Berita

Di Monumen Mathilda Batlayeri, Kapolda Maluku Ajak Generasi Muda Teladani Keberanian dan Ketulusan Perjuangannya

Ambon – beritasumbernews.com – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menegaskan keberanian dan ketulusan Mathilda Batlayeri, telah menjadi bagian penting dari sejarah perjalanan bangsa. Perjuangan Pahlawan wanita dari Kepulauan Tanimbar ini, harus menjadi teladan bagi generasi muda.

Ajakan tersebut disampaikan Kapolda saat menghadiri kegiatan Selayang Pandang Sejarah Singkat Bhayangkari Teladan Mathilda Batlayeri yang digelar di Monumen Bhayangkari Teladan Mathilda Batlayeri, Kecamatan Wartamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Senin (8/12/2025).

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, Karo SDM, Direktur Reskrimum, Direktur Binmas, Direktur Polairud, Pengurus Bhayangkari Daerah Maluku, Bupati Kepulauan Tanimbar, Kapolres Kepulauan Tanimbar, Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Tanimbar, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, S.E dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada Kapolda Maluku dan rombongan. Ia menegaskan pentingnya kunjungan kerja Kapolda dalam memperkuat koordinasi dan stabilitas keamanan daerah, terlebih dengan adanya Proyek Strategis Nasional Blok Masela yang sedang berjalan.

Setelah sambutan Bupati dan pemutaran video sejarah singkat perjuangan Mathilda Batlayeri, Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto memberikan arahan khusus yang menyoroti nilai strategis dari Monumen Mathilda Batlayeri sebagai simbol sejarah dan sumber inspirasi lintas generasi.

Kapolda menyampaikan, kehadiran Monumen Bhayangkari Teladan Mathilda Batlayeri bukan sekadar sebuah bangunan peringatan, tetapi menjadi warisan moral yang memuat nilai perjuangan, keberanian, dan pengorbanan yang harus terus dihidupkan oleh Polri, Bhayangkari, masyarakat, dan generasi muda Tanimbar.

“Monumen ini bukan hanya milik Polri atau Bhayangkari, tetapi milik seluruh masyarakat Maluku, khususnya Tanimbar. Di tempat inilah kita diingatkan bahwa keberanian dan ketulusan seorang perempuan bernama Mathilda Batlayeri telah menjadi bagian penting dari sejarah perjalanan bangsa. Monumen ini harus menjadi ruang belajar, ruang refleksi, dan ruang pembentukan karakter bagi generasi muda,” tegas Kapolda.

Prof Dadang menegaskan bahwa nilai-nilai perjuangan Mathilda Batlayeri sangat relevan dengan tantangan tugas Polri pada era modern.

“Bagi anggota Polri, monumen ini adalah pengingat bahwa tugas kita adalah melindungi, mengayomi, dan melayani dengan semangat rela berkorban. Nilai-nilai Mathilda Batlayeri harus menjadi energi moral dalam setiap pelaksanaan tugas. Integritas, keberanian, loyalitas, dan cinta kepada tanah air adalah pondasi yang tidak boleh luntur,” tegas Kapolda.

Kepada Bhayangkari, Kapolda menekankan peran strategis organisasi sebagai penopang moral dan kekuatan keluarga Polri. Bagi Bhayangkari, monumen ini menjadi simbol keteladanan. Mathilda Batlayeri menunjukkan bahwa seorang perempuan mampu memberikan pengaruh besar melalui keberanian dan keteguhannya. “Semangat ini harus terus diwariskan kepada seluruh Bhayangkari agar tetap menjadi penjaga kehormatan keluarga, pendamping setia anggota Polri, dan pelopor keteladanan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Tak hanya bagi internal kepolisian, Kapolda juga menyoroti pentingnya monumen ini bagi masyarakat Tanimbar, terutama para tokoh adat dan masyarakat adat Duan Lolat, monumen ini adalah bukti bahwa putri daerah ini telah berkontribusi besar bagi bangsa dan negara. “Ini menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai budaya, menjaga harmoni, dan menciptakan daerah yang aman serta terbuka bagi pembangunan,” jelasnya.

Kapolda juga memberikan pesan khusus untuk generasi muda Tanimbar agar menjadikan Mathilda Batlayeri sebagai figur inspiratif dalam membangun masa depan. “Untuk generasi Tanimbar, saya berharap monumen ini menjadi tempat belajar sejarah dan membangkitkan semangat juang,” harapnya.

Di tengah perkembangan zaman dan tantangan global, Kapolda meminta generasi muda harus memiliki karakter kuat, menjunjung nilai-nilai kearifan lokal, dan berani berprestasi. “Mathilda Batlayeri adalah contoh nyata bahwa anak Tanimbar mampu mencatatkan sejarah penting bagi bangsa,” imbuhnya. (**)

Uncategorized

Kapolda Maluku Ajak Masyarakat Tanimbar Jaga Harmoni dan Cegah Konflik Sosial Melalui Dialog Adat

Ambon – beritasumbernews.com – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., mengajak masyarakat Kepulauan Tanimbar agar terus menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan setiap persoalan secara musyawarah. Pesan ini disampaikan saat kegiatan Kunjungan dan Silaturahmi ke Baileo Emarina Batiflang Wowondre, Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Senin (8/12/2025) pukul 15.00 WIT.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kapolda di wilayah Kepulauan Tanimbar, sekaligus membangun sinergi dengan masyarakat adat pada level akar rumput. Silaturahmi berlangsung hangat dengan kehadiran tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta pemerintah daerah dan desa.

Turut mendampingi Kapolda, Karo SDM Polda Maluku, Dir Reskrimum, Dir Binmas, Dir Polairud, Bupati Kepulauan Tanimbar, Kapolres Kepulauan Tanimbar, Kapolsek Tanimbar Selatan, Sekretaris Desa Wowonda, dan unsur masyarakat setempat.

Dalam arahannya, Kapolda menyampaikan apresiasi atas penyambutan masyarakat Desa Wowonda dan menegaskan bahwa silaturahmi merupakan dasar membangun stabilitas keamanan.

“Hubungan yang harmonis antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat adalah fondasi agar suatu wilayah bisa tumbuh, maju, dan berkembang,” ujarnya.

Ia menekankan, keamanan merupakan kebutuhan dasar yang hanya bisa tercapai bila seluruh elemen masyarakat saling menghormati dan mengedepankan dialog dalam menghadapi permasalahan sosial.

Kapolda menilai, berbagai konflik yang pernah terjadi di wilayah Tanimbar dapat dicegah apabila masyarakat mengutamakan kesabaran dan kebijaksanaan.

“Dalam kehidupan sosial, permasalahan pasti ada. Namun penyelesaiannya memerlukan hati yang sabar dan pikiran yang tenang. Jangan saling menyerang karena itu tidak memberi manfaat apa pun,” tegasnya.

Menurutnya, setiap persoalan harus dibahas secara musyawarah dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama. Apabila tidak ditemukan titik temu, maka proses hukum menjadi jalur terakhir yang sah dan adil.

“Kasus yang menyebabkan korban jiwa harus segera ditangani melalui proses hukum. Penegakan hukum menjaga keadilan dan mencegah konflik meluas,” kata Kapolda.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengingatkan masyarakat untuk belajar dari pengalaman sejarah pada masa kolonial. Ia menjelaskan bahwa perpecahan internal pernah dimanfaatkan penjajah untuk menguasai wilayah dan kekayaan rempah-rempah.

“Dulu penjajah senang ketika kita bertikai, karena itu memudahkan mereka mengambil rempah-rempah dan menguasai negeri ini. Jangan sampai kita mengulang sejarah yang sama,” tandasnya.

Kapolda juga menyoroti pentingnya memanfaatkan perkembangan teknologi secara positif. Internet, kata dia, harus menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda.

“Gunakan internet untuk belajar, untuk menambah wawasan, dan mengembangkan diri. Ajarkan anak-anak memanfaatkan teknologi dengan benar,” pesannya.

Ia menekankan, generasi muda adalah masa depan Tanimbar sehingga wajib dibimbing dalam nilai persaudaraan dan disiplin agar menjadi potensi daerah yang membanggakan.

Kapolda turut menyinggung nilai solidaritas masyarakat Maluku yang pernah membantu korban bencana di Aceh. Menurutnya, nilai persaudaraan tersebut harus terus hidup dalam setiap penyelesaian masalah.

“Bila ada saudara kita yang berpotensi terlibat konflik, mari kita ajak berdamai, menahan diri, dan kembali pada nilai kekeluargaan,” ujarnya.

Kegiatan silaturahmi diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol kedekatan antara Polri dan masyarakat Desa Wowonda.

Kunjungan Kapolda Maluku ke Baileo adat di Desa Wowonda menegaskan pentingnya pendekatan sosial-budaya dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah kepulauan. Pesan yang disampaikan tidak hanya menyoroti penegakan hukum, tetapi lebih mengedepankan nilai kearifan lokal dan dialog sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Pendekatan ini relevan mengingat karakteristik masyarakat adat yang menjunjung tinggi musyawarah dan hubungan kekeluargaan.

Di tengah dinamika sosial dan kemajuan teknologi, dorongan Kapolda agar masyarakat memanfaatkan internet secara positif menjadi pesan strategis dalam membangun generasi muda yang adaptif dan produktif. Silaturahmi ini tampak memperkuat kehadiran negara melalui Polri dengan cara yang lebih humanis, merangkul masyarakat dan memastikan keamanan bukan hanya sebagai tugas aparat, tetapi komitmen bersama. (**)

Berita

Kapolda Maluku Apresiasi Kinerja Personel di Kepulauan Tanimbar, Tekankan Integritas dan Respons Cepat Pelayanan Publik

Ambonberitasumbernews.com – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. memimpin tatap muka dan pemberian arahan kepada personel Polres Kepulauan Tanimbar serta Kompi III Yon C Pelopor Sat Brimob Polda Maluku, Selasa, di Aula Hotel Galaxy, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan. Agenda ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Kapolda di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memantau langsung pelaksanaan tugas serta kondisi personel di lapangan.

Kegiatan turut dihadiri jajaran pejabat utama Polda Maluku, pengurus Bhayangkari Daerah Maluku, Kapolres Kepulauan Tanimbar, serta ratusan personel Polres dan Brimob yang bertugas di wilayah Kepulauan Tanimbar.

Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan apresiasi dan rasa syukur dapat bertatap muka langsung dengan seluruh personel di wilayah terpencil yang memiliki kompleksitas tugas tinggi.

“Tujuan kami datang adalah untuk melihat langsung pelaksanaan tugas rekan–rekan di wilayah, sekaligus memberikan pembinaan dan penguatan,” ujar Kapolda.

Kapolda menegaskan bahwa profesi Polri merupakan tugas pengabdian yang mulia. Setiap anggota dituntut tidak hanya menjadi pribadi yang baik, tetapi juga mampu memberi teladan dan mengajak masyarakat menuju kebaikan serta mencegah tindak kejahatan.

“Integritas, keteladanan, dan moralitas merupakan fondasi utama seorang polisi,” tegasnya.

Kapolda juga memberikan penekanan kuat terkait pentingnya menjaga kehormatan seragam dan institusi. Menurutnya, perilaku negatif satu anggota dapat mencederai nama baik seluruh tubuh Polri.

Ia menyoroti sejumlah pelanggaran yang harus dihindari personel, antara lain kekerasan dan arogansi, perilaku koruptif, gaya hidup hedonis, hingga pelanggaran moral dan penelantaran keluarga.

“Sebelum mengajak masyarakat menuju kebaikan, setiap anggota harus terlebih dahulu menata dirinya. Menjadi pribadi yang baik adalah keharusan,” ujarnya.

Dalam arahannya, Kapolda menyebut tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri semakin tinggi, terutama di tengah perkembangan teknologi dan munculnya berbagai modus kejahatan baru. Oleh karena itu, setiap anggota Polri dituntut memiliki tiga kompetensi utama: kemampuan teknis dan taktis kepolisian, integritas dan moralitas, serta kepemimpinan dan kemampuan mengendalikan diri.

“Tantangan ke depan tidak makin ringan. Karena itu jadilah polisi yang profesional, humanis, dan responsif,” tegas Kapolda.

Menurutnya, respons cepat terhadap laporan masyarakat, termasuk dalam olah TKP, menjadi indikator utama kualitas pelayanan. Selain itu, kedekatan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat harus terus diperkuat.

“Jadilah polisi yang mau mendengar. Layani dengan ketulusan, bukan dengan arogan. Lakukan pekerjaan secara benar, bukan sekadar pencitraan,” pesannya.

Kapolda turut menyinggung beberapa potensi gangguan kamtibmas yang menjadi perhatian di Kepulauan Tanimbar, seperti konflik antar kampung, tindak pidana kekerasan, konsumsi minuman keras, serta kasus yang melibatkan perempuan dan anak.

Ia menekankan pentingnya kontribusi nyata setiap anggota dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan.

“Kebaikan yang kita tanam hari ini akan kembali kepada kita, mungkin bukan sekarang, tetapi bisa bermanfaat bagi anak cucu kita,” kata Kapolda.

Di akhir arahannya, Kapolda mengajak seluruh personel Polri untuk menjaga marwah institusi serta memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.

“Mari kita terus berbuat baik, menjaga kehormatan institusi, dan melaksanakan tugas dengan semangat. Jadilah kebanggaan keluarga, masyarakat, dan organisasi,” tutupnya.

Kunjungan kerja Kapolda Maluku di Kepulauan Tanimbar menunjukkan komitmen nyata Polda Maluku dalam memperkuat soliditas internal dan memastikan kesiapan personel di wilayah kepulauan. Penekanan pada integritas, moralitas, dan respons cepat pelayanan mencerminkan arah reformasi kultural Polri dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Di tengah dinamika sosial serta tantangan era digital yang berkembang pesat, penguatan sumber daya manusia menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. (**)

Uncategorized

Polda Maluku Gelar Dialog Publik di RRI Ambon: Bahas Penegakan Hukum Menghadapi Pemberlakuan KUHAP Baru

Ambonberitasumbernews.com – Kepolisian Daerah Maluku menggelar dialog publik interaktif di Studio Pro 1 RRI Ambon untuk membahas penyesuaian penegakan hukum seiring diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis Polda Maluku untuk memastikan aparat penegak hukum di daerah siap menyongsong era baru proses peradilan pidana yang lebih modern, akuntabel, dan berbasis perlindungan hak asasi.

Dialog publik menghadirkan tiga narasumber utama, yakni akademisi yang juga merupakan mantan Dekan Fakultas Hukum UKIM Ambon, Dr. Jhon D. Pasalbessy,SH, M.Hum, praktisi Hukum/advokat, Jacky Wenno, SH, serta perwakilan Ditreskrimum Polda Maluku, AKP La Beli, SH., MH, selaku Kanit 1 Subdit 2 Ditreskrimum Polda Maluku.

Dalam pemaparannya, Dr. Jhon D. Pasalbessy, SH, M.Hum menilai pemberlakuan KUHAP baru merupakan momentum penting modernisasi ,sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk di Maluku. Ia menegaskan bahwa perubahan regulasi akan memberikan jaminan hukum yang lebih kuat bagi saksi, korban, dan tersangka.

“Ada tiga tahapan proses penegakan hukum—sebelum, selama, dan setelah penanganan perkara. Tahap awal adalah pintu masuk yang rawan terjadi pelanggaran prosedur. KUHAP baru hadir untuk memperkuat hak-hak individual serta mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan,” jelasnya.

Ia menambahkan, posisi kuasa hukum kini lebih aktif dan memiliki kewenangan yang setara dengan penyidik dalam proses pemeriksaan. Advokat dapat merekam proses pemeriksaan, menyampaikan keberatan atas pertanyaan penyidik, serta terikat pada batas waktu pemeriksaan maksimal delapan jam.

Pandangan senada disampaikan perwakilan Advokat Maluku, Jacky Wenno, SH. Menurutnya, KUHAP baru menempatkan advokat sebagai mitra penyidik dalam setiap fase penanganan kasus.

“Kedudukan advokat dan penyidik saat ini sejajar. KUHAP baru menjadikan pendampingan hukum sebagai bagian integral dalam proses pembuktian, bukan penghalang,” ujarnya.

Jacky menyampaikan sejumlah harapan kepada Polri, terutama terkait transparansi data digital dan penyediaan ruang khusus bagi advokat di lingkungan kepolisian. Menurutnya, akses data daring akan mempercepat penanganan perkara dan mengurangi birokrasi.

Sementara itu, AKP La Beli, SH., MH, menegaskan komitmen Polda Maluku untuk menyesuaikan SOP penyidikan sesuai ketentuan KUHAP baru. Ia menyebut beberapa perubahan fundamental, mulai dari kedudukan advokat hingga batasan waktu penanganan perkara.

“KUHAP baru memberikan batas waktu yang tegas dalam penanganan laporan. Jika laporan tidak ditindaklanjuti sesuai waktu, pelapor dapat mengajukan komplain kepada pimpinan penyidik,” katanya.

Di akhir dialog, Dr. Jhon Pasalbessy menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas SDM penyidik, mulai dari Polsek hingga tingkat Polda, agar pelaksanaan KUHAP baru berjalan optimal.

Senada dengan hal tersebut, Jacky Wenno, SH, berharap pemberlakuan KUHAP baru akan menghadirkan wajah baru hukum pidana Indonesia yang lebih humanis dan profesional. AKP La Beli mendorong agar KUHAP baru disosialisasikan secara luas kepada seluruh aparat penegak hukum dan institusi pendidikan hukum.

Dialog publik yang diselenggarakan Polda Maluku bersama RRI Ambon menunjukkan kesiapan Polri menjemput pembaruan hukum nasional melalui diskursus terbuka dengan akademisi dan praktisi. Poin penting dari KUHAP baru adalah paradigma kemitraan antara penyidik dan advokat, berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia serta akuntabilitas proses penyidikan.

Pandangan yang berkembang dalam dialog mencerminkan kesadaran bersama bahwa modernisasi penegakan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi baru, tetapi juga kesiapan SDM penegak hukum, ketersediaan sarana digital, dan kemauan membangun kolaborasi lintas profesi hukum. Ini menjadi momentum bagi Maluku untuk memperkuat budaya penegakan hukum yang transparan, efektif, dan berkeadilan. (**)

Berita

Ahli Waris Nurlatu Tegas Minta Pemerintah Maluku Cabut Izin 10 Koperasi di Pulau Buru Sertai Harapan 58 Koperasi Baru Orang Adat Diberi Izin di 2026

beritasumbernews.com *Maluku,-Pulau Buru* _ Kabupaten Buru – Keluarga besar ahli waris Nurlatu telah menyampaikan pernyataan tegas dan tegas kepada Pemerintah Provinsi Maluku terkait dengan izin IPR operasional yang telah diberikan kepada sepuluh koperasi di wilayah Pulau Buru.

Di mana hingga saat ini belum tercapai penyelesaian apapun yang memuaskan dengan pihak ahli waris, pemilik lahan asli, dan juga orang adat yang mewakili seluruh dua puluh empat suku serta dua puluh empat marga yang tinggal dan memiliki hak Makan atas tanah dan lahan adat di pulau buru tersebut.

Dalam keterangan pers yang disampaikan, Wider Nurlatu kepada Media Selasa (9/12//2025).

Sebagai keluarga besar ahli waris dari keluarga Nurlatu menekankan bahwa pihaknya dengan sungguh-sungguh menghimbau kepada Pemerintah Provinsi Maluku.

Wider Nurlatu” Jelaskan bahwa pemerintah provinsi Maluku segera mengambil langkah tegas dengan mencabut izin IPR kepada sepuluh koperasi tersebut, karena selama ini tidak ada upaya yang nyata dari pihak koperasi atau pemerintah untuk menyelesaikan masalah konflik hak lahan dengan pemilik lahan asli, ahli waris, dan seluruh komunitas orang adat yang telah mendiami, tutur” Wider.

Ia menyampaikan” bahwa dalam hal ini menjadi perhatian serius dan catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku agar segera bertindak mencabut izin kepada 10 koperasi yang tersebut.

karena tanpa adanya kesepakatan yang jelas dengan pemilik lahan dan orang adat, operasional koperasi tersebut tidak dapat diterima dan berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar di masa depan,” tegas Wider Nurlatu dalam keterangannya.

Wider Nurlatu” menuntut pencabutan izin sepuluh koperasi yang ada, keluarga besar ahli waris Nurlatu juga menyampaikan harapan bersama dengan seluruh masyarakat adat Pulau Buru kepada Pemerintah Provinsi Maluku sehingga pada tahun 2026, pemerintah segera memberikan izin informasi serta mengeluarkan izin Kekayaan Intelektual (IPR) kepada 24 suku”

Proses Pemberian Hak kekayaan tentunya juga diberikan untuk 24, marga yang ada di Pulau Buru. Hal ini bertujuan agar Masyarakat adat dapat bekerja secara sah dan dengan izin resmi di lahan adat mereka, melalui operasional koperasi baru yang telah mereka bentuk.” Ujarnya.

Wider Nurlatu, Masyarakat adat dari dua puluh empat marga di Pulau Buru telah memproses pembentukan sebanyak lima puluh delapan koperasi baru, yang semuanya telah melaporkan proses pengajuan izin IPR kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan juga kepada Bapak Gubernur.

Ia sampaikan, pihaknya meminta agar pada tahun 2026 nanti, Bapak Gubernur dapat mengeluarkan izin IPR sebanyak lima puluh delapan kepada orang adat dua puluh empat marga tersebut.

Sehingga yang mereka kelola dapat Memiliki izin beroperasi dan berbadan hukum dan tidak ada lagi masalah konflik hak lahan seperti yang dialami oleh sepuluh koperasi sebelumnya.” Pungkas ” Wider’,, tutup.

 

 

*Reporter*

Berita

Rekomendasi Calon Asprov PSSI Maluku Disoal: Pelatih Pusparagam Ledakkan Protes ke Plt Askot Ambon

Ambonberitasumbernews.com – Keputusan Plt Askot PSSI Kota Ambon, Ashar Bin Tahir, bersama Sekretaris Askot, Desy Halauw, dalam mengeluarkan rekomendasi kepada salah satu bakal calon Ketua Asprov PSSI Maluku, memicu protes keras dari insan sepak bola Kota Ambon.

Pelatih Klub Pusparagam, Seni Poetiray, menjadi pihak pertama yang menyampaikan kekecewaan secara terbuka. Ia menilai pemberian rekomendasi tersebut tidak objektif, tidak transparan, dan melukai hati klub-klub dalam kota.

Poetiray menyebut figur yang direkomendasikan tidak memiliki rekam jejak di klub-klub BON PSA Kota Ambon, seperti Virgin, Pusparagam, Hatukao, Putnus, Bintang Timur, Maluku Putra, Tawiri dan lainnya.

“Ini menyakiti hati kami para pelatih dan insan sepak bola Kota Ambon. Banyak mantan pemain, aktivis, pengusaha, dan politisi yang jauh lebih layak,” tegasnya.

Poetiray juga mempertanyakan kinerja Plt Askot Ambon.

“Selama menjabat, dia tidak pernah mendata klub-klub dalam kota. Tugas dia apa? Mau jadi Plt seumur hidup?” kritiknya.

Ia menyebut, bila rekomendasi diberikan kepada Sekretaris Askot, Desy Halauw, pihaknya tidak mempermasalahkan. Namun keputusan saat ini dianggap tanpa dasar dan tidak mewakili aspirasi klub.

Minta Wali Kota Turun Tangan

Poetiray meminta Wali Kota Ambon, yang juga Ketua KONI Kota Ambon, untuk turun tangan mengatasi kisruh organisasi sepak bola tersebut.

“Pa Wali harus ambil langkah. Ashar dan sekretaris sudah menyakiti hati warga Ambon,” ujarnya.

Panitia Pemilihan Dinilai Tidak Netral

Kritik juga diarahkan ke panitia pemilihan calon Ketua Asprov. Poetiray menyebut panitia yang dibentuk oleh Asprov tidak independen dan berpotensi menguntungkan calon tertentu.

“Kalau mau jujur dan adil, panitia harus dari PSSI pusat atau dari KONI. Karena voter sudah dipegang calon tertentu. Dari awal sudah tidak adil,” tegasnya.

Koreksi Regulasi

Poetiray juga menegaskan bahwa dasar aturan yang benar adalah Pasal 45 Statuta PSSI 2025, bukan Pasal 55 seperti disebut sebelumnya.

Pasal tersebut mengatur mekanisme rekomendasi Askot/Askab serta persyaratan pencalonan Ketua Asprov. (**)

Berita

Kapolda Maluku Kunker ke MBD, Pastikan Pelayanan Polri Kepada Masyarakat Tetap Prima

Ambonberitasumbernews.com – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Senin (8/12/2025).

Orang nomor 1 Polda Maluku ini berkunjung ke MBD untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada seluruh elemen masyarakat tetap prima.

Kapolda berkunjung ke wilayah hukum Polres MBD menggunakan Pesawat Beechcraft 1900D Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri. Ia didampingi Karo SDM, Direktur Reskrimum, Direktur Binmas, Direktur Polairud beserta Ketua Bhayangkari Daerah Maluku beserta pengurus.

Kedatangan Kapolda bersama rombongan di salah satu daerah perbatasan di Indonesia ini disambut hangat oleh Bupati MBD Benjamin Th. Noach, ST dan Ny. Rely Noach; Ketua DPRD Kabupaten MBD; Kapolres MBD AKBP Budhi Suriawardhana, S.I.K bersama Ketua Bhayangkari Cabang MBD; Dandim 1511/Pulau Moa bersama Ketua Persit; Kajari MBD dan pejabat lainnya.

Penyambutan Kapolda oleh Forkopimda Kabupaten MBD menegaskan kuatnya sinergi pemerintah, TNI–Polri, dan tokoh-tokoh daerah dalam mendukung stabilitas keamanan di wilayah kepulauan tersebut.

Di Bandara Jos Orno Imsula, Kapolda disambut dengan penuh kehormatan. Ia menerima pengalungan syal adat, yang dilanjutkan dengan Tarian Khas Selamat Datang Maluku Barat Daya, melambangkan persahabatan, penghargaan, serta semangat kebersamaan.

“Terima kasih atas penyambutan yang sangat hangat dan penuh kekeluargaan. Kehormatan ini menjadi motivasi bagi kami untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat Maluku Barat Daya,” ungkap Kapolda di sela-sela kunjungannya.

Apresiasi tinggi juga disampaikan Kapolda kepada seluruh Forkopimda yang selalu bersinergi menjaga keamanan di kabupaten MBD.

“Kami datang untuk memperkuat koordinasi dan memastikan keamanan serta pelayanan Polri bagi seluruh warga tetap prima,” tegasnya.

Usai prosesi penyambutan di bandara, Kapolda bersama rombongan langsung menuju Desa Werwaru untuk meninjau Baileo Emarina, yang merupakan bagian dari agenda kunker di MBD. (Chey)

Berita

Dewi Aryani Suzana dan Harwan Muldidarmawan Terpilih Sebagai The Next Future Leader 2025 oleh Infobank Media Group

beritasumbernews.com – Jakarta, 9 Desember 2025 – Dua Direksi Jasa Raharja, Plt. Direktur Utama Dewi

Aryani Suzana dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Harwan
Muldidarmawan, menerima penghargaan The Next Future Leader 2025 pada acara
Top 100 CEO and The Future Leaders Forum & Appreciation 2025. Acara yang
bertema ‘Closing Year Forum and Appreciation: The Heart of Leadership – The
Future Depends on What You Do Today’ ini diselenggarakan oleh Infobank Media
Group di Shangri-La Hotel, Jakarta, pada Senin, 8 Desember 2025.
Acara tahunan ini menjadi wadah untuk mengapresiasi para pemimpin korporasi
yang dinilai berhasil menunjukkan kualitas kepemimpinan visioner, adaptif, dan
berorientasi pada transformasi. Tahun ini, Infobank memberikan penghargaan CEO
of The Year 2025, Top 100 CEO 2025, Top Young CEO 2025, dan The Inspirational
Legendary Bankers 2025, serta memberikan apresiasi The Next Future Leader 2025
dari berbagai sektor industri di Indonesia.
Forum tersebut juga diwarnai dengan peluncuran dan bedah buku berjudul
Leadership – Thinking and Practice karya Ignasius Jonan, serta sesi paparan
economic outlook 2026. Dalam kegiatan penghargaan, para penerima dinilai
berdasarkan rekam jejak kepemimpinan, kontribusi terhadap organisasi, kemampuan
mengelola perubahan, hingga komitmen pada tata kelola perusahaan yang baik.
Dewi Aryani Suzana dan Harwan Muldidarmawan terpilih sebagai The Next Future
Leader 2025 atas kontribusi keduanya dalam memperkuat reformasi internal,
peningkatan layanan publik, serta pengembangan budaya kerja adaptif di lingkungan
Jasa Raharja. Penilaian juga mencakup keberhasilan keduanya menggerakkan
percepatan digitalisasi, proses bisnis yang lebih efisien, serta penguatan manajemen
risiko yang sejalan dengan kebutuhan transformasi BUMN.
Penghargaan ini semakin menegaskan posisi Jasa Raharja sebagai perusahaan
yang konsisten membangun fondasi kepemimpinan masa depan melalui tata kelola
yang lebih kuat, inovasi layanan, serta orientasi pada keberlanjutan dan keselamatan
masyarakat.
Menanggapi penghargaan tersebut, Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani
Suzana menyampaikan apresiasi atas penilaian yang diberikan Infobank.
“Penghargaan ini merupakan kehormatan sekaligus motivasi bagi kami di Jasa
Raharja untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat. Kepemimpinan hari ini menuntut keberanian beradaptasi dan komitmen
menghadirkan perubahan yang berdampak. Saya berterima kasih kepada seluruh
insan Jasa Raharja yang telah bekerja keras dan menjadi bagian penting dalam
perjalanan transformasi perusahaan,” ujar Dewi.
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Harwan Muldidarmawan turut
menegaskan bahwa penghargaan ini mencerminkan kerja kolektif di Jasa Raharja
dalam membangun budaya risiko yang lebih kuat dan responsif.
Harwan menyampaikan, “Pengakuan ini merupakan dorongan bagi kami untuk
semakin memperkuat tata kelola yang berhati-hati dan bertanggung jawab,
manajemen risiko yang adaptif, serta memastikan setiap proses bisnis berjalan
semakin efektif. Kami percaya bahwa kepemimpinan masa depan bukan hanya
tentang strategi, tetapi juga kemampuan mengelola ketidakpastian dan memastikan
keberlanjutan organisasi.”
Dengan diraihnya penghargaan ini, Jasa Raharja berkomitmen untuk terus
memperkuat transformasi perusahaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik,
serta mengembangkan kapasitas pemimpin masa depan di seluruh lini organisasi.
Jasa Raharja akan terus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung munculnya
pemimpin yang kompeten, visioner, dan mampu menggerakkan perubahan positif
untuk mendukung keberlanjutan perusahaan serta memberikan layanan terbaik bagi
masyarakat. (Chey)

Berita TNI AU

Sambut Nataru, Lanud Pattimura Gelar Bakti Sosial di Gereja Betlehem Efrata Dan Santo Ignatius

Ambonberitasumbernews.com – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, personel Lanud Pattimura melaksanakan kegiatan bakti sosial di Gereja Betlehem Efrata dan Gereja Santo Ignatius Lanud Pattimura, Ambon, Senin (8/12/2025). Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan semangat berbagi TNI Angkatan Udara.

Dalam bakti sosial tersebut, para personel Lanud Pattimura melakukan sejumlah pekerjaan perbaikan dan pembersihan, di antaranya memperbaiki gerbang gereja, pemotongan rumput, pembersihan area di sekitar gereja dan pengecatan. Seluruh kegiatan dilakukan secara bergotong-royong untuk mendukung terciptanya lingkungan gereja yang lebih rapi dan nyaman.

Komandan Lanud Pattimura, Kolonel Pnb Sugeng Sugiharto, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian sosial TNI AU terhadap masyarakat sekitar. “Kami ingin turut membantu mempersiapkan sarana ibadah menjelang perayaan Natal, sehingga jemaat dapat beribadah dengan lebih khidmat dan penuh sukacita.

Melalui kegiatan bakti sosial ini, diharapkan hubungan yang harmonis antara Lanud Pattimura dan warga sekitar dapat terus terjaga, serta suasana damai Natal dan Tahun Baru dapat dirasakan oleh seluruh jemaat dan masyarakat (**)

Berita

Polda Maluku Salurkan 1.000 Paket Sembako untuk Korban Banjir di Sumatera Utara

Ambonberitasumbernews.com – Polda Maluku di bawah kepemimpinan Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menunjukkan komitmen kemanusiaannya dengan menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak bencana banjir di Provinsi Sumatera Utara. Bantuan diserahkan langsung kepada warga pada sejumlah titik lokasi terdampak mulai Jumat, (5/12/2025).

Program bantuan ini merupakan wujud kepedulian Kapolda Maluku terhadap situasi darurat yang dialami sebagian warga di Kota Medan dan daerah lainnya akibat curah hujan tinggi yang memicu banjir dalam beberapa hari terakhir.

Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, mengungkapkan bahwa bantuan kemanusiaan ini merupakan panggilan moral Polri untuk hadir di tengah masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

“Polri bukan hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga menjadi saudara bagi masyarakat ketika bencana datang. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang terdampak banjir dapat merasakan kehadiran negara melalui Polri. Bantuan ini adalah bentuk empati dan solidaritas kami kepada saudara-saudara di Sumatera Utara,” ujar Kapolda.

Ia menambahkan, distribusi bantuan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar tepat sasaran dan mencakup masyarakat terdampak secara menyeluruh.

Menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., bantuan tersebut mulai disalurkan pada Jumat (5/12/2025) sekitar pukul 14.30 WIB.

“Iya benar, bantuan dari Polda Maluku mulai didistribusikan pada hari Jumat, kemarin dan digelar di Pasar IV Barat, Jalan Marelan I, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan,” ungkap Kombes Rositah.

Pada lokasi tersebut, Polda Maluku menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga yang terdampak banjir, dilakukan oleh Kasubdit 4 Ditintelkam Polda Maluku, Kompol Andreas H. Sihite, S.I.K., mewakili Kapolda Maluku, didampingi Sekretaris Camat Medan Marelan. Warga penerima bantuan merupakan keluarga yang rumahnya terendam banjir serta pedagang pasar yang aktivitas ekonominya terdampak.

Kompol Andreas menyampaikan bahwa bantuan ini adalah bentuk kepedulian dan solidaritas dari jajaran Polda Maluku kepada warga Sumatera Utara.

“Kami datang sebagai saudara. Ketika ada masyarakat yang mengalami musibah, Polri harus hadir membantu. Semoga bantuan ini dapat meringankan kebutuhan dasar warga terdampak banjir,” ujar Kompol Andreas.

Upaya bantuan dilanjutkan pada Sabtu (6/12/2025) sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Pasar V, Jalan Marelan I, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dengan penyaluran paket sembako kepada warga terdampak banjir di sekitar lokasi pasar dan kawasan pemukiman sekitar.

Bantuan kembali disalurkan pada Minggu (7/12/2025) sekitar pukul 14.30 WIB pada tiga lokasi berbeda di Kecamatan Medan Labuhan, yaitu:

* Komplek Perumahan Grima Martubung sebanyak 65 paket sembako.

* Kompleks Perumahan BTN, Kelurahan BTN sebanyak 25 paket sembako.

* Panti Asuhan Taman Getsemani Kasih, Jalan Kawat III No.74, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir sebanyak 10 paket sembako.

Penyaluran ini menyasar warga yang rumahnya terdampak banjir serta kelompok rentan seperti anak-anak di panti asuhan.

Polda Maluku telah menjadwalkan distribusi lanjutan pada Selasa (9/12/2025) di Kabupaten Langkat. Sementara pendistribusian ke wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng) atau Aceh Tamiang akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan dan akses menuju lokasi terdampak.

Pemerintah Kecamatan Medan Marelan menyampaikan apresiasi atas perhatian Polda Maluku. Sinergi lintas daerah ini dinilai mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam menghadapi bencana.

“Atas nama masyarakat Medan Marelan, kami menyampaikan terima kasih. Ini dukungan yang sangat berarti di btengah kondisi sulit pascabanjir,” kata Sekretaris Camat Medan Marelan.

Bantuan sembako tersebut terdiri dari kebutuhan pokok yang dapat langsung digunakan, seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan bahan pangan lainnya. Pendistribusian dilakukan dengan prinsip tepat sasaran dan melalui koordinasi dengan pemerintah setempat.

Inisiatif kemanusiaan yang dilakukan Polda Maluku di wilayah Sumatera Utara menunjukkan bagaimana Polri menjalankan peran strategisnya bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor kemanusiaan yang hadir dalam situasi bencana. Bantuan lintas wilayah menjadi simbol kuat bahwa pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat tidak dibatasi oleh batas administratif provinsi.

Distribusi bertahap selama tiga hari berturut-turut, serta rencana perluasan penyaluran hingga ke Langkat, Tapanuli Tengah, dan Aceh Tamiang, memperlihatkan bahwa program ini dirancang dengan pendekatan sistematis, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan di lapangan. Pola distribusi yang menyasar warga terdampak langsung, pemukiman padat, pasar tradisional, hingga panti asuhan, menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok rentan.

Bagi masyarakat di Sumatera Utara, bantuan ini tidak hanya bernilai materi, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral bahwa situasi darurat yang mereka hadapi mendapat perhatian serius. Bagi institusi Polri, langkah ini memperkuat citra humanis dan modern, yang selama ini menjadi arah transformasi kelembagaan.

Dengan hadirnya dukungan seperti ini, bencana bukan hanya menjadi beban daerah terdampak, tetapi menjadi panggilan solidaritas lintas wilayah—menghidupkan kembali nilai gotong royong sebagai identitas bangsa. (**)

[instagram-feed]