairud dalam Keamanan Wilayah Kepulauan

Ambonberitasumbernews.com – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si memimpin langsung kegiatan Doa Bersama dan Syukuran Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Polairud.

Kegiatan yang berlangsung di Mako Ditpolairud Polda Maluku, Senin (1/12/2025) ini, Kapolda menekankan pentingnya peran Polairud Polda Maluku dalam menjaga keamanan di wilayah Kepulauan.

Doa bersama dan syukuran berlangsung khidmat, penuh kekeluargaan, yang diikuti oleh seluruh jajaran Ditpolairud, para Kasat Polairud Polres jajaran, pilot dan kru Pesawat Beechcraft 1900D Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri, serta tokoh agama dan para tamu undangan.

Syukuran HUT Polairud dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus momentum evaluasi atas perjalanan panjang fungsi Kepolisian Perairan dan Udara, khususnya dalam menjaga keamanan wilayah pesisir dan laut Maluku yang memiliki karakteristik unik sebagai provinsi kepulauan terbesar kedua di Indonesia.

Dalam arahannya, Kapolda Maluku menegaskan nilai historis kehadiran Polairud dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembentukan Kepolisian Perairan pada 1 Desember 1950, kata Kapolda, tidak terlepas dari perjalanan bangsa pasca proklamasi.

“Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perjuangan belum selesai. Belanda datang kembali membonceng NICA untuk berusaha menguasai wilayah kita. Setelah situasi berangsur terkendali pada 1949, lahirlah kebutuhan untuk membangun sistem keamanan yang sesuai karakter negara kepulauan. Dari sinilah Polair dibentuk,” ungkap Kapolda.

Irjen Dadang, menambahkan, sejak awal, Polair hadir sebagai unsur polisi berseragam yang memiliki mandat khusus menjaga perairan, termasuk melakukan fungsi penyidikan di wilayah laut. Polair dan kepolisian udara kemudian mengalami perubahan struktur hingga berada di bawah Korpolairud Baharkam Polri seperti saat ini.

Kapolda secara tegas menyoroti konteks geografis Maluku yang membuat peran Ditpolairud tidak dapat digantikan oleh satuan lain.

“Wilayah Maluku ini 93 persen adalah lautan dan hanya 7 persen daratan. Karena itu Polairud memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia menjelaskan, aktivitas masyarakat Maluku sangat bergantung pada laut. mulai dari perikanan, pelayaran antar-pulau, perdagangan, hingga sektor pariwisata yang berkembang pesat seperti di Banda Neira dan Pantai Ora.

“Setiap hari ribuan kapal melintas di wilayah perairan kita. Kekayaan laut Maluku menjadi magnet bagi kapal-kapal dari wilayah lain, baik dari kawasan tengah, barat, hingga dekat Papua. Ini membuat pengawasan Polairud menjadi krusial agar aktivitas berjalan aman, tertib, dan bebas tindak pidana,” jelas Kapolda.

Kapolda juga menekankan bahwa beberapa kasus penting pernah ditangani Ditpolairud, termasuk temuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kapal asing hingga operasi penyelamatan kecelakaan laut.

Ia menekankan tiga fokus utama yang harus menjadi pedoman Ditpolairud dalam meningkatkan kualitas pelayanan di wilayah perairan. Di antaranya pertama, menjamin keselamatan transportasi laut.
Kapolda meminta Ditpolairud memperluas kerja sama dengan stakeholder untuk memastikan standar keselamatan.

“Walaupun bukan pemberi izin transportasi air, Polair wajib menginformasikan temuan lapangan dan memberikan peringatan agar kecelakaan dapat dicegah. Tanggung jawab moral kita adalah memastikan masyarakat merasa aman naik kapal,” tegasnya.

Kedua, Penanganan Cepat Orang Hilang dan Kecelakaan Laut. Kapolda menekankan pentingnya konsep golden time. “Kita harus cepat mengetahui kejadian, cepat menerima laporan, dan cepat bergerak. Beberapa kasus orang hilang, kapal terbakar, hingga awak hilang harus menjadi pelajaran. Koordinasi dengan Basarnas dan pihak lainnya wajib diperkuat,” ujarnya.

Ketiga, Mencegah Potensi Konflik Antarwilayah. Ia mengingatkan bahwa perairan juga rentan terhadap konflik antarkelompok. “Memang Polair tidak selalu bersentuhan langsung dengan konflik darat, tetapi ketika eskalasi meningkat, personel Polair harus siap menjadi kekuatan penambah,” tutur Kapolda.

Kapolda tidak menutup mata terhadap terbatasnya jumlah kapal yang dimiliki Ditpolairud. Saat ini terdapat 18 kapal serta kapal kecil di sejumlah wilayah yang harus mengcover perairan luas.

“Medan laut Maluku tidak mudah, gelombang besar dan kondisi cuaca yang cepat berubah. Namun kita tidak boleh kalah oleh keterbatasan. Kita harus memperkuat kerja sama dengan TNI AL, Bakamla, Basarnas, KKP, dan seluruh institusi maritim lainnya,” katanya.

KAPOLDA DORONG PEMBENTUKAN KOMUNITAS KEAMANAN PERAIRAN

Kapolda juga mendorong pembentukan Komunitas Keamanan Perairan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat yang beraktivitas di laut maupun di pelabuhan.

“Banyak ekosistem maritim di pelabuhan yang harus kita pahami satu per satu. Komunitas ini akan membantu percepatan informasi dan penguatan keamanan perairan,” ujarnya.

Mengakhiri sambutan, Kapolda menegaskan bahwa inti tugas Kepolisian, termasuk Polairud, adalah pelayanan manusiawi dan perlindungan publik.

“Polisi itu tugasnya menolong, membantu, dan melindungi masyarakat. Kita hadir untuk memberikan rasa aman. Jika ada yang melanggar hukum barulah kita tindak. Saya berharap moralitas dan semangat pengabdian terus dijaga,” tutur Kapolda sembari menyampaikan “Selamat HUT Polairud ke-75. Teruslah berkarya dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi setiap langkah dan tugas kita,” pungkasnya. (**)

Berita

Polda Maluku Gelar Rakernis Perencanaan 2025: Perkuat Strategi Kamtibmas di Era Teknologi, Raih Penghargaan Serapan Anggaran Terbaik

Ambonberitasumbernews.com – Polda Maluku melalui Biro Perencanaan (Biro Rena) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran Tahun Anggaran 2025 di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Tantui, Ambon, Selasa (2/12). Kegiatan strategis ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas perencanaan Polri demi mendukung kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tengah dinamika teknologi dan kebutuhan publik yang terus berkembang.

Rakernis dibuka langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Kepala Biro Perencanaan Polda Maluku, ditandai pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan. Hadir pula para pejabat utama Polda Maluku, Kapolres jajaran, Kabag Perencanaan Polres, Kasubag Perencanaan dan Administrasi satker Polda, serta para operator perencanaan.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber lintas instansi, yakni Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Maluku, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Maluku, serta perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku, yang memberikan perspektif komprehensif terkait tata kelola anggaran, pembangunan wilayah, dan kualitas pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menegaskan bahwa fungsi perencanaan merupakan fondasi utama keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

“Perencanaan Polri harus kuat dalam mendukung pemeliharaan Kamtibmas. Tanpa perencanaan yang baik, tugas kepolisian ke depan tidak akan berjalan maksimal. Masyarakat membutuhkan kehadiran Polri yang prima, apalagi di era kemajuan teknologi saat ini,” ujar Kapolda.

Ia juga menekankan perubahan ekspektasi publik terhadap institusi Polri.

“Dulu ketika kita tersenyum saja masyarakat sudah senang. Sekarang masyarakat bilang: jangan hanya senyum, tapi mana kerja dan pengabdian Bapak. Ini berarti kita harus menjawab tantangan ini melalui kinerja nyata dan perencanaan yang tepat,” pesannya.

Kapolda meminta seluruh jajaran fungsi perencanaan untuk responsif membaca perubahan zaman, mengantisipasi tantangan, dan menyusun strategi yang adaptif agar Polri tetap maksimal dalam menjaga Kamtibmas dan menegakkan hukum.

Di sela kegiatan, Polda Maluku menerima Piagam Penghargaan sebagai peringkat kedua lembaga dengan kinerja penyerapan anggaran terbesar di wilayah Maluku. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kakanwil DJPB Provinsi Maluku kepada Kapolda Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto.

Sebagai bentuk apresiasi internal, Kapolda turut menyerahkan piagam penghargaan kepada satker Polda dan Polres jajaran yang dinilai berprestasi dalam bidang perencanaan, sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas manajemen anggaran di lingkungan kepolisian.

Rakernis Perencanaan dan Anggaran Tahun Anggaran 2025 ini digelar sebagai upaya memperkuat implementasi Pedoman Kerja Polda Maluku serta mendukung keberlanjutan Program Presisi Polri. Biro Rena memastikan kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi, sinkronisasi, dan penguatan kapasitas bagi seluruh pengelola perencanaan dan anggaran di tingkat Polda maupun Polres.

Rakernis yang diselenggarakan Polda Maluku ini menunjukkan keseriusan institusi Polri dalam memperkuat tata kelola anggaran dan perencanaan strategis di era digital. Penegasan Kapolda Maluku mencerminkan perubahan paradigma pelayanan publik: dari sekadar kehadiran simbolik menuju kinerja terukur, adaptif, dan berbasis data.

Pengakuan dari DJPB terhadap kinerja serapan anggaran Polda Maluku menjadi indikator bahwa tata kelola pemerintahan berbasis akuntabilitas semakin menguat di tubuh Polri. Namun, tantangan ke depan tetap besar, terutama dalam menyelaraskan percepatan layanan publik dengan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Rakernis diharapkan bukan hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga ruang evaluasi implementatif agar setiap satker mampu merumuskan strategi berbasis kebutuhan riil lapangan serta memperkuat pelayanan publik yang presisi, transparan, dan berorientasi pada masyarakat. (**)

Berita

Pengelolaan dan Pengembangan Industri Minyak Kayu Putih Asal SBB, Akan Menjadi Peraturan Daerah.

SBBberitasumbernews.com – Produk Minyak Kayu Putih asal Kabupaten Seram Bagian Barat, akan menjadi Peraturan Daerah( Perda), hal ini tertuang dalam lampiran Keputusan DPRD Kabupaten SBB tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah( PROPEMPERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2026.

Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten SBB, dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah( PROPEMPERDA) Tahun 2026, yang berlangsung di Kantor Sementara DPRD SBB, Jalan Hunitetu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, pada Sabtu, (29/11/2025) ada 19 Ranperda yang akan menjadi Perda.

Dalam lampiran Keputusan DPRD Kabupaten SBB tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah( PROPEMPERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2026 itu, produk Minyak Kayu Putih, masuk daftar list Ranperda sebagai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Industri Minyak Kayu Putih Kabupaten Seram Bagian Barat, bersama 18 Ranperda lainnya.
Tidak disebutkan apakah akan ada upaya untuk mengurus merek atau brand Minyak Kayu Putih asal SBB.
Sebelumnya, Ketua Dekranasda SBB, Yenny Rosbayani Asri sempat mengeluarkan pernyataan protes, bahwa minyak Kayu Putih SBB yang memiliki kualitas tinggi tetapi diklaim oleh daerah lain.

Dari telusuran media ini, beberapa tahun lampau ada sejumlah kelompok tani di wilayah kecamatan Seram Barat dan Waisala melakukan pengumpulan dan pengolahan daun minyak kayu putih untuk dikirim ke luar Kabupaten SBB, upaya mereka ini dimodali oleh pengusaha dari luar Kabupaten SBB tersebut.

Menanggapi masuknya produk Minyak Kayu Putih dalam daftar Ranperda Kabupaten SBB, anggota DPRD asal Partai Amanat Nasional (PAN), Ridal Jufry Kaisupy mengapresiasi hal tersebut dan menyatakan bahwa untuk Kabupaten SBB diperlukan Perda yang mengatur potensi kekayaan alam demi kesejahteraan Masyarakat.( Red)

Berita

Akademisi Unpatti Akui Inovasi SoG Penting Untuk Pendidikan

AMBONberitasumbernews.com -Akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Prof. Pamela Mercy Papilaya, mengakui Sound of Green (SoG) yang dikembangkan oleh Ambon Music Office (AMO) merupakan inovasi yang penting untuk pendidikan.
“Sebagai pendidik dan praktisi lingkungan, saya menilai inovasi SoG dengan lokus hutan Musik sangat penting sebagai sumber belajar, tempat untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan pembelajaran melalui lingkungan dan kearifan lokal masyarakat Maluku,” ujarnya, Selasa (2/12/25) di Ambon.

Dikatakan, Hutan Musik memiliki banyak dampak bagi pembelajran Siswa tingkat SD hingga perguruan tinggi terutama dalam mengenal dan menggali jenis tumbuhan serta manfaatnya sebagai bahan baku alat music tradisional.

“Sebagai akademsi, kami mengharapkan untuk inovasi pembelajaran melalui SoG terus dikembangkan untuk pendidikan yang lebih lanjut kedepan,” tambahnya.
Dengan keikut sertaan SoG dalam ajang Anugerah Kebudayaan PWI Tahun 2026, dirinya memberi apresiasi dan dukungan, sebab nantinya program ini semakin dikenal luas dan menjadi model pembelajaran di daerah lainnya.

“SoG akan menjadi model dan contoh bukan saja bagi pelajar di Ambon tetapi juga bagi pengembangan pendidikan di daeah lainnya,” tambah Papilaya.
Ia juga berharap, pembelajaran melalui SoG akan menjadi budaya bagi peserta didik untuk lebih mencintai dan menghargai lingkungan.

“Semioga melalui inovasi pembelajaran melalui SoG akan menjadi budaya siswa peserta didik sehingga lebih mencintai dan menghargai lingkungan sebagai bagian dari kehidupan yang berkelanjutan,” tandasnya. (Chey)

Berita

DPRD Kota Ambon Dukung Keberlanjutan Program SoG Lewat Kebijakan dan Penganggaran

AMBON, – beritasumbernews.com – Keikutsertaan “Sound of Green (SoG), dalam Anugerah Kebudayaan PWI 2026 mendapat dukungan penuh dari Ketua DPRD Kota Ambon, Maurits Tamaela.
Politisi Nasdem itu mengatakan, dengan diikutkannya SoG dalam ajang tersebut, menunjukan kepada daerah lainnya, bahwa Ambon sebagai kota music, memiliki program unggulan yang kreatif dan inovatif.

DPRD Kota Ambon sendiri, katanya, akan terus membantu dan mendukung SoG lewat kebijakan dan penganggaran yang memadai bagi keberlanjutan program ini di kota Ambon.

“Hal ini penting mengingat program SoG ini telah diakui secara nasional dan internasional sebagai program kreatif dan inovatif,” ujarnya, Selasa (2/12/25) di kantornya, Balai Rakyat Belakang Soya.

Ia mengakui, program SoG melalui kolaborasi Budaya dan lingkungan selama ini telah menjadi salah satu program yang menggerakan Ambon City Of Music yang diakui UNESCO.

“Tentunya kami berharap, SoG dapat membawa kota Ambon menjadi yang terbaik dalam ajang ini. Namun bukan hanya mencari penghargaan, tetapi bagaimana program ini akan terus berlanjut kedepan, bagi upaya pelestarian budaya dan lingkungan kita,” tandasnya.

SoG sendiri merupakan inisiatif Ambon Music Office (AMO) dan didukung oleh berbagai mitra lokal, termasuk komunitas, akademisi Universitas Pattimura, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ambon.

Aktivitas SOG ini mencakup penanaman pohon, khususnya bambu, di area yang disebut “Hutan Musik” di Negeri Amahusu. Bambu dipilih karena peranannya yang penting dalam mencegah erosi, menyerap air, dan juga sebagai bahan baku utama untuk alat musik tradisional suling bambu.

Dampak dari program ini untuk menekan deforestasi, mengedukasi masyarakat lokal dan musisi tentang pelestarian lingkungan, serta memastikan ketersediaan bahan baku alat musik di masa depan.

Untuk diketahui, Anugerah Kebudayaan PWI ini dibuka bagi wartawan serta Bupati/Wali kota, guna mendorong penguatan kebudayaan daerah dan komunitas pemaju kebudayaan dengan dukungan sinergi media dan pers.
Proses penjurian dilakukan melalui Proposal dan presentasi langsung dihadapan dewan juri, yang terdiri dari Wartawan Senior, Budayawan/Seniman, Akademisi dan Pengurus PWI.

Penerimaan Penghargaan akan dilakukan pada puncak HPN di Provinsi Banten, pada 8-9 Februari 2026. (Chey)

[instagram-feed]