beritasumbernews.com

Ambon – beritasumbernews.com Kepolisian Daerah Maluku terus meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kali ini, untuk dapat merespons dengan cepat berbagai kejadian Polda Maluku menghadirkan teknologi drone dalam pemantauan udara.

Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si mengatakan, penggunaan perangkat drone merupakan kebutuhan strategis Polri di tengah pesatnya perkembangan dinamika keamanan dan teknologi global.

Menurut Kapolda, kemampuan Polda Maluku dalam memanfaatkan teknologi modern harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks.

“Kemampuan pemantauan udara melalui drone memiliki kontribusi besar terhadap tugas-tugas operasional kepolisian, termasuk pemetaan situasi, pengawasan wilayah rawan, dan dukungan dalam penindakan berbagai bentuk pelanggaran maupun gangguan Kamtibmas,” kata Kapolda saat melakukan pengecekan kesiapan penggunaan peralatan drone Polda Maluku di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Kota Ambon, Rabu (3/12/2025).

“Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memastikan bagaimana kondisi teknologi drone yang kita miliki. Perkembangan dinamika global dan berbagai kejadian saat ini perlu kita siasati dengan kemampuan teknologi yang sudah tersedia,” ucap Kapolda.

Kapolda secara khusus menyampaikan teknologi drone akan menjadi salah satu elemen penting dalam Operasi Lilin dan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Dengan kemampuan mobilitas dan jangkauan yang luas, drone dinilai dapat membantu pemantauan titik-titik konsentrasi massa dan area rawan kemacetan maupun kerawanan Kamtibmas.

“Selain itu, drone akan sangat membantu kita dalam rangkaian kegiatan pengamanan Nataru 2025. Dengan dukungan pemantauan udara, kita dapat bergerak lebih cepat dalam mendeteksi potensi gangguan,” tegas Kapolda.

Prof. Dadang juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dalam penanganan konflik sosial yang kerap terjadi di beberapa wilayah Maluku. Ia mengungkapkan, dalam banyak kasus, ketiadaan alat bukti visual menyulitkan proses penegakan hukum.

“Kita sering diperhadapkan pada persoalan konflik sosial, namun ketika proses penyidikan berlangsung, rekaman kejadian sering tidak tersedia. Karena itu saya minta para operator untuk responsif. Ketika terjadi insiden, segera manfaatkan drone sebagai alat bantu dokumentasi dan pemantauan,” tegasnya.

Kapolda menilai, penggunaan drone tidak hanya berperan untuk deteksi dini, tetapi juga menjadi alat pendukung penting dalam pengumpulan alat bukti, analisis pola konflik, hingga pemetaan titik eskalasi.

Untuk diketahui, pengecekan drone oleh Kapolda meliputi kondisi fisik perangkat, ketersediaan baterai, kesiapan operator, serta kemampuan teknis drone dalam manuver dan pengambilan gambar. Seluruh operator diminta untuk tetap menjaga profesionalisme, memahami SOP penerbangan drone, serta memastikan setiap perangkat dalam kondisi optimal.

Saat mengecek kesiapan peralatan drone Kapolda didampingi Karo Log, Direktur Pamobvit Polda Maluku, dan operator serta personel pengampu teknologi drone. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Acara musyawarah wilayah PKB Maluku ini. Kami menghargai kehadiran dan partisipasi semua pihak, termasuk PDIP, Perindo, Nasdem, dan lainnya.

Forum ini adalah kesempatan untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan kekuatan yang ada di Maluku.
Ambon (03/12/2025)

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini sangat senang melihat antusiasme dan semangat kader-kader PKB dalam mengisi ruang-ruang yang ada di Maluku. Ini menunjukkan bahwa PKB Maluku memiliki potensi besar untuk terus maju dan berkembang.

Anggia Ermarini sangat optimis bahwa PKB Maluku akan terus berkembang dan menambah kursi di provinsi. Dengan adanya kader-kader yang kuat seperti Pak Bupati dan lainnya, PKB Maluku memiliki potensi besar untuk terus maju.

Menjawab kebutuhan masyarakat tidaklah mudah, terutama dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, penting bagi kader-kader PKB untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi, seperti pertemuan rutin dengan eksekutif dan pimpinan fraksi, untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat terjawab dengan baik.

Kondisi ini tidak hanya dialami oleh eksekutif, tetapi juga fraksi DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, perlu ada upaya bersama untuk mengatasi masalah ini dan mencari solusi yang tepat.

Wah, Maluku memang memiliki potensi besar dengan sumber daya alam yang melimpah! Dua blok minyak yang sudah bergerak itu pasti menjadi harapan besar bagi provinsi ini.

Potensi perikanan Maluku sangat besar, tapi masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Semoga dengan adanya pengembangan blok minyak dan pengelolaan sumber daya alam yang baik, Maluku dapat menjadi lebih maju dan sejahtera.

Maluku memiliki potensi perikanan yang sangat besar, tapi masih kalah dengan impor ikan. Program “Gemar Makan Ikan” yang dulu dicanangkan memang sangat bagus, tapi perlu upaya lebih untuk meningkatkan konsumsi ikan lokal dan mengembangkan industri perikanan di Maluku.
(Chey)

Ambon, – beritasumbernews.com – Sukacita Natal menyapa 399 penyandang disabilitas saat Gereja Protestan Maluku (GPM) Klasis Pulau Ambon menggelar perayaan Natal, Rabu (3/12), bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Sedunia 2025.

Perayaan ini mengangkat tema Natal GPM “Natal Kristus Menghadirkan Damai Sejahtera Bagi Semua” dan selaras dengan tema Hari Disabilitas Internasional 2025, “Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas untuk Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Hadir mewakili Wali Kota Ambon, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Alexander Hursepuny, menyampaikan pesan Natal Pemerintah Kota Ambon.

Ia menegaskan bahwa kehadiran penyandang disabilitas dalam perayaan gerejawi bukan sekadar bentuk empati, melainkan wujud nyata kasih dan kesetaraan sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan.

“Perayaan ini istimewa karena kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat bersama anak-anak penyandang disabilitas yang luar biasa. Mereka memiliki potensi dan kemampuan untuk menjadi pemimpin. Tugas kita adalah mendukung dan memberi ruang,” ujar Hursepuny.

Ia memastikan komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk menghadirkan kota yang aman, inklusif, bertoleransi, dan memberi ruang kreativitas bagi semua anak, tanpa kecuali.

Dikesempatan yang sama Anggota Majelis Pekerja Harian Sinode GPM Maluku, Pdt. K Iren Koljaan, dalam pesan dan kesan Natal menyampaikan apresiasi dan penghargaan khusus kepada orang tua dan para pendidik yang setia merawat dan mendampingi anak-anak penyandang disabilitas.

“Mereka bukan beban. Mereka adalah anugerah Tuhan dengan keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain,” tegas Pdt. Iren.

Ia menambahkan bahwa GPM dalam kebijakan pelayanan 2025–2030 akan menempatkan perlindungan anak dan penyandang disabilitas sebagai isu strategis, sehingga setiap jenjang pelayanan mulai dari sinodal, klasis hingga jemaat wajib menyiapkan ruang dan program inklusif.

Lebih jauh, ia menekankan agar rumah, sekolah, gereja, dan lingkungan sosial menjadi tempat tanpa diskriminasi.

“Anak-anak penyandang disabilitas masih menyuarakan pengalaman bullying dan penghinaan. Mari melihat mereka dengan dua mata kasih, bukan satu mata penilaian. Hadirkan damai bagi mereka setiap waktu.”

Perayaan Natal sesuai pantauan media ini terasa penuh haru saat para penyandang disabilitas tampil bernyanyi, menari, dan membawa drama cerita pendek. Banyak orang tua meneteskan air mata melihat anak-anak tampil percaya diri bersama teman-temannya.

Dari perayaan Natal Kristus ini GPM bersama Pemerintah Kota Ambon dan seluruh orang tua berkomitmen untuk melanjutkan kerja kolaboratif demi masa depan anak penyandang disabilitas bukan sekedar hadir di ruang ibadah, tetapi menjadi pemimpin di masyarakat, gereja, dan bangsa. (Chey)

Ambon – beritasumbernews.com – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Transmisi TV One -ANTV, SCTV-Indosiar dan Trans mediamedia di Kota Ambon, Rabu (03/12). Kegiatan ini menjadi penegasan komitmen Polda Maluku dalam memperkuat kolaborasi strategis dengan insan pers sebagai pilar utama penyebaran informasi yang akurat, sejuk, dan menjaga kondusivitas keamanan wilayah.

Kapolda hadir didampingi Direktur Narkoba Polda Maluku dan Kabid Humas Polda Maluku. Kunjungan silaturahmi berlangsungn dikawasan Jl. Perumtel Gunung Nona dan disambut oleh jajaran pimpinan serta kontributor kelompok TRANSMEDIA (Trans TV, Trans7, Detikcom), TVONE & ANTV, serta Indosiar/SCTV Ambon.

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban tersebut, Kapolda Maluku berkesempatan memberikan arahannya; Kapolda menyampaikan apresiasi atas peran aktif media dalam mendukung tugas Kepolisian menjaga stabilitas kamtibmas.

“Media adalah alat kontrol yang sangat strategis. Saya ucapkan terima kasih karena selama ini sudah bersama-sama menjaga kamtibmas. Kontrol dari media sangat membantu kami meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kapolda.

Ia menegaskan bahwa media mainstream memiliki tanggung jawab penting sebagai garda terdepan dalam meluruskan informasi yang salah dan mencegah masyarakat terpengaruh penyebaran hoaks.

“Sangat penting bagi kita untuk tidak dikendalikan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang menyebar hoaks. Media mainstream harus menjadi penjamin kualitas berita yang sesuai fakta dan realita,” tegasnya.

Bertepatan dengan momen akhir tahun, Kapolda secara khusus meminta seluruh media berhati-hati dalam pemberitaan, terutama terkait isu-isu konflik sosial.

“Dalam pemberitaan konflik antarwarga, gunakan diksi yang benar-benar mendinginkan masyarakat Maluku. Jangan sampai pemberitaan justru memanaskan suasana,” pesannya.

Kapolda juga menegaskan pentingnya pelokalan isu, jika konflik bersifat perorangan, pemberitaan tidak boleh diperluas ke ranah suku atau kelompok/komunitas karena berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar.

Selain itu, media juga diajak berkolaborasi mendukung pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) agar seluruh masyarakat Maluku dapat merayakan dengan rasa aman dan nyaman, pinta Kapolda.

Kunjungan ini mendapatkan respons positif dari awak media yang berada pada Kantor Transmisi yang berlokasi di Gunung Nonamtersebut. Bahkan, beberapa menyebut bahwa Kapolda Dadang Hartanto merupakan pejabat daerah pertama yang berinisiatif mengunjungi kantor media mereka dalam kurun waktu 13 tahun semenjak berdirinya kantor Transmisi bersama tersebut.

Sementara itu ALDY Titaley yang merupakan kepala stasiun TV One bersama 2 perwakilan dari masing-masing media (Trans media), mewakili seluruh rekan-rekan media TV pada kantor transmisi tersebut menyampaikan beberapa hal penting dihadapan Kapolda Maluku diantaranya ; memberikan Apresiasi atas komitmen Kapolda dalam menangkal hoaks dan menjaga kesejukan informasi serta dukungan penuh terhadap upaya kolaborasi Polda–media sebagai mitra strategis, dan memberikan masukan konstruktif, termasuk persoalan pungutan liar (pungli) di sejumlah kawasan wisata.

Kapolda menerima seluruh masukan tersebut sebagai bagian dari sinergi untuk menghadirkan pelayanan dan keamanan publik yang semakin baik.

Kunjungan Kapolda Maluku ini memiliki nilai strategis, terutama di tengah dinamika informasi digital yang kian cepat dan rentan disusupi hoaks. Langkah Kapolda mengedepankan kemitraan dengan media menunjukkan pendekatan Polri yang lebih terbuka, responsif, dan komunikatif.

Ada dua poin penting yang patut dicatat dari kegiatan kunjungan Kapolda dimaksud :

* Penguatan Narasi Sejuk dan Anti-Hoaks
Penegasan Kapolda agar media menggunakan diksi yang mendinginkan suasana adalah langkah preventif penting di Maluku, wilayah yang memiliki sejarah sensitif terhadap isu konflik sosial. Instruksi ini bukan pembatasan kerja pers, tetapi penguatan etika jurnalistik agar informasi tidak menjadi pemicu ketegangan.

* Media sebagai Pilar Stabilitas Kamtibmas
Dengan menyebut media sebagai “alat kontrol strategis”, Kapolda menunjukkan bahwa pengawasan publik dan kritik konstruktif adalah bagian dari tata kelola kepolisian yang sehat. Ini adalah pendekatan modern Polri—menguatkan accountability melalui kolaborasi, bukan konfrontasi.

Kunjungan ini menunjukkan perubahan paradigma komunikasi Polri yang semakin humanis dan adaptif terhadap era informasi. Jika sinergi ini terus terbangun, publik Maluku akan menikmati pemberitaan yang lebih akurat, edukatif, dan berkontribusi terhadap kedamaian daerah. (**)

http://Beritasumbernews. ComJAKARTA –  beritasumbernews.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) menegaskan capaian signifikan dalam realisasi seluruh program prioritas yang dirancang untuk memperkuat kualitas dan kesejahteraan guru di Indonesia.

Serangkaian program strategis tersebut menjadi fondasi penting dalam menghadirkan ekosistem pendidikan yang lebih profesional, modern, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa pelaksanaan berbagai program prioritas ini dilakukan secara terukur dan berkesinambungan sepanjang tahun berjalan.

Menurutnya, seluruh inisiatif tersebut dirancang untuk menjawab dua kebutuhan utama: peningkatan kesejahteraan dan penguatan kompetensi guru.

“Seluruh program yang kami jalankan memiliki satu tujuan besar, yakni memastikan meningkatnya kesejahteraan guru melalui sertifikasi, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi agar guru profesional benar-benar terwujud dan dirasakan manfaatnya di seluruh satuan pendidikan,” ujarnya dalam Taklimat Media NgoPi Bareng Media di Jakarta, Senin (01/12/2025).

Adapun program prioritas yang berhasil direalisasikan Ditjen GTKPG meliputi lima pilar utama. Pertama, pemberian tunjangan bagi guru ASN daerah maupun non-ASN sebagai dukungan terhadap stabilitas kesejahteraan pendidik. Kedua, Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terus diperkuat untuk memastikan guru memiliki standar kompetensi sesuai kebutuhan pembelajaran modern.

Ketiga, peningkatan kualifikasi akademik melalui jenjang S-1/D-4, sebagai bagian dari upaya pemerintah menyetarakan kualitas tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Keempat, peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan berbasis kebutuhan masa depan, seperti pembelajaran mendalam, penguatan literasi teknologi melalui coding dan kecerdasan buatan, matematika GEMBIRA, bimbingan konseling, pendidikan STEM, hingga penguatan kemampuan bahasa Inggris.

Kelima, Ditjen GTKPG juga menjalankan Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) sebagai langkah untuk menyiapkan pemimpin pendidikan yang visioner, kompeten, dan mampu mengelola sekolah secara profesional.

Dengan capaian tersebut, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transformasi pendidikan nasional melalui peningkatan kualitas guru sebagai pilar utama. Upaya ini diharapkan dapat melahirkan generasi pendidik yang adaptif, unggul, dan mampu menghadirkan pembelajaran yang relevan bagi peserta didik di era perubahan cepat saat ini.@

Ambon – beritasumbernews.com – Tantangan kedepannya untuk Balai Jalan Nasional Maluku adalah meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Maluku.

Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan alokasi anggaran, memperbaiki sistem pengelolaan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur jalan yang merata dan berkualitas dapat meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan konektivitas antar wilayah .

Program Inpres Jalan Daerah yang dicanangkan oleh Pak Prabowo bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kepulauan Maluku yang memiliki banyak pulau dengan kondisi 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di daerah terpencil dan pulau terluar, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Pembangunan di pulau-pulau terluar seperti Pulau Yamkena, Pulau Key, Kay Kecil, Key Besar, Pulau Watar, dan Kepulauan Aru sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Astuti juga mengatakan semoga dengan upaya pembangunan yang terus dilakukan, Maluku dapat menjadi lebih maju dan sejahtera. Pemerataan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama, dan dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Yana Astuti menekankan bahwa anggaran BPJN Maluku akan tetap digunakan secara efisensi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan kondisi efisiensi ini, BPJN Maluku berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pembangunan infrastruktur di Maluku.

Terkait dengan pemasangan atribut di jembatan dan badan jalan, sudah ada aturan dan ketentuan yang jelas dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Jalan Nomor 2 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang No 23 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010.

Balai Jalan Nasional Maluku akan membuat surat edaran larangan pemasangan atribut di jembatan dan badan jalan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan menjaga keselamatan serta lingkungan.

Jembatan Merah Putih memang merupakan jembatan bentang panjang yang tidak didesain khusus untuk pejalan kaki di atasnya, sehingga pemasangan atribut di jembatan tersebut dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama dengan adanya angin kencang.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melarang pemasangan atribut di Jembatan Merah Putih dan memastikan bahwa jembatan tersebut digunakan sesuai dengan desain dan fungsinya, yaitu sebagai jalur transportasi kendaraan.

Benar, sudah ada kejadian sebelumnya yang membahayakan pengguna jalan akibat pemasangan atribut di jembatan. Oleh karena itu, BPJN Maluku melakukan penertiban dan mengingatkan masyarakat tentang aturan yang berlaku untuk menjaga keselamatan penggunaan jalan.

(Chey)

Ambon – beritasumbernews.com – DPRD Provinsi Maluku memastikan bahwa rencana pinjaman daerah senilai Rp1,5 triliun akan dibagi merata ke seluruh kabupaten/kota, dengan setiap daerah dijamin menerima minimal Rp 50 miliar untuk pembangunan strategis tahun 2026. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun (BGW), usai paripurna penetapan APBD 2026.

BGW menegaskan bahwa pembahasan anggaran dengan TAPD dilakukan secara ketat dan mendalam, dengan seluruh usulan pemerintah dikritisi agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa pinjaman daerah harus transparan karena merupakan beban publik. Ambon 01/12/2025

Dengan demikian, diharapkan pinjaman daerah ini dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pembangunan di Maluku, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transparansi Penggunaan Pinjaman Daerah

BGW menekankan bahwa pinjaman daerah harus digunakan secara transparan dan akuntabel, karena merupakan beban publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia memastikan bahwa DPRD dan pemerintah daerah telah sepakat mengenai pemerataan anggaran, dengan setiap kabupaten/kota menerima minimal Rp50 miliar.

BGW juga menyatakan bahwa usulan-usulan pembangunan harus disampaikan secara terbuka kepada rakyat Maluku, agar masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan anggaran. Dengan demikian, diharapkan pinjaman daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pembangunan di Maluku.

Indikator pembagian anggaran yang digunakan meliputi:

– Luas wilayah darat dan laut
– Kondisi kepulauan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)
– Tingkat kemiskinan
– Kepadatan penduduk

Anggaran tersebut akan diarahkan untuk pembangunan kebutuhan dasar, seperti:

– Infrastruktur
– Layanan kesehatan
– Pemukiman
– Sarana telekomunikasi bagi SMA dan sekolah-sekolah

Pengawasan dan Transparansi Penggunaan Dana

BGW mengingatkan pemerintah daerah untuk menggunakan dana pinjaman Rp1,5 triliun secara efisien dan transparan, serta menghindari penyalahgunaan. Ia menekankan bahwa anggaran harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan meminta masyarakat untuk ikut mengawal implementasinya.

Dengan demikian, diharapkan dana pinjaman dapat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Maluku.

Ambon – beritasumbernews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Komisi III desak untuk meminta pencopotan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Yana Astuti, karena tidak menghadiri undangan rapat resmi DPRD sebanyak tiga kali.wakil ketua Komisi III Richard Rahakbauw  menilai tindakan ini sebagai bentuk ketidakpatuhan dan pelecehan terhadap lembaga legislatif daerah.(Ambon 02/12/2025)

Ketidakhadiran Yana Astuti dianggap melemahkan fungsi pengawasan DPRD dan merugikan masyarakat, karena proyek jalan nasional merupakan sektor strategis yang menyangkut aksesibilitas, mobilitas warga, dan pembangunan ekonomi di Maluku.

Proyek jalan nasional memang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Maluku. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi yang ketat dari Komisi III DPRD Provinsi  Maluku sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

Rahakbauw dan anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku telah memutuskan untuk mengirim surat resmi kepada Menteri PUPR untuk meminta pencopotan Yana Astuti dari jabatannya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan program-program jalan nasional di Maluku secara profesional, transparan, dan efektif . (Chey)